Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat penjelasan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta penerapan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam penyelen

1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka
Praktik Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
Mata Pelajaran: PPKn
Kelas: X SMA/SMK

2. MATERI PEMBELAJARAN
1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik
Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan

3. APA ITUSISTEMPEMERINTAHAN ?
▶ Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam
mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.
Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan
pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dll.

4. A. Sistem Pembagian Kekuasaan
Negara Republik Indonesia
▶ Kekuasaan  kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi
orang lain agar melakukan
yang
tindakan-tindakan
diperintahkannya
▶ Kekuasaan negara  kewenangan
Negara untuk mengatur seluruh
rakyatnya untuk mencapai
keadilan dan kemakmuran, serta
keteraturan.

5. Menurut John Locke
Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga
macam yaitu:
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat atau membentuk undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap
pelanggaran terhadap undang-undang
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan hubungan luar negeri.

6. Menurut Montesquieu
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan
untuk membuat atau membentuk
undang-undang
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan undang-undang
c. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan
untuk mempertahankan undang
undang, termasuk kekuasaan untuk
mengadili setiap pelanggaran terhadap
undang-undang.

7. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Mengapaharusada
pembagiankekuasaan….?

8. Pembagian kekuasaan
 Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian
(legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan.
 Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-
bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama.
 Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh
banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

9. Pemisahan kekuasaan
 kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa
bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.
 Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing.
Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan
kekuasaan adalah Amerika Serikat.

10. Konsep Pembagian Kekuasaan yang
dianut Indonesia
pembagiankekuasaan di Indonesia diatur
di dalam UUD Negara Republik Indonesia
▶ Mekanisme
sepenuhnya
T
ahun 1945.
▶ Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas
dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal
dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

11. Pembagian kekuasaan secara horizontal
 pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga
tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif).
Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan
pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah.

12. ▶ Pemerintahan Pusat
berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat
(kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan
moneter)
▶ Pemerintahan Daerah
berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu
antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

13. Pembagian kekuasaan secara vertikal
▶ Pembagian kekuasaan secara vertikal  pembagian kekuasaan menurut
tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan
pemerintahan.
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang.

14. Pembagian Kekuasaan dalam
Pemerintahan Indonesia
1. Kekuasaan Konstitutif,
2. Kekuasaan Eksekutif
3. Kekuasaan Legislatif
4. Kekuasaan Yudikatif
5. Kekuasaan Eksaminatif atau
Inspektif
6. Kekuasaan Moneter
• Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Pada Pemerintahan Daerah
berlangsung pembagian kekuasaan
secara vertikal yang ditentukan oleh
pemerintahan pusat.
• Lahir sebagai konsekuensi diterapkannya
asas desentralisasi.
• Diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Otonomi
Daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat 5 UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal
Pembagian Kekuasaan Secara
Vertikal

15. B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian
Negara Republik Indonesia
Apa itu
KEMENTRIAN......?

16. Pembentukan Kementerian
▶ Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.
▶ Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden
mengucapkan sumpah/janji.
▶ Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas
disebutkan dalam UUD1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri.
▶ Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan
dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kecuali untuk
pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan,
dan keuangan harus dengan persetujuan DPR

17. Kedudukan Lembaga Kementerian
Menurut UU No.39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada Bab
IIKedudukan dan Urusan Pemerintahan
▶ Kementerian berkedudukan di IbuKota Negara Republik Indonesi.
▶ Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
▶ Kedudukannya juga tidak tergantung pada dewan akan tetapi tergantung
pada Presiden.
▶ Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan
Negara para Menteri bekerja bersama, satu sama lain seerat-eratnya di bawah
pimpinan Presiden.

18. Urusan Kementrian dalam Pemerintahan
Urusan pemerintahan yang nomenklatur
Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam
negeri, dan pertahanan.
1.
2.
Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam
UUD 1945
Meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi
manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan,
kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

19. Urusan Kementrian dalam Pemerintahan
3.
Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,
dan sinkronisasi program pemerintah
Meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara,
kesekretariatan negara, BUMN, pertanahan, kependudukan, lingkungan
hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan
menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga,
perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

20. Kedudukan dan Fungsi
Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
• Lembaga Pemerintah Non Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk
membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab
langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.
• Lembaga Pemerintah Non-Kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas
khusus yang didelegasikan kepadanya oleh presiden.
• Pembentukan
membentuk
dan pembubarannya tergantung pada keinginan presiden; presiden
yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung
dapat
pada
keinginannya saja.

21. Lembaga Pemerintah Non Kementrian
di Indonesia
1. Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM)
7. Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional (Bakosurtanal)
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika (BMKG)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10.Badan NasioP
ne
am
lP
b
e
a
n
n
a
g
n
u
g
n
a
g
n
u
l
(
a
B
n
P
K
g
P
a
)
nBencana
(BNPB)
11.Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT)
12.Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)
13.Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM)
14.Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
15.Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dll

22. Nilai-Nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa
Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya
T
uhan sebagai pencipta alam semesta.
 bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis
 adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta
tidak berlaku diskriminatifantarumat beragama.
2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab
Mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati
nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana
mestinya.

23. 3. Nilai persatuan Indonesia
Maknanya usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untukmembina rasa
nasionalisme dalam Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
 Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap
keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia.
4.Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah
mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.
5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sebagai dasar sekaligustujuan,yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang
Adil dan Makmur secara lahiriah ataupun batiniah
Nilai-Nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan

24. Nilai dan Ruh demokrasi yang sesuai dengan
Visi Pancasila adalah yang berhakikat :
a.
b. i
c.
d.
Kebebasan, terbagikan / terdesentralisasikan, kesederajatan,
keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan.
Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokras
yang memperjuangkan kepentingan rakyat , kontrol publik.
Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat
yang seluas-luasnya.
Supremasi hukum.