Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.

1. Heri Irawan
Deputi Direktur Advokasi dan
Relawan Jamkeswatch
Bogor, 17 April 2018
Sosialisasi Jaminan
Kesehatan Nasional-
BPJS Kesehatan.

2. Heri Irawan
Organisasi
Jamkes Watch – KSPI
FSPMI
Garada Metal
YVC Indonesia
IKMA
Jabatan
Deputi Direktur Advokasi dan
Relawan Jamkes Watch
Ketua DPD Jamkes Watch Bogor Raya
Anggota PUK SPL FSPMI PT NCNI Bogor
Brigade Motor Garda Metal
Divisi Sosial dan Rohani YVCI
Ketua Ikatan Mahasiswa
Pendidikan
Mahasiwa Smester VI
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana
Kontak Person
Handphone: 085-888-317-429
E-mail: herrychommbiie@gmail.com

3. Materi Pembahasan
JamkesWatch
Dasar Hukum
JKN-BPJS
SKA Jamkes
Watch
Kendala JKN
Email: herrychommbiie@gmail.com

4. PENGERTIAN
• JAMKES WATCH adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh
KSPI sebagai fungsi kontrol pelaksanaan BPJS KESEHATAN
• RELAWAN adalah orang yang secara sukarela
mengabdikan dirinya untuk membantu memberikan
pemahaman dan pendampingan kepada masyarakat
tentang BPJS KESEHATAN maupun ketika masyarakat
mengalami kendala dalam pelayanan BPJS kesehatan.
• PESERTA BPJS KESEHATAN adalah orang yang telah
terdaftar dan mempunyai kartu BPJS kesehatan.

5. Kewajiban Relawan
Memberikan pemahaman
tentang JKN-BPJS KESEHATAN
kepada anggota maupun
masyarakat.
Memberikan
pendampingan kepada
peserta JKN-BPJS
kesehatan

6. YANG TIDAK BOLEH
DILAKUKAN OLEH RELAWAN
Dilarang meminta imbalan dari
pasien maupun keluarga pasien
Dilarang memberikan persetujuan
tindakan medis secara tertulis
terhadap pasien yang didampingi

7. 7
UU No.40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional
UU No.24 Thn 2011
tentang Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial
PP No. 86 Thn 2013
PerPres No. 12 Thn 2013
PerPres No. 111 Thn 2013
PerPres No.19 Thn 2016
PerPres No.28 Thn 2016
Setiap orang, termasuk
orang asing yang bekerja
paling singkat 6 bulan di
Indonesia, wajib menjadi
peserta program Jaminan
Sosial
LANDASAN HUKUM
01
02
03
04

8. Segment kepesertaan
Peserta
Jaminan
Kesehatan
Bukan Penerima
Bantuan Iuran
(Bukan PBI)
Pekerja Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima
Upah
Bukan Pekerja
Penerima
Bantuan Iuran
(PBI)
Fakir Miskin
Orang Tidak Mampu

9. 2014
2015
2016
2019
Mulai 1 Januari 2014
 PBI
 TNI/POLRI
 Eks Askes
 Eks Jamsostek
Paling lambat 1 Januari
2015
 BUMN
 Usaha besar
 Usaha menengah
 Usaha kecil
Paling lambat 1 Januari
2016
 Usaha mikro
Universal Coverage
PENTAHAPAN KEPESERTAAN
Pasal 6 (3)
PerPres Nomor: 111 Tahun 2013

10. Iuran
Pemerintah 3%
APBN 5%
Pegawai 2%
Kelas 1 Rp.59.500,-/jiwa/bln
Kelas 2 Rp.42.500,-/jiwa/bln
Kelas 3 Rp. 25.500,-/jiwa/bln
Dibayar oleh Pemberi
Kerja dan Pekerja
Dibayar Sendiri oleh
peserta yg. bersangkutan
Pekerja
Penerima
Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)& Bukan
Pekerja (BP)
• Per 1 APRIL 2016, iuran
berubah menjadi :
Kelas 1 Rp. 80.000,,-/jiwa/bln
Kelas 2 Rp. 51.000,-/jiwa/bln
Kelas 3 Rp. 25.500,,-/jiwa/bln
SESUAI PERPRES NO 19 TAHUN 2016
PASAL 16F
Non APBN
5%
Pemberi Kerja 4%
Pegawai 1%
Rp. 23.000,00,-
/org/bulan
Dibayar oleh
pemerintah
PBI

11. 11
PemberiKerja
Pekerja
Gaji Pokok +
Tunjangan tetap
Maks Rp. 8.000.000,-
Menanggung 5
Anggota Keluarga
Tambahan Keluarga
lainnya : 1%
BUMN, BUMS, BUMD
3% PemberiKerja
2% Pekerja
PNS,TNI/Polri, Pejabat
Negara, pimpinan dan
anggota DPRD, PPNPN
BERLAKU MULAI 1 APRIL 2016
IURAN PPU
PERPRES 19 TAHUN 2016

12. KELAS I
KELAS II
12
HAK KELAS RAWAT
Rp 4.000.000,-
SESUAI PERPRES NO. 28 TAHUN 2016,
BERLAKU MULAI 1 APRIL 2016

13. IDENTITAS PESERTA JKN-KIS YANG BERLAKU

15. (1) Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dilarang
menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta selama Peserta
mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
(2) Dalam hal pemberian pelayanan gawat darurat, Fasilitas Kesehatan
baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS
Kesehatan dilarang menarik biaya pelayanan kesehatan kepada Peserta.
15
Pasal 36A
Perpres 19 Tahun 2016 UUK 36 Tahun 2009
1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah
maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi
penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih
dahulu.
2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah
maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka
Pasal 32

16. HAK-KEWAJIBAN-SANKSI
IG. herry_chommbiie

17. HAK :
Mendapatkan identitas
BPJS Kesehatan sebagai
bukti sah untuk
memperoleh pelayanan
kesehatan
Memperoleh manfaat
dan informasi tentang
hak dan kewajiban serta
prosedur pelayanan
kesehatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan BPJS
Kesehatan di fasilitas
kesehatan yang
kerjasama dengan BPJS
Kesehatan
Menyampaikan
keluhan/pengaduan,
kritik dan saran secara
lisan atau tertulis ke
kantor BPJS Kesehatan

18. 1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan
Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program
Jaminan Sosial yang diikuti.
2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut
anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Presiden.
18
Pasal 15
UU Nomor 24 Tahun 2011
1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari
Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS.
2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi
tanggung jawabnya kepada BPJS.
Pasal 19
www.bpjs-kesehatan.go.id
IG. herry_chommbiie

19. Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
19
Pasal 17
Pasal 55
UU Nomor 24 Tahun 2011
1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2),
dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
www.bpjs-kesehatan.go.id
IG. herry_chommbiie

20. SANKSI bagi Pemberi Kerja, tidak mendapatkan pelayanan publik
meliputi :
Perizinan terkait usaha
Izin yang diperlukan
dalam mengikuti
tender proyek
Izin mempekerjakan
tenaga kerja asing
Izin perusahaan
penyedia jasa
pekerja/buruh; atau
Izin Mendirkan
Bangunan (IMB)
IG. herry_chommbiie

21. 21
Pasal 17A
Perpres 19 Tahun 2016
1. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja wajib
membayar iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
www.bpjs-kesehatan.go.id
Tatacara Pembayaran Iuran
1. Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Pekerjanya, membayar iuran
yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada
BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
2. Untuk Pemberi Kerja pemerintah daerah, penyetoran iuran kepada
BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
rekening kas negara paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
3. Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja
berikutnya.
4. Ketentuan mengenai penerusan iuran Pemberi Kerja pemerintah
daerah dari rekening kas Negara kepada BPJS Kesehatan diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 17d
IG. herry_chommbiie

22. Email: herrychommbiiegmail.com

23. RUANGAN PENUH
RUJUKAN TIDAK BERJALAN
INTENSIVE DAN KELAS 1,2,3
• intensive Care Unit (ICU)
• Neonate Intensive Care Unit (NICU),
• Paediatric Intensive Care Unit (PICU)
• High Care Unit (HCU)
• Intensive Coronary Care Unit (ICCU.
UU NO 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit :
• Pasal 41
1. Pemerintah dan asosiasi Rumah Sakit membentuk
jejaring dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan.
2. Jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi informasi, sarana prasarana, pelayanan,
rujukan, penyediaan alat, dan pendidikan tenaga.
PMK No. 56 tahun 2014, Tentang Klasipikasi
dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 20 :
a. jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur
untuk Rumah Sakit milik Pemerintah;
b. jumlah tempat tidur perawatan Kelas III paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur
untuk Rumah Sakit milik swasta;
c. jumlah tempat tidur perawatan intensif sebanyak 5%
(lima persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah
Sakit milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
• PMK No 28 Tahun 2014
• Bila semua kelas perawatan di rumah sakit tersebut
penuh maka rumah sakit dapat menawarkan untuk
dirujuk ke fasilitas kesehatan yang setara dengan
difasilitasi oleh FKRTL yang merujuk dan berkoordinasi
dengan BPJS Kesehatan.
• Fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan meminta iur
biaya kepada peserta selama mendapatkan manfaat
pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya.
Email: herrychommbiiegmail.com

24. PMK No, 001 Tahun 2012 Tentang system Rujukan Pelayanan
Kesehatan perorangan
Pasal 13
Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:
a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi
pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan
keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa
penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat
darurat; dan
c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima
rujukan.
Pasal 14
Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, penerima
rujukan berkewajiban:
a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta
kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.
RUJUKAN
Email: herrychommbiiegmail.com

25. IUR BIAYA
FKTP DAN FKTL
Cost Sharing
Alat Medis
Obat dan
Lab
Ruang
Perawatan
Penggunaan Obat Di Luar Formularium nasional
Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan, penggunaan obat
disesuaikan dengan standar pengobatan dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Apabila dalam pemberian pelayanan
kesehatan, pasien membutuhkan obat yang belum tercantum di
Formularium nasional, maka hal ini dapat diberikan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKTP dapat
digunakan apabila sesuai dengan indikasi medis dan sesuai
dengan standar pelayanan kedokteran yang biayanya sudah
termasuk dalam kapitasi dan tidak boleh dibebankan kepada
peserta.
b. Penggunaan obat di luar Formularium nasional di FKRTL hanya
dimungkinkan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Komite
Farmasi dan Terapi dengan persetujuan Komite Medik atau
Kepala/Direktur Rumah Sakit yang biayanya sudah termasuk
dalam tarif INA CBGs dan tidak boleh dibebankan kepada
peserta.
Email: herrychommbiiegmail.com

26. TIDAK
MEMILIKI JAMINAN
• Banayak masyarakat yang terlanjur sakit namun belum memiliki
jaminan hal tersebut terjadi karena beberapa persoalan yang
diantaranya adalah :
1) Sudah menjadi peserta JKN-BPJS sebagai Pekerja Penerima Upah
(PPU) namun terkena PHK/ habis kontrak, belum sempat daftar
sebagai mandiri namun terlanjur sakit.
2) Belum terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS karena badan usaha
belum mendaftarkan, dan terlanjur sakit.
3) Sudah terdaftar sebagai peserta JKN-BPJS Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) namun tidak mampu mengiur karena factor ekonomi
dan akibat kenaikan Iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 yang
menambah berat iuran, sehingga terjadi tunggakan dan terlanjur
sakit.
4) Masyarakat Miskin Belum menjadi peserta JKN-BPJS dan terlanjur
sakit.
Email: herrychommbiiegmail.com

27. WAITING LIST
OPERASI DAN TIDAK ADA DOKTER
•PMK Nomor
71 Tahun
2013
Pasal 23
Peserta berhak
mendapat pelayanan
obat, Alat Kesehatan,
dan bahan medis
habis pakai yang
dibutuhkan sesuai
dengan indikasi
medis.
1. Terbatasnya kuota pasien dan Antrian poly
yang sudah mulai dari subuh.
2. Sering Ditemukan Pasien mencari alat
medis sendiri atau dokter yang dibutuhkan
oleh pasien.
3. Jadwal Operasi, Kemoterapi yang lama.
4. Hanya ada 1 Dokter Jantung anak sebogor
raya
Email: herrychommbiiegmail.com

28. SKA SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN
SOSIALISASI
KONSULTASI
ADVOKASI
Email: herrychommbiiegmail.com

29. 29
Terima Kasih