ppt teori pembangunan.pptx

MAKALAH TEORI PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN DAERAH STUDI PADA DAERAH PERBATASAN
LAUT DI INDONESIA
Disusun oleh:
Nama: Rahmah aprilia ningsih
Nim: 21102039
Prodi: ilmu pemerintahan
Dosen pengajar : shahril budiman

Perkembangan pembangunan di wilayah perbatasan laut Indonesia menurut
wiratno (2004) selama Ini masih dilihat seperti pembangunan wilayah
terrestrial lainya dengan kondisi yang analogi dengan wilayah perdesaan. Hal
ini tidak sepenuhnya benar, karena wilayah perbatasan laut menurut
undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir memiliki beberapa karakteristik yang
khas yaitu:
1. Wilayah pertemuan antara berbagai di aspek kehidupan yang ada di darat,
laut, dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil
keseimbangan dinamis dari proses pelapukan dan pembangunan dari aspek
diatas.
2.Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan
ungags untuk tempat pembesaran,pemijahan, dan mencari makan
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan
sumber zat organic penting dalam rantai makanan dan kehidupan di darat da
dilaut.
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
PERBATASAN LAUT DI INDONESIA

4.Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang
sempit akan di jumpai kondisi ekologi yang berlainan
5. Tempat bertemunya sebgaian kepentingan pembangunan baik pembangunan
sectorial maupun regional serta mempunyai dimensi internasional.
Dari banyaknya presentase kelurahan yang ada di tepian laut menurut nurkholis
(2017) ialah provinsi kepulauan riau dengan 86,99%, provinsi Maluku dengan
84,01%, provinsi Maluku utara 78,68%, provinsi Sulawesi tengah 51,41%,
provinsi Bangka Belitung 43,57%, provinsi sulawesi utara 42,37%, provinsi
Sulawesi tenggara 41,68%, dan provinsi papua barat 34,65%.
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan pulau dan kepulaun
diantara lautan . menurut stefanus (2011) beliau mengatakan bahwa sejumlah
daerah yang berada dalam kawasan kepulauan kurang mendapatkan perlakuan
yang adil dan selaras dengan daerah-daerah lainnya.

Persoalan yang di hadapi adalah jangkauan pelayanan masyarakat yang
demikian luas dan berat tersebar pada sejumlah pulau, namun tidak
mendapatakan perilaku khusus dari
pemerintahan daerah antara lain memungkinkan pembangunan daerah-
daerah khusus dan istimewa namun prinsip dimaksud belum dijabarkan
secara tegas dan jelas dalam uu no.32 tahun 2004. Hal ini senada dengan
juga disampaikan oleh kindangen (2017) bahwa meskipun memiliki alam
yang sangat kaya banyak wilayah kepulauan yang masih belum sejahtera
secara ekonomi karena ketidakmampuan memanfaatkan sumber daya
alam secara baik. Hal ini tidak di sebabkan oleh lemahnya sumber daya
manusia, tetapi juga karena jarak yang jauh dari pusat-pusat aktivitas
ekonomi serta lemahnya transportasi. Motivasi untuk meningkatkan
produksi rendah karena terbatasnya pasar produk-produk masyarakat
kepulauan.

Kondisi pembangunan diwilayah kepulauan perbatasan menurut
naharuddin (201) sebagai berikut:
1.Selama ini pemerintahan melaksanakan pembangunan berdasarkan
pendekatan continental sehingga daerah kepulauan mengalami
ketertinggalan multidimensi dalam pembangunan akibat perlakuan yang
sama dengan daerah-daerah continental
2. Cara perhitungan luas wilayah laut sejauh 12 mil diukur dari titik-titik
terkuar batas wilayah provinsi.
Mohon dukungan pengelolaan seluruh kementerian terkait atas
3.pelaksanaan kewenagan pengelolaan sumber daya laut sampai dengan
12 mil laut sebagai wewenang daerag provinsi sesuai atribut kewenangan
berdasarkan UU nomoe 23 tahun 2014vtabf hasil pengelolaannya dalam 4
mil dibagi hasil dengan kabpaten/ kota.

4.Penegasan bahwa pemerian izin lokasi dan pemanfaatan ruang laut
dalam 12 mil laut adalah gubernur.
5. Terkait bidang perhubungan jasa penggunaan perairan sesuai wilayah
terjadinya yaitu bila dakam 12 mil menjadi pungutan daerah provinsi dan
bila diatas 12 mil menjadi pungutan pemerintahan pusat.
6. Melakukan judicial review terhadap peraturan pemerintahan nomor 15
tahun 2016 tebtng jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan
pajak yang berlaku pada kementrian perhubungan yang bertentangan
dengan UU23/2014 tentang pemerintahan daerah.
Menurut dari dahlan (2017) pembangunan di daerah perbatasan laut
memiliki karakteristik minim akan pembangunan. Karena dipengaruhi oleh
investasi di wilayah daerahnya.

