SIM etika

1. MODUL
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BAB XIV
Etika Dan Masalah Sosial Dalam Sistem Informasi
Disusun oleh:
Dr. Yoyo Sudaryo, SE, Ak, MM, CA Koordinator
Rama Chandra Jaya, S.Kom., MM
Fanji Wijaya, S.Kom., M.M
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA MEMBANGUN
(STIE INABA)
BANDUNG
2020

2. 2
Daftar Isi
BAB XIV Etika dan Masalah Sosial dalam Sistem Informasi.............................. 3
14 Ruang Lingkup ......................................................................................... 3
14.1 Memahami Isu Etika Dan Sosial Yang Terkait Dengan Sistem Informasi 3
14.1.1 Memahami Isu – Isu Etika Dan Sosial Yang Terkait Dengan Sistem... 3
14.1.2 Trend – Trend Teknologi Yang Mengangkat Isu – Isu Etika ................ 4
14.1.3 Etika Pada Masyarakat Informasi......................................................... 4
14.1.4 Analisis Etika........................................................................................ 5
14.2 Prinsip - Prinsip Etika ................................................................................. 5
14.2.1 Beberapa Dilema Etika ........................................................................ 6
14.3 Tantangan - Tantangan Didalam System Informasi ................................... 9
14.3.1 Tantangan - Tantangan Internet Bagi Kebebasan Pribadi ................... 9
14.3.2 Tantangan Atas Hak Property Intelektual........................................... 12
14.3.3 Masalah pertanggungjawaban secara hukum.................................... 14
14.4 Kejahatan Dan Penyalahgunaan Computer ............................................. 15
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 17

3. BAB XIV Etika dan Masalah Sosial dalam Sistem Informasi
14 Ruang Lingkup
Etika dan Masalah Sosial dalam Sistem Informasi
1. Memahami Isu Etika dan Sosial yang Terkait dengan Sistem Informasi
2. Prinsip-prinsip etika
3. Tantangan-tantangan didalam system informasi
4. Kejahatan dan penyalahgunaan computer
14.1 Memahami Isu Etika Dan Sosial Yang Terkait Dengan Sistem Informasi
Etika adalah prinsip – prinsip mengenai kebenaran dan kekeliruan yang
bias digunakan individu, bertindak sebagai agen – agen moral bebas, untuk
membuat pilihan – pilihann untuk menuntun perilakunya. Moral adalah tradisi
kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia
secara universal. Perbedaannya bahwa etika akan menjadi berbeda dari
masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Isu etika dalam sistem
informasi menjadi sesuatu yang baru dan penting dengan munculnya internet
dan E-Commerce. Teknologi internet dan perusahaan digital membuat lebih
mudah untuk mengumpulkan, mengintegrasikan dan mendistribusikan
informasi, terlepas dari perhatian baru tentang penggunaan informasi
pelanggan dengan tepat, perlindungan privacy personal, dan perlindungan
kepemilikan intelektual.
14.1.1 Memahami Isu – Isu Etika Dan Sosial Yang Terkait Dengan Sistem
Isu ini memiliki 5 dimensi moral

4. 4
1. Hak dan kewajiban informasi: Apakah hak informasi yang dimiliki oleh individu
dan organisasi yang berkaitan dengan informasi tentang mereka? Apa yang
dapat mereka lindungi? Kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan
organisasi berkaitan dengan informasi ini?
2. Hak Kepemilikan: Bagaimana hak kepemilikan intelektual tradisional
dilindungi dalam masyarakat digital dimana bertanggung jawab terhadap
kepemilikan adalah sulit, dan mengabaikan hak kepemilikan adalah sangat
mudah?
3. Akuntabilitas dan kontrol: Siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab
pada kejahatan individu dan informasi kolektif dan hak kepemilikan?
4. Kualitas sistem: Standar data dan kualitas sistem seperti apa yang diinginkan
untuk melindungi hak individu dan keamanan masyarakat?
5. Kualitas kehidupan: Nilai yang harus dipelihara dalam masyarakat yang
berbasis informasi dan ilmu. Kebiasaan seperti apa yang tidak boleh
dilanggar? Praktek dan nilai budaya apa yang didukung oleh teknologi
informasi yang baru?
14.1.2 Trend – Trend Teknologi Yang Mengangkat Isu – Isu Etika
Tren Dampak
Kekuatan komputasi berlipat
ganda tiap 18 bulan.
Semakin banyak organisasi bergantung
pada system computer untuk
menjalankan operasi- operasi yang
penting.
Biaya atau ongkos penyimpanan
data menurun secara drastic.
Organisasi dengan membangun dan
memelihara database individu secara
lebih rinci.
Kemajuan – kemajuan analisis
data
Perusahaan bias menganalisis
sejumlah besar data secara cepat dan
membuat profil individu terinci.
Kemajuan – kemajuan pada
internet dan tekonologi jaringan.
Semakin mudah menyalin dan
mengakses data personil dari satu
lokasi ke lokasi lainya.
14.1.3 Etika Pada Masyarakat Informasi
Etika berkaitan dengan manusia yang memiliki kebebasan memilih.
Etika berkaitan dengan pilihan individu: sewaktu berhadapan dengan
beragam alternative tindakan, apa yang menjadi pilihan moral yang benar?
Apa saja fitur-fitur utama dari “pilihan etis”?

