batas wilayah

1. 1| P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan lagi menjadi hal baru saat ini.
Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah
yang bahkan belum menemukan titik terang sampai saat ini. Batas wilayah di
berbagai daerah di Indonesia saat ini amatlah menjadi sorotan karena tak jarang
perbatasan sering menimbulkan persengketaan dan beberapa diantaranya justru
menimbulkan pertumpahan darah akibat penyelesaian batas wilayah itu tidak kunjung
ada kepastian oleh pemerintah yang lebih atas.
Wilayah perbatasanmerupakankawasantertentu yang
mempunyaidampakpentingdan memilikiperan
strategisbagipeningkatankesejahteraanmasyarakatdanpeningkatanpertahanankesejahte
raan social ekonomimasyarakat di dalamataupun di luarwilayah, yang
memilikiketerkaitan yang kuatdengankegiatan di wilayah lain yang berbatasan,
baikdalamlingkupnasionalmaupunantar Negara
danpastinyamempunyaidampakpolitisdandampakterhadapfungsipertahanankeamanan
nasional. Olehkarenaitu,makapengembanganwilayahperbatasan Indonesia
merupakanprioritaspentingterhadappembangunannasionaluntukmenjaminkeutuhanwil
ayah Negara KesatuanRepublik Indonesia.

2. 2| P a g e
B. Rumusan Masalah
1. Batas-batas wilayah negara Indonesia ?
2. Contoh Permasalahan batas wilayah serta cara penyelesaiannya ?
3. Persoalan-persoalan apa yang timbul di daerah perbatasan ?
4. Bagaimana cara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia?
5. Bagaimana cara atau upaya pemerintah mempertahankan negara dalam
permasalahan perbatasan ?
C. Tujuan
1. Menjelaskan kepada para pembaca mengenai batas wilayah indonesia.
2. Menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menghadapi permasalahan batas
wilayah.

3. 3| P a g e
BAB II
PEMBAHASAN
1.1 Batas-batas wilayah negara Indonesia ?
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900
kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat
(kontinen) maupun laut (maritim).Perbatasan darat indonesia tersebar di tiga pulau,
empat provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik
perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tentangga yang berbatasannya
baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya.
Sedangkan wilayah laut indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India,
Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Timor Leste dan
Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau
terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa
diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena
mempunyai kecenderungan dengan negara tengga.
Menurut para ahli hukum internasional seperti Green NA Maryan, Shaw
Malcolm, JG Strake dan Burhan Tsani, perbatasanwilayah adalah batas terluar
wilayah suatu negara berupa suatu garis imaginer yang memisahkan wilayah suatu
negara dengan wilayah negara lain darat, laut, maupun negara yang dapat
dikualifikasi dalam terminologi “Border Zone” (Zona Perbatasan) maupun “Customs
Free Zone” (Zona Bebas Kepabeanan).
Menurut peraturan presiden No. 7 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan
jangka menengah nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan

4. 4| P a g e
pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin kebutuhan
dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional, serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan.
Sedangkan menurut peraturan presiden No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan
wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas
pembangunan antar wilayah. Tetapi komitmen pemerintah melalui 2 produk hukum
ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena beberapa faktor
yang saling terkait.
1.2 Contoh Permasalahan batas wilayah serta cara penyelesaiannya
Batas Perairan Indonesia-Singapura di Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan
Di sebelah utara Pulau Karimun Besar dan Pulau Bintan merupakan wilayah
perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kedua wilayah ini
belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura
dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi
perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar.
Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya
menjadi daratan yang luas.
PenyelesaianNegosiasi antara kedua belah pihak yang dilakukan sejak tahun
2005 akhirnya berbuah kesepakatan bahwa Batas laut yang ditentukan adalah Pulau
Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Kesepakatan ini mulai berlaku
tertanggal 30 Agustus 2010.

5. 5| P a g e
1.3 Persoalan-persoalan apa yang timbul di daerah perbatasan ?
Umumnyadaerahpebatasan minimperhatian.
Kondisiiniterbuktidarikurangnyasaranaprasaranapengamanandaerahperbatasandanapar
atkeamanan di perbatasan, dan prasarana serta sarana lain yang menunjang kehidupan.
Hal initelahmenyebabkanterjadinyaberbagaipermasalahanseperti, perubahanbatas-
bataswilayah, penyelundupanbarangdanjasasertakejahatantransnasional(transnational
crimes).
Kondisiumumdaerahperbatasandilihatdariaspekpancagatrayaitu:
1. AspekIdeologi,
Kurangnyaaksespemerintahbaikpusatmaupundaerahkekawasanperbatasanmenyeb
abkanmasuknyapemahamanideologi lain sepertipahamkomunisdan liberal
kapitalis, yang mengancamkehidupanbermasyarakat,
berbangsadanbernegaradarirakyat Indonesia berontak  ingin menjadi negara
yang berdiri sendiri seperti Timor Leste.
2. AspekPolitik, Kehidupansosialekonomi di
daerahperbatasanumumnyadipengaruhiolehkegiatan di negaratetangga. Ini
berpotensiuntukmengundangke-rawanan di
bidangpolitik,meskiorientasimasyarakatmasihterbataspadabidangekonomidansosi
al,
terutamaapabilakehidupanekonomimasyarakatdaerahperbatasanmempunyaiketerg
antungankepadaperekonomiannegaratetangga,
makahalinipunselaindapatmenimbulkankerawanan di
bidangpolitikjugadapatmenurunkanharkatdanmartabatbangsa.
3. AspekEkonomi,
Kesenjangansosialekonomimasyarakatdaerahperbatasandenganmasyarakatnegarat

