Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.

1. makalah sistem ketatanegaraan
BAB I
PENDAHULUAN
A. latar Belakang
Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya
suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada
paham kedaulatan rakyat yang mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan
bernegara yang dicita-citakan, maka perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan
langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh Bangsa Indonesia.Dapat kita
ketahui bahwa Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI beberapa tahun ini mengalami
perubahan yang sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. Perubahan mendasar
setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang semula
terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas
Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya
mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
dihapuskan. Materi yang dikandungnya sebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang
dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945
setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan
penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara.
B. Rumusan masalah
1. Apakah yang dimaksud dengan negara?
2. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945?
3. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen?
4. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen?
5. Bagaimanakah pembagian kekuasaan di negara Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
A. NEGARA
Sebelum kita membahas tentang sistem ketatanegaraan, terlebih dahulu kita harus
tahu apa itu negara. Menurut Max Weber, negara merupakan masyarakat yang terintegrasi
dan memiliki wewenang memaksa pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat. Sedangkan menurut Logemann, negara merupakan organisasi kemasyarakatan
yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur/mengurus satu masyarakat tertentu. Dan

2. menurut International Encyclopaedia, negara merupakan sekumpulan rakyat (bangsa) yang
mendiami suatu wilayah tertentu dan diorganisir dibawah satu pemerintahan yang biasanya
berdaulat kedalam dan keluar.
1. Sifat / karakteristik negara
1. Sifat memaksa
 Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa mengenai tingkah laku orang yang
berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.
 Negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan agar orang tunduk pada peraturan
negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.
 Hak negara ini bersifat legal. agar tercipta tata tertib dan menghindari tindakan anarki.
 Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan, pemusnahan).
2. Sifat monopoli
 Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
 Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat menyatakan suatu aliran
kepercayaan / aliran politik dilarang karena bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.
 Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.
 Negara menetapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan sebagainya.
3. Sifat mencakup semua
 Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang / warga negara,
sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus atau istimewa.
2. Unsur dari sebuah negara
a) Penduduk
Penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap
dalam) wilayah negara tertentu.
b) Wilayah
Wilayah adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu negara, dalam
mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap
didalam daerah teritorial tersebut.
c) Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan
kekuasaan negara.
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dilihat dari segi susunannya yaitu
negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun
pemerintahan dan kekuasaannya. Sedangkan berdasarkan penunjukkan/pengangkatan kepala
negaranya, Indonesia merupakan Negara Republik yaitu negara yang Kepala Negaranya
ditunjuk dan atau diangkat berdasarkan pemilihan.
3. Tujuan Negara:
 Melaksanakan ketertiban (law and order)
 Menegakkan keadilan
 Menyelenggarakan pertahanan
 Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
4. Tujuan Negara Indonesia:
 Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 Memajukan kesejahteraan umum.

3.  Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
 Atau terciptanya masyarakat yang adil, makmur, merata materiil spritual.
5. Fungsi Negara:
 Konsitutif yaitu menyelenggarakan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD dan GBHN
(dilaksanakan MPR).
 Eksekutif yaitu menyelenggarkan kekuasaan negara (dilaksanakan Presiden)
 Legislatif yaitu membentuk undang-undang (dilaksanakan Presiden dengan persetujuan DPR
)
 Kontrol yaitu mengawasi tindakan Presiden (dilaksanakan DPR)
 Yudikatif yaitu menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman (dilaksanakan MA)
 Auditif / inspektif yaitu menyelenggarakan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan
negara (dilaksanakan BPR)
 Konsultatif yaitu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan saran /
pertimbangan kepada pemerintah (dilaksanakan DPA).
B. Sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
1. BerdasarkanPancasila
Kata pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa sansakerta Pancasila
mempunyai 2 arti: Panca yang berartu lima, dan Sila yang berarati sandi, alas, atau dasar atau
bisa juga berarti peraturan, tingkah laku yang penting,baik, dan senonoh. Dengan kata lain,
Pancasila adalah lima nilai luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia
sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi
warna dan sikap pandangan hidup bangsa Indonesia hingga secara formal pada tanggal 18
Agustus 1945 disahkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan jiwa
seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar Negara dan sebagai sistem
filsafat. Disamping itu, pancasila merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga
merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak
yang berberurat akar didalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah merupakan
pandangan hidup dan sebagai dasar Negara yang berakar dalam kepribadian bangsa maka dia
diterima sebagai dasar Negara yang mengatur ketatanegaraan. Hal ini tampak pada sejarah
meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalm tiga buah UUD yang
pernah kita miliki Pancasila selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional. Pancasila
selalu menjadi pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman
eksistensi bangsa kita yang merupakan sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki
oleh bangsa Indonesia.
2. BerdasarkanUndang-UndangDasar
a. Pengertian, kedudukan. sifat dan fungsi UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD 45 adalah
konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang
Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di
Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku
UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, denagn
dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun

4. 1999-2002. UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan
lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang tubuh (16
bab, 37 pasal, 65 ayat(16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat
berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat
Aturan Tambahan), serta penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memilki
20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasalAturanTambahan.
Dalam risalah sidang tahunan MPR tahun 2002, ditebitkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Satu Naskah sebagai Naskah Perbantuan dan
Kompilasi Tanpa Ada Opini. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang
dibentuk pada tanggal 29 April 1945, adalah Badan yang menyusun rancangan UUD 1945.
Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei-1 Juni 1945, Ir. Soekarno
menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Kemudian
BPUPK membentuk panitia kecil yang terdiri dari 8 orang untuk menyempurnakan rumusan
Dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni1945, 38 anggota BPUPK membentuk Panitia Sembilan
yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah
Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban
menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi
naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah
rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya
diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPK untuk Sumatera. Masa
Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli1945. Tanggal 18 Agustus1945, PPKI mengesahkan UUD
1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya
karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober1945 memutuskan bahwa KNIP
diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14
November1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (Semi-Parlementer) yang pertama,
sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih
demokratis.
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD
1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23
(hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD
1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber
alam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral",
diantara melalui sejumlah peraturan:
 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan
terhadapnya
 Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain
menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu
harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan
pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)
terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada
masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di
tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu
"luwes" (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945
tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti
tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi
dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structur) kesatuan
atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta
mempertegas system pemerintahan presidensil.
Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang ditetapkan
dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
 Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober1999 → Perubahan Pertama UUD
1945
 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus2000 → Perubahan Kedua UUD
1945
 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November2001 → Perubahan Ketiga UUD
1945
 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus2002 → Perubahan Keempat UUD
1945.
Pasal-pasal UUD 1945 yang diamandemen:
PERTAMA
(19-10-1999)
KEDUA
(18-08-2000)
KETIGA
(10-11-2001)
KEEMPAT
(10-08-2002)
Pasal 5 ayat 1 Pasal 18 Pasal 1 ayat 2 dan 3 Pasal 2 ayat 1
Pasal 7 Pasal 18 A Pasal 3 ayat 1,3,4 Pasal 8 ayat 3
Pasal 9 Pasal 18 B Pasal 6 ayat 1 dan 2 Pasal 23 B
Pasal 13 ayat
Pasal 19 Pasal 6 ayat 1,2,3
Pasal 23 D
2,3
dan 5
Pasal 14 Pasal 20 ayat 5 Pasal 7A Pasal 24 ayat 3
Pasal 15 Pasal 20 A Pasal 7B ayat
1,2,3,4,5,6, dan 7
Pasal 31 ayat 1, 2,
3, 4, dan 5
Pasal 17 ayat 2 Pasal 22 A Pasal 7 C Pasal 32 ayat 1
dan 2
Pasal 17 ayat 3 Pasal 22 B Pasal 8 ayat 1, 2 Pasal 33 ayat 4
dan 5
Pasal 20 Bab IX A Pasal 25E Pasal 11 ayat 2, 3 Pasal 34 ayat 1, 2,
3, dan 4
Pasal 21 Pasal 26 ayat 2 dan 3 Pasal 17 ayat 4 Pasal 37 ayat 1, 2,

6. 3, 4, dan 5
Pasal 27 ayat 3 Bab IV A pasal 22C
ayat 1,2,3, dan 4
Aturan peralihan
pasal I. II. III
Bab X a pasal 28 A,
28 B, 28 C, 28 D, 28
F, 28 G, 28 H, 28 I, 28
J
Pasal 22 D ayat 1,2,
dan 3
Aturan Tambahan
pasal I dan II
Bab XII Pasal 30 Pasal 23 A
Bab XV Pasal 36 A Pasal 23 C
Bab XV Pasal 36 B,
26 C
Bab VII A pasal 23
B ayat 1,2, dan 3
Pasal 23 F ayat 1, 2
Pasal 23 G ayat 1, 2
Pasal 24 ayat 1, 2
Pasal 24 ayat 1, 2,
3, 4, dan 5
Pasal 24 B ayat 1,
2, 3, dan 4
Pasal 24 B ayat 1,
2, 3, 4, 5, dan 6
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
1) Makna pembukaan UUD 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia
Apabila UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, maka
pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad
bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin
ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam hubungan bangsa-bangsa di Dunia.
Pembukaan yang telah dirumuskan secara khidmat dalam (4) alenia itu, setiap alenia dan
kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang
universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh
bangsa-bangsa yang berada dimuka bumi. Lestari, karena mengandung dinamika masyarakat
dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan Negara selama bangsa Indonesia
tetap setia terhadap Negara proklamasi 17 Agustus 1945.
2) Makna alenia-alenia pembukaan UUD 1945
Alenia pertama dari pembukaan UUD 1945, menunjukan kuatnya pendirian bangsa
Indonesia menghadapi masalah . dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad
untuk merdeka , tetapi akan terus berdiri di barisan paling depan untuk menentang dan
menghapuskan penjajahan diatas dunia.
Alenia kedua menunjukan kebanggaan dan peghargaan kita atas perjuangan bangsa
Indonesia selama ini. ini juga berarti adanya kesadaran bahwa, keadaan sekarang tidak dapat
dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan
keadaan yang akan datang. Dalam alenia itu jelas apa yang dikehendaki dan diharapkan oleh
para pengantar kemerdekaan, ialah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap jiwa bangsa Indonesia dan terus
berusaha untuk mewujudkannya.

7. Alenia ini menunjukan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian: Bahwa perjuangan
pergerakan di Indonesia telah pada tingkat yang menentukan.Bahwa momentum yang telah
berhasil dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Bahwa
kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus terus diisi dengan
mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Alenia yang ketiga menegaskan lagi apa yang menjadi motivasi riil dan materil bangsa
Indonesia untuk menyatakan kemerdekaanya, tetapi juga menjadi keyakinan, motivasi
spiritual, bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkahi oleh Allah
Yang Maha Kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan
kehidupan yang berkeseimbangan antara kehidupan material dan sprituil, keseimbangan
kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.
Alenia keempat merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk
mencapai ttujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan perjuangan
bangsa Indonesia dirumuskan dengan: “Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia serta seluruh tumph darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan prinsip besar yang tetap
dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang
berdasarkan pada Pancasila. Dengan rumusan yang panjang dan padat ini, alenia keempat
pembukaan Unang-undang Dasar sekaligus menegaskan: “Negara Indonesia mempunyai
fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.”
Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat.
Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila.
c. Batang Tubuh UUD 1945
UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal
yang bulat dan terpadu. Didalamnya berisi materi yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

Pasal-pasal yang berisi materi sistem pmerintahan Negara, didalamnya termasuk pengaturan
kedudukan, tugas, wewenang dan berkesinambungan dengan kelembagaan Negara.

Pasal-pasal yang berisi materi hubungan Negara dengan warga Negara dan penduduknya serta
dengan dipertegas dalam pembukaan UUD 1945, yang berisi konsepsi Negara diberbagai
bidang: PolEkSosHanKam dan lain-lain.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia di jelaskan dengan terang dan sisematis dalam
penjelasan UUD 1945, didalam penjelasan itu dikenal 7 buah kunci pokok:
1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaan).NegaraIndonesia
berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (Machtsstaan).
2. Sistem konstitusional.Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi,tidak bersifat
absolutism.
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi,ditangan MPR (Die gezamte staat gewalt lieght elleim beir
der majelis). Kedaulatan rakyat di pegang oleh suatu badan yang bernama MPR, sebagai

8. penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR yang menentukan jalanya
bangsa dan negara yaitu berupa :
 Menetapkan UUD
 Menetapkan GBHN
 Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
4. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR, penjelasan
UUD 1945 menyatakan dibawah MPR, Presiden ialah penyelenggara kekuasaan tertinggi.
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, juga dijelaskan dalam UUD 1945.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden. Mentri Negara tidak bertanggungjawab kepada
DPR. Penjelasan UUD 1945 menyatakan :’’Presiden mengangkat dan memberhentikan
menteri-menteri Negara.”
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945 menyatakan: meskipun
kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator artinya kekuasaannya
tidak terbatas.
Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejak dari
perubahan pertama pada tahun 1999 sampai perubahan keempat pada tahun 2002. Perubahan-perubahan
itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup lebih dari 3 kali
lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir
ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD
1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca
Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi
baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945.”
Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah
Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat
mendasar. Perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural
organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara
berpikir lama. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD
1945 itu. Empat diantaranya adalah:
I. Penegasan dianutnya citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling
melengkapi secara komplamenter;
II. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances’
III. Pemurnian system Pemerintah Presidensial; dan
IV. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
I. CITA DEMOKRASI DAN NOMOKRASI
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau democratie(democracy).
Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya
adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan
diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang
Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur
konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi(constitutional democracy).
Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (democratie)dan kedaulatan hukum (nomocratie)
hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.
Untuk itu, Undang-Undang Dasar Negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik

9. Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat)dan sekaligus
adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum(constitutional democracy) yang
tidak terpisahkan satu sama lain.
Kedaulatan rakyat (democratie) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan
melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga
cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden ; dan
kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusidan Mahkamah Agung. Dalam
menetukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-ketentuan hukum berupa
Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi Legislatif), serta dalam menjalankan
fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan
rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah,
Propinsi dan Kabupaten/Kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui
sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui
pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan
Wakil Presiden. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap waktu melalui
pelaksanaan hak dan kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan
informasi, kebebasan pers, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak
asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat
yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai
dengan prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya lembaga perwakilan
rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya,
sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (Demokrasi
Konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis tersebut di atas.
Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum
(Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Di dalamnya terkandung pengertian
adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hokum dan konstitusi, dianutnya prinsip
pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang
dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan
setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk
terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum
yang sedemikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya
sesuai dengan prinsip nomokrasi (nomcrasy) dan doktrin ‘the Rule of Law, and not of Man’.
Dalam kerangka ‘the rule of Law’ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu
mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan
pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya
dalam kenyataan praktek (due process of law). Namun demikian, harus pula ada jaminan
bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi.
Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal
dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan
dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat(democratische
rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan
besi berdasarkan kekuasaan belaka(Machtstaat). Prinsip Negara Hukum tidak boleh

10. ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar.
Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya
merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Bahkan, dalam sistem
Presidensil yang dikembangkan, konstitusi itulah yang pada hakikatnya merupakan Kepala
Negara Republik Indonesia yang bersifat simbolik (symbolic head of state), dengan
keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penyangga atau ‘the guardian of the Indonesian
constitution’. Ketentuan mengenai cita-cita negara hukum ini secara tegas dirumuskan dalam
pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Sebelum ini, rumusan naskah asli UUD 1945 tidak mencantumkan ketentuan mengenai
negara hukum ini, kecuali hanya dalam penjelasan UUD 1945 yang menggunakan istilah
‘rechtsstaat’. Rumusan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum baru terdapat dalam
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar
SementaraTahun 1950. Untuk mengatasi kekuarangan itulah maka dalam perubahan ketiga
UUD 1945, ide negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) itu diadopsikan secara tegas
ke dalam rumusan pasal UUD, yaitu pasal 1 ayat(3) tersebut diatas. Sementara itu, ketentuan
mengenai prinsip kedaulatan rakyat terdapat dalam pembukaan dan juga pada pasal 1 ayat
(2). Cita-cita kedaulatan tergambar dalam pembukaan UUD 1945, terutama dalam rumusan
alinea IV tentang dasar negara yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Dalam
alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai “Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.Sedangkan dalam rumusan
pasal 1 ayat (2), semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan yang menegaskan
bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar”.
II. PEMISAHAN KEKUASAAN DAN PRINSIP “CHECKS AND BALANCES”
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan
dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku
sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan
kekuasaan yang tidak terbatas. Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan
secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena
itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power).
Akan tetapi, dalam Undan-Undang dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut
ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power)
menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara
yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip ‘checks and
balaces’. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat,
tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara
lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga
legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada
ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden
dan WakilPresiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang
kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Majelis
Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang
strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu DewanPerwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan

11. Perwakilan Rakyat Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam
Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat
dijelmakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu.
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga perwakilan
itu adalah sederajat dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan
saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip “Check and balances.” Dengan
adanya prinsip “Check and balances” ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan
bahkan dikontrol dengan sesebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan
dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan
sebaik-baiknya. Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebut antara
lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal 20 ayat (1) sampai
dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi legislatif ada pada Dewan
Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif. Disamping itu, ada pula
ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat kemana presiden
harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggung-jawaban jabatannya. Selain itu,
ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk melakukan
pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti ditentukan dalam
pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip
“check and balances’ antara cabangkekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu
memastikan tafsirberkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya
sebagailembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presidenberdasarkan
pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and balances’.
III. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL
Dalam sistem ini terdapat lima prinsip penting, yaitu:
(1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif
negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan
tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah
Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan
tanggungjawab politik berada ditangan Presiden (concentration of powerand responsibility
upon the President).
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik
tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen,
melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya.
(3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum
apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam
hal demikian, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggungjawaban oleh
Dewan Perwakilan Rakyat untuk disidangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu
sidang gabungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Namun,
sebelum diberhentikan, tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang
didasarkan atas tuduhan pelanggaran atau kesalahan, terlebih dulu harus dibuktikan secara
hukum melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhan bersalah itu dapat
dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, barulah atas dasar itu MPR bersidang
dan secara resmi mengambil putusan pemberhentian.

12. (4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dan karena bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak bertanggungjawab kepada
parlemen. Kedudukannya tidak tergantung kepada parlemen. Disamping itu, para Menteri
itulah yang pada hakikatnya merupakan para pemimpin pemerintahan dalam bidang masing-masing.
Karena itu, kedudukannya sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
(5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system Presidensial sangat
kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan, ditentukan pula
bahwa masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih
dari dua masa jabatan. Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam
lingkungan cabang kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan
tugas utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksud adalah Bank Indonesia sebagai
bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur penegakan hukum,
dan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan negara. Meskipun keempat
lembaga tersebut berada dalam ranah eksekutif, tetapi dalam menjalankan tugas utamanya
tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi Presiden. Untuk menjamin hal itu,
maka pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional ndonesia hanya
dapat dilakukan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Pemberhentian para pejabat tinggi pemerintahan tersebut tanpa didahului dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila yang bersangkutan
terbukti bersalah dan karena itu dihukum berdasarkan vonis pengadilan yang bersifat tetap
karena melakukan tindak pidana menurut tata cara yang diatur dengan Undang-Undang.
IV. CITA PERSATUAN DAN KERAGAMAN DALAM NKRI
Prinsip persatuan dibutuhkan karena kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat
majemuk. Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia
dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam
keragaman. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak
boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Karena itu, maka prinsip persatuan
Indonesia tidak boleh diindentikkan dengan atau dikacaukan atau dikaitkan dengan istilah
kesatuan yang berkenaan dengan persoalan bentuk bangsa. Prinsip persatuan juga tidak boleh
dipersempit maknanya ataupun diindentikkan dengan pengertian pelembagaan bentuk Negara
Kesatuan yang merupakan bangunan Negara yang dibangun atas motto ‘Bhineka Tunggal
Ika’ (Unity in Diversity). Bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan (Unitary State),
sedangkan persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas
dasar persatuan (unity), bukan kesatuan (uniformity).
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan “Negara Persatuan” dalam arti
sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi segala paham
perseorangan ataupun golongan yang menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali.
Negara persatuan mengakui keberadaan masyarakat warga negara karena kewargaanya
(civility). Dengan demikian, Negara Persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena prinsip kewargaan yang
bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
C. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
amandemen

13. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat
diberikan seluruhnya diberikan kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi. MPR
mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 lembaga tertinggi yang
sejajar kedudukannya, yaitu: Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demokrasi Indonesia merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat
sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan
untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Demokrasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalm
UUD 1945 mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak juga mengakui perbedaan serta
keanekaragaman mengingat Indonesia memiliki semboyan “BHINEKA TUNGGAL IKA”.
Secara filosofi bahwa Demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat.
Oleh karena itu, di dalam kehidupan yang menganut sistem demokrasi, selalu
menemukan adanya supra struktur politik dan infra struktur politik sebagai pendukung
tegaknya demokrasi. Dengan menggunakan konsep Montesquiue maka supra struktur politik
meliputi lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia di bawah sistem UUD 1945
lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara (supra struktur politik) adalah:
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
c) Presiden
d) Mahkamah Agung (MA)
e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sedangkan infra struktur politik suatu negara terdiri dari lima komponen antara lain:
a) Partai Politik
b) Golongan Kepentingan (Interest Group)
c) Golongan Penekan (Preassure Group)
d) Alat Komunikasi Politik (Mass Media)
e) Tokoh-Tokoh Politik
D. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 hasil Amandemen
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan
(separation of power) kepada 6 lembaga yang memiliki kedudukan yang sama dan
sejajar,yaitu: Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah
Konstitusi (MK).
Sistem Pemerintahan Negara menurut UUD 1945 mengalami perubahan, yaitu:
a) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat). Negara Indonesia tidak
berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat),
mengandung arti bahwa negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga
negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun.
b) Sistem Konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak
bersifat absolut (kekuasaan yang terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara
pengendalian Pemerintah di batasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh
ketentuan-ketentuan hukuim lain merupakan Produk konstitusional.
c) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR
karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, presiden tidak bertanggungjawab
pada DPR.

14. d) Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu
oleh Menteri-Menteri Negara (Pasal 17 ayat 1 hasil amandemen). Selain itu, Menteri Negara
tidak bertanggungjawab pada DPR.
e) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas, meskipun Kepala Negara tidak bertanggung
jawab kepada DPR, ia bukan diktator yang artinya kekuasaan tidak terbatas. Namun dalam
hal ini Presiden tidak memiliki kekuasaan membubarkan DPR atau MPR.
f) Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila bukan
berasarkan kekuasaan.
g) Kekuasaan Pemerintahan Negara. Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 45
hasil amandemen 2002, Presiden dipilih langsung oleh rakyat secara legitimasi. Presiden
kedudukannya kuat dan tidak lagi berada di bawah MPR selaku mandataris. Namun jika
Presiden melakukan kesalahan maka MPR akan melakukan Impeachment.
h) Pemerintah Daerah, diatur oleh Pasal 18 UUD 1945. Pada pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa
Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota itu
mempunyai daerah yang diatur dengan Undang-Undang, pasal 18 ayat 2 mengatur otonomi
pemerintahan daerah, ayat tersebut menyatakan bahwa pemerintah daaerah propinsi,
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, atau pengertian otonomi sama artinya mengatur rumah
tangga sendiri.
i) Pemilihan Umum. Hasil amandemen UUD 1945 tahun 2002 secara eksplisit mengatur
tentang Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
setiap 5 tahun sekali, diatur pasal 22E ayat 2.
j) Wilayah Negara. Pada pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002 memuat ketentuan
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
k) Hak asasi manusia menurut UUD 1945. Hak asasi manusia tidak lahir mendadak
sebagaimana kita lihat dalam “Universal declaration of Human Right” pada tanggal 10
Desember 1948 yang ditanda-tangani oleh PBB. HAM sebenarnya tidak dapat dipisahkan
dengan filosofi manusia yang melatarbelakanginya.
E. Pembagian kekuasaan
Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang
Dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:
a) Kekuasaan Eksekutif didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945)
b) Kekuasaan Legislatif didelegasikan kepada Presiden dan DPR juga kepada DPD (pasal 5 ayat
1, pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945)
c) Kekuasaan Yudikatif didelegasikan kepada Mahkamah Agung (pasal 24 ayat 1 UUD 1945)
d) Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR, hal ini dimuat
pada pasal 20 ayat 1
e) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan Konsulatif, sebelum UUD
diamandemem kekuasaan tsb dipegang oleh DPA.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Negara pada hakikatnya adalah suatu sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang
merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan negara. Dengan demikian

15. dapat dikatakan bahwa konsep negara adalah sistem yang statis (dalam pengertian tidak
berubah-ubah atau tidak akan dirubah) ; sementara sub sistem dalam negara tersebut konsep
yang dinamis, berkembang dan berubah-ubah. Mengingat hal tersebut, maka keberadaan
pemerintah (organisasi maupun produk hukum yang dihasilkan), harus selalu disempurnakan
sesuai dengan perkembangan masyarakat (dalam dan luar negeri). Sebab, sistem
pemerintahan dan ketatanegaraan yang statis akan membawa dampak kepada kesejahteraan
masyarakat dan sistem lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka uraian mengenai
Sistem Ketatanegaraa RI seharusnya dapat dianalisa dengan baik sehingga dapat diterima dan
sekaligus mencerminkan kepentingan masyarakat seluruhnya.
B. Saran
Dengan adanya makalah ini diharapkan agar pengetahuan kita tentang sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia dapat bertambah. Dan apabila terjadi perubahan pada
manajemen reformasi, penegakkan hukum serta yang menyakut masyarakat luas sebaiknya
dpikirkan dan dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan
oleh rakyat.
DAFTAR PUSTAKA
Kusnardi, Moh, SH dan Hamaily Ibrahim. SH. Hukum Tata Negara Indonesia,Cet. ke-7: CV Sinar
Bakti, Jakarta. 1988.
http://Cwebasket’s Blog.htm
Utomo, Tri Widodo W, SH. Sistem Ketatanegaraan RI, Jawa Barat. 1998.
http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan- indonesia-pasca-amandemen/
http://panmohamadfaiz.blogspot.com
http://wisnu wardhana ac.id/th
KATA PENGANTAR

16. Puji dan syukur kita haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan makalah “SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” ini.
Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah suatu susunan pemerintahan yang
disusun berdasarkan persetujuan bersama atas nama rakyat Indonesia. Sistem ini mengalami
beberapa perubahan berkaitan dengan adanya amandemen UUD 1945. Kami berharap
semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu kita untuk lebih mengetahui tentang
Sistem Ketatanegaraan Repiblik Indonesia.
Kami sadar bahwa dalam menyusun makalah ini terdapat banyak kekurangan. Oleh
karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya
kami sebagai penyusun mengucapkan banyak terima kasih.
Makassar, Desember 2010
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN ................................................................................ 2
A. Negara ............................................................................................................. 2

17. B. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 ..................................................................... 4
C. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen
UUD 1945 ........................................................................................................ 16
D. System ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen
UUD 1945 ....................................................................................................... 18
E. Pembagian kekuasaan ................................................................................... 19
BAB III PENUTUP .......................................................................................... 20
A. Kesimpulan ....................................................................................................... 20
B. Saran ............................................................................................................... 20
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 21
ii