SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

18,664 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
18,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
247
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

  1. 1. Masa Penjajahan Belanda Sistem Pra Kemerdekaan Masa penjajahan Jepang a. UUD 1945 ( 1945-1949) SEJARAH Sistem Pasca b. RIS ( 1949-1950)KETATANEGARAAN Kemerdekaan c. UUDS 1950 (1950-1959) d. Orde Lama (1959-1965) e. Orde Baru (1966-1998) Sistem Era Reformasi
  2. 2. SISTEM PRA KEMERDEKAAN Masa INDONESIA Penjajahan (Hindia Belanda) Bagian dari Belanda Kerajaan Belanda UUD Kerajaan Belanda a. Indonesia Bagian dari Kerajaan Belanda b. Ratu Belanda (Pemerintah tertinggi atas Indonesia); Gubernur Jenderal Peraturan (Pemerintahan Umum) Perundang- Undangan Indische Staatsregelling (IS) Hakekatnya Undang-Undang
  3. 3. Penguasa pendudukanKedudukan Jepang di Indonesia Menjanjikan kemerdekaan BPUPKI PPKI Jepang menyerah pada sekutu 14 Agustus 1945
  4. 4. SISTEM PASCA KEMERDEKAANA. Pasca pemberlakuan UUD Proklamasi merupakan titik 1945 ( 18 agustus 1945) Tolak dari Hukum Tata Negara Indonesia Ir.Soekarno & Moh.Hatta 1. Kedaulatan penuh dalam mengatur/menata sistem ketatanegaraan sendiri 2. Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dalam waktu singkat 3. Pemberitahuan kepada seluruh rakyat & Internasional Proklamasi ( norma pertama dari tata hukum Indonesia) 1. Menetapkan UUD NRI KNIP 2. Penetapan Soekarno & Moh.Hatta (Legislatif+GBHN ) 3. Pembentukan Departemen oleh Presiden
  5. 5. b. Republik Belanda Masih inginIndonesia Serikat Indonesia 1. Belanda mengakui RI berkuasa secara Perundingan de facto Linggarjati 2. Belanda dan Indonesia kerjasama membentuk RISKonferensi Meja Berubahnya dari negar a kesatuan ke bundar negara Serikat
  6. 6. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugatc. UUDS 1950 2. Menteri-menteri Ciri bertanggungjawab atas parlementer tidak jelas seluruh kebijaksanaan pemerintah 3. Presiden berhak membubarkan DPR Dekrit Presiden ( 5 Juli 1959) 1. Berlakunya kembali UUD Banyak 1945 penyimpad. Orde Lama 2. Dibubarkannya konstituante ngan 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Pemberontakan G 30 S PKI
  7. 7. e. Orde Barua. Diawali dengan SUPERSEMARb. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratise. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi KERUSU sentralistik kekuasaan pada presiden. HANf. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatang. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela

×