5. 5
Konsep-konsep dasar : Tanggung jawab, Akuntabilitas, dan
Pertanggungjawaban secara hukum
Tanggung jawab (responsibilty) adalah sebuah elemen penting dari
tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa anda menerima semua biaya,
kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari
keputusan yang anda buat.Akuntabilitas(accountabiilty) adalah ciri-ciri dari
sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang
menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa
yang bertanggung jawab. Pertanggung jawaban secara hukum adalah fitur
system politik dimana badan hukum berada pada tempatnya yang
mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang
dibuat oleh pelaku lain, system, atau organisasi. Proses hak adalah fitur
terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang
diketahui dan dipahaminya hukum serta ada kesanggupan mengarah
keotoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut
diterapkan secara benar.
14.1.4 Analisis Etika
1. Identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas
2. Definisikan konflik atau dilemanya dan identifikasi nilai-nilai luhur yang
terlibat.
3. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingannya.
4. Identifikasi pilihan yang dapat anda ambil dengan beralasan
5. Identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan anda
14.2 Prinsip - Prinsip Etika
Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk
membuat keputusan adalah:
1. Perlakukan orang lain seperti apa yang anda harapkan orang lain
perlakukan anda
2. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu
tidak baik untuk dilakukan oleh siapa pun juga
3. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini
tidak tepat untuk diambil.
4. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau
luhur
5. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling
sedikit
6. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki
oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain.
Walaupun aturan-aturan etika ini tidak bisa memberi tuntunan praktis, namun
tindakan-tindakan yang belum bisa dikatakan sejalan dengan aturan-aturan ini perlu

6. 6
mendapat perhatian yang lebih banyakdan diwaspadai. Kemunculan perilaku non-
etis yang belum jelas itu mungkin sama merugikannya dengan perilaku non-etis
yang nyata bagi anda dan perusahaan anda. Profesi untuk mengatur dirinya sendiri
dalam minat umum kemasyarakatan.
14.2.1 Beberapa Dilema Etika
Sistem informasi telah menciptakan dilemma-dilema etika baru dimasa
sekumpulan minat saling berbenturan satu sama lain. Misalnya, sebagian
besar perusahaan telepon terkemuka diAmerika Serikat memanfaatkan
teknologi informasi untuk merampingkan satuan kerjanya. Perangkat lunak
pengenal suara bisa mengurangi kebutuhan atas operator manusia, yaitu
dengan memasangnya pada computer agar mengenali respons pelanggan
atas serangkaian pertanyaan yang sudah terkomputerisasi.
Sebagian besar perusahaan memonitor apa yang sedang dilakukan
para karyawannya di internet dengan maksud mencegah mereka membuang-
buang sumber-sumber daya perusahaan untuk aktivitas non-bisnis.
Perkumpulan Komputer Internasional memecat sedikitnya 10 karyawan
dikantornya di Herndon pada bulan Desember 2000 karena mengirimkan e-
mail yang berbau seks secara eksplisit. Perusahaan Xerox memecat 40
pekerjanya di tahun 1999 karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk
berselancar di Web. Perusahaan yakin mereka mempunyai hak untuk
memonitor e-mail karyawan dan penggunaan web karena fasilitas itu milik
mereka dan penggunaannnya dimaksudkan untuk tujuan bisnis saja, dan
menciptakan fasilitas untuk maksud-maksud bisnis.
Dalam tiap kesempatan, Anda bisa menemukan persaingan nilai,
dengan kelompok-kelompok yang berada dalam suatu debat. Perusahaan
mungkin beralasan, misalnya, bahwa mereka punya hak untuk menggunakan
system informasi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkecil satuan
kerjanya sehingga bisa mengurangi biaya dan tetap berada pada bisnis.
Karyawan-karyawan yang digantikan oleh system informasi mungkin
beralasan bahwa pemilik perusahaan memiliki semacam kewajiban bagi
kesejahteraannya. Pemilik bisnis mungkin merasa bertanggung jawab untuk
memonitor e-mail karyawan dan penggunaan internet untuk meminimalkan
kebocoran produktivitas.
Para karyawan mungkin percaya bahwa mereka harus mampu
menggunakan internet untuk mengerjakan tugas-tugas pribadi yang ringan
sebagai ganti penggunaan telepon. Suatu analisis yang lebih dekat mengenai
fakta-fakta kadang kala bisa menghasilkan solusi kompromi yang member
“sebagian keuntungan” untuk setiap sisi.
1. Dimensi-dimensi moral dari system informasi
Ada lima dimensi moral dari system informasi. Dalam tiap dimensi kita
mengidentifikasi level analisis etika, social, dan politik dan
menggunakancontoh-contoh nyata sebagai ilustrasi dari nilai-nilai
terkait, pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder), dan pilihan-
pilihan yang diambil.
Hak-hak informasi: kebebasan pribadi dan kebebasan dalam era
internet

