SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
BAB I
PERUMUSAN DAN PENETAPAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
A. PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
1. PEMBENTUKAN BPUPKI
 Amati gambar berikut
Gambar apakah itu?
Gambar Sidang BPUPKI
 Kapan BPUPKI dibentuk?
 Siapa yang membentuk BPUPKI?
 Berapa jumlah anggota BPUPKI?
 Kapan sidang BPUPKI dilaksanakan?
 Siapa saja tokoh pendiri Negara yang menyampaikan
pidato?
Mari Kita Belajar!!!!!
SEJARAH INDONESIA SEBELUM
PEMBENTUKAN BPUPKI:
 Penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia
selama 3,5 abad
 Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam perang
Asia Timur Raya
 Jepang mulai menguasai Indonesia setelah
Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat
tanggal 8 Maret 1942
 Jepang menyampaikan semboyan untuk menarik
simpati rakyat Indonesia:
- Jepang Pelindung Asia
- Jepang Pemimpin Asia
- Jepang Cahaya Asia
 Penderitaan rakyat selama penjajahan Jepang:
a. Pelaksanaan kerja paksa
b. Pengambilan paksa
c. Perbudakan paksa
 Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak
Sekutu (Inggris, AS, Belanda) melakukan serangan
balasan. Jepang kembali ke tangan Sekutu.
 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu
Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) tanggal 1 Maret 1945
untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan
kemerdekaan.
 Tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI
dan dilantik resmi tanggal 28 Mei 1945.
 BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat , dan wakilnya Ichibangase Yosio
dan R.P. Soeroso.
 Jumlah anggota BPUPKI : 62 orang
(yaitu tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang
perwakilan Jepang)
 BPUPKI bersidang dua kali (sidang resmi):
a. Sidang I : 29 Mei-1 Juni 1945 membahas
dasar negara
b. Sidang II : 10 – 17 Juli 1945 membahas
rancangan UUD
 Sidang tidak resmi berlangsung dalam masa reses
antara sidang I dan sidang II untuk membahas
rancangan Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia 1945.
 Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung “ Chuo Sangi
In” (sekarang disebut Gedung Pancasila)
AKTIVITAS 1.1
1. Pembentukan BPUPKI
BPUPKI dibentuk sebagai perwujudan janji Jepang
untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa
Indonesia.
2. Keanggotaan BPUPKI
- Keanggotaan BPUPKI berasal dari tokoh-
tokoh yang mewakili berbagai daerah di
Indonesia.
- Jumlah anggota : 62 orang
- BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman
Wedyodiningrat , dan wakilnya Ichibangase Yosio
dan R.P. Soeroso.
3. Tugas BPUPKI
Yaitu menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang
berkaitan dengan usaha –usaha mewujudkan kemerdekaan
Indonesia.
4. Sidang BPUPKI
 BPUPKI bersidang dua kali (sidang resmi):
a. Sidang I : 29 Mei-1 Juni 1945 membahas
dasar negara
b. Sidang II : 10 – 17 Juli 1945 membahas
rancangan UUD
 Sidang tidak resmi berlangsung dalam masa reses
antara sidang I dan sidang II untuk membahas
rancangan Pembukaan UUD Negara Republik
Indonesia 1945.
2. PERUMUSAN DASAR NEGARA
 Usulan dasar negara dalam sidang I BPUPKI:
a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945),menyampaikan:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial
b. Mr. Soepomo (31 Mei 1945), menyampaikan:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
c. Ir. Soekarno (1 Juni 945) , menyampaikan:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme / peri kemanusiaan
3. Mufakat / demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan
 Usulan Ir. Soekarno berbentuk Philosophie Grondslag atau
Weltanschauung yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat
yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia
merdeka yang kekal dan abadi.
 Atas usul seorang teman Ir. Soekarno yang ahli bahasa, kelima
dasar tersebut disebut Pancasila.
 Langkah selanjutnya, BPUPKI membentuk pantitia kecil yang
terdiri dari 8 orang : (ada di halaman 8)
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
3. Kyai Haji Wachid Hasjim
4. Mr. Muhammad Yamin
5. Sutardjo Kartohadikoesoemo
6. A.A. Maramis
7. Otto Iskandardinata
8. Drs. Mohammad Hatta
 Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk membahas masalah
Indonesia Merdeka.
 Sesudah sidang Chuo Sangi In, BPUPKI
membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9
orang:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Mudzakir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H.Agus Salim
8. Mr. Achmad Soebardjo
9. Mr. Moh Yamin
 Pada sidangnya tanggal 22 Juni 1945 di kediaman
Ir.Soekarno (Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta)
menghasilkan konsep Pembukaan Hukum Dasar .
 Nama lain Pembukaan hukum dasar:
a. Mukadimah
b. Piagam Jakarta
c. Gentlemen’s Agreement
TUGAS
 Tempelkan fotocopyan naskah pembukaan UUD
1945 buku catatan PPKN
 Carilah perbedaan mukadimah (hlm 9-10) dengan
pembukaan UUD 1945
No Mukadimah (Pembukaan
Hukum Dasar)
Pembukaan UUD 1945
1.
2.
3.
4.
5.
PERBEDAAN MUKADIMAH DENGAN
PEMBUKAAN UUD 1945
No Mukadimah (Pembukaan
Hukum Dasar)
Pembukaan UUD 1945
1. Menggunakan kata
“mukadimah”
Menggunakan kata “pembukaan
UUD 1945”
2. ….ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Indonesia
….ke depan pintu gerbang
kemerdekan negara Indonesia
3. ….dalam suatu hukum dasar
negara Indonesia
…..dalam suatu UUD negara RI
4. ….berdasarkan ketuhanan
dengan kewajiban
menjalankan syariat-syariat
Islam bagi pemeluknya.
…..berdasarkan ketuhanan Yang
Maha Esa
5. …menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab
…kemanusiaan yang adil dan
beradab
PERBEDAAN MUKADIMAH DENGAN
PEMBUKAAN UUD 1945
 Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani panitia sembilan
