[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) pada Kejaksaan Republik Indonesia. Datun bertugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara. Datun juga bertugas melakukan penegakan hukum, seperti mengajukan gugatan ke pengadilan unt

1. PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
www.kejaksaan.go.id

2. FUNGSI BIDANG PERDATA & TUN
PADA KEJAKSAAN R.I.
BAGI LEMBAGA NEGARA,
INSTANSI PEMERINTAH, BUMN DAN BUMD
PENERANGAN HUKUM
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG RI
PUSAT PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

3. TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN
(Psl. 30 UU No. 16/2004)
DI BIDANG PIDANA DI BIDANG
PERDATA DAN TUN DI BIDANG KETERTIBAN
& KETENTRAMAN UMUM
PENYIDIK
Sebagai Jaksa
Penyidik
PENUNTUTAN
Sebagai Jaksa
Penuntut
Umum
Sebagai
Jaksa Pengacara Negara

4. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DI BIDANG
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- Pasal 30 ayat (2) : Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan
kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas
nama negara atau Pemerintah.
- Pasal 34 (2) : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum
kepada pemerintah lainnya.
2. Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas
dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata
dan tata usaha negara.
- Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1
meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan
hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara,
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah
dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan
kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta
memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
DASAR HUKUM

5. 2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indoneia
Pasal 24 :Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan
tata usaha negara
1)Lingkup bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan
hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau
pemerintah, meliputi lembaga/badan negara,
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan
Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata
usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan
kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah
dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat.

6. 1. PENEGAKAN HUKUM
2. BANTUAN HUKUM
3. PERTIMBANGAN HUKUM
4. PELAYANAN HUKUM
5. TINDAKAN HUKUM LAIN
RUANG LINGKUP
TUGAS DAN
KEWENANGAN
DATUN
FUNGSI :
1. MENJAMIN TEGAKNYA
HUKUM/KEPASTIAN HUKUM
2. MENYELAMATKAN / MEMULIHKAN
/ KEKAYAAN / KEUANGAN
NEGARA
3. MENEGAKKAN KEWIBAWAAN
PEMERINTAH DAN NEGARA
4. MELINDUNGI HAK-HAK
KEPERDATAAN MASYARAKAT

7. 3. PERJA
009/A/JA/01/2011 tgl
24 Januari 2011
tentang Organisasi
dan Tata Kerja
Kejaksaan.

8. PERJA NOMOR 040/A/JA/12/2010 tanggal 13 Desember
2010 Jo PERJA 018/A/JA/07/2014 tentang Standard
Operating Procedure (SOP) Datun.

9. PENEGAKAN HUKUM
Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara
untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada
pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara
ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi
kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak
keperdataan masyarakat.

10. CONTOH
PENEGAKAN HUKUM
1. Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ( Pasal 26 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974)
2. Mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan PT melanggar
kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar
peraturan perundang undangan. (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
3. Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum.
(Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundan Kewajiban Pembayaran Utang)
4. Pembatalan Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat
(4))

11. KEWENANGAN JPN BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo
UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PASAL 32: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak
terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan
berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa
Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan
gugatan.

12. PASAL 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat
dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian
keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara
Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya

13. PASAL 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat
dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut
umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang
tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan
kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata
terhadap ahli warisnya.
PASAL 38 C (UU Nomor 20 Tahun 2001) : Apabila setelah putusan
pengadilan telah memeperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui
masih terdapat harta benda milik terpidana yang disuga atau
patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang
belumn dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli
warisnya

14. BANTUAN HUKUM
Bantuan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara dalam
bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk melakukan
pemberian jasa hukum kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga
Negara atau BUMN atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk
bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata
Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

15. PERTIMBANGAN HUKUM
Pertimbangan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk
memberikan pendapat hukum (Legal opinion/LO) dan/atau
pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara atas dasar permintaan dari Lembaga Negara, instansi
pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya
berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, Kajati, Kajari.

16. TINDAKAN HUKUM LAIN
Tindakan Hukum lain adalah tugas Jaksa
Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator
atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau
perselisihan antar lembaga negara, instansi
pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara

17. PELAYANAN HUKUM
Pelayanan Hukum adalah tugas Jaksa Pengacara
Negara untuk memberikan penjelasan tentang
masalah hukum perdata dan tata usaha negara
kepada anggota masyarakat yang meminta.

18. TAHAPAN PENANGANAN PERKARA
PERDATA
NON LITIGASI LITIGASI
NEGOSIASI, MEDIASI
PERDAMAIAN/
MUFAKAT/
KESEPAKATAN
PERDATA
(PENGGUGAT/
TERGUGAT)
 PERSIAPAN
 PERSIDANGAN
 BANDING
 KASASI
 PK
SUKS
ES

19. TAHAPAN PENANGANAN PERKARA
TATA USAHA NEGARA
LITIGASI
TUN
(TERGUGAT)
 DISMISSAL PROSES
 PERSIDANGAN
 BANDING
 KASASI
 PK

20. Peranan JPN dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi

21. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DATUN YANG DAPAT
DIBERIKAN KEPADA LEMBAGA NEGARA
INSTANSI PEMERINTAH BUMN/BUMD :
1. BANTUAN HUKUM
2. PERTIMBANGAN HUKUM
3. TINDAKAN HUKUM LAIN
SELAMA TAHUN 2014 (SAMPAI PADA BULAN AGUSTUS 2014) DATUN TELAH
BERTINDAK SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DENGAN MENANGANI/
MENYELESAIKAN PERKARA SEJUMLAH 2.213 PERKARA DENGAN JUMLAH
PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA SEJUMLAH Rp.
7 . 5 5 . 7 1 9 . 7 3 6 . 3 6 4 , 3 6 . D A N U S D O L L A R 5 6 . 2 5 2 , 0 3

22. ETIKA JPN DALAM BERACARA
• JPN bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
dan terbatas pada kewenangan yang dikuasakan.
• JPN dalam beracara tunduk pada hukum acara yang
berlaku.
• Kedudukan JPN setara dengan Prinsipal/Pengacara
pihak lawan.
• JPN menjunjung tinggi profesionalitas.
• JPN melaporkan setiap perkembangan perkara kepada
klien.

23. Keuntungan Menggunakan Jasa JPN
• JPN bertindak mewakili Pemberi Kuasa berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.
• JPN bertindak profesional, dan siap berkompetisi
dengan Pengacara swasta.
• JPN tidak mengenal lawyer fee.
• JPN tidak dapat menolak SKK walaupun JPN telah
mengetahui dalam kasus posisi kecil kemungkinan
untuk menang.
• JPN tidak menimbulkan conflict of interest (tidak
bermata dua). JPN tidak mewakili perorangan.
• Bahwa tupoksi bidang DATUN dapat mencegah
timbulnya permasalahan hukum, termasuk terjadinya
tindak pidana korupsi .