7. 7
Kebebasan pribadi adalah klaim individu untuk dibiarkan sendiri, bebas
dari pengawasan atau intervensi dari individu atau organisasi lain, termasuk
negara.Keinginan untuk tidak diganggu juga terjadi pada tempat kerja;
berjuta-juta karyawan menjadi subjek pengawasan elektronik dan bentuk-
bentuk pengawasan berteknologi tinggi. Teknologi informasi dan system
mengancam keinginan individu atas kebebasan pribadi dengan
memungkinkannya invasi kebebasan pribadi secara mudah, murah, dan
efektif.
Kebebasan pribadi dilindungi melalui konstitusi di AS, Canada, dan
Jerman dalam beragam cara, juga di Negara-negaara lainnya melalui
beragam undang-undang.Sebagian besar hukum kebebasan pribadi Amerika
dan Eropa didasarkan pada aturan yang disebut Fair Information Practices
(FIP) atau Praktik Informasi yang Adil yang pertama-tama ditetapkan dalam
laporan yang dibuat pada tahun 1973 oleh komite penasehat pemerintah
federal (Kementrian Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan AS, 1973).
Praktik Informasi yang Adil (FIP) adalah serangkaian prinsip yang mengatur
pengumpulan dan pemanfaatan informasi mengenai individu. Prinsip-prinsip
FIP didasarkan pada gagasan mengenai “kesaling-ketergantungan minat”
antar pemegang dokumen dan individu. Individu memiliki keikutsertaan dalam
transaksi, sedsangkan pemegang dokumen biasanya perwakilan bisnis atau
pemerintahan membutuhkan informasi mengenai individu untuk mendukung
transaksi. Setelah terkumpul, individu mempertahankan minat itu pada
dokumen, dan dokumen mungkin digunakan untuk mendukung aktivitas lain
tanpa persetujuan individu.
Tabel Prinsip Praktik Informasi Yang Adil Dari FTC
Perhatian/kesadaran (prinsip inti) Web site harus menyingkapkan praktik-
praktik informasinya sebelum
mengumpulkan data. Mencakup
identifikasi pengumpulan, penggunaan
data, penerima data lainnya dan kualitas
data.
Pilihan/Persetujuan (prinsip inti) Harus ada otoritas sah pemilihan yang
memungkinkan konsumen memilih
bagaimana informasi mengenai dirinya
digunakan untuk tujuan lain selain untuk
mendukung transaksi, termasuk
penggunaan internal dan pengalihannya
kepada pihak ketiga.
Akses/partisipasi Konsumen harus dimungkinkan melihat