disebut “Piagam Jakarta”
 Naskah tersebut dibawa pada sidang II BPUPKI dan disepakati
BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.
 Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat
rumusan dasar negara:
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan
syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Rumusan dasar negara yang tercantum dalam
naskah “Piagam Jakarta” tanggal 18 Agustus 1945
mengalami perubahan pada sila pertama sehingga
rumusan dasar negara yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 menjadi:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
AKTIVITAS 1.2
1. Anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan
dasar negara:
a.Mr. Muhammad Yamin
b. Mr. Soepomo
c. Ir. Soekarno
2. Peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar
negara adalah menyelenggarakan sidang BPUPKI
I , membentuk panitia delapan, dan membentuk
panitia sembilan untuk merumuskan dan
menetapkan dasar negara
1. Pendiri Negara pengusul rumusan dasar negara
a.Mr. Muhammad Yamin
b. Mr. Soepomo
c. Ir. Soekarno
2. Anggota Panitia Kecil
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
3. Kyai Haji Wachid Hasjim
4. Mr. Muhammad Yamin
5. Sutardjo Kartohadikoesoemo
6. A.A. Maramis
7. Otto Iskandardinata
8. Drs. Mohammad Hatta
3. Anggota Panitia Sembilan
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Mr. A.A. Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Mudzakir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H.Agus Salim
8. Mr. Achmad Soebardjo
9. Mr. Moh Yamin
4. Tugas Panitia Sembilan
- membahas kesepakatan tentang rancangan
pembukaan hukum dasar
- menandatangani naskah mukadimah menjadi
piagam jakarta
5. Latar Belakang Perubahan Rumusan Dasar Negara Sila
Pertama naskah Piagam Jakarta
- Utusan opsir kaigun menyampaikan bahwa
wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah
yang dikuasai angkatan Laut Jepang merasa
keberatan.
- Tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam
B. PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
 Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan.
 Tanggal 7 Agustus 1945, PPKI / Dokuritsu Zyunbi
Iinkai dibentuk.
Ketua : Ir. Soekarno
Wakil ketua : Mohammad Hatta
Jumlah anggota : 21 selanjutnya menjadi 27
 Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14
Agustus 1945, selanjutnya tanggal 17 Agustus
1945 Ir. Soekarno didampingi Mohammad Hatta
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
 Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan
sidang dan menghasilkan keputusan:
1. mengesahkan UUD 1945.
2. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu
Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
 Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat
tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai
dasar negara.
C. SEMANGAT PENDIRI NEGARA DALAM
MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
1. Nilai Semangat Pendiri Negara
 Semangat mengandung arti tekad dan dorongan
hati yang kuat untuk menggapai keinginan / hasrat
tertentu.
 Semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme/
patriotisme.
 Nasionalisme adalah suatu paham yang
menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap
pribadi harus diserahkan kepada negara
kebangsaan
Nasionalisme dalam arti
sempit / nasionalisme
negatif / Chauvinisme
Nasionalisme
Nasionalisme dalam arti
luas / nasionalisme
positif
 Nasionalisme dalam arti sempit artinya perasaan
kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang
sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya
memandang rendah bangsa lain
Contoh :
Jerman pada masa Hitler menganggap Jerman di
atas segala-galanya
 Nasionalisme dalam arti luas artinya perasaan cinta
yang tinggi / bangga terhadap tanah air dan tidak
memandang rendah bangsa lain.
 Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya
tanah air
 Patria berubah patriot yang artinya seseorang yang
mencintai tanah air
 Patriotisme berarti semangat cinta tanah air /
seseorang yang bersedia mengorbankan segala-
galanya untuk mempertahankan bangsanya.
Contoh:
- Kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut
dan mempertahankan kemerdekaan dengan
mengorbankan jiwa raga
- Atlet yang berjuang dengan segenap jiwa raga
membela tanah airnya
 Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat ‘45:
a. Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya
mencintai tanah air dan mendahulukan
kepentingan tanah air
b. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari
semua lapisan masyarakat terhadap
perjuangan kemerdekaan.
c.Jiwa toleransi / tenggang rasa antaragama,
antarsuku, antargolongan dan antarbangsa
d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
e.Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang
tidak mengandung balas dendam
2.Komitmen para Pendiri Negara dalam
Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
 Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai
oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta
melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan
cita-cita dengan sungguh-sungguh.
 Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila
memiliki ciri-ciri:
a. Mengutamakan semangat persatuan,
kesatuan, dan nasionalisme.
b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa
Indonesia
c. Selalu bersemangat dalam berjuang
d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam
mencapai cita-cita bangsa
e. Melakukan pengorbanan pribadi, dengan cara
mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi
 Pancasila sebagai dasar NKRI bersifat final karena
telah menjadi kesepakatan nasional / konsensus
yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat
Indonesia.