6. 6| P a g e
etanggamempengaruhiwatakdanpolahidupmasyarakatsetempatdanberdampaknega
tifbagipengamanandaerahperbatasandan rasa nasionalisme.
Makatidakjarangdaerahperbatasansebagaipintumasukatautempat transit
pelakukejahatandanteroris. Daerah
perbatasanmerupakandaerahtertinggaldisebabkanantara lain:
a. Lokasinyarelatifterisolir (terpencil) dengantingkataksesibilitas yang rendah.
b. Rendahnyatingkatpendidikandankesehatanmasyarakat.
c. Rendahnyatingkatkesejahteraansosialekonomimasyarakatdaerahperbatasan
(jumlahpendudukmiskindandesatertinggal).
d. Langkanyainformasitentangpemerintahdan masyarakat di
daerahperbatasan(blank spot).
3. AspekSosialBudaya,
Akibatglobalisasidanperkembanganilmupengetahuandanteknologi yang
begitupesat,
dapatmempercepatmasukdanberkembangnyabudayaasingkedalamkehidupan.Mas
yarakatdaerahperbatasancenderunglebihcepatterpengaruholehbudayaasing,karenai
ntensitashubunganlebihbesardankehidupanekonominyasangattergantungdenganne
garatetangga.Ini dapatmerusakketahanannasional; mempercepatdekulturisasi yang
bertentangandengannilai-nilai yang terkandungdalamPancasila.
4. AspekPertahanandanKeamanan, Daerah perbatasanmerupakanwilayahpembinaan
yang luasdenganpolapenyebaranpenduduk yang tidakmerata,
sehinggamenyebabkanrentangkendalipemerintah,
pengawasandanpembinaanteritorialsulitdilaksanakandenganmantapdanefisien.
Seluruhbentukkegiatanatauaktifitas yang ada di
daerahperbatasanapabilatidakdikeloladenganbaikakanmempunyaidampakterhadap

7. 7| P a g e
kondisipertahanandankeamanan, di tingkat regional
maupuninternasionalbaiksecaralangsungdantidaklangsung.
1.4Bagaimana cara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan NKRI ?
Untuk turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-
sikap:
A. Cinta Tanah Air Sebagai warga negara Indonesia kita wajib mempunyai rasa
cinta terhadap tanah air. Seperti:
1) Menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar
maupun dari dalamnegeri.
2) Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan.
3) Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4) Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin
untuk diabdikan kepada negara.
B. Membina Persatuan dan Kesatuan Pembinaan persatuan dan kesatuan harus
dilakukan di manapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina
persatuan dan kesatuan, antara lain:
1) Menyelenggarakan kerja sama antardaerah.
2) Menjalin pergaulan antarsukubangsa.
3) Memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asaldaerah.

8. 8| P a g e
4) Mempelajari berbagai kesenian dari daerahlain.
5) Memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuanbangsa.
6) Mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak
mudah marah atau menyimpandendam.
7) Menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama,
maupun bahasa dan kebudayaan.
C. Rela Berkorban sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan
memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan
penderitaan bagi diri sendiri.
Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan hal-hal
sebagai berikut:
1. Partisipasi tenaga.
2. Partisipasi pikiran.
3. Partisipasi uang ataubarang.
Berbagai tindakan dapat kita lakukan dalam berpartisipasi menjaga keutuhan
NKRI dimulai dari lingkungan kecil seperti Keluarga (Rumah), Rukun Tetangga
(RT), kampung, desa atau kelurahan, tingkat kabupaten, provinsi, selanjutnya negara.
1.5Bagaimana cara atau upaya pemerintah dalam mempertahankan
negara dalam permasalahan perbatasan ?
Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya dalam
bidang politik, strategi dan pertahanan negara guna mengatasi permasalahan
di wilayah perbatasan yaitu :
1. Menetapkan batas wilayah perbatasan dengan negara tetangga,
2. Perkuat Diplomasi Internasional,

9. 9| P a g e
3. Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan Darat,
4. Bangun Wilayah Baru di Dekat Perbatasan,
5. Membentuk Lembaga Khusus yang menangani perbatasan.
6. Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan Menggunakan
Pendekatan Kesejahteraan, Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah dan Masyarakat,
7. Perluasan ketersediaan sarana dan prasarana/infrastruktur dasar wilayah,
transportasi dan telekomunikasi,
8. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintahan,
9. Peningkatan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan.
Juga dapat membentuk lembaga untuk menangani masalah perbatasan agar
permasalahan dapat terselesaikan serta berjalan secara optimal. Lembaga ini dapat
berbentuk :
a. Forum/setingkat dewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan institusi
terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan
dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena
didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional,
keanggotaan sering berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya
kesinambungan kegiatan.
b. Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah
presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan hasil kebijakannya bersifat
operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan
bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil alihan sektor,
sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait.

10. 10| P a g e
Lembaga-lembaga yang dibentuk tersebut memiliki program antara lain:
1. Mewujudkan sabuk pengamandalam menjaga kedaulatan negara dan
keamanan.Berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah
tertentu sepanjang perbatasan.
2. Penyusunan program secara komprehensif dan integral. Dalam hal ini
melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan,
seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/ perdagangan, kesehatan, ke-
amanan, konservasi sumber daya alam.
3. Penataan batas negara dalam upaya memperkokoh integritas NKRI. Penataan
batas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan
batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.
4. Pembangunan ekonomi dan percepatan pertumbuhan perekonomian perbatasan
berbasis kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting.
Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan
mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial
dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.
Kerja sama dengan melibatkanpengusahapribumi juga dapat digunakan untuk
menjaga daerah perbatasan karena dengan begitu di daerah perbatasan menjadi daerah
yang tidak terpencil lagi/ demgan adanya pengusaha pribumi juga dapat membantu
perekonomian daerah perbatasan sehingga SDM dapat digunakan secara maksimal
serta tidak menjadi SDM yang terbelakang.

11. 11| P a g e
Dengan catatan pengusahapribumidiberi
kompensasidarinegaradenganpembebasanlahankanankirisabukpengamansertapelebara
ntertentu yang
kemudiandapatdiambilhasilhutannyadandikompensasikandalambentukjalan, yang
selanjutnyabisadimanfaatkansebagaiperkebunansekaligusdiarahkankepadamasyarakat
setempatdalamhalpengelolaannyamelaluipembinaan yang intensifsebagaipetani.
Ada satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan dalam rangka upaya
pertahanan NKRI adalah kita harus memahami dan mengamalkan semboyan
“Bhinneka Tunggal Ika” Kata “bhinneka” berarti beraneka ragam atau berbeda-beda,
kata “tunggal” berarti satu, kata “ika” berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika
diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi
pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa
Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan
persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri
atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan
kepercayaan.

12. 12| P a g e
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
 Batas wilayah adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik
atau yurisdiksi sepertinegara, negara bagian atau wilayah subnasional Di beberapa
wilayah Indonesia. perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu
atau tugu berukuran besar ataupun kecil.
 Persoalan yang terjadi di daerah perbatasan ada 5 aspek  Aspek Ideologi, Aspek
Ekonomi,Aspek Politik, Aspek Sosial dan Budaya serta Aspek Keamanan dan
Pertahanan
 Dalam mempertahankan negara,pemerintah melakukan berbagai hak dari menetapkan
batas wilayah, sampai membuat lembaga khusus untuk permasalahan batas wilayah serta
meningkatkan kualitas SDM didaerah perbatasan.
 Kita tidak boleh lupamemahami dan mengamalkan semboyan “Bhinneka Tunggal
Ika” karena itu merupakan
2. Saran
 Pemerintah perlu meningkatkan keamanan di daerah perbatasan agar tidak terjadi
persengketaan,serta masalah lain yang dapat muncul.
 Meningkatkan sarana serta prasarana untuk daerah terpencil serta perbatasan agar
SDMnya berkualitas
 Pemerintah memberi perhatian lebih ke daerah terpencil derta perbatasan
(melakukan sosialisasi, mengadakan event-event kebangsaan diaerah tersebut)
agar masyarakat didaerah tersebut juga merasa diri mereka juga merupakan
bagian dari NKRI.

13. 13| P a g e
DAFTAR PUSTAKA
http://unspeternakan.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang-perbatasan-indonesia.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Perbatasan_wilayah
http://hankam.kompasiana.com/2012/07/03/strategi-pengelolaan-kawasan-perbatasan-474306.html
http://www.bitlanders.com/blogs/upaya-pemerintah-indonesia-dalam-menangani-masalah-perbatasan-
indonesia-malaysia/397331
http://www.smansax1-edu.com/2014/10/5-permasalahan-yang-melibatkan.html