8. 8
kembali dan menguji keakuratan dan
kelengkapan data terkumpul mengenai
dirinya dalam proses yang singkat dan
murah.
Keamanan Pengumpulanm data harus bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa
informasi konsumen akurat dan aman
dari pemanfaatan yang tidak berhak.
Pelaksanaan Harus ada mekanisme untuk
melaksanakan prinsip-prinsip PIA. Hal ini
dapat menyangkut peraturan diri,
peraturan yang memungkinkan
konsumen dipulihkan dari pelanggaran
atas informasi dirinya, atau perundangan
dan hukum federal lain.
FIP dan FTC digunakan sebagai penuntun untuk mengarahkan
perubahan-perubahan dalam perundang-undangan mengenai kebebasan
pribadi. Pada bulan juli 1998, Kongres AS menyetujui Undang-Undang
Pelindungan Kebebasan Pribadi Online Anak-Anak (COPPA), mengharuskan
website membuat izin orang tua sebelum melakukan pengumpulan informasi
pada anak-anak dibawah usia 13 tahun. (Hukum ini mengandung bahaya
penyalahgunaan). FTC merekomendasikan perundangan tambahan untuk
melindungi kebebasan pribadi konsumen online dalam jaringan periklanan
seperti DoubleClick, yang mengumpulkan catatan aktivitas web konsumen
untuk membuat profil detail yang kemudian digunakan oleh perusahaan
lainnya untuk menargetkan iklan online. Perundangan kebebasan pribadi e-
commerce lainnya berpusat pada perlindungan penggunaan kode identifikasi
pribadi (PIN=Personal Identification Number) online seperti kode jaminan
social, pembatasan e-mail, dan pelanggaran penggunaan program “spyware”
yang bisa mencetak aktivitas online pengguna tanpa sepengetahuan
pengguna.
Perlindungan kebebasan pribadi juga ditambahkan pada hukum-
hukum yang dikeluarkan akhir-akhir ini yang mengatur layanan keuangan dan
perlindungan pemeliharaan dan pengiriman informasi kesehatan mengenai
individu. Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley 1999, yang mencabut
batasan-batasan terdahulu mengenai afiliasi antar bank, perusahaan
sekuritas, dan perusahaan asuransi, mencakup beberapa perlindungan
kebebasan pribadi bagi konsumen layanan keuangan. Semua institusi
keuangan harus lebih transparan mengenai kebijakan-kebijakan dan praktik-

9. 9
praktik yang dilakukannya untuk melindungi kebebasan pribadi dalam hal
informasi pribadi non-publik, dan untuk memungkinkan konsumen mengelola
sendiri pengaturan bagi-pakai informasi pribadi dengan pihak ketiga. Undang-
Undang Kewajiban Asuransi Kecelakaan (HIPAA) 1996 mencantumkan
aturan-aturan perlindungan kebebasan pribadi unuk catatan-catatan medis
yang telah diselesaikan penyusunannya pada 14 April 2002. Hukum tersebut
member wewenang kepada pasien untuk mengakses catatan medis merek
yang disimpan oleh penyedia jasa medis, rumah sakit, dan pemberi asuransi
kesehatan, selain itu juga member hak penuh untuk mengatur penggunaan
atau pengungkapan catatan tersebut.
14.3 Tantangan - Tantangan Didalam System Informasi
14.3.1 Tantangan - Tantangan Internet Bagi Kebebasan Pribadi
Teknologi Internet membawa tantangan-tantangan baru terhadap
perlindungan kebebasan individu. Informasi yang dikirimkan melalui jaringan
memiliki peluang melewati beragam system computer sebelum pada akhirnya
sampai ke tujuan akhir. Masing-masing system itu mampu melakukan
pemantauan, penangkapan, dan penyimpanan komunikasi
yang melewatinya.
Sangat dimungkinkan untuk merekam banyak aktivitas online,
termasuk newsgroups atau file-file apa yang diakses oleh seseorang, Website
dan halaman Web mana yang telah dikunjungi oleh seseorang, dan item-item
apa yang telah diakses atau dibali melalui Web. Semua tindakan pemantauan
dan pelacakan ini terlaksana di latar belakang tanpa sepengetahuan
pengunjung. Alat-alat untuk memantau kunjungan World Wide Web menjadi
terkenal karena membantu organisasi untuk menentukan siapa yang
mengunjungi Website mereka dan bagaimana menyusun sasaran promosi
secara lebih baik. (Sebagian perusahaanjuga melakukan pemantauan
penggunaan Internet pada karyawannya; seberapa jauh mereka
memanfaatkan sumber-sumber milik perusahaan.) Website retail sekarang
memiliki akses ke perangkat lunak yang memungkin mereka untuk
memperhatikan perilaku belanja online dari individu atau kelompok,
sementara mereka mengunjungi Web site dan melakukan pembelian.
Tuntutan komersil untuk informasi pribadi ini tampaknya tidak pernah akan
terpuaskan.
Website bisa mempelajari identitas pengunjungnya jika si pengunjung
secara sukarela melakukan registrasi pada Web site tersebut untuk
melakukan pembelian produk atau jasa atau mendapat layanan gratis, misal
informasi. Web site juga bisa mengambil informasi mengenai pengunjung
tanpa sepengetahuan mereka melalui teknologi “cookie”. Cookies adalah file-
file berukulan kecil yang disimpan pada hard disk computer sewaktu
pengunjung mengunjungi website tertentu.
Sebagai tambahan atas pengesahan secara hukum, dikembangkan
beragam teknologi baru untuk member perlindungan kebebasan pribadi
pengguna selama melakukan interaksi pada Website. Sebagian besar alat ini
digunakan untuk mengenkripsi e-mali, untuk membuat aktivitas e-mail atau

10. 10
berselancar di Web tampak anonym, atau untuk mencegah agar computer
pengguna tidak menerima “cookies”
Minat sekarang berkembang dalam alat-alat yang bisa membantu
pengguna menentukan jenis data pribadi apa yang bisa diekstrak oleh
Website. Platform Acuan Kebebasan Pribadi (Platform for Prifacy Preference)
dikenal dengan sebutan P3P, memungkinkan komunikasi otomatis mengenai
kebijakan-kebijakan kebebasan pribadi antara situs-situs e-commerce dan
para pengunjungnya. P3P memberikan standar untuk mengkomunikasikan
kebijakan kebebasan pribadi Web site kepada para pengguna internet dan
untuk membandingkan kebijakan tersebut dengan acuan-acuan pengguna
atau dengan standar lainnya, misalnya penuntun dari FIP FTC atau Instruksi
Perlindungan Data dari Komisi Eropa. Pengguna bisa menggunakan P3P
untuk memilih tingkat privasi yang diinginkan sewaktu berinteraksi dengan
Website.
Standar P3P memungkinkan Website untuk memplubikasi kebijakan
menmgenai kebebasan pribadi dalam format yang bisa dipahami oleh
computer. Jika sudah sesuai dengan aturanm-aturan P3P, kebijakan
kebebasan pribadi menjadi bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing
bagian dari perangkat lunak untuk masing-masing halaman Web. Para
pengguna yang menggunakan versi Microsoft Internet Explorer versi terakhir
bisa mengakses dan membaca kebijakan kebebasan pribadi P3P dan daftar
semua cookie yang berasal dari Website tersebut. Internet Explorer
memungkinkan penggunanya untuk melakukan pengaturan computer agar
menampilkan semua cookie atau sebagian saja sesuai tingkat privasi.
Misalnya, level “medium” m,enerima cookies dari situs “pihak-pertapa” yang
memiliki kebijakan opt-in atau op-out, namun menolak cookies pihak ketiga
yang menggunakan pengidentifikasi informasi pribadi tanpa kebijakan opt-in.
Fungsi
Perlindungan
Kebebasan Pribadi
Keterangan Contoh
Pengelolaan
Cookies
Memblokir atau
membatasi
cookies dari
penempatannya
pada komputer
pengguna
Microsoft
Internet
Explorer 5 dan
6
CookieCrusher
Memblokir Iklan
Mengendalikan
iklan yang muncul
(pop-up)
berdasarkan profil
pengguna dan
mencegah iklan
tersebut
melakukan
pengumpulan AdSubstract

11. 11
atau pengiriman
informasi.
Mengekripsi e-mail
atau data
Mengacak e-mail
atau data
sehingga tidak
bisa dibaca
Pretty Good
Privacy
Menganonimkan
Memungkinkan
pengguna
berselancar pada
Web tanpa
teridentifikasi atau
mengirimkan e-
mail anonym
Anonimyzer.co
m
Namun demikian, P3P hanya bekerja dengan Web site yang menjadi
anggota konsorsium World Wide Web yang telah menerjemahkan kebijakan
kebebasan pribadi pada Web sitenya ke dalam format P3P. Teknologi ini
akan menampilkan cookies dari Web site yang bukan bagian dari konsorsium,
namun pengguna tidak bisa mendapatkan informasi pengirim atau pernyataan
kebebasan pribadi. Para pengguna juga perlu mendapat pengarahan
mengenai interpretasi pernyataan privasi perusahaan dan level privasi P3P.
Isu-isu Etika
Isu-isu etika mengenai kebebasan pribadi dalam era informasi ini
adalah sebagai berikut : Dalam kondisi apa saya (Anda) dianggap
menyerang atau melanggar kebebasan pribadi seseorang? Peraturan-
peraturan apa yang berbicara mengenai interferensi kehidupan orang lain
melalui pengawasan secara diam-diam, melalui penelitian pasar, atau
melalui medium apa pun? Apakah kita perlu memeberitau orang yang
bersangkutan jika ingin mengambil data-data informasi dirinya? Haruskah
kita mengumumkan kepada orang-orang bahwa kita menggunakan
informasi yang terkumpul untuk tujuan review karyawan.
Isu-isu Sosial
Isu-isu sosial mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada
perkembangan “pengharapan kebebasan pribadi” atau norma-norma
kebebasan pribadi, dan sikap punlik. Dalam wilayah kehidupan apa kita,
sebagai masyarakat, harus mendorong orang-orang untuk berfikir bahwa
mereka ada pada “wilayah pribadi” sebagai lawan dari sudut pandang
public? Misalnya, haruskah kita sebagai seorang anggota masyarakat
mendukung orang-orang untuk mengembangkan pengharapan kebebasan
pribadi sewaktu menggunakan e-mail, telepon seluler, bulletin board,
system posral, tempat kerja, atau jalan raya? Haruskah pengharapan-
pengharapan kebebasan pribadi meluas sampai menimbulkan konspirator
kejahatan?
Isu-isu Politik

