ppt Rahmatika Sabila

1. Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi dan juga pelaksana
undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan yang dulu
bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) tentu bisa menjadi pilihan UTA,A
untuk memproteksi diri dalam pekerjaan Anda.
BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
memang merupakan program publik yang memberikan perlindungan atau proteksi
bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan
penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Fokus dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah lebih dikhususkan pada para tenaga
kerja dan semua pegawai, baik itu pegawai sipil maupun swasta. Dengan adanya
BPJS Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 1 Juli 2015 kemarin, maka Anda akan
memperoleh banyak keuntungan untuk melindungi atau memproteksi diri dari
risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha
dan tenaga kerja sebagai alternatif dari asuransi kesehatan.
Bahkan berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992, Jamsostek memberikan hak
dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga
kerja tentang Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari
Tua(JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

2. 1.Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
rogram pertama dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Bagi para pekerja,
jaminan ini memang penting, karena dengan ikut program ini para pekerja akan mampu
meminimalisir hilangnya penghasilan akibat resiko sosial seperti halnya cacat atau kematian.
Maka dari itu perlu adanya jaminan kecelakaan kerja yang memang bisa memproteksi Anda. Selain
kesadaran individe, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sebenarnya juga merupakan
tanggung jawab pengusaha. Dalam hal ini para pengusaha wajib untuk membayar iuran jaminan
kecelakaan kerja para karyawannya yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
2. Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Jika JKK akan melindungi pekerja dari hilangnya penghasilan akibat resiko sosial, maka JHT ini akan
membuat para tenaga kerja terjamin karena adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko
sosial ekonomi. Selain itu JHT ini bisa digunakan sebagai sarana penjamin arus penerimaan
penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan
pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
3. Program Jaminan Kematian(JKM)
Lebih jauh lagi BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan dalam hal meringankan keluarga baik
dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Program ini sebut dengan Program
Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kematian ini sendiri ditujukan pada ahli waris peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.
4. Program Jaminan Pensiun (JP)
Terakhir, program dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pensiun (JP). Program ini merupakan
jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehiduan layak bagi peserta atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat
atau tidak bisa bekerja lagi, atau bahkan meninggal dunia.

3. Setelah mengetahui beberapa program dari BPJS
Ketenagakerjaan, hal berikutnya yang perlu
Anda ketahui dan pahami sebelum mendaftar
BPJS Ketenagakerjaan secara online adalah
keanggotaannya. Pada BPJS Ketenagakerjaan
sendiri ada empat jenis keanggotaan

4. 1. Penerima Upah (PU):
Pekerja Penerima Upah (PU) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
gaji, upah, atau imbalan lain dari pemberi kerja.
2. Bukan Penerima Upah (BPU):
Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah setiap pekerja yang melakukan kegiatan
atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan
atau usahanya tersebut.
3.Jasa Konstruksi:
Jasa Konstruksi adalah orang yang bekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau layanan
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
4.Pekerja Migran:
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
Indonesia (luar negeri).

5. 1.Syarat-SyaratPeserta BPJS Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
(a). Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
(b). Fotokopi dan aslinya NPWP Perusahaan
(c). Fotokopi dan aslinya Akta PerdaganganPerusahaan
(d). Fotokopi KTP (KartuTanda Penduduk)masing-masing karyawan,
(e). Fotokopi KK (Kartu Keluarga)karyawan/pekerja yang akan di daftar,
(f). Pas Foto berwarnaKaryawan/pekerjaukuran 2×3 sebanyak 1 Lembar.
2. Syarat-SyaratPesertaBPJS Tenaga Kerja Luar HubunganKerja
(a). Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahansetempat
(b). Fotokopi KTP Pekerja
(c). Fotokopi KK masing-masing Pekerja
(d). Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran 2x3 sebanyak 1
lembar