Laporan ini menjelaskan alur pengajuan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan. Laporan ini menjelaskan tentang kepesertaan, cara pendaftaran, bukti kepesertaan, iuran dan cara pembayaran, manfaat serta cara mencairkan JHT dan JP. Laporan ini bertujuan untuk memahami proses klaim manfaat program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan.

1. LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
Alur Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT)
dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan
Disusun sebagai salah satu syarat mengikuti sidang praktik kerja industri
DISUSUN OLEH :
NAMA SISWA : NUR ENZAN RAHMADANI
NIS : 18.1709
JURUSAN : AKUNTANSI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-AZHAR BATAM
JL.GUNUNG BROMO NO.1 BALOI INDAH – BATAM
2020

2. MOTTO
1. “Al ilmu bilaa ‘amalin kasyajari bila tsamarin.” Artinya : Ilmu tanpa amal
atau praktek seperti pohon yang tidak berbuah.
2. Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis.
3. Perhitungkanlah segala sesuatu dengan cermat dan Lakukan Segala sesuatu
dengan cerdas.
4. Jika orang lain bisa,maka aku juga termasuk bisa
5. Kesuksesan akan diraih dengan terus belajar

3. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah
memberikan berupa kesehatan , kesempatan kepada penulis sehingga maampu
menyelesaikan Laporan Kerja Industri yang berjudul “Alur Pengajuan Pembayaran
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan.”
Tujuan utama dari Praktik Kerja Industri untuk Mengetahui bagaimana cara
kerja secara professional didunia kerja sebenarnya.Siswa mampu mengenal dunia
kerja dan mampu menerapkan materi yang dipelajari disekolah dan dapat diterapkan
di dunia kerja,serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia
kerja/industri.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dengan
segala kekurangannya.Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari
semua pihak demi kesempurnaan dari laporan kerja praktek ini. Akhir kata penulis
berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus demi
menambah pengetahuan tentang Praktik Kerja Industri.
Batam, 06 Mei 2020
Nur Enzan Rahmadani

4. BAB III TINJAUAN KHUSUS
“Alur Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT)
dan Jaminan Pensiun (JP) di BPJS Ketenagakerjaan.”

5. 3.1 Landasan Teori
3.1.1 Latar Belakang Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang
ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta,terutama bila
penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab,seperti cacat total
tetap,telah mencapai usia 56 tahun,meninggal dunia atau berhenti bekerja
(PHK,mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama –
lamanya.)
3.1.2 Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)
Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diambil sekaligus apabila
peserta telah memasuki masa pensiun,cacat total tetap,meninggal dunia ataupun
berhenti bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan).
Pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dapat diberikan sebagian sampai
batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepersetaan paling singkat 10
(sepuluh) tahun.
Besarnya manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) adalah sebesar nilai akumulasi seluruh
iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam
rekening perorangan peserta dan dibayarkan sekaligus

6. Pengambilan manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sampai batas tertentu,paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT),yang
peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen)
untuk keperluan lain sesuai persiapan Memasuki masa pensiun.
3.1.3 Karakteristik Jaminan Hari Tua (JHT)
Program Jaminan Hari Tua memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau
tabungan wajib:
a. Prinsip asuransi sosial didasarkan pada mekanisme asuransi dengan
pembayaran iuran antara pekerja dan Pemberi Kerja.
b. Prinsip tabungan wajib didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat JHT
berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan
2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk menjamin agar Peserta menerima uang
tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau
meninggal dunia.
3. Kepesertaan perorangan.
4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus saat Peserta memasuki usia
pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

7. 3.1.4 Kepersetaan Jaminan Hari Tua (JHT)
Peserta JHT adalah seorang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar
iuran. Peserta program JHT terdiri atas:
1).Penerima upah
a) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
b) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
2).Bukan penerima upah
a) Pemberi kerja
b) Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
c) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2
3.1.5 Latar Belakang Jaminan Pensiun
Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan
memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami
cacat total tetap dan meninggal dunia.