12. 12
Isu-isu politik mengenai kebebasan pribadi menaruh perhatian pada
perkembangan perundang-undangan yang mengatur relasi antara
pemegang dokumen/catatan dan individu. Haruskah kita mengizinkan FBI
untuk mengawasi e-mail agar bisa melacak penjahat atau teroris. Sampai
sejauh apa situs-situs e-commerce dan bisnis lainnya dimungkinkan untuk
mempertahankan data pribadi mengenai individu?
Hak-hak Kepemilikan : Properti Intelektual
 Rahasia Dagang
Produk karya intelektual apapun yang digunakan untuk sebuah
tujuan bisnis dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dagang, asalkan hak
itu tidak didasarkan pada informasi di domain publik. Perlindungan untuk
rahasia dagang bervariasi di setiap negara.
 Hak Cipta (copyright)
adalah pengakuan oleh undang-undang yang melindungi pencipta
kekayaan intelektual dari penggandaan hasil karyanya oleh pihak lain
untuk tujuan apa pun selama usia hidup pencipta ditambah 70 tahun
setelah penciptanya meninggal dunia. Maksud dari undang-undang hak
cipta ini adalah mendorong kreativitas dan penciptaan dengan
memastikan bahwa seseirang yang kreatif tersebut menerima manfaat
keuangan dan yang lainnya atas hasil karyanya.
 Hak Paten
Hak paten (patent) memberikan hak monopoli ekslusif kepada
pemilik gagasan yang melatarbelakangi suatu penemuan selama 20
tahun. Maksud kongres AS dibalik undang-undang hak paten adalah untuk
memastikan bahwa penemuan mesin, perangkat atau metode yang baru
akan menerima upah uang dan lainnya atas usahanya dan masih dapat
memperluas penggunaan dari penemuan itu dengan gagasan tersebut
sesuai lisensi hak paten. Pemberian hak paten ditentukan oleh Badan Hak
Paten AS dan mengandalkan hasil putusan pengadilan.
14.3.2 Tantangan Atas Hak Property Intelektual
Teknologi informasi kontemporer secara khusus perangkat lunak,
membawa beberapa tantangan terhadap undang-undang yang mengatur
kepemilikan intelektual dan karena itu menciptakan isu-isu etika, social, dan
politik yang signifikan. Berkembangnya jaringan elektronik termasuk internet
semakin mempersulit perlindungan atas kepemilikan intelektual. Sebelum
penggunaan jaringan secara luas, pengadaan perangkat lunak, buku, artikel
majalah, atau film harus disimpan dahulu dalam medium fisik, seperti kertas,
disket computer, atau video tape, sehingga menghalangi distribusi. Dengan
menggunakan jaringan informasi bias lebih lunak direproduksi dan
didistribusikan.
Internet dirancang untuk mengirimkan informasi secara bebas
keseluruh dunia termasuk informasi yang sudah dilindungi dengan hukum hak
cipta. Melalui Web, orang bias dengan mudah menyalin dan mendistribusikan

13. 13
secara virtual apapun keribuan bahkan jutaan orang diseluruh dunia tanpa
peduli apakah mereka menggunakan beragam jenis system computer.
Informasi bias secara illegal ditiru dari satu tempat dan didistribusikan
melalui system dan jaringan lainnya walaupun pihak-pihak ini tidak secara
jelas bersedia ambil bagian dalam pelanggaran tersebut. Napster
menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menemukan
dan berbagi pakai file-file music digital termasuk yang sudah melindungi oelh
hak cipta. Di bulan Juli 2000 pengadilan federal di San Fransisco
mengeluarkan peraturan bahwa Napster harus menghentikan daftar semua
file hak cipta tanpa izin. Kelompok-kelompok industry hiburan secara berturut-
turut mulai memblokir file illegal pada Website seperti Madster, Grokster,
Kaza, dan Morpheus. Namun tidak semua file tidak bias dengan mudah diatur
maka music-musik yang sudah dilindungi hak ciptanya tetap bias
dipertukarkan secara bebas.
 Isu-isu Etika
Isu-isu etika pokok menaruh perhatian pada perlindungan kepemilikan
intelektual seperti perangkat lunak, buku digital, musik digital, video digital.
Haruskah saya(Anda) menggandakan sebagian perangkat lunak atau materi
digital yang dilindungi oleh rahasia dagang, hak cipta, dan atau paten untuk
tujuan pribadi? Apakah ada nilai yang berkelanjutan dalam melindungi
kepemilikan intelektual jjika bisa dengan mudahnya digandakan dan
didistribusikan melalui internet.
 Isu-isu Sosial
Ada beberapa isu sosial yang berhubungan dengan kepemilikan yang
diangkat oleh teknologi informasi baru. Sebagian besar ahli setuju bahwa
hukum kepemilikan intelektual sekarang ini kurang berfungsi dengan era
informasi. Laporan penelitian yang dilakukan di Amerikan menyebutkan
bahwa secara rutin beberapa hukum kepemilikan dilanggar-mulai dari
pengutipan tanpa izin terhadap cuplikan dokumen hingga penggandaan buku
dan perangkat lunak. Kemudahan menggandakan perangkat lunak dan
content digital semakin membuat kita sebagai bagian dari masyarakat
pelanggar hukum. Pencurian rutin seperti ini secara signifikan mengancam
penyebaran bentuk-bentuk teknologi baru dan, karena itu mengancam pula
kemajuan-kemajuan dalam produktivitas dan kehidupan sosial yang lebih
baik.
 Isu-isu Politik
Isu politik utama yang berhubungan dengan kepemilikan menaruh
perhatian pada penyusunan ukuran-ukuran perlindungan kepemilikan untuk
melindungi investasi yang dibuat oleh pencipta perangkat lunak, buku-buku
digital, dan hiburan digital. Microsoft dan 1400 perangkat lunak lainnya dari
perusahaan content informasi tergabung dalam Asosiasi Industri Informasi
dan Perangkat Lunak (SIIA), yang mendorong dikeluarkannya hukum-hukum
baru dan pelaksanaan hukum-hukum yang sudah ada untuk melindungi
kepemilikan intelektual di seluruh dunia. SIIA dibentuk pada 1 januari 1999,
dari bergabungnya Asosiasi Penerbit Perangkat Lunak dengan Ssosiasi
Industri Informasi. SIIA menerbitkan hotline anti pembajakan untuk para
individu agar melaporkan aktivitas pembajakan serta menyebarluaskan