Kondisi pendidikan di daerah perbatasan sanagat memperhatinkan.
Dengan menghadapi keterbaatasan-keterbatasan yang ada, baik dari segi
fisik maupun nonfisik, manusiawi maupun non manusiawi. Kondisi ini
sangat ketinggalan jauh jika dibandingkan dengan daerah lainnya di
Indonesia. Bahkan apabila dibandingkan dengan negara tetangga, kondisi
dan situasi pendidikan yang memperhatinkan dan menyedihkan itu amat
terasa. Gedung sekolah smp dan sma jauh lebih jelek dibandingkan dengan
gedung sekolah di negara tetangga setingkat taman kanak-kanak (tk) dan
sekolah dasar (sd). Pendapat dari beberapa orang yang tinggal dari
beberapa daerah perbatasan mengatakan bahwa hasil pendidikan yang
diperoleh selama ini rendah karena dipengaruhi oleh biaya pendidikan
yang di keluarkan, karena selama ini memang sudah mendapatkan
bantuan dari pemerintahan.
PERKEMBANGAN STUDI DI DAERAH PERBATASAN LAUT
INDONESIA

Pengeluaran orang tua pun terhadap biaya pendidikan anak relative kecil.
Disejumlah tempat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga
Malaysia, anak tidak mempersoalkan masalah biaya ini. menurut sejumlah
orang tua lainnya apabila mereka kesulitan dalam menjalankan sekolah
sekolah di negeri tetetangga yang tersedia menerima anak mereka. Satu
hal yang harus di garis bawahi, pada dasarnya kondisi dan situasi
penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan masih amat
memperhatinkan dan dihadapi dengan berbagai kendala dan
keterbatasannya. Upaya menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu
didaerah perbatasan, harus lebih memperhatikan pendidikan ini.
pendudukan daerah perbatasan, terutama anak sekolah dapat, amat
sangat rentan terhadap rangsangan dan pengaruh dari negara tetangga.
hal ini bukan hanya terkait dengan dorongan untuk mengikuti tawaran
bersekolah di negara tetangga, tetapi juga kecendrungan tidak lanjutkan
pendidikan dengan mencari pekerjaan dinegara tetangga.
INDONESIA

pengabaian terhadap persoalan pembangunan pendidikan hanya akan
membawa pada pupusnya harapan untuk membentuk dan mengembangkan
kualitas sumber daya manusia yang bermutu di daerah perbatsan, serta sulit
mengaharapkan peran dan fungsi daerah perbatasana sebagao garda terdepan
untuk mencegah dan menangkal segenap gangguan, rongrongan dan ancaman
dari luar.
Pentingnya factor ketenagaan pendidikan dan non pendidikan yang memadai
guna mencapai hasil belajar pesertaa didik/siswa, antara lain meliputi dedikasi
dan intergrasi yang tinggi dari tenaga pendidikan dan non pendidikan yang
relative lengkap dan latarbelakang pendidikan guru yang memadai pula. Pada
dasarnya kondisi dan situasi penyelenggaran pendidikan di daerah perbatasan
masih diharapkan dengan berbagai kendala dan keterbatsanya dengan kondisi
sedemikian rupa, sulit kiranya untuk membentuk dan mengembangkan kualitas
sumberaya manusia daerah perbatasan. peran dan fungsi daerah perbatasan
sebagai garda terderapan yang mempu mencegah dan menyangkal segenap
gangguan, rongrongan, dan ancaman dari luar, tidak akan terwujud.
INDONESIA

Permasalahan perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat
sejumlah factor krusial yang terkait di dalamnya, seperti yurisdikasi dan
kedaulatan negara, politik, social, ekonimi, dan pertahanan dan kemanan
negara. Secara garis besar terdapat 3 isu utama dalam pengelolaan kawasan
perbatasan anatar negara yaitu:
1. Penetapan garis baik di darat maupun di laut.
2. Pegamatan kawasan perbatasan.
3. Pengembangan kawasan perbatasan.
Penanganan berbagai permasalahan pada 3 isu utama tersebut Masih
menghadapi berbagai kendala terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek
kelembagaan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan
perbatasan Indonesia selama ini dinilai negative yang tercipta tersebut
merupakan akibat dari kebijakan wilayah perbatsan sebagai tempat lalu
lalangnya masalah .
MASALAH YANG DI HADAPI DALAM PEMBANGUNAN
STUDI DI DAERAH PERBATASAN LAUT DI INDONESIA

Selain itu ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan serta
munculnya keterangan-keterangan sebagai akibat isolasi wilayah,
menyebabkan kawasan ini dapat menjadi jalan masuk bagi larinya teroris
yang mengkhawatirkan dunia internasional. Kawasan perbatasan biasanya
menjadi agenda utama dalam pembahasan dan pembicaraan misalnya
ketikan keputusan mahkamah tenaga kerja illegal, penggundulan hutan, dan
penyeludupan internasional mengenai pulau sipdan-ligitan menempatkan
indoneisa pada posisi yang kalah.

kekalan ini mendorong semakin tingginya intensitas perhatian pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan, penataan dan
pemberdayaan kawasan perbatasan.
Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi
sebagai berikut:
1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut
maupun garis batas darat, serta adminitrasi dan pemeliharaannya.
Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan dan pelanggaran
wilayah kedaulatan.
2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umunya masih miskin,
tertinggal, terkebelakangan,tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta
secara komunitas terisolir.
3.Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran
hukum di kawasan perbatasan. implementasi pos-pos perbatsan dan
fasilitas bea cukai, imigrasi, dan karantina tidak optimal dan terkendala
banyak hal, sehingga megakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilega; lintas
batas

Belum singkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut
kelembagaan, program maupun kejelasan wewenang.
Adanya kegiatan penyeludupan barang dan tenaga kerja Indonesia.
Rentannya pernoalan terkait dengan nasionalisme penduduk karena
kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia dan masyarakat di
kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga dari pada negara
sendiri.

Bila di tinjau dari aspek fisik dan infrastruktur, maka karakteristik kawasan
perbatasan memiliki berbagai permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Batas wilyah darat di kawasan perbatasan sangat memperihatinkan,
karena banyak patokan/pilar batas yang hilang dan sebagain kondisinya
kurang baik. Untuk batas wilayah laut atau maritim Indonesia sebagai negara
pihak terhadap the united nations comvention on the law of the sea
(UNCLOS), memiliki beberapa rejim batas maritime yang harus diselesaikan
dengan sepuluh negara tetangga baik penetapan batas maupun berkaitan
dengan penegasan batas yang belum tuntas adapun rejim maritime batas
maritime yang di maksud adalah:
A. Batas laut territorial
B. Batas zona tambahan
C. Batas zona eksklusif ekonomi (zee)
2. Batas landasan kontinen 8
Pada umumnya kawasan perbatasan darat berada di daerah yang terisolir
dan pendalaman dengan kondisi alam yang sulit di jangkau

3. Hutan yang ada dikawasan perbatasan umunya hutan alam dan
sebagaian besar dikategorikan sebagai kawasan konservassi atau kawasan
hutan lindung
4. Infrastruktur di kawasan perbatasan relative masih sangat terbatas dan
memerlukan penanganan yang lebih serius.

Upaya dalam mengembangkan pembangunan studi di daerah perbatasan
laut masih memiliki beberapa peluang untuk semakin berkembang. Upaya
mengambangkan pembangunan itu memiliki beberapa factor, dan berikut
adalah factor upaya mengambangkan pembangunan dan studi di daerah
perbatasan laut Indonesia:
1.Seiring dengan terus bertambanhnya jumlah penduduk Indonesia
maupun dunia, maka kebutuhan domestic maupun global terhadap
sumber daya alam dan jassling kelautan maupun daratan pulau-pulau,
akan semakin meningkat.
2.Sumber daya alam darata Indonesia sudah menipis dan sumber daya
kelautan negara-negara lain juga semakin terbatas, menempatkan sumber
daya alam dan jasling kelautan Indonesia dan daratan pulau-pulau sangat
berpotensi sebagai keunggulan kompetitif bangsa.
BAGAIMANA CARA MENGEMBANGKAN PEMBANGUNAN
DAN STUDI DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA

3.Sekitar 35% penduduk Indonesia berkerja di bidang ekonomi kelautan
maupun daratan pulau-pulau. Oleh sebab itu bila bidang ekonomi kelautan
dan daratan pulau-pulau maju, maka 35% rakyat Indonesia yang lebih
sejahtera akan membeli berbagai produk dan jasa dari sektor-sektor
lainnya. Artinya memajukan sektor-sektor lainnya.
4. Sebagian besar sektor-sektor ekonomi kelautan berbasis pada sumber
daya alam terbarukan. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi kelautan
juga menjamin pembangunan bangsa secara berkelanjutan. Sementara
sumber daya alam tidak terbarukan di darat pulau-pulau dapat di ajukan
keberatan oleh masyarakat lokal.(contohnya kasus penolakan rencana
eksplorasi perkembangan oleh aneka tambang oleh masyarakat haruku di
pulau haruku Maluku tengah

Upaya pembangunan pendidikan di daerah perbatasan pun perlu di
imbangi dengan pembentukan dan pemngembangan wawasan
kebangsaan penduduk diwilayah ini, terutama pada anak usia sekolah.
Upaya pendidikan wawasan keba ngsaan bagi peserta didik/siswa di
daerah perbatasan merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi wawasan kebangsaan
peserta didik berada pada kategori yang kurang memuaskan, dan di
prediksi rentan terpengaruh oleh unsur asing. Rangsangan eksternal
relative mudah mempengaruhi kehidupan peserta didik/siswa daerah
perbatasan baik yang bersifat ideologis,politisi,ekonomis, social-budaya,
maupun keamanan dan pertahanan.

ppt teori pembangunan.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to ppt teori pembangunan.pptx

Similar to ppt teori pembangunan.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

ppt teori pembangunan.pptx