KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN.ppt

1. KOMPLEKSITAS
PENGELOLAAN PERBATASAN

2. ▪ Wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara
lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa
Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah
perbatasan.
Kemungkinan masuknya,
– pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan
terjadinya,
– kegiatan kejahatan lintas negara (trans nasional crimes),
– pembalakan liar (illegal logging),
– pemancingan ilegal (illegal fishing),
– perdagangan manusia (woman and child trades/trafficking),
– imigran ilegal (illegal immigrants),
– penyelundupan manusia (people smuggling), peredaran
– narkotika, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya
yang berpotensi mengancam stabilitas nasional, harus dapat diantisipasi dan
mendapatkan perhatian dari pemerintah.

3. Kenapa Pulau-Pulau Kecil Terluar Sangat Rawan ?
▪ Setidaknya ada sekitar 12 dari 92 pulau kecil terluar yang
menjadi titik batas negara Indonesia, rawan terhadap konflik
perbatasan dengan negara tetangga.
▪ Kerawanan itu ditimbulkan oleh beberapa faktor,
– kondisi pulau yang umumnya tidak berpenghuni,
– dimanfaatkan oleh nelayan asing sebagai tempat berlindung atau mencari
ikan di perairan sekitarnya,
– dan adanya kegiatan eksplorasi cadangan sumber daya.
– Bahkan, ada indikasi yang mengarah pemanfaatan pulau (oleh Negara
asing) sebagai basis aktivitas militer, antara lain pengumpulan data
intelijen, pengintaian, atau pengamatan.

4. ▪ Selain itu, pembangunan pulau kecil terluar berjalan sangat
lamban, terutama disebabkan kondisi masyarakat yang masih
termarjinalkan akibat minimnya perhatian dari pemerintah
pusat dan daerah.
▪ Di samping itu, letak pulau kecil terluar yang tersebar dan
minimnya akses pasar dan komoditas ekonomi unggulan, serta
sulitnya sarana perhubungan dan komunikasi yang
menghubungkan pulau tersebut dengan pusat kegiatan.
 Pemerintah (pusat maupun daerah) harus lebih bisa
memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di
sekitar pulau kecil terluar tersebut.

5. Permasalahan Pengelolaan Perbatasan
▪ Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan
yang strategis,
– yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang
banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial,
budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan.
▪ Wilayah perbatasan tersebut meliputi wilayah
perbatasan yang ada di daratan, lautan, dan udara
yang bersinggungan dengan negara tetangga.

6. ▪ Pada awalnya, permasalahan pengelolaan kawasan perbatasan
negara hanya merupakan salah satu isu sensitif yang berdimensi
politik dan pertahanan, terutama berkenaan dengan
keberlangsungan kerja sama atau ketegangan bilateral antara dua
negara yang memiliki kawasan perbatasan yang langsung
bersinggungan.
▪ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sensitivitas isu
pengelolaan kawasan perbatasan tersebut dapat berkembang
menjadi permasalahan multilateral dan bahkan internasional.
▪ Di samping itu, kemajuan teknologi dan beroperasinya
kepentingan negara dan korporasi yang bersifat lintas negara
memungkinkan intervensi sejumlah pihak yang lebih luas melalui
berbagai mekanisme internasional.

7. Tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan
Indonesia, yakni,
1. masalah yang berkenaan dengan penetapan garis batas
(alokasi, delimitasi, dan demarkasi), baik darat (demarkasi)
maupun laut (delimitasi),
2. masalah pengamanan kawasan perbatasan, dan
3. masalah pengembangan kawasan perbatasan
(administration).

8. Untuk mengatasi permasalahan/isu tersebut, pemerintah
telah melakukan perubahan paradigma pengelolaan
perbatasan.
Yaitu melalui perubahan cara pandang pemerintah
terhadap kawasan perbatasan yang semula cara pandang
yang berorientasi ke dalam (inward looking) menjadi cara
pandang yang berorientasi ke luar (outward looking).

9. Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka
mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan
yang berorientasi pada aspek kesejahteraan (prosperity)
dan keamanan (security), sebenarnya telah dilakukan oleh
berbagai kementerian/lembaga dan instansi, tetapi masih
bersifat parsial dan belum menunjukkan implementasi
kebijakan pengelolaan perbatasan yang utuh dan
terintegrasi.

10. Mengapa belum berhasil ?
Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk
mengelola kawasan perbatasan, tampak masih tampak tumpang-
tindih dan juga belum ada koordinasi yang memadai antarinstansi
yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan
pengelolaan kawasan perbatasan
Sampai tahun 2010 Indonesia masih belum memiliki otoritas yang jelas
dalam mengelola kawasan perbatasan

11. Permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan
langsung masyarakat di kawasan perbatasan
meliputi
(a) masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan
perbatasan dibandingkan dengan di negara tetangga, seperti di
perbatasan Kalimantan,
(b) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di kawasan
perbatasan,
(c) masih kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat, terutama
berkaitan dengan pengetahuan tentang peraturan perundang-
undangan, dan
(d) terbatasnya infrastruktur dan fasilitas umum untuk memenuhi
pelayanan dasar sosial kepada masyarakat di kawasan perbatasan.

12. ▪ Selain itu, terdapat permasalahan lain yang tidak dapat
dilepaskan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yakni
belum disepakatinya penetapan wilayah negara di beberapa
segmen batas darat dan laut melalui kesepakatan dengan
negara tetangga
▪ Permasalahan lain yang mengemuka hingga saat ini adalah
masih belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antarpelaku
yang menyebabkan lambannya upaya pengelolaan kawasan
perbatasan

13. Kesimpulan
▪ Permasalahan pengelolaan perbatasan merupakan permasalahan yang
bersifat universal dan hampir seluruh negara di dunia menghadapi
permasalahan yang berkaitan dengan perbatasan negaranya. Pada
dasarnya permasalahan pengelolaan perbatasan dapat dibagi menjadi
dua, yakni: (1) permasalahan berkaitan dengan penegasan batas negara
secara fisik; (2) pengelolaan daerah perbatasan.
▪ Kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia sampai saat ini dinilai
masih belum komprehensif kendatipun telah dibentuk BNPP. Untuk itu,
perubahan paradigma yang menjadikan daerah perbatasan sebagai
“beranda depan” negara perlu didukung oleh sejumlah kebijakan lain
agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih optimal sekaligus
memperkuat kelembagaan BNPP.

14. Dari pemaparan permasalahan perbatasan di atas, dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut,
1. Berbagai kebijakan yang ada pada saat ini cenderung belum saling
menguatkan, tetapi berdiri sendiri dalam pengelolaan kawasan
perbatasan. Untuk itu, diperlukan kebijakan peraturan perundang-
undangan pengelolaan perbatasan tersendiri
2. Diperlukan perumusan dan penyusunan perencanaan skenario (scenario
planning) dan strategi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia
hingga 25 tahun ke depan yang dapat didudukkan sebagai cetak biru
(blue print)

15. 3. Diperlukan penguatan kelembagaan BNPP agar tidak
mengulangi kesalahan pembentukan suatu badan pengelolaan
perbatasan yang tidak dapat menjawab kebutuhan
permasalahan pengelolaan perbatasan faktual.
4. Diperlukan perbaikan dan penataan dokumen berkaitan dengan
batas wilayah dan kepemilikan pulau terluar.
5. Diperlukan penetapan prioritas penyelesaian sejumlah sengketa
perbatasan karena setiap perselisihan perbatasan (dispute area)
akan menjadi titik rawan bagi stabilitas kawasan, baik dari sisi
hubungan bilateral, multilateral, maupun dari aktivitas tindak
kejahatan lintas negara.