SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
2222..0099..1144 0011::4499 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 
Sesi 4 
Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
• Saat Jam Kerja (Astek) 
Jenis-Jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Cara Penghitungan Premi Jamsostek 
Jaminan untuk pekerja harian/proyek 
• Diluar Jam Kerja (JKDK)
Pasal 99 UU No. 13 tahun 2003 
1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak 
untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 
2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Yang dimaksud di ayat 2 tersebut adalah UU No. 3 tahun 1992 
2222..0099..1144 0011::4499 
mustaqim@corpHR.com
2222..0099..1144 0011::4499 
Jenis-Jenis Jaminan Sosial TK
2222..0099..1144 0011::4499 
Hak Dasar Karyawan 
Sesuai UU No.3 
Tahun 1992 dan 
PP No. 14 Tahun 
1993 
Jaminan 
Penggantian Uang 
Jaminan 
Pelayanan 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) 
Jaminan Kematian 
(JKM) 
Jaminan Hari Tua 
(JHT) 
Jaminan 
Pemeliharaan 
Kesehatan (JPK) 
Rawat Jalan 
Rawat Inap 
Penggantian Kacamata 
Rawat Gigi 
Rawat Melahirkan
Jaminan Asuransi Sosial Tenaga 
Kerja 
 Definisi 
Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi 
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai 
pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan 
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 
 Peserta 
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 
(sepuluh) orang atau lebih , atau membayar upah paling 
sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib 
mengikutsertakan tenaga kerjanya pada Program Jamsostek 
2222..0099..1144 0011::4499 
(PP No. 14 / 1993)
2222..0099..1144 0011::4499 
Definisi Benefit Jamsostek 
 Kecelakaan Kerja 
Kecelakaan Kerja adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam bekerja, termasuk 
penyakit yang timbul dalam bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 
berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan 
yang biasa atau wajar dilalui. 
 Kematian 
Kematian adalah peristiwa meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh 
kecelakaan kerja, seperti sakit, korban kriminilitas dan lain-lain. 
 Hari Tua 
Hari Tua adalah kondisi dimana seorang karyawan telah mencapai usia 55 tahun 
atau mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau memenuhi 
persyaratan tertentu. 
 Pemeliharaan Kesehatan 
Hak karyawan dalam bentuk pelayanan yang diberikan jika karyawan tersebut 
mengalami gangguan kesehatan. Hak pelayanan kesehatan ini berlaku bukan 
hanya untuk karyawan, tapi juga untuk tanggungannya, yaitu seorang istri dan 
maksimal 3 anak kandung.
2222..0099..1144 0011::4499 
Iuran Premi Jamsostek 
Jaminan Kecelakaan Kerja 
Kelompok I : 0.24% dari upah sebulan 
Kelompok II : 0.54% dari upah sebulan; 
Kelompok III : 0.89% dari upah sebulan; 
Kelompok IV : 1.27% dari upah sebulan; 
Kelompok V : 1.74 % dari upah sebulan; 
Jaminan Hari Tua , sebesar 5.70% dari upah sebulan; 
Jaminan Kematian, sebesar 0.30% dari upah sebulan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah 
sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% 
dari upah bagi tenaga kerja yang belum menikah.
2222..0099..1144 0011::4499 
Catatan Iuran Premi Jamsostek 
Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan 
kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan 
ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha 
Iuran jaminan hari tua sebesar 3.70% 
ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% 
ditanggung oleh tenaga kerja. 
Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan 
kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya 
Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
Jenis Kelompok Usaha 
2222..0099..1144 0011::4499 
Kelompok I 
 Perusahaan Dagang, Bank, Konveksi, Perusahaan Jasa, dll 
Kelompok II 
 Pabrik gula, Pabrik Rokok, Perkebunan Rakyat, Jasa Hiburan, dll 
Kelompok III 
 Industri Makanan, Pabrik Minuman dan Alkohol, Percetakan, Perusahaan 
Farmasi, Hotel, dll 
Kelompok IV 
 Pabrik Kendaraan bermotor, Perusahaan Angkutan Darat, dll 
Kelompok V 
 Perusahaan Angkutan Laut/Udara, Perusahaan Penggalian, Pertambangan, 
Pabrik Bahan Peledak, dll
2222..0099..1144 0011::4499 
Ilustrasi 
Seorang karyawan Bank swasta yang telah menikah 
dengan dikaruniai 2 anak didaftarkan oleh 
perusahaannya sebagai peserta Jamsostek untuk 
benefit : JKM, JKK, JHT dan JPK. Upah terakhir 
ybs adalah IDR 3.000.000,- per bulan. 
Tentukan besar iuran premi per bulan yang harus 
dibayarkan ke PT. Jamsostek! 
Tentukan Iuran premi yang menjadi tanggung jawab dan 
dibebankan kepada karyawan tsb!
2222..0099..1144 0011::4499 
Jawab 
J K M : 0.30% x Rp 3.000.000,- = Rp 9.000,- 
J H T : 5.70% x Rp.3.000.000,- = Rp 171.000,- 
J K K : 0.24% x Rp.3.000.000,- = Rp 7.200,- 
J P K : 6.00% x Rp.1.000.000,- = Rp 60.000,- + 
Iuran Premi Jamsostek: Rp 247.200,- 
Beban Karyawan: 
2,00% x Rp. 3.000.000,- Rp 60.000,- 
- 
Beban Pengusaha: Rp 187.200,-
Besar Jaminan Kecelakaan Kerja (PP Nomor 64 tahun 2005) Besar Jaminan Kecelakaan Kerja (PP Nomor 64 tahun 2005) 
2222..0099..1144 0011::4499 
Biaya Transport 
 Darat Rp. 150.000,- Laut Rp. 300.000,- Udara Rp. 400.000,- 
Sementara tidak mampu bekerja 
 4 bulan pertama 100% upah, 4 bulan kedua 75 % upah, Selanjutnya 50 % upah 
Biaya Pengobatan/Perawatan 
 Maksimal Rp 8.000.000,- 
Santunan Cacat 
 Total-tetap: 
 Sekaligus 70 % x 70 bulan upah 
 Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan 
 Sebagian-tetap: % tabel x 70 bulan upah 
 Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 70 bulan upah. 
Santunan Kematian 
 Sekaligus 60 % x 70 bulan upah 
 Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan 
 Biaya pemakaman Rp. 1.500.000,- 
Biaya Rehabilitasi 
 Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta ,ditambah 40 % 
 Prothese anggota badan 
 Alat bantu (kursi roda)
2222..0099..1144 0011::4499 
Tabel 
Prosentase 
Cacat Tetap 
Sebagian 
MACAM CACAD TETAP SEBAGIAN % X UPAH 
- Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40 
- Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 
- Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35 
- Lengan kiri dari atau dari atas siku bawah 30 
- Tangan kanan dari atau dari atas siku pergelangan ke bawah 32 
- Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28 
- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 
- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 
- Kedua belah mata 70 
- Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 
- Pendengaran pada kedua belah telinga 40 
- Pendengaran pada sebelah telinga 20 
- Ibu jari tangan kanan 15 
- Ibu jari tangan kiri 12 
- Telunjuk tangan kanan 9 
- Telunjuk tangan kiri 7 
- Cacad hilangnya cuping hidung 30 
- Perforasi sekat rongga hidung 15 
- Kehilangan daya penciuman 10 
- Hilangnya kemampuan kerja fisik 
- 50% - 70% 40 
- 25% - 50% 20 
- 10% - 25% 5 
- Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70 
- Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi 
tajam penglihatan 10% 
7 
- 
Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi 
penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan 
(3 x % ef. peng. Terbaik) + % ef. 
Peng. Terburuk. Setiap kehilangan efisiensi Tajam penglihatan 10% 
7 
Kehilangan penglihatan warna 10 
Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7
2222..0099..1144 0011::4499 
Tata Cara Pengajuan JKK 
Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form 
jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. 
Jamsostek tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya 
kecelakaan. 
Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat / 
meninggal dunia, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan 
kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek tidak lebih dari 
2X 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. 
Selanjutnya PT. Jamsostek akan menghitung dan membayar santunan 
dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga 
kerja/ahliwaris. 
Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan 
pembayaran jaminan disertai bukti-bukti: 
 Fotokopi kartu peserta. 
 Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b 
atau 3c. 
 Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.
2222..0099..1144 0011::4499 
BBeessaarr JJaammiinnaann KKeemmaattiiaann 
Dengan PP No. 14 Tahun 1993, ditetapkan : 
 Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); 
 Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 
Dengan PP No. 83 Tahun 2000, ditetapkan : 
 Santunan kematian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
 Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 
Dengan PP Nomor 64 Tahun 2005, ditetapkan : 
 Santunan Kematian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 
 Biaya Pemakaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 
 Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- / bulan (selama 24 bulan)
2222..0099..1144 0011::4499 
Tata Cara Pengajuan JKM 
Pengusaha/Keluarga dari tenaga kerja yang 
meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 
kepada PT. Jamsostek disertai bukti-bukti : 
Kartu peserta 
Surat keterangan kematian dari Rumah 
sakit/Kepolisian/Kelurahan 
Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu 
Keluarga) 
PT. Jamsostek akan membayar jaminan kepada 
yang berhak.
2222..0099..1144 0011::4499 
BBeessaarr JJaammiinnaann HHaarrii TTuuaa 
Besarnya Jaminan Hari Tua adalah sebesar iuran yang terkumpul ditambah 
dengan hasil pengembangannya, dibayarkan apabila tenaga kerja : 
Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap 
Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun 
dengan masa tunggu 6 bulan 
Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI. 
Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 
(lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya dapat 
dilakukan : 
sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar 
kurang dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau 
berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 
(lima) tahun. 
Pembayaran jaminan hari tua secara berkala dilakukan atas pilihan 
tenaga kerja yang bersangkutan.
2222..0099..1144 0011::4499 
Tata Cara Pengajuan JHT 
Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan 
formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan 
melampirkan : 
 Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli. 
 Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi). 
Tambahan dokumen (tergantung kondisinya): 
 Surat Keterangan Dokter 
 Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia 
 Photocopy Paspor 
 Photocopy VISA 
 Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan. 
 Photocopy Kartu keluarga. 
 Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan. 
 Surat pernyataan belum bekerja lagi
Hak Setelah Hubungan Kerja berakhir 
 Tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk 
dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, 
berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan 
kerja telah berakhir. 
2222..0099..1144 0011::4499 
 Hak atas hubungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana 
dimaksud diatas diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan 
kerja berakhir. 
 Sesuai PSAK no.24-Revisi 2004 dinyatakan bahwa tiap perusahaan 
selain wajib memenuhi pembayaran Imbalan kerja jangka 
pendek, seperti upah,gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti 
sakit, bagi laba dan bonus serta imbalan non moneter, tiap 
perusahaan juga diwajibkan memenuhi penyiapan pembayaran 
Imbalan pasca kerja. Regulasi ini menyiratkan perlunya tiap 
perusahaan mengantisipasi kewajiban masa depannya secara 
bijaksana baik melalui jasa asuransi atau lembaga keuangan lainnya.
Penyakit Akibat Hubungan Kerja 
(1) 
1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut 
(silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang 
silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. 
2222..0099..1144 0011::4499 
2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang 
disebabkan oleh debu logam keras. 
3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang 
disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis). 
4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat 
perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan. 
5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat 
penghirupan debu organik. 
6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang 
beracun. 
7. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaannya yang beracun. 
8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun. 
9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun. 
10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang 
beracun.
Penyakit Akibat Hubungan Kerja 
(2) 
11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang 
2222..0099..1144 0011::4499 
beracun. 
12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang 
beracun. 
13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang 
beracun. 
14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang 
beracun. 
15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. 
16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan 
hidrokarbon alifatik atu aromatik yang beracun. 
17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun. 
18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena 
atau homolognya yang beracun. 
19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat 
lainnya. 
20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
Penyakit Akibat Hubungan Kerja 
(3) 
21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau 
keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida, 
atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel. 
22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 
23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, 
2222..0099..1144 0011::4499 
urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi). 
24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan 
lebih. 
25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang 
mengion. 
26. Penyakit kulit (dermatoses) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi 
atau biologik. 
27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, 
minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat 
tersebut. 
28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. 
29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang 
didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus. 
30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi 
atau kelembaban udara tinggi. 
31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.
Jamsostek Bagi Pekerja Proyek 
2222..0099..1144 0011::4499
For Expatriat (TKA) 
KEPUTUSAN Menakertrans RI NOMOR : KEP-67/MEN/IV/2004 
2222..0099..1144 0011::4499 
TENTANG 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA 
KERJA ASING 
Pasal 2 
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan 
tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
PERATURAN Menakertrans RI NOMOR : PER-02/MEN/XII/2004 
TENTANG 
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA 
KERJA ASING 
Pasal 2 
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah memiliki perlindungan 
melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan 
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam UU No.3 thn 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing 
yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia
Sanksi Bagi Pengusaha Yang Melanggar 
2222..0099..1144 0011::4499 
 hukuman kurungan selama-lamanya 
6 (enam) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah). 
 Setelah diberikan peringatan tetapi 
tidak melaksanakan kewajibannya 
dikenakan sanksi administratif 
berupa pencabutan ijin usaha.
KATEGORI KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA 
1. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari-hari 
libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari 
urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan 
tanggungjawabnya, kecuali jika yang bersangkutan 
mendapat panggilan atau tugas perusahaan, maka dalam 
perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut yang 
bersangkutan dijamin oleh ASTEK (termasuk cuti 
menunaikan ibadah Haji). 
2. Kecelakaan yang terjadi di Mess/Perkemahan yang tidak 
2222..0099..1144 0011::4499 
berada di lokasi (tempat) kerja. 
3. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam 
rangka melakukan kegiatan bukan merupakan tugas 
dari atasan untuk kepentingan perusahaan. 
4. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan 
meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.
Tujuan dan Manfaat JKDK 
Tujuan 
 Perlindungan atas pekerja termasuk bagi keluarga dan Perusahaan. 
 Memberi ketenangan dan percaya diri sehingga tercipta disiplin kerja. 
 Meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga tercipta produktivitas dan 
meningkatkan keuntungan Perusahaan. 
Manfaat 
 Jaminan bagi pekerja dan Perusahaan. 
 Mendorong motivasi untuk lebih tekun bekerja. 
 Menciptakan Sense of Belonging dan kerjasama antara pekerja dan 
Perusahaan. 
 Dengan pengalihan resiko kepada Asuransi, Perusahaan tidak dibebani biaya-biaya 
2222..0099..1144 0011::4499 
unpredictable. 
 Kesejahteraan pekerja akan menambah motivasi, disiplin dan rasa memiliki 
sehingga meningkatkan produktivitas. 
 Ikut secara riil dalam memberikan kontribusi kepada Pembangunan Daerah.
BENEFIT PROGRAM JKDK 
2222..0099..1144 0011::4499 
Tunjangan Kematian diterimakan kepada ahli waris, setinggi-tingginya 
60% x 60 bulan gaji/upah, ditambah uang kubur sebesar 
Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai 
berikut : 
1. 30 % X 60 bulan upah/gaji bagi janda/duda, istri/suami sah pekerja 
yang meninggal. 
2. 15 % X 60 bulan upah/gaji bagi setiap anak, sebanyak-banyaknya 2 
(dua) anak kandung sah atau anak angkat yang disahkan yang 
belum mencapai usia 21 tahun belum pernah menikah dan belum 
bekerja dengan menerima upah. 
3. Setinggi-tingginya 30 % X 60 bulan upah/gaji bagi bapak/ibu 
apabila pekerja yang meninggal tidak mempunyai istri atau suami 
atau anak. 
Santunan Cacat 
1. Cacat tetap sebagian sebesar % sesuai tabel x 60 bulan gaji/upah. 
2. Cacat tetap total sebesar 70% x 60 bulan gaji/upah. 
3. Cacat kekurangan fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai 
tabel x 60 bulan gaji/upah.
PROSEDUR PEMBAYARAN IURAN / PREMI JKDK 
Besarnya Iuran/Premi Program JKDK adalah 0,24 % x Upah/Gaji 
satu bulan (yang tercantum dalam daftar upah perusahaan). 
Perusahaan peserta Program JKDK membayar iuran/premi setiap 
bulannya dengan tanggal yang telah ditentukan menurut perjanjian 
ke rekening yang telah disepakati. 
BUKTI SETOR dari BPD yang diterima oleh PT. Asuransi Umum 
BUMIPUTERAMUDA 1967 akan dibuatkan KWITANSI PREMI 
sebagai tanda terima pembayaran iuran/premi bulanan dan 
dikirimkan ke Alamat Perusahaan Peserta Program JKDK. 
Perusahaan peserta Program JKDK wajib mengisi secara lengkap form 
AKTK 01 (DAFTAR NAMA DAN/ATAU MUTASI TENAGA KERJA) 
yang baru masuk dan yang telah keluar atau mutasi kenaikan 
upah/gaji. 
2222..0099..1144 0011::4499

More Related Content

What's hot

Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Presentasi Ronny Jumat
Presentasi Ronny JumatPresentasi Ronny Jumat
Presentasi Ronny JumatRonny Romdhon
 
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATANSOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATANSadar SOP (Alim Mahdi)
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016indahamoyy
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanGunawan Wicaksono
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelni
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelniKartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelni
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelniYkpp Pelni
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruPT. Trinity Auto
 
Jamsostek hrm 2
Jamsostek   hrm 2Jamsostek   hrm 2
Jamsostek hrm 2Agtov F
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Hario siaga utk nasabah mnc new
Hario siaga utk nasabah mnc newHario siaga utk nasabah mnc new
Hario siaga utk nasabah mnc newprasetya-mnclife
 

What's hot (20)

Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Presentasi Ronny Jumat
Presentasi Ronny JumatPresentasi Ronny Jumat
Presentasi Ronny Jumat
 
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATANSOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN
SOP PERHITUNGAN & PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN
 
Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016Presentasi bpjstk 2016
Presentasi bpjstk 2016
 
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS KetenagakerjaanForum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
Forum SDM 21 07-2016 BPJS Ketenagakerjaan
 
Koperasi
KoperasiKoperasi
Koperasi
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
 
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelni
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelniKartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelni
Kartu e-id kepesertaan BPJS Kesehatan ykp pelni
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan BaruSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Baru
 
Jamsostek hrm 2
Jamsostek   hrm 2Jamsostek   hrm 2
Jamsostek hrm 2
 
Ppt okta
Ppt oktaPpt okta
Ppt okta
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
 
Hario sehat utk nasabah
Hario sehat utk nasabahHario sehat utk nasabah
Hario sehat utk nasabah
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
 
Mncl hario pd utk nasabah
Mncl hario pd utk nasabahMncl hario pd utk nasabah
Mncl hario pd utk nasabah
 
Hario siaga utk nasabah mnc new
Hario siaga utk nasabah mnc newHario siaga utk nasabah mnc new
Hario siaga utk nasabah mnc new
 

Viewers also liked

6.kedisiplinan by warizen
6.kedisiplinan by warizen6.kedisiplinan by warizen
6.kedisiplinan by warizenAl-waris Suarez
 
Pengantar msdm by warizen
Pengantar msdm by warizenPengantar msdm by warizen
Pengantar msdm by warizenAl-waris Suarez
 
Analisis Mengenai Risiko Lingkungan
Analisis Mengenai Risiko LingkunganAnalisis Mengenai Risiko Lingkungan
Analisis Mengenai Risiko LingkunganBaitenso Liecha
 
sumber daya manusia
sumber daya manusiasumber daya manusia
sumber daya manusiaPanca Titis
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialWahyu Saputro
 
rencana pembelajaran
rencana pembelajaranrencana pembelajaran
rencana pembelajaranainykancil
 
Bab 9 isi memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 isi memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016Bab 9 isi memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 isi memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016stephaniejessey
 
Hubungan industrial
Hubungan industrial Hubungan industrial
Hubungan industrial iv4nnavi
 
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaHubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaMaxMedia
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Tsuchey Oetami
 
Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Instansi
 
Modul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialModul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialriswan ludfi
 
Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialHasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialRia Palupi
 
Bab 9 ppt memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 ppt memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016Bab 9 ppt memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 ppt memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016stephaniejessey
 
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenPemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenAl-waris Suarez
 
Disiplin kerja by husaeri priatna
Disiplin kerja  by husaeri priatnaDisiplin kerja  by husaeri priatna
Disiplin kerja by husaeri priatnaHusaeri Priatna
 
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialBMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialMang Engkus
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikMahyuddin Khalid
 

Viewers also liked (20)

6.kedisiplinan by warizen
6.kedisiplinan by warizen6.kedisiplinan by warizen
6.kedisiplinan by warizen
 
01 k3 lh
01 k3 lh01 k3 lh
01 k3 lh
 
Pengantar msdm by warizen
Pengantar msdm by warizenPengantar msdm by warizen
Pengantar msdm by warizen
 
Analisis Mengenai Risiko Lingkungan
Analisis Mengenai Risiko LingkunganAnalisis Mengenai Risiko Lingkungan
Analisis Mengenai Risiko Lingkungan
 
sumber daya manusia
sumber daya manusiasumber daya manusia
sumber daya manusia
 
Sarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrialSarana hubungan industrial
Sarana hubungan industrial
 
rencana pembelajaran
rencana pembelajaranrencana pembelajaran
rencana pembelajaran
 
Bab 9 isi memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 isi memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016Bab 9 isi memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 isi memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
 
Hubungan Industrial Pancasila
Hubungan Industrial PancasilaHubungan Industrial Pancasila
Hubungan Industrial Pancasila
 
Hubungan industrial
Hubungan industrial Hubungan industrial
Hubungan industrial
 
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusiaHubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
Hubungan Industrial dalam manajemen sumber daya manusia
 
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
Hubungan Industrial ( Contoh Kasus )
 
Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia Hubungan Industrial di Indonesia
Hubungan Industrial di Indonesia
 
Modul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrialModul 1 hubungan industrial
Modul 1 hubungan industrial
 
Hasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrialHasil penelitian hubungan industrial
Hasil penelitian hubungan industrial
 
Bab 9 ppt memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 ppt memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016Bab 9 ppt memotivasi karyawan -  stephanie akuntansi A UNJ 2016
Bab 9 ppt memotivasi karyawan - stephanie akuntansi A UNJ 2016
 
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizenPemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
Pemutusan hubungan kerja(pemberhentian) by warizen
 
Disiplin kerja by husaeri priatna
Disiplin kerja  by husaeri priatnaDisiplin kerja  by husaeri priatna
Disiplin kerja by husaeri priatna
 
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan IndustrialBMP EKMA4367 Hubungan Industrial
BMP EKMA4367 Hubungan Industrial
 
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan EtnikCTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
CTU555 Sejarah Malaysia - Islam Hubungan Etnik
 

Similar to JHT-JaminanHariTua

All program jamsostek
All program jamsostekAll program jamsostek
All program jamsostekatjho
 
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...Unggie Unggu
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfAndreJusayama1
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanDioPerkasa
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSNodd Nittong
 
sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxcalirobles
 
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdfAndi Wahyudin
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkBagus Budiono
 
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxJKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxafri7
 
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdfPP Nomor 82 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdfAnnisaAdriani
 
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019HRDFitriAmalia
 
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptx
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptxMATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptx
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptxnissanfortuna
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniaKartika Febriyanti
 
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek) Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek) M Ungang
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaGunawan Wicaksono
 
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerjaPerhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerjaEnyPurwaningsih3
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 

Similar to JHT-JaminanHariTua (20)

Materi JSHK 2022.pptx
Materi JSHK 2022.pptxMateri JSHK 2022.pptx
Materi JSHK 2022.pptx
 
All program jamsostek
All program jamsostekAll program jamsostek
All program jamsostek
 
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...
B pp2007-76-perubahan-kelima-pp1993-14-tentang-penyelenggaraan-program-jamsos...
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdfEdukasi BPJamsostek PU update.pdf
Edukasi BPJamsostek PU update.pdf
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
 
sosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptxsosialisasi bpjs.pptx
sosialisasi bpjs.pptx
 
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
2b32. Materi sawit Woro BPJSTK.pdf
 
Jamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk DppkJamsostek & Dplk Dppk
Jamsostek & Dplk Dppk
 
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptxJKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
JKP EKSTERNAL - MATERI SOSIALISASI V.4EDIT.pptx
 
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdfPP Nomor 82 Tahun 2019.pdf
PP Nomor 82 Tahun 2019.pdf
 
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019
Peraturan Pemerintah no 89 tahun 2019
 
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptx
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptxMATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptx
MATERI WEBINAR JKK PAK , COB (1).pptx
 
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal duniakasus PHK karena karyawan meninggal dunia
kasus PHK karena karyawan meninggal dunia
 
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek) Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
Jamsostek universal 2011 (pt. jamsostek)
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerjaPerhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 

Recently uploaded

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 

Recently uploaded (10)

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 

JHT-JaminanHariTua

  • 1. 2222..0099..1144 0011::4499 HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 4 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Saat Jam Kerja (Astek) Jenis-Jenis Jaminan Sosial Tenaga Kerja Cara Penghitungan Premi Jamsostek Jaminan untuk pekerja harian/proyek • Diluar Jam Kerja (JKDK)
  • 2. Pasal 99 UU No. 13 tahun 2003 1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 2. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud di ayat 2 tersebut adalah UU No. 3 tahun 1992 2222..0099..1144 0011::4499 mustaqim@corpHR.com
  • 4. 2222..0099..1144 0011::4499 Hak Dasar Karyawan Sesuai UU No.3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993 Jaminan Penggantian Uang Jaminan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Rawat Jalan Rawat Inap Penggantian Kacamata Rawat Gigi Rawat Melahirkan
  • 5. Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja  Definisi Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.  Peserta Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih , atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada Program Jamsostek 2222..0099..1144 0011::4499 (PP No. 14 / 1993)
  • 6. 2222..0099..1144 0011::4499 Definisi Benefit Jamsostek  Kecelakaan Kerja Kecelakaan Kerja adalah peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam bekerja, termasuk penyakit yang timbul dalam bekerja dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.  Kematian Kematian adalah peristiwa meninggal dunia yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja, seperti sakit, korban kriminilitas dan lain-lain.  Hari Tua Hari Tua adalah kondisi dimana seorang karyawan telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter atau memenuhi persyaratan tertentu.  Pemeliharaan Kesehatan Hak karyawan dalam bentuk pelayanan yang diberikan jika karyawan tersebut mengalami gangguan kesehatan. Hak pelayanan kesehatan ini berlaku bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk tanggungannya, yaitu seorang istri dan maksimal 3 anak kandung.
  • 7. 2222..0099..1144 0011::4499 Iuran Premi Jamsostek Jaminan Kecelakaan Kerja Kelompok I : 0.24% dari upah sebulan Kelompok II : 0.54% dari upah sebulan; Kelompok III : 0.89% dari upah sebulan; Kelompok IV : 1.27% dari upah sebulan; Kelompok V : 1.74 % dari upah sebulan; Jaminan Hari Tua , sebesar 5.70% dari upah sebulan; Jaminan Kematian, sebesar 0.30% dari upah sebulan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% dari upah bagi tenaga kerja yang belum menikah.
  • 8. 2222..0099..1144 0011::4499 Catatan Iuran Premi Jamsostek Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha Iuran jaminan hari tua sebesar 3.70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja. Dasar perhitungan iuran jaminan pemeliharaan kesehatan dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
  • 9. Jenis Kelompok Usaha 2222..0099..1144 0011::4499 Kelompok I  Perusahaan Dagang, Bank, Konveksi, Perusahaan Jasa, dll Kelompok II  Pabrik gula, Pabrik Rokok, Perkebunan Rakyat, Jasa Hiburan, dll Kelompok III  Industri Makanan, Pabrik Minuman dan Alkohol, Percetakan, Perusahaan Farmasi, Hotel, dll Kelompok IV  Pabrik Kendaraan bermotor, Perusahaan Angkutan Darat, dll Kelompok V  Perusahaan Angkutan Laut/Udara, Perusahaan Penggalian, Pertambangan, Pabrik Bahan Peledak, dll
  • 10. 2222..0099..1144 0011::4499 Ilustrasi Seorang karyawan Bank swasta yang telah menikah dengan dikaruniai 2 anak didaftarkan oleh perusahaannya sebagai peserta Jamsostek untuk benefit : JKM, JKK, JHT dan JPK. Upah terakhir ybs adalah IDR 3.000.000,- per bulan. Tentukan besar iuran premi per bulan yang harus dibayarkan ke PT. Jamsostek! Tentukan Iuran premi yang menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada karyawan tsb!
  • 11. 2222..0099..1144 0011::4499 Jawab J K M : 0.30% x Rp 3.000.000,- = Rp 9.000,- J H T : 5.70% x Rp.3.000.000,- = Rp 171.000,- J K K : 0.24% x Rp.3.000.000,- = Rp 7.200,- J P K : 6.00% x Rp.1.000.000,- = Rp 60.000,- + Iuran Premi Jamsostek: Rp 247.200,- Beban Karyawan: 2,00% x Rp. 3.000.000,- Rp 60.000,- - Beban Pengusaha: Rp 187.200,-
  • 12. Besar Jaminan Kecelakaan Kerja (PP Nomor 64 tahun 2005) Besar Jaminan Kecelakaan Kerja (PP Nomor 64 tahun 2005) 2222..0099..1144 0011::4499 Biaya Transport  Darat Rp. 150.000,- Laut Rp. 300.000,- Udara Rp. 400.000,- Sementara tidak mampu bekerja  4 bulan pertama 100% upah, 4 bulan kedua 75 % upah, Selanjutnya 50 % upah Biaya Pengobatan/Perawatan  Maksimal Rp 8.000.000,- Santunan Cacat  Total-tetap:  Sekaligus 70 % x 70 bulan upah  Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan  Sebagian-tetap: % tabel x 70 bulan upah  Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 70 bulan upah. Santunan Kematian  Sekaligus 60 % x 70 bulan upah  Berkala (2 tahun) Rp. 200.000,- per bulan  Biaya pemakaman Rp. 1.500.000,- Biaya Rehabilitasi  Patokan harga RS DR. Suharso, Surakarta ,ditambah 40 %  Prothese anggota badan  Alat bantu (kursi roda)
  • 13. 2222..0099..1144 0011::4499 Tabel Prosentase Cacat Tetap Sebagian MACAM CACAD TETAP SEBAGIAN % X UPAH - Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah 40 - Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah 35 - Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah 35 - Lengan kiri dari atau dari atas siku bawah 30 - Tangan kanan dari atau dari atas siku pergelangan ke bawah 32 - Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah 28 - Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah 70 - Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah 35 - Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah 50 - Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah 25 - Kedua belah mata 70 - Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat 35 - Pendengaran pada kedua belah telinga 40 - Pendengaran pada sebelah telinga 20 - Ibu jari tangan kanan 15 - Ibu jari tangan kiri 12 - Telunjuk tangan kanan 9 - Telunjuk tangan kiri 7 - Cacad hilangnya cuping hidung 30 - Perforasi sekat rongga hidung 15 - Kehilangan daya penciuman 10 - Hilangnya kemampuan kerja fisik - 50% - 70% 40 - 25% - 50% 20 - 10% - 25% 5 - Hilangnya kemampuan kerja mental tetap 70 - Kehilangan sebagian fungsi penglihatan setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% 7 - Apabila efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi penglihatan (3 x % ef. peng. Terbaik) + % ef. Peng. Terburuk. Setiap kehilangan efisiensi Tajam penglihatan 10% 7 Kehilangan penglihatan warna 10 Setiap kehilangan lapangan pandang 10% 7
  • 14. 2222..0099..1144 0011::4499 Tata Cara Pengajuan JKK Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form jamsostek 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada PT. Jamsostek tidak lebih dari 2x24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat / meninggal dunia, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada PT. Jamsostek tidak lebih dari 2X 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya PT. Jamsostek akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahliwaris. Form Jamsostek 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:  Fotokopi kartu peserta.  Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form Jamsostek 3b atau 3c.  Kwitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan.
  • 15. 2222..0099..1144 0011::4499 BBeessaarr JJaammiinnaann KKeemmaattiiaann Dengan PP No. 14 Tahun 1993, ditetapkan :  Santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);  Biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Dengan PP No. 83 Tahun 2000, ditetapkan :  Santunan kematian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)  Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Dengan PP Nomor 64 Tahun 2005, ditetapkan :  Santunan Kematian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)  Biaya Pemakaman Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);  Santunan Berkala sebesar Rp. 200.000,- / bulan (selama 24 bulan)
  • 16. 2222..0099..1144 0011::4499 Tata Cara Pengajuan JKM Pengusaha/Keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4 kepada PT. Jamsostek disertai bukti-bukti : Kartu peserta Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga) PT. Jamsostek akan membayar jaminan kepada yang berhak.
  • 17. 2222..0099..1144 0011::4499 BBeessaarr JJaammiinnaann HHaarrii TTuuaa Besarnya Jaminan Hari Tua adalah sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya, dibayarkan apabila tenaga kerja : Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap Mengalami PHK setelah menjadi peserta sekurang-kurangnya 5 tahun dengan masa tunggu 6 bulan Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/ABRI. Jaminan hari tua dibayar kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau cacat total untuk selama-lamanya dapat dilakukan : sekaligus apabila jumlah seluruh jaminan hari tua yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); atau berkala apabila seluruh jumlah jaminan hari tua mencapai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih, dan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun. Pembayaran jaminan hari tua secara berkala dilakukan atas pilihan tenaga kerja yang bersangkutan.
  • 18. 2222..0099..1144 0011::4499 Tata Cara Pengajuan JHT Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 Jamsostek kepada kantor Jamsostek setempat dengan melampirkan :  Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli.  Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi). Tambahan dokumen (tergantung kondisinya):  Surat Keterangan Dokter  Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia  Photocopy Paspor  Photocopy VISA  Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan.  Photocopy Kartu keluarga.  Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.  Surat pernyataan belum bekerja lagi
  • 19. Hak Setelah Hubungan Kerja berakhir  Tenaga kerja yang berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk dinyatakan menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja meskipun hubungan kerja telah berakhir. 2222..0099..1144 0011::4499  Hak atas hubungan jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud diatas diberikan apabila penyakit tersebut timbul dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir.  Sesuai PSAK no.24-Revisi 2004 dinyatakan bahwa tiap perusahaan selain wajib memenuhi pembayaran Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah,gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus serta imbalan non moneter, tiap perusahaan juga diwajibkan memenuhi penyiapan pembayaran Imbalan pasca kerja. Regulasi ini menyiratkan perlunya tiap perusahaan mengantisipasi kewajiban masa depannya secara bijaksana baik melalui jasa asuransi atau lembaga keuangan lainnya.
  • 20. Penyakit Akibat Hubungan Kerja (1) 1. Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. 2222..0099..1144 0011::4499 2. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras. 3. Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis). 4. Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan. 5. Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik. 6. Penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang beracun. 7. Penyakit yang disebabkan kadmium atau persenyawaannya yang beracun. 8. Penyakit yang disebabkan fosfor atau persenyawaannya yang beracun. 9. Penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun. 10. Penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun.
  • 21. Penyakit Akibat Hubungan Kerja (2) 11. Penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang 2222..0099..1144 0011::4499 beracun. 12. Penyakit yang disebabkan oleh raksa atau persenyawaannya yang beracun. 13. Penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun. 14. Penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun. 15. Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. 16. Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atu aromatik yang beracun. 17. Penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun. 18. Penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun. 19. Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya. 20. Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
  • 22. Penyakit Akibat Hubungan Kerja (3) 21. Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel. 22. Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. 23. Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, 2222..0099..1144 0011::4499 urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi). 24. Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih. 25. Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion. 26. Penyakit kulit (dermatoses) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik. 27. Kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut. 28. Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. 29. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus. 30. Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi. 31. Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.
  • 23. Jamsostek Bagi Pekerja Proyek 2222..0099..1144 0011::4499
  • 24. For Expatriat (TKA) KEPUTUSAN Menakertrans RI NOMOR : KEP-67/MEN/IV/2004 2222..0099..1144 0011::4499 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING Pasal 2 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PERATURAN Menakertrans RI NOMOR : PER-02/MEN/XII/2004 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA ASING Pasal 2 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah memiliki perlindungan melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di negara asalnya yang sejenis dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam UU No.3 thn 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak wajib mengikutsertakan tenaga kerja asing yang bersangkutan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia
  • 25. Sanksi Bagi Pengusaha Yang Melanggar 2222..0099..1144 0011::4499  hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  Setelah diberikan peringatan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha.
  • 26. KATEGORI KECELAKAAN DILUAR JAM KERJA 1. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari-hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, kecuali jika yang bersangkutan mendapat panggilan atau tugas perusahaan, maka dalam perjalanan untuk memenuhi panggilan tersebut yang bersangkutan dijamin oleh ASTEK (termasuk cuti menunaikan ibadah Haji). 2. Kecelakaan yang terjadi di Mess/Perkemahan yang tidak 2222..0099..1144 0011::4499 berada di lokasi (tempat) kerja. 3. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan perusahaan. 4. Kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi.
  • 27. Tujuan dan Manfaat JKDK Tujuan  Perlindungan atas pekerja termasuk bagi keluarga dan Perusahaan.  Memberi ketenangan dan percaya diri sehingga tercipta disiplin kerja.  Meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga tercipta produktivitas dan meningkatkan keuntungan Perusahaan. Manfaat  Jaminan bagi pekerja dan Perusahaan.  Mendorong motivasi untuk lebih tekun bekerja.  Menciptakan Sense of Belonging dan kerjasama antara pekerja dan Perusahaan.  Dengan pengalihan resiko kepada Asuransi, Perusahaan tidak dibebani biaya-biaya 2222..0099..1144 0011::4499 unpredictable.  Kesejahteraan pekerja akan menambah motivasi, disiplin dan rasa memiliki sehingga meningkatkan produktivitas.  Ikut secara riil dalam memberikan kontribusi kepada Pembangunan Daerah.
  • 28. BENEFIT PROGRAM JKDK 2222..0099..1144 0011::4499 Tunjangan Kematian diterimakan kepada ahli waris, setinggi-tingginya 60% x 60 bulan gaji/upah, ditambah uang kubur sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1. 30 % X 60 bulan upah/gaji bagi janda/duda, istri/suami sah pekerja yang meninggal. 2. 15 % X 60 bulan upah/gaji bagi setiap anak, sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak kandung sah atau anak angkat yang disahkan yang belum mencapai usia 21 tahun belum pernah menikah dan belum bekerja dengan menerima upah. 3. Setinggi-tingginya 30 % X 60 bulan upah/gaji bagi bapak/ibu apabila pekerja yang meninggal tidak mempunyai istri atau suami atau anak. Santunan Cacat 1. Cacat tetap sebagian sebesar % sesuai tabel x 60 bulan gaji/upah. 2. Cacat tetap total sebesar 70% x 60 bulan gaji/upah. 3. Cacat kekurangan fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 60 bulan gaji/upah.
  • 29. PROSEDUR PEMBAYARAN IURAN / PREMI JKDK Besarnya Iuran/Premi Program JKDK adalah 0,24 % x Upah/Gaji satu bulan (yang tercantum dalam daftar upah perusahaan). Perusahaan peserta Program JKDK membayar iuran/premi setiap bulannya dengan tanggal yang telah ditentukan menurut perjanjian ke rekening yang telah disepakati. BUKTI SETOR dari BPD yang diterima oleh PT. Asuransi Umum BUMIPUTERAMUDA 1967 akan dibuatkan KWITANSI PREMI sebagai tanda terima pembayaran iuran/premi bulanan dan dikirimkan ke Alamat Perusahaan Peserta Program JKDK. Perusahaan peserta Program JKDK wajib mengisi secara lengkap form AKTK 01 (DAFTAR NAMA DAN/ATAU MUTASI TENAGA KERJA) yang baru masuk dan yang telah keluar atau mutasi kenaikan upah/gaji. 2222..0099..1144 0011::4499