14. 14
program edukasi untukm membantu organisasi melawan pembajakan
perangkat lunak dan telah mempublikasi penuntun untuk karyawan dalam
menggunakan perangkat lunak.
Perkumpulan yang menentang SIIA banyaknya kelompok dan jutaan
individu yang yakin bahwa hukum anti pembajakan tidak bisa dilaksanakan
dalam era digital dan bahwa perangkat lunak seharusnya gratis atau dibayar
hanya berdasarkan kerelaan. Menurut kelompok-kelompok ini, ada
keuntungan sosial yang lebih besar dari distribusi perangkat lunak secara
bebas.
Akuntabilitas, Pertanggung jawaban secara hukum, dan Kontrol
Bersamaan dengan dikeluarkannya hukum-hukum kepemilikan dan
kebebasan pribadi, teknologi informasi baru memberi tantangan atas hukum
dan praktik-praktik sosial yang ada yang member perlindungan kepada
individu dan institusi. Jikas seseorang merasa dirugikan disebabkan oleh
mesin yang sebagian dikendalikan oleh perangkat lunak, siapa yang
dianggap bertanggung jawab dan dimintaui pertanggung jawaban ? Haruskah
papan pengumuman public atau layanan el;ektronik seperti Amerika Online
mengizinkan p[engiriman materi-materi pornografi atau materi lainnya yang
melanggar hukum (Sebagai pemancar), atau haruskah mereka dianggap
tidak bertanggung jawab atas segala bentuk materi yang dikirimkan oleh
penggunannya? Bagaimana dengan internet? Jika anda meng-outsource
proses informasi, dapatkah anda dianggap vendor eksternal yang
bertanggung jawab untuk segala kerugian yang ditanggung oleh konsumen?
14.3.3 Masalah pertanggungjawaban secara hukum
 Isu-isu Etika
Isu-isu etika yang berhubungan dengan pertanggung jawaban
disebabkan oleh teknologi informasi yang baru adalah apakah individu dan
organisasi yang menciptakan, menghasilkan, dan menjual system (baik
perangkat keras maupun lunak),secara moril bertanggung jawab untuk
konsekuensi penggunaannya. Jika benar, karena alasan apa? Pertanggung
jawaban secara hukum apa dan kewajiban apa yang harus dipercaya oleh
pengguna, dan apa yang harus dipercaya oleh provider?
 Isu-isu Sosial
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggung jawaban
menaruh perhatian pada harapan-harapan bahwa masyarakat seharusnya
diberi kemungkinan untuk mengembangkan pelayanan jasa system informasi.
Haruskah individu dan organisasi didorong untuk mengembangkan perangkat
cadangan agar bisa dengan mudah mengantisipasi kegagalan system, atau
haruskah organisasi secara ketat dianggap bertanggung jawab atas layanan
system yang diberikan? Jika organisais secara ketat dianggap bertanggung
jawab, dampak apa yang terjadi terhadap pengembangan system layanan
yang baru? Dapatkah masyarakat mengizinkan jaringan dan papan
pengumuman public memasang informasi yang berbau fitnah,
ketidakbenaran, dan salah persepsi sehingga merugikan banyak orang lain?

15. 15
Atau haruskah perusahaan penyedia jasa informasi membuat sendiri
peraturan mereka, termasuk dalam hal penyensoran informasi?
 Isu-isu Politik
Isu-isu sosial yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah
debat antara penyedia jasa informasi untuk segala macam bentuknya (mulai
dari developer perangkat lunak sampai penyedia jasa layanan jaringan), yang
menginginkan sedapat mungkin dibebaskan dari pertanggungjawaban secara
hukum (dan berarti memaksimalkan keuntungan mereka), dan layanan
individu-pengguna, organisasi, dan komunitas- yang menginginkan agar
organisasi dianggap bertanggung jawab secara hukum karena member
layanan system berkualitas tinggi (dan berarti nmemaksimalkan kualitas
layanannya). Penyedia jasa berargumen bahwa mereka akan menarik diri
dari pasar jika dianggap bertanggungjawab secara hukum, padahal para
pengguna layanan berargumen bahwa hanya jika penyedia jasa mengakui
bertanggung jawab secara hukum, maka mereka merasa mendapat jaminan
layanan berkualitas baik dan mengimbangi kerugian-kerugian yang terjadi.
Haruskah perundang-undangan membebankan tanggung jawab atau
membatasi tanggu jawab kepada para penyedia jasa? Perpecah mendasar ini
menjadi pusat beragam konflik politik dan hukum.
14.4 Kejahatan Dan Penyalahgunaan Computer
Kejahatan computer adalah sebuah tindakan melanggar hukum melalui
penggunaan computer atau perlawanan terhadap system computer.
Penyalahgunaan computer adalah tindakan yang berkenaan dengan computer yang
mungkin tidak bias digolongkan sebagai pelanggaran hokum, namun termasuk
tindakan tidaka etik atau tidak sopan.
Masalah Keterangan
Spamming Para pemasar mengirimkan email masal kepada
penerima yang tidak meminta informasi tersebut.
Hacking Hacker memanfaatkan kelemahan keamanan website
untuk mendapatkan akses kedata kepemilikan seperti
informasi dan pasword pelanggan. Mereka bias
menggunakan "Trojan Horse” yang bertindak sebagai
perangkat lunak resmi untuk mengambil informasi pada
computer host.
Jamming Para pelaku jamming menggunakan rutin-rutin
perangkat lunak untuk mengikat computer yang
menghosting suatu website sehingga pengunjung yang
sah tidak bias mengakses situs tersebut.
Perangkat lunak Para perusak web menggunakan data yang mengalir

16. 16
yang jahat melalui internet untuk mengirimkan virus-virus computer
yang mampu melumpuhkan computer.
Sniffing Suatu bentuk penyadapan dengan mendapatkan
perangkat lunak kecil untuk mengambil informasi yang
melalui pengguna ke computer yang menghosting suatu
webisite. Informasi ini bias mencakup kartu lredit dