Dokumen tersebut membahas tentang kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa (1) kawasan perbatasan memiliki arti yang penting dari sudut pandang pertahanan, ekonomi, dan sosial budaya, (2) pulau-pulau kecil terluar didefinisikan sebagai pulau dengan luas kurang dari 2,000 km2 yang berada di garis pantai, dan (3) pemanfaatan pulau-pul
tugas karya ilmiah 1 universitas terbuka pembelajaran
KELOMPOK 6 : PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN KONFLIK PERBATASAN
1. KELOMPOK 6 :
Muhammad Hafidh (19103021)
Thasa Nadia (19103029)
Rizky Darmawan (19103004)
Intan Permatasari (19103015)
Nirwanda (19103054)
Pulau-pulau kecil terluar
2. Kawasan perbatasan
Seperti yang tercantum dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2008 dan Peraturan Badan
Nasional Perbatasan Negara Nomor 1
Tahun 2015 bahwa kawasan perbatasan
adalah bagian dari wilayah negara yang
terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah Indonesia dengan negara lain,
dalam hal batas wilayah negara di darat,
kawasan perbatasan berada di
kecamatan.
Kawasan perbatasaan pada hakikatnya
memiliki arti yang sangat vital dan
strategis, paling tidak jika dilihat dari tiga
sudut pandang, yaitu: pertahanan-
keamanan, ekonomi-perdagangan, dan
sosial-budaya
Pertama, arti penting dari sudut pandang
pertahanan-keamanan. Sebagai wilayah yang
langsung berbatasan dengan negara lain, kawasan
perbatasan adalah bagian integral dari wilayah
teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
kedaulatannya harus dijaga dan dipertahankan,
terutama yang berkaitan dengan tapal batas negara.
Kawasan perbatasan juga bisa menjadi pintu masuk
bagi ancaman keamanan nasional yang sangat
rentan disusupi oleh jaringan kejahatan transnasional
(TOC) seperti: terorisme, perdagangan manusia,
peredaran obat-obat terlarang, pembalakan liar,
perdagangan senjata ilegal, dan lain-lain.
3. Kedua, arti penting dari sudut pandang
ekonomi-perdagangan. Kawasan
perbatasan negara merupakan kawasan
yang strategis karena merupakan titik
tumbuh bagi perekonomian regional
maupun nasional. Melalui kawasan ini,
aktifitas perdagangan negara dapat
dilakukan dengan mudah, cepat dan
murah yang pada gilirannya akan
mendorong naiknya kegiatan produksi
masyarakat, pendapatan masyarakat
dan berujung pada kesejahteraan
masyarakat.
Ketiga, arti penting dari sudut pandang
sosial-budaya. Di beberapa kawasan
perbatasan Indonesia terdapat
masyarakat yang secara kultural memiliki
kesamaan karakter sifat dan tradisi,
mungkin karena mereka berasal dari
rumpun keturunan nenek moyang yang
sama, sehingga tidak jarang ditemukan
adanya hubungan kekerabatan yang
sangat dekat antar masyarakat di
kawasan perbatasan darat terutama di
perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun di
beberapa titik yang lain, masing-masing
wilayah perbatasan tersebut memiliki
karakter sosial budaya yang relatif
berbeda antara satu dengan yang lainnya
4. Menurut Undang-Undang No 27 Tahun 2007 UU no. 1 tahun 2014, pengertian dari
pulau kecil adalah pulau yang luas nya kurang dari 2.000 km2 (kilometer persegi).
Contoh pulau yang termasuk kategori pulau kecil antara lain Pulau Batam, Pulau
Ambon dan Pulau Selayar. Batasan pulau kecil biasnya berdasarkan luas pulaunya,
batasan ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pertama kali, pulau kecil
didefinisikan sebagai pulau yang luas daratannya kurang dari 10.000 km2, dalam
perkembangan, selanjutnya menjadi luasnya kurang dari 5.000 km2 kemudian turun
lagi menjadi kurang dari 2.000 km2 dan memiliki titik-titik dasar koordinat geografis
yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional.
Pengertian Pulau-pulau Terluar
Pulau Natuna
(Ranai)
5. Pengertian pulau-pulau kecil terluar
Menurut perpres No.78/2005) pulau-
pulau kecil terluar adalah pulau-
pulau kecil yang memiliki titik-titik
dasar koordinat geografis yang
menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional
Usaha pengelolaan pulau kecil terluar ini
dikoordinasikan oleh sebuah Tim Koordinasi yang
diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan. Tugas Tim Koordinasi sehari
hari dibantu oleh dua Tim Kerja yang dikoordinasikan
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 juga
dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk
menyusun rencana pengelolaan pulau- pulau kecil
terluar.
Selanjutnya, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan
pulau kecil terluar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya melakukan pemantauan, pengamatan
lapangan, atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya
6. Pemanfatan pulau kecil terluar
hanya dapat dilakukan untuk
tiga hal
1. pertahanan dan kemanan; seperti untuk akselerasi penyelesaian
batas negara, penempatan pos pertahanan beserta aparatnya,
penempatan batas negara, penempatan sarana bantu navigasi
pelayaran,dan pengembangan potensi maritim lainnya
2. kesejahteraan masyarakat; seperti untuk usaha kelautan dan
perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian
subsisten, penempatan sarana sosial ekonomi, dan industri jasa
maritim
3. pelestarian lingkungan; yaitu dengan menetapkan pulau kecil
terluar sebagai kawasan yang dilindungi atau kawasan
konservasi.
7. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang mengatakan bahwa sebanyak
20 titik dari 92 pulau terdepan Indonesia berada di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana ke 20 pulau
terdepan itu 4 (empat) titik nya berada di wilayah Kota Batam yang terdiri dari Pulau Batu Berhanti
di Perairan Selat Singapura berbatasan dengan Singapura, Selanjutnya Pulau Nipah di Selat
Singapura, Pulau Nongsa di Selat Singapura, Pulau Pelampong di Selat Singapura yang kesemuanya
berbatasan dengan Negara Singapura. 2 (Dua) pulau di Kabupaten Karimun yang terdiri dari Pulau
Iyu Kecil di Selat Malaka, berbatasan dengan Negara Malaysia, serta Pulau Karimun Kecil di Selat
Malaka, yang juga berbatasan dengan Negara Malaysia. 1 (satu) pulau di Kabupaten Bintan yaitu
Pulau Batu Mandi di Selat Malaka yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Selain itu juga ada 13
(tiga belas) pulau di Kabupaten Natuna yakni Pulau Damar, Pulau Kepala, Pulau Sebetul, Pulau
Sekatung, Pulau Semiun, Pulau Sentut, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Tokong Belayar, Pulau
Tokong Malang Biru, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Boro, dan Pulau Mangkai, yang memiliki
perbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
10. Menurut berita yang dikutip dari kompas.com Konflik Natuna
kembali memanas setelah China menuntut Indonesia
menghentikan pengeboran minyak dan gas alam (migas)
karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahal Indonesia
sudah mengatakan bahwa ujung selatan Laut China Selatan
adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik RI di bawah
Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada 2017 menamai
wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara. Dalam konflik Natuna,
China selama ini seringkali menggunakan Nine Dash Line
sebagai dasar klaim kepemilikan Perairan Natuna.
11. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak
akan pernah mengakui Nine Dash Line atau sembilan garis
putus-putus yang diklaim China. Pasalnya, hal itu tidak
memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional,
terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam
UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE dari setiap
negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi
dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut
internasional.
12. Apa itu nine dash line ???
Nah kan kita pasti ada yang tidak mengetahui apa itu nine
dash line, Nine Dash Line.
pada dasarnya merupakan garis yang dibuat sepihak
oleh China. Nine Dash Line menjadi wilayah historis Laut
China Selatan seluas 2 juta kilometer (km) persegi yang
90 persen darinya diklaim China sebagai hak maritim
historisnya. Jalur Nine Dash Line membentang sejauh
2.000 km dari daratan China hingga beberapa ratus km
dari Filipina, Malaysia, dan Vietman.
Nine dash line memiliki sejarah yaitu
…
13. Sengketa laut cina selatan
Wilayah seluas 3 juta meter persegi di Laut China Selatan yang bersisian
dengan wilayah Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjadi sengketa.
Tiongkok mengklaim batas wilayah dengan menerabas zona ekonomi
ekslusif sejumlah negara. Pengadilan Arbitrase menolak klaim Tingkok.
Sengketa Laut China Selatan yang sudah berlangsung sejak 1974 masih
belum menemukan Solusi di 2019. Klaim sepihak RRT semakin
meningkatkan ancaman atas keamanan dunia. Titik sengketa Laut China
Selatan adalah Kepulauan Spratly. Sengketa atas kepemilikan Kepulauan
Spratly dan Kepulauan Paracel memiliki sejarahnya tersendiri karena
berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara seperti
Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Kepulauan ini terletak kurang
lebih 1.100 km dari pelabuhan di Pulau Hainan, RRT dan 500 km dari
pantai Kalimantan utara, Indonesia.
14. Konflik Laut Cina Selatan (LCS) adalah salah satu persengketaan pelik yang ada di wilayah Pasifik yang sampai
sekarang masih belum bisa dituntaskan karena saling silang kepentingannya banyak negara dengan masing-masing
kepentingan nasionalnya dan berujung pada klaim wilayah. Letak geografis Laut China Selatan (LCS) di antara
beberapa negara yang mengklaim seperti Cina, Taiwan serta beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam,
Malaysia, Brunei Darusalam dan juga Indonesia mempunyai persamaan.Permasalahan dari wilayah ini adalah
permasalahan tentang hak kepemilikannya, di mana RRT mengeluarkan historical evidence yang kemudian
dikenal di dunia Internasional dengan peta nine-dashed line itu. kemudian memancing beberapa negara lain
untuk ikut juga mengeluarkan berbagai bukti yang mereka miliki mengenai status kepemilikan wilayah Laut
China Selatan sebagai penguat untuk menandingi klaim sepihak yang dimiliki Cina.
15. Wilayah ini diduga memiliki sumber daya alam dan merupakan jalur perdagangan serta lalu lintas laut yang
besar. Pada awalnya Indonesia tidak terlibat atau melibatkan diri secara langsung dalam silang sengketa di LCS.
Namun, dengan bukti dan klaim yang dikeluarkan RRT, dengan memunculkan klaim bahwa wilayah laut di
sebelah utara Kepulauan Natuna adalah bagian dari nine-dashed line yang artinya masih bagian dari kepemilikan
pihak Cina. Hal ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, beberapa negara yang berada di wilayah Asia
Tenggara juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Hal ini kemudian mengakibatkan Mau tidak mau akhirnya
konflik LCS ini memberikan dampak terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.
Selain itu, Laut China Selatan merupakan jalur laut internasional
yang banyak dilintasi oleh kapal-kapal dagang internasional. Maka ketegasan
pemerintah Indonesia dalam hubungan diplomatik perlu dilakukan secara
terukur dengan memperhatikan beberapa faktor lain, seperti ekonomi karena
Bagaimanapun Indonesia dan China merupakan mitra dagang yang terjalin
baik sejak lama