Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) Kawasan perbatasan merupakan wilayah strategis dari segi keamanan, sosial, dan ekonomi; (2) Sistem manajemen perbatasan di Indonesia kurang efektif dan akuntabel; (3) Diperlukan pendekatan pengelolaan perbatasan yang mempertimbangkan aspek keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pembang

1. NAMA : RARA DUTA NURMADANI
NIM : 21102010
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
TEORI PEMBAGUNAN
PEMBAGUNAN DAERAH STUDI PADA DAERAH STUDI PADA
DAERAH PERBATASAN LAUT DI INDONESIA

2. PEMBAHASAN
Perencanaan pembangunan daerah merupakan
fungsi yang sangat penting & strategis, karena
dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan
dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan
potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan
yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan
tetap mendasarkan pada data dan informasi yang
akurat, valid dan akuntabel. Selanjutnya ketercapaian
sasaran dan ketersediaan data menjadi ukuran
utama yang sangat penting. Oleh karena itu, ukuran-
ukuran dibawah ini perlu menjadi perhatian, yaitu :
Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana
jangka menengah dengan realisasi tahunan.
Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target
sasaran RPJMD.
Prosentase Ketersediaan data statistik dalam
mendukung perencanaan.
Tangkilisan (2013) mengatakan bahwa
istilah perbatasan memiliki dua
pengertian, yaitu boundaries dan
frontiers. Dalam konteks boundaries,
perbatasan merupakan garis pemisah
wilayah antarnegara. Adapun dalam
konteks frontier, perbatasan lebih
merujuk pada jalur (zones) yang
membentang dan memisahkan dua
wilayah negara.
Selanjutnya, Tangkilisan (2013)
menjelaskan bahwa garis perbatasan
adalah bidang vertikal yang melalui
permukaan tanah, lapisan bawah tanah,
dan udara serta membatasi kegiatan-
kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

3. Perbatasan negara merupakan
manifestasi utama kedaulatan wilayah
suatu negara. Perbatasan suatu negara
mempunyai peranan penting dalam
penentuan batas wilayah kedaulatan,
pemanfaatan sumber kekayaan alam,
dan menjaga keamanan serta keutuhan
wilayah. Perbatasan negara dalam
banyak hal ditentukan oleh proses
historis, politik, dan hukum nasional
serta internasional (Moeldoko, 2014).
Jones (dalam Sutisna, 2010) mengungkapkan
rumusan yang berkaitan dengan pengelolaan
perbatasan. Jones membagi ruang lingkup
pengelolaan ke dalam empat bagian, yaitu alokasi
(allocation), delimitasi (delimitation), demarkasi
(demarcation), dan administrasi (administration).
Jika disesuaikan dengan pendapat Jones, tiga isu
utama yang terdapat di kawasan perbatasan
adalah
(1) masalah penetapan garis batas (alokasi,
delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi)
maupun laut (delimitasi);
(2) masalah pengamanan kawasan perbatasan;
dan
(3) masalah pengembangan kawasan perbatasan
(administration), terutama dalam mewujudkan
kawasan perbatasan sebagai beranda depan
yang berorientasi pada aspek kesejahteraan
(prosperity) dan keamanan (security).

4. Kawasan perbatasan merupakan wilayah
yang sangat strategis bagi stabilitas
keamanan, sosial, dan ekonomi, baik
masyarakat di perbatasan maupun seluruh
warga di sebuah negara.
Kawasan perbatasan di Indonesia pun
demikian. Kawasan perbatasan Indonesia
yang luas membutuhkan kebijakan
pengelolaan perbatasan yang efektif dan
akuntabel (accountable) dari aspek sosial,
ekonomi, dan keamanan. Namun, selama ini,
kondisi di lapangan menunjukkan bahwa
sistem manajemen perbatasan di Indonesia
cenderung kurang efektif dan akuntabel.
Batas batas wilayah Indonesia di bagi berdasarkan
perbatasan darat dan laut. Indonesia berbatasan
darat dengan Negara Malaysia, papua nugini, dan
timor leste. Sedangkan wilayah perairan berbatasan
dengan 10 negara yaitu Singapura, Malaysia, Papua
Nugini, Vietnam, Filipina,Australia,Thailand,Palau,dan
Timor leste.
Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat
berlimpah, hal ini karena wilayah lautan luasnya
hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas
wilayahnya terdiri dari 5.445.675 km2 daratan
dengan luas laut 3.544.744 km2.
Apabila dilihat dari angka tersebut maka luas laut
mencapai ⅔ dari luas daratannya. Indonesia yang
termasuk negara dalam benua Asia ini pun
berbatasan dengan negara lain baik itu di bagian
darat maupun lautan.

5. Pengertian laut teritorial adalah
wilayah kedaulatan yang dimiliki
oleh sebuah negara baik itu dari
bagian pantai yang jadi daratannya
hingga perairan pedalamannya.
Khusus Indonesia yang memiliki
wilayah laut sangat luas, maka laut
teritorial juga termasuk jalur
laut. Jalur tersebut berbatasan
langsung dengan perairan dari
kepulauan atau perairan internal.
Batas Laut Teritorial dan Batas Laut Lain di
Indonesia
Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki
wilayah teritorial sebesar 8 juta km2 dan panjang
garis pantainya sampai 81.000 km. Penduduk yang
tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih.
Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata
pencaharian yang penting bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di
wilayah pesisir. Supaya mata pencaharian para
nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di
perbatasan laut dengan negara lain.
Batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain :
Utara : Laut China Selatan dan Samudera
Pasifik
Selatan : Samudera Hindia
Timur : Samudera Pasifik
Barat : Samudera Hindia.

6. Jenis batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain:
a. Laut wilayah (laut teritorial)
UNCLOS 1982 memutuskan, lebar laut teritorial tidak lebih dari
12 mil laut diukur dari garis pangkal sesuai hukum internasional.
b. Perairan pedalaman
Wilayah ini adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut
territorial. Kedaulatan Indonesia di perairan dalam bersifat
mutlak tanpa bisa ditawar.
c. Perairan kepulauan
Wilayah ini meliputi perairan yang dilingkupi garis pangkal tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari garis pantai.
Negara kepulauan, misal Indonesia, memiliki kedaulatan di
perairan kepulauan.
d. Zona tambahan
Areal ini adalah zona yang berbatasan
dengan laut teritorialnya dan tidak lebih dari 24
mil laut, dari garis pangkal pengukuran lebar
laut teritorial.
e. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
Wilayah ini adalah zona maritim yang terletak
di luar. ZEE berbatasan dengan laut wilayah
yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut
diukur dari garis-garis pangkal. Di wilayah ini
negara berdaulat bebas melakukan eksplorasi
dan konservasi.
f. Landas kontinen
Zona ini meliputi dasar laut dan tanah di
bawahnya (seabed dan subsoil) yang terletak
di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan
alamiah wilayah daratnya. Landas kontinen
memanjang hingga pinggiran luar tepi kontinen
(continental margin), atau berjarak sekitar 200
mil dari garis pangkal.

7. g. Laut lepas (bebas)
Laut bebas adalah perairan yang tidak
termasuk ZEE, laut teritorial, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Semua
negara bisa menikmati kebebasan di
wilayah ini kecuali hak berdaulat negara
pantai.
h. Kawasan dasar laut internasional
International Sea-bed Area-The Area diatur
dalam UNCLOS 1982 BAB XI. Dalam aturan
tersebut, tidak satu negara pun boleh
menuntut atau melaksanakan kedaulatan
di wilayah Kawasan.

8. Kawasan perbatasan merupakan wilayah yang
sangat strategis bagi stabilitas keamanan,
sosial, dan ekonomi, baik masyarakat di
perbatasan maupun seluruh warga di sebuah
negara. Kawasan perbatasan di Indonesia pun
demikian. Kawasan perbatasan Indonesia yang
luas membutuhkan kebijakan pengelolaan
perbatasan yang efektif dan akuntabel
(accountable) dari aspek sosial, ekonomi, dan
keamanan.
Namun, selama ini, kondisi di lapangan
menunjukkan bahwa sistem manajemen
perbatasan di Indonesia cenderung kurang efektif
dan akuntabel. Masih maraknya kejahatan di
perbatasan, seperti penyelundupan kayu, bahan
bakar minyak, obat-obatan terlarang, perdagangan
manusia (human trafficking), dan masuknya
ideologi dari luar telah mengusik kedaulatan dan
stabilitas keamanan negara.
Selama ini, pendekatan yang digunakan dalam
mengelola kawasan perbatasan lebih ditekankan pada
pendekatan keamanan karena kawasan perbatasan
hanya dianggap sebagai garis pertahanan terluar
negara. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga
agak mengabaikan pendekatan kesejahteraan
masyarakat yang tinggal di kawasan
perbatasan (Sunarso, dkk., 2008).
Pengelolaan wilayah perbatasan sangat terkait erat
dengan konsepsi dasar tentang negara sebagai
entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk, wilayah,
dan persepsi atas ancaman yang dihadapi.
Wacana ancaman di wilayah perbatasan
cenderung didominasi oleh isu dan problem
perbatasan darat dan laut. Hal tersebut dapat
dimaklumi mengingat sejumlah kasus kasus yang
menonjol dan sering mengemukan di media
massa berhubungan dengan wilayah perbatasan
darat dan laut.

9. PENUTUP
Kesimpulan
Perbatasan, terutama perbatasan negara merupakan salah satu aspek
penting dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwa banyak terjadi perang
antarnegara dan atau antarbangsa disebabkan oleh permasalahan
perbatasan.
Tangkilisan (2013) mengatakan bahwa istilah perbatasan memiliki dua
pengertian, yaitu boundaries dan frontiers. Dalam konteks boundaries,
perbatasan merupakan garis pemisah wilayah antarnegara. Adapun dalam
konteks frontier, perbatasan lebih merujuk pada jalur (zones) yang
membentang dan memisahkan dua wilayah negara.
Selanjutnya, Tangkilisan (2013) menjelaskan bahwa garis perbatasan adalah
bidang vertikal yang melalui permukaan tanah, lapisan bawah tanah, dan
udara serta membatasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalamnya.

10. DAFTAR PUSAKA
Hendrayady, A. (2018). Strategi Pembangunan
Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 6(1), 1-10.
Saksono, Herie. "Ekonomi Biru: Solusi
Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi
Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas." Jurnal
Bina Praja: Journal of Home Affairs
Governance 5.1 (2013): 1-12.
Sari, Undayani Cita, and Boby Rahman. "Studi
Literatur: Kajian Geoteknik Daerah Perbatasan
sebagai Salah Satu Faktor dalam Penguatan
Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kabupaten
Belu, Nusa Tenggara Timur." Jurnal Planologi 16.1
(2019): 32-44.
Bangun, Budi Hermawan. "Konsepsi dan
pengelolaan Wilayah perBatasan negara:
perspeKtif huKum internasional." Tanjungpura
Law Journal 1.1 (2017): 52-63.
Ekosafitri, Kurniawati Hapsari, Ernan Rustiadi, and
Fredinan Yulianda. "Pengembangan Wilayah Pesisir
Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur
Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara." Journal of
Regional and Rural Development Planning (Jurnal
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan
Perdesaan) 1.2 (2017): 145-157.
Rani, Faisyal. "Strategi pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan keamanan wilayah perbatasan menurut
perspektif sosial pembangunan." Transnasional 4.01
(2012).
Sahid, Anwar, Edy Suandi Hamid, and Armaidy
Armawi. "Dampak implementasi asas cabotage dan
program tol laut terhadap ketahanan wilayah (Studi di
Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan
Riau)." Jurnal Ketahanan Nasional 25.2 (2019): 131-
150.
Itasari, Endah Rantau. "Pengelolaan perbatasan antara
Indonesia dan Malasia tentang tingkat ekonomi di
wilayah kedua negara." Ganesha Civic Education
Journal 2.1 (2020): 9-16.

11. THANK
YOU