More Related Content

What's hot

Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaSejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaMartin Rianto
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxChiiaaPunyaCerita
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanSMK 10 NOPEMBER
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara riProses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri泥棒 すべて泥棒
 
Peristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiPeristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiaswansetiawan
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Proklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesiaProklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesiaSindhu Rizky
 
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIPRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIputrisagut
 
sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasiJohan Setiawan
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945guruppkn11
 
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaanPeristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaanGungun Misbah Gunawan
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaJohanez Diaz
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RImunir ikhwan
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptMuhamad Yogi
 

What's hot (20)

Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaSejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
 
Proses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasilaProses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasila
 
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara KesatuanIndonesia sebagai Negara Kesatuan
Indonesia sebagai Negara Kesatuan
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara riProses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
 
Peristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasiPeristiwa sekitar proklamasi
Peristiwa sekitar proklamasi
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
BPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKIBPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKI
 
Proklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesiaProklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesia
 
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RIPRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
PRESENTASI MENUJU KEMERDEKAAN RI
 
sejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasisejarah ppt menjelang proklamasi
sejarah ppt menjelang proklamasi
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
 
Periode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasilaPeriode perumusan pancasila
Periode perumusan pancasila
 
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaanPeristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan
Peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan
 
2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian2. sistem kepartaian
2. sistem kepartaian
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RI
 
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.pptPPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
PPT BAGIAN 1 PANCASILA.ppt
 

Similar to Pancasila Sebagai Dasar Negara

Proses persiapan kemerdekaan indonesia
Proses persiapan kemerdekaan indonesiaProses persiapan kemerdekaan indonesia
Proses persiapan kemerdekaan indonesiamayylias31
 
PKN BAB 1 KELAS 10.pptx
PKN BAB 1 KELAS 10.pptxPKN BAB 1 KELAS 10.pptx
PKN BAB 1 KELAS 10.pptxNanangKonang
 
Materi Ajar Pertemuan 1 dan 2.ppsx
Materi Ajar Pertemuan 1 dan  2.ppsxMateri Ajar Pertemuan 1 dan  2.ppsx
Materi Ajar Pertemuan 1 dan 2.ppsxrahmathusein4
 
PPT Kls 7 Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptx
PPT Kls 7  Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptxPPT Kls 7  Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptx
PPT Kls 7 Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptxBigActProduction
 
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negaraBab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negarafarahnet222
 
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara albert gani
 
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdfHijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdfmrafliansyah045
 
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKIBab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKIChoirulsmamda
 
