ppt Oktavia Izzatul Laelia 11 akt

1. LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
T.P 2019/2020
PROSES PENGARSIPAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
DAN JAMINAN KEMATIAN
(JKK DAN JKM)
DI BPJS KETENAGAKERJAAN

2. proses pengarsipan klaim jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian
(JKK dan JKM)
di BPJS KETENAGAKERJAAN
Nama : Oktavia Izatul Laelia
Kelas : XI Akuntansi
Nis :
Jurusan : Akuntansi

3.  Landasan teori
a. Pengertian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Jaminan kecelakaan kerja adalah jaminan yang
memberikanperlindungan atas risiko–risiko kecelakaan yang terjadi dalam
hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari
rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang
disebabkan oleh lingkungan kerja.
Jaminan kematian adalah jaminan yang memberikan manfaat
uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja.

4. b. Kepesertaan Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
 Pekerja Penerima Upah
Pekerja yang menerima pendapatan atau upah dari perusahaan atau tempat
bekerja.
 Pekerja Bukan Penerima Upah
Pekerja yang mendapatkan upah sendiri atau pekerja mandiri.
 Jasa Kontruksi
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada skala usaha besar,
menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi
yang mempekerjakan Pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja
waktu tertentu.
 Pekerja Migran Indonesia
Setiap warga negara indonesia yang menerima upah diluar Negara Republik
Indonesia.

5.  Manfaat Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian
Beberapa manfaat dari JKK :
 Mendapatkan perlindung atas resiko Kecelakaan Kerja.
Mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan
dinas.
 Perawatan tanpa batas biaya.
Sesuai kebutuhan medis.
 Santunan upah selama tidak bekerja
(12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh)
 Santunan kematian akibat kecelakaan kerja
sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan (pemberi kerja) atau
peserta.
 Bantuan beasiswa untuk 2 anak
Beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari peserta yang meninggal dunia
atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja maksimal sebesar
Rp174 juta.
 Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja
Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit
sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

6.  Beberapa manfaat dari JKM :
 Santunan kematian
Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal
dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
 Santunan berkala 24 bulan
Santunan berkala 24 bulan sebesar Rp 12 Juta yang dibayar sekaligus
 Biaya pemakaman
Biaya pemakaman sebesar Rp. 10 Juta
 Bantuan beasiswa 2 anak
Beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari peserta yang meningaal dunia
dengan msa iuran minimal tiga tahun maksimal sebesar Rp174 Juta

7. d. Syarat Klaim Jaminan Ketenaga kerjaan dan Jaminan Kematian
 Kartu pesrtaBPJS Ketenagakerjaan
 Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
 Kartu Keluarga ( KK )
 Surat Keterangan Kerja
 Buku Rekening
 Foto Diri
 Formulir Pengajuan Jkk Atau Jkm
 NPWP

8. b. Cara Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
1. Cara Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
JKK merupakan singkatan dari Jaminan Kecelakaan Kerja, sebuah program yang
dimiliki BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan
kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran program JKK dibayar oleh
Perusahaan tempat dimana peserta bekerja.
Untuk itu jika pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS dan mengalami
kecelakaan pada saat bekerja maka dapat mengajukan Klaim JKK. Adapun cara
pengajuan JKK dapat mengikuti prosedur yang telah dibuat BPJS Ketenagakerjaan
dengan prosedur yang sangat mudah. Simak penjabar dari kami mengenai cara
mengajukan klaim JKK dari BPJS Ketenagakerjaan.
 Pertama, Apabila peserta mengalami kecelakaan pada saaat bekerja, perusahaan /
perusahaan wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap 1)
dan dikirimkan ke kantor BPJS Ketenagakerajaan paling lambat 2×24 jam sejak
kecelakaan itu terjadi, maka segera laporan ketika pekerja mengalami kecelakaan.
 Kedua, Setelah pekerja / tenaga kerja dinyatakan telah sembuh atau meninggal dunia
oleh dokter yang merawat. Perusahaan atau pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan
kecelakaan tahap 2) dan dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaaan paling lambat 2×24 jam
sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal. BPJSTK akan menghitung dan
membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang terjadi menjadi hak tenaga
kerja / ahli waris sesuai dnegan ketentuan.
 Ketiga, Form BPJS Ketenagakerjaan 3a yang telah diisi tadi memiliki fungsi sebagai
pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti sebagai berikut : Fotocopy
kartu peserta (KPJ), surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk 3a atau 3c,
kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwiansi pengangkutan.
 Semua persyaratan tersebut wajib dilengkapi untuk kelancaran proses klaim Jaminan
dari program JKK BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya program JKK ini peserta /
tenaga kerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan
pelayanan kesehatan dan santunan berbentuk uang.

9. 2. Cara Klaim Jaminan Kematian (JKK)
 Ahli waris diwajibkan untuk mengajukan permintaan pembayaran Jaminan
Kematian dengan mengisi Fomulir BPJS 4 yang diketahui oleh perusahaan
tenaga kerja aktif dan disampaikan ke Kantor BPJS Ketenagakerjaa (Persero)
atau kantor cabang BPJS terdekat manapun, dengan dilampiri;
 Kartu Peserta BPJS Jamsostek
 Fotocopy KTP atau SIM atau paspor tenaga kerja yang masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli
 Fotocopy KTP atau SIM atau Paspor ahli waris yang masih berlaku dengan
menunjukkan yang asli
 Surat Keterangan Kematian dari kelurahan atau rumah sakit
 Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau kepala desa
 Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku dengan menunjukkan Kartu
Keluarga yang asli.

10. c. Proses Pengarsipan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian
Setelah dilakukan proses pembayaran oleh keuangan, penulis
memastikan kembali voucher yang terbentuk sudah disesuaikan
dengan berkas penetapan klaim yang ada, setelah itu disusun untuk
kemudian dikelompokkan dalam box arsip sesuai dengan urutan
tanggal, bulan, tahun dan kode voucher.