8. 3.1.6 Manfaat Jaminan Pensiun
A. Manfaat Pensiun Cacat
Berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta(kejadian
menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi
peserta dan density rate minimal 80%)
B.Manfaat Pensiun Anak
Berupa Uang tunai bulanan yang diberikan kepada anakyang menjadi ahli
waris(max 2) sampai ahli waris berumur 23 tahun
C. Manfaat Pensiun orang tua
diperuntukan untuk kedua orang tua yang ditunjuk sebagai ahli waris.

9. 3.1.7 Kepersetaan Program Jaminan Pensiun (JP)
Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran. Peserta
merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan
pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara yaitu
peserta penerima upah yang terdiri dari:
1. Pekerja pada perusahaan.
2. Pekerja pada orang perseorangan.
Kepesertaan pada program Jaminan Pensiun (JP) mulai berlaku sejak pekerja
terdaftar dan iuran pertama telah dibayarkan dan disetor oleh pemberi kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan. Sementara kepesertaan JP akan otomatis berakhir
saat peserta meninggal dunia, mencapai usia pensiun, atau menerima akumulasi
iuran beserta hasil pengembangannya sekaligus.

10. 3.2 Pembahasan Masalah
3.2.1 Kepersetaan Program Jaminan Hari Tua (JHT)
Kepesertaan bersifat wajib sesuai penahapan kepesertaan.Kepesertaan :
1. Penerima upah selain penyelenggara negara:
*Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan
perseorangan
*Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6
bulan
2. Bukan penerima upah
*Pemberi kerja
*Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
*Pekerja bukan penerima upah selain poin 2
3.2.2 Cara Pendaftaran Jaminan Hari Tua (JHT)
1).Penerima upah
Didaftarkan melalui perusahaan.Jika perusahaan lalai, pekerja dapat
mendaftarkan dirinya sendiri dengan melampirkan :
*Perjanjian kerja atau bukti lain sebagai pekerja
*KTP
*KK
2).Bukan penerima upah
Dapat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai
penahapan baiksendiri-sendiri maupun melalui wadah.

11. 3.2.3 Bukti Peserta Jaminan Hari Tua (JHT)
1.Penerima Upah
*Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima
lengkapdan iuran pertama dibayar lunas.
*Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima
lengkap dan iuran pertama dibayar lunas.
*Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan.
2.Bukan Penerima Upah
*Nomor peserta diterbitkan 1 hari setelah dokumen pendaftaran diterima
lengkap
*Kartu diterbitkan paling lama 7 hari setelah dokumen pendaftaran diterima
lengkap dan iuran pertama dibayar lunas
*Kepesertaan terhitung sejak nomor kepesertaan diterbitkan.

12. 3.2.4 Iuran dan Tata cara pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT)
1. Penerima Upah
*5,7% dari upah:
*2% pekerja
*3,7% pemberi kerja
Cara Pembayaran : Dibayarkan oleh perusahaan dan dibayarkan tepat waktu
dan sampai bulan berjalan.
2.Bukan Penerima
* Didasarkan pada nominal tertentu yang ditetapkan dalam daftar sesuai
lampiran IPP
* Daftar iuran dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta masing-masing
Cara Pembayaran : Dibayarkan tepat waktu
Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang besarnya merupakan nilai
akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya, yang dibayarkan secara
sekaligus apabila :
1. peserta mencapai usia 56 tahun
2. meninggal dunia
3. cacat total tetap

13. Hasil pengembangan JHT paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito
counter rate bank pemerintah.Manfaat JHT sebelum mencapai usia 56 tahun dapat
diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai
berikut:
*max 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun
*Diambil max 30% dari total saldo untuk uang perumahan
Pengambilan sebagian tersebut hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi
peserta:
*Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk
pembayaran JHT maka JHT dibayarkan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
*BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada peserta mengenai
besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam setahun.
*Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat JHT
sbb :
1. Janda/duda
2. Anak
3. Orang tua, cucu
4. Saudara Kandung
5. Mertua
6. Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
7. Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat maka JHT dikembalikan ke Balai
Harta Peninggalan.

14. 3.2.5 Cara cairkan Jaminan Hari Tua (JHT)
Berikut beberapa ketentuan yang harus Anda ketahui terkait cara
mencairkan (klaim) saldo Jaminan Hari Tua (JHT) :
 Sesuai dengan peraturan pemerintah no 60 tahun 2015 yang mulai berlaku
sejak 1 september 2015, Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 10% dan 30%
bisa dilakukan hanya untuk peserta yang masih bekerja dengan syarat usia
kepesertaan sudah menginjak 10 tahun, pencairan hanya boleh dipilih
 salah satu, 10% atau 30% saja, tidak bisa dua-duanya. 10% untuk dana
persiapan pensiun, sedangkan yang 30 persen untuk biaya perumahan.
 Setelah melakukan salah satu pencairan 10% atau 30% pencairan berikutnya
yang bisa dilakukan adalah pencairan 100% setelah keluar dari pekerjaan.
 Sementara untuk mencairkan saldo JHT sampai 100% hanya diperuntukkan
untuk peserta yang sudah tidak bekerja (keluar, resign atau PHK), saldo bisa
langsung dicairkan setelah menunggu 1 bulan sejak keluar tidak bekerja.
 Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan 100% Tidak bisa dicairkan tanpa
paklaring (surat pengalaman/berhenti kerja) paklaring bisa diminta dari
perusahaan yang sudah Anda tinggalkan, jika perusahaan sudah tidak ada maka
bisa meminta ke Disnaker.

15.  Pastikan Data KTP sama dengan data Kartu Keluarga (KK) jika berbeda Anda
bisa membuat surat keterangan koreksi kesalahan dari kelurahan setempat.
 Pengambilan Saldo JHT tidak bisa diwakilkan, jika si peserta cacat total pencairan
harus disertai surat kuasa, kecuali untuk peserta yang meninggal dunia.
 Cara klaim JHT Jika kartu BPJS hilang, untuk mencairkan saldo JHT BPJS, Anda
harus mengurus surat pengganti kartu peserta yang hilang yaitu surat keterangan
hilang dari kepolisian. Dengan mencantumkan no Kartu Peserta BPJS di dalam
surat keterangan hilang tersebut, maka Anda sudah bisa mencairkan JHT Anda.
 Untuk Peserta yang sudah berhenti bekerja, saldo JHT bisa dicairkan 100% setelah
menunggu selama satu bulan sejak keluar dari pekerjaan, meskipun usia
kepesertaan kurang dari 10 tahun.
 Jika Anda ingin mencairkan JHT sebesar 10% dan 30% maka Anda harus
bersiap dengan pemberlakuan pajak progresif yang harus ditanggung.
 Pajak progresif sendiri dikenakan mulai dari 5% hingga 30%.
 Jika saldo JHT di bawah Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dan jika
Anda pekerja yang memiliki saldo JHT antara Rp50 juta sampai Rp250 juta maka
tarif pajaknya lebih besar yaitu 15%.

16.  Jika saldo JHT Anda antara Rp250 juta sampai Rp500 juta maka pajaknya yaitu
sebesar 25%.
 Jika saldo JHT yang telah mencapai lebih dari setengah milyar, maka tarif
pajaknya adalah 30%.
 Namun bila pekerja tidak pernah mencairkan JHT meski sudah mencapai 10 tahun
kepesertaan ini maka berapa pun saldo JHT Anda nanti saat akan mencairkannya
pajak yang dikenakan hanya sebesar 5%.

17. 2.3.6 Prosedure Pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT) Secara offline dan
online
Untuk mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan, Anda dapat
melakukannya melalui 2 cara yakni antara secara langsung ke kantor
cabang (offline) atau melalui proses e-klaim (online). Jika Anda
memutuskan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS berikut
prosedur klaimnya:
 Kunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
 Isikan formulir pengajuan klaim JHT yang disediakan petugas BPJS.
 Jika klaim 100% maka Anda harus menandatangani surat pernyataan sedang
tidak bekerja di perusahaan manapun.
 Kemudian Anda akan mendapatkan nomor antrian.
 Setelah dipanggil, berikan dokumen persyaratan yang dibutuhkan
berdasarkan klaim yang diinginkan.
 Pihak petugas akan memeriksa kelengkapan persyaratan JHT Anda.
 Terakhir, jika semua dokumen yang harus diserahkan lengkap, maka pihak
customer service akan menentukan tanggal pencairan dana JHT.

18. Jika Anda mengikuti prosedur klaim ini secara benar maka pencairan JHT
Anda akan cepat dan lancar. Sedangkan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara
online atau e-klaim, prosesnya berubah.Berikut adalah prosedur klaim manfaat JHT
BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.Daftar online lewat website antrian resmi,
https://antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id/
Isi semua kolom dengan benar. Pastikan Anda datang pada tanggal kedatangan
dan jam kedatangan yang sudah diisi. Jika Anda terlambat dari waktu yang dipilih,
maka nomor antrian online yang diterima tidak berlaku lagi. Sehingga proses antrian
harus diulangi dari awal.
1. Setelah pengisian, Anda akan mendapatkan SMS yang berupa konfirmasi
pendaftaran.
2. Saat datang ke kantor BPJS, tunjukan SMS yang Anda terima, lalu ambil
nomor antrian.
3. Sebagai informasi, pendaftaran antrian ini dapat dilakukan maksimal sehari
sebelum tanggal kedatangan.
Jika Anda ingin mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan, atau membuat
laporan dan pengaduan, maka lebih mudah melalui aplikasi BPJSTKU yang tersedia
bagi pengguna Android maupun ios.

19. 3.2.7 Kepersetaan Program Jaminan Pensiun (JP)
Peserta Program Jaminan Pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan
telah membayar iuran. Peserta merupakan pekerja yang bekerja pada
pemberi kerja selain penyelenggara negara, yaitu peserta penerima upah
yang terdiri dari:
a) Pekerja pada perusahaan
b) Pekerja pada orang perseorangan
Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja mempunyai usia paling
banyak 1 (satu) bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun
untuk pertama kali ditetapkan 56 tahun dan mulai 1 Januari 2019, usia
pensiun menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk
setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.
Dalam hal pemberi kerja nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan
Pekerjanya, Pekerja dapat langsung mendaftarkan dirinya kepada BPJS
Ketenagakerjaan.Dalam hal peserta pindah tempat kerja, Peserta wajib
memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru
dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya
Pemberi Kerja tempat kerja baru meneruskan kepesertaan pekerja.

20. 3.2.8 Iuran Program Jaminan Pensiun
 Iuran program jaminan pensiun dihitung sebesar 3%, yang terdiri atas 2%
iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.
 Mekanisme pembayaran iuran mengikuti program paket.
 Pemberi kerja wajib membayar iuran paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
 Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran iuran dikenakan
denda sebesar 2% setiap bulan keterlambatan.
3.2.9 Cara mencairkan Jaminan Pensiun (JP)
1) Cek saldo
Ada banyak cara untuk bisa mengecek saldo dana pensiun. Anda dapat
mengakses situs BPJS Ketenagakerjaan, dengan nomor KPJ Anda lalu
login.Anda juga bisa mendaftar dengan SMS (tarif biasa berlaku),
ataupun memasang aplikasi mobile BPJS Ketenagakerjaan. Cara lain yang
paling mudah adalah mendatangi langsung kantor BPJS Ketenagakerjaan
terdekat, dan bertanya pada petugasnya.

21. Untuk program dana pensiun lainnya kurang lebih sama. Jika merasa kesulitan,
Anda bisa menghubungi call center lembaga penyedia dana pensiun lalu tanyakan
prosedur untuk mengecek saldo ini. Mereka akan dengan senang hati membantu.
2) Pastikan sudah memenuhi minimal jangka waktu keanggotaan atau sesuai
syarat
Peraturan terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa peserta bisa
mencairkan dana pensiun sebelum jangka waktu keanggotaan 10 tahun, tapi dengan
syarat-syarat tertentu. Antara lain, peserta meninggal dunia atau berhenti bekerja
untuk alasan tertentu dan sudah disepakati bersama pihak perusahaan.
Khusus untuk Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa
mencairkannya sementara Anda masih aktif bekerja, dengan maksimal 10% dari
total saldo (jika tujuannya untuk masa persiapan pensiun), atau 30% dari total saldo
(jika tujuannya untuk penyediaan rumah). Tapi Anda tidak bisa mengambil dua-
duanya ya, 10% dan 30%.Anda harus pilih salah satu.
Namun, jika Anda sudah berhenti bekerja–baik karena PHK atau kemauan
sendiri–maka sebelum 10 tahun, Anda pun bisa mencairkan dana pensiun Anda
yang ada di program Jaminan Hari Tua ini sampai 100%.Sedangkan untuk Jaminan
Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, ada jangka waktu minimal keanggotaan yang
berlaku, yaitu 15 tahun setara 180 bulan.
Untuk dana pensiun lainnya, ada bermacam-macam. Ada yang
memberlakukan minimal 5 tahun keanggotaan, ada yang lebih.Pastikan hal ini
dengan menghubungi lembaga penyedianya ya.

22. 3) Penuhi Persyaratan
Hal berikut yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat untuk bisa
mencairkan dana pensiun Anda, yang berupa dokumen-dokumen mulai dari kartu
anggota, buku tabungan, kartu identitas, kartu keluarga, surat referensi kerja/surat
PHK, fotokopi NPWP dan foto Anda yang terbaru.Anda juga akan perlu
melampirkan surat keterangan dokter, jika Anda hendak mencairkan dana pensiun
karena sudah berhenti bekerja karena sakit ataupun cacat.
4) Jangan lupa perhitungkan pajak
Jika Anda mencairkan dana pensiun yang berupa Jaminan Hari Tua BPJS
Ketenagakerjaan, maka Anda juga harus siap untuk membayar pajak progresif,
yaitu pajak yang terakumulasi sesuai dengan jumlah saldo tabungan dana pensiun
Anda.
Besarannya adalah sebagai berikut:
 Saldo di bawah Rp50 juta, pajaknya sebesar 5%.
 Saldo antara Rp50 juta – Rp250 juta, pajaknya sebesar 15%.
 Saldo antara Rp250 juta – Rp500 juta, pajaknya sebesar 25%.
 Lebih dari Rp500 juta, pajaknya sebesar 30%.

23. 5) Datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau klaim secara online
Selanjutnya Anda hanya perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan
terdekat untuk mencairkan dana pensiun yang hendak Anda gunakan untuk
menunjang hidup sehari-hari Anda di masa pensiun. Jangan lupa bawa semua
persyaratan yang sudah Anda lengkapi ya.
Anda juga bisa mengajukan klaim secara online yang lebih mudah.Anda hanya
perlu login saja ke situs BPJS Ketenagakerjaan, lalu lengkapi data-data yang
diminta.Jika semua data dan persyaratan dokumen sudah terpenuhi dan terkirim
dengan baik, Anda tinggal menunggu konfirmasi saja dari BPJS Ketenagakerjaan.
Jika konfirmasi sudah didapatkan, Anda bisa mendatangi kantor BPJS
Ketenagakerjaan untuk mengurus proses transfer dana pensiun ke rekening bank
Anda.
Mungkin memang terlihat ribet ya, prosedur untuk mencairkan dana pensiun
ini. Tapi prosedur ini dibuat demi lancarnya proses pencairan dana Anda sendiri
juga. Jadi, luangkan waktu Anda di antara hari-hari sibuk untuk mengurusnya
hingga tuntas.


25. 4.1 Kesimpulan
Dari pembahasan laporan kerja industri tersebut, penulis dapat mengambil
kesimpulan antaralain :
a. BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu badan penyeleggara jaminan
sosial yang memenuhi perlindungan dasar bagi tenaga kerja.
b. Sebagai badan penyeleggara jaminan sosial harus mempunyai nilai-nilai
dari iman, professional, teladan, integritas, kerjasama.
c. Menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan mengetahui secara
langsung tentang dunia kerja.
4.2 Saran
Dari pembahasan yang dikemukakan diatas,maka penulis memberikan saran
sekiranya bermanfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan.adapun saran yang diberikan
penulis adalah :
1. Sebaiknya BPJS Ketenagakerjaan Batam- Sekupang Membuat syarat-syarat
yang dilengkapi oleh peserta jika ingin melakukan klaim Jaminan Hari Tua
(JHT) agar pelaksanaan klaim berjalan dengan lancar.
2. Diharapkan BPJS Ketenagakerjaan Batam-Sekupang dapat meningkatkan
kualitas pelayanan serta perlindungan kepada seluruh tenaga kerja
terkhususnya yang telah menjadi peserta