Persiapan kemerdekaan Indonesia
Persiapan kemerdekaan IndonesiaPersiapan kemerdekaan Indonesia
Persiapan kemerdekaan IndonesiaKhalaya Imami
 
Rpp karakter 8.2
Rpp karakter 8.2Rpp karakter 8.2
Rpp karakter 8.2iwan Alit
 
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docMateri PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docTunggulRohmadi1
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanihih729
 
Sejarah perumusan dan pengesahan
Sejarah perumusan dan pengesahanSejarah perumusan dan pengesahan
Sejarah perumusan dan pengesahannurhikma12
 
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptx
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptxPower point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptx
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptxMuhamadSidik24
 
Detik DetikProklamasi
Detik DetikProklamasiDetik DetikProklamasi
Detik DetikProklamasimateripptgc
 
Materi ppkn bab i kelas 7
Materi ppkn bab i kelas 7Materi ppkn bab i kelas 7
Materi ppkn bab i kelas 7Hakman Hamdani
 
Materi PPKN BAB I Kelas 7
Materi PPKN BAB I Kelas 7Materi PPKN BAB I Kelas 7
Materi PPKN BAB I Kelas 7Hakman Hamdani
 

Similar to Pancasila Sebagai Dasar Negara (20)

Bpupki presentasi2
Bpupki presentasi2Bpupki presentasi2
Bpupki presentasi2
 
Proses persiapan kemerdekaan indonesia
Proses persiapan kemerdekaan indonesiaProses persiapan kemerdekaan indonesia
Proses persiapan kemerdekaan indonesia
 
PKN BAB 1 KELAS 10.pptx
PKN BAB 1 KELAS 10.pptxPKN BAB 1 KELAS 10.pptx
PKN BAB 1 KELAS 10.pptx
 
Materi Ajar Pertemuan 1 dan 2.ppsx
Materi Ajar Pertemuan 1 dan  2.ppsxMateri Ajar Pertemuan 1 dan  2.ppsx
Materi Ajar Pertemuan 1 dan 2.ppsx
 
PPT Kls 7 Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptx
PPT Kls 7  Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptxPPT Kls 7  Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptx
PPT Kls 7 Bab.1.A. perumusn Pancasila sebagai dasar negara (1).pptx
 
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negaraBab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
Bab 1 perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar negara
 
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara
Berkomitmen_terhadap_pancasila_sebagai_dasar_negara
 
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdfHijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
Hijau Pastel Abstrak Minimalis Presentasi Organisasi_20230831_094942_0000.pdf
 
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKIBab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
Bab 1 Terbentuknya BPUPKI&PPKI
 
Persiapan kemerdekaan Indonesia
Persiapan kemerdekaan IndonesiaPersiapan kemerdekaan Indonesia
Persiapan kemerdekaan Indonesia
 
Rpp karakter 8.2
Rpp karakter 8.2Rpp karakter 8.2
Rpp karakter 8.2
 
PPT KELOMPOK 3 MATERI 1
PPT KELOMPOK 3 MATERI 1PPT KELOMPOK 3 MATERI 1
PPT KELOMPOK 3 MATERI 1
 
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.docMateri PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
Materi PKN Bab 1 unit 1 kelas 10.doc
 
Bpupki&ppki12
Bpupki&ppki12Bpupki&ppki12
Bpupki&ppki12
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
Sejarah perumusan dan pengesahan
Sejarah perumusan dan pengesahanSejarah perumusan dan pengesahan
Sejarah perumusan dan pengesahan
 
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptx
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptxPower point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptx
Power point PPKn XI menggali gagasan pendiri bangsa 2023.pptx
 
Detik DetikProklamasi
Detik DetikProklamasiDetik DetikProklamasi
Detik DetikProklamasi
 
Materi ppkn bab i kelas 7
Materi ppkn bab i kelas 7Materi ppkn bab i kelas 7
Materi ppkn bab i kelas 7
 
Materi PPKN BAB I Kelas 7
Materi PPKN BAB I Kelas 7Materi PPKN BAB I Kelas 7
Materi PPKN BAB I Kelas 7
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASreskosatrio1
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPASaku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
aku-dan-kebutuhanku-Kelas 4 SD Mapel IPAS
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 

Pancasila Sebagai Dasar Negara

  • 1. BAB I PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
  • 2. A. PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
  • 3. 1. PEMBENTUKAN BPUPKI  Amati gambar berikut Gambar apakah itu? Gambar Sidang BPUPKI
  • 4.  Kapan BPUPKI dibentuk?  Siapa yang membentuk BPUPKI?  Berapa jumlah anggota BPUPKI?  Kapan sidang BPUPKI dilaksanakan?  Siapa saja tokoh pendiri Negara yang menyampaikan pidato? Mari Kita Belajar!!!!!
  • 5. SEJARAH INDONESIA SEBELUM PEMBENTUKAN BPUPKI:  Penjajahan bangsa Belanda terhadap Indonesia selama 3,5 abad  Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya  Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat tanggal 8 Maret 1942
  • 6.  Jepang menyampaikan semboyan untuk menarik simpati rakyat Indonesia: - Jepang Pelindung Asia - Jepang Pemimpin Asia - Jepang Cahaya Asia  Penderitaan rakyat selama penjajahan Jepang: a. Pelaksanaan kerja paksa b. Pengambilan paksa c. Perbudakan paksa  Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama, pihak Sekutu (Inggris, AS, Belanda) melakukan serangan balasan. Jepang kembali ke tangan Sekutu.
  • 7.  Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) tanggal 1 Maret 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan.  Tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk BPUPKI dan dilantik resmi tanggal 28 Mei 1945.  BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat , dan wakilnya Ichibangase Yosio dan R.P. Soeroso.  Jumlah anggota BPUPKI : 62 orang (yaitu tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang perwakilan Jepang)
  • 8.  BPUPKI bersidang dua kali (sidang resmi): a. Sidang I : 29 Mei-1 Juni 1945 membahas dasar negara b. Sidang II : 10 – 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD  Sidang tidak resmi berlangsung dalam masa reses antara sidang I dan sidang II untuk membahas rancangan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.  Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung “ Chuo Sangi In” (sekarang disebut Gedung Pancasila)
  • 9. AKTIVITAS 1.1 1. Pembentukan BPUPKI BPUPKI dibentuk sebagai perwujudan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Keanggotaan BPUPKI - Keanggotaan BPUPKI berasal dari tokoh- tokoh yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. - Jumlah anggota : 62 orang - BPUPKI diketuai oleh dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat , dan wakilnya Ichibangase Yosio dan R.P. Soeroso.
  • 10. 3. Tugas BPUPKI Yaitu menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan usaha –usaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 4. Sidang BPUPKI  BPUPKI bersidang dua kali (sidang resmi): a. Sidang I : 29 Mei-1 Juni 1945 membahas dasar negara b. Sidang II : 10 – 17 Juli 1945 membahas rancangan UUD  Sidang tidak resmi berlangsung dalam masa reses antara sidang I dan sidang II untuk membahas rancangan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.
  • 11. 2. PERUMUSAN DASAR NEGARA  Usulan dasar negara dalam sidang I BPUPKI: a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945),menyampaikan: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Sosial
  • 12. b. Mr. Soepomo (31 Mei 1945), menyampaikan: 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat c. Ir. Soekarno (1 Juni 945) , menyampaikan: 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme / peri kemanusiaan 3. Mufakat / demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan  Usulan Ir. Soekarno berbentuk Philosophie Grondslag atau Weltanschauung yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.
  • 13.  Atas usul seorang teman Ir. Soekarno yang ahli bahasa, kelima dasar tersebut disebut Pancasila.  Langkah selanjutnya, BPUPKI membentuk pantitia kecil yang terdiri dari 8 orang : (ada di halaman 8) 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagoes Hadikoesoemo 3. Kyai Haji Wachid Hasjim 4. Mr. Muhammad Yamin 5. Sutardjo Kartohadikoesoemo 6. A.A. Maramis 7. Otto Iskandardinata 8. Drs. Mohammad Hatta  Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk membahas masalah Indonesia Merdeka.
  • 14.  Sesudah sidang Chuo Sangi In, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Moh. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Mudzakir 6. Abikusno Tjokrosujoso 7. H.Agus Salim 8. Mr. Achmad Soebardjo 9. Mr. Moh Yamin
  • 15.  Pada sidangnya tanggal 22 Juni 1945 di kediaman Ir.Soekarno (Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta) menghasilkan konsep Pembukaan Hukum Dasar .  Nama lain Pembukaan hukum dasar: a. Mukadimah b. Piagam Jakarta c. Gentlemen’s Agreement
  • 16. TUGAS  Tempelkan fotocopyan naskah pembukaan UUD 1945 buku catatan PPKN  Carilah perbedaan mukadimah (hlm 9-10) dengan pembukaan UUD 1945
  • 17. No Mukadimah (Pembukaan Hukum Dasar) Pembukaan UUD 1945 1. 2. 3. 4. 5. PERBEDAAN MUKADIMAH DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945
  • 18. No Mukadimah (Pembukaan Hukum Dasar) Pembukaan UUD 1945 1. Menggunakan kata “mukadimah” Menggunakan kata “pembukaan UUD 1945” 2. ….ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia ….ke depan pintu gerbang kemerdekan negara Indonesia 3. ….dalam suatu hukum dasar negara Indonesia …..dalam suatu UUD negara RI 4. ….berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. …..berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa 5. …menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab …kemanusiaan yang adil dan beradab PERBEDAAN MUKADIMAH DENGAN PEMBUKAAN UUD 1945
  • 19.  Naskah “Mukadimah” yang ditandatangani panitia sembilan disebut “Piagam Jakarta”  Naskah tersebut dibawa pada sidang II BPUPKI dan disepakati BPUPKI tanggal 14 Juli 1945.  Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara: 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 20.  Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah “Piagam Jakarta” tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan pada sila pertama sehingga rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 menjadi: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 21. AKTIVITAS 1.2 1. Anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan dasar negara: a.Mr. Muhammad Yamin b. Mr. Soepomo c. Ir. Soekarno 2. Peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara adalah menyelenggarakan sidang BPUPKI I , membentuk panitia delapan, dan membentuk panitia sembilan untuk merumuskan dan menetapkan dasar negara
  • 22. 1. Pendiri Negara pengusul rumusan dasar negara a.Mr. Muhammad Yamin b. Mr. Soepomo c. Ir. Soekarno 2. Anggota Panitia Kecil 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagoes Hadikoesoemo 3. Kyai Haji Wachid Hasjim 4. Mr. Muhammad Yamin 5. Sutardjo Kartohadikoesoemo 6. A.A. Maramis 7. Otto Iskandardinata 8. Drs. Mohammad Hatta
  • 23. 3. Anggota Panitia Sembilan 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Moh. Hatta 3. Mr. A.A. Maramis 4. K.H. Wachid Hasyim 5. Abdul Kahar Mudzakir 6. Abikusno Tjokrosujoso 7. H.Agus Salim 8. Mr. Achmad Soebardjo 9. Mr. Moh Yamin
  • 24. 4. Tugas Panitia Sembilan - membahas kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar - menandatangani naskah mukadimah menjadi piagam jakarta 5. Latar Belakang Perubahan Rumusan Dasar Negara Sila Pertama naskah Piagam Jakarta - Utusan opsir kaigun menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai angkatan Laut Jepang merasa keberatan. - Tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam
  • 25. B. PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
  • 26.  Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan.  Tanggal 7 Agustus 1945, PPKI / Dokuritsu Zyunbi Iinkai dibentuk. Ketua : Ir. Soekarno Wakil ketua : Mohammad Hatta Jumlah anggota : 21 selanjutnya menjadi 27  Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945, selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno didampingi Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
  • 27.  Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan: 1. mengesahkan UUD 1945. 2. memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.  Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara.
  • 28. C. SEMANGAT PENDIRI NEGARA DALAM MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
  • 29. 1. Nilai Semangat Pendiri Negara  Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan / hasrat tertentu.  Semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme/ patriotisme.
  • 30.  Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan Nasionalisme dalam arti sempit / nasionalisme negatif / Chauvinisme Nasionalisme Nasionalisme dalam arti luas / nasionalisme positif
  • 31.  Nasionalisme dalam arti sempit artinya perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah bangsa lain Contoh : Jerman pada masa Hitler menganggap Jerman di atas segala-galanya  Nasionalisme dalam arti luas artinya perasaan cinta yang tinggi / bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain.
  • 32.  Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air  Patria berubah patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air  Patriotisme berarti semangat cinta tanah air / seseorang yang bersedia mengorbankan segala- galanya untuk mempertahankan bangsanya. Contoh: - Kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa raga - Atlet yang berjuang dengan segenap jiwa raga membela tanah airnya
  • 33.  Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat ‘45: a. Pro Patria dan Primus Patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air b. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. c.Jiwa toleransi / tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan dan antarbangsa d. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab e.Jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam
  • 34. 2.Komitmen para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara  Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh.
  • 35.  Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri: a. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia c. Selalu bersemangat dalam berjuang d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa e. Melakukan pengorbanan pribadi, dengan cara mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
  • 36.  Pancasila sebagai dasar NKRI bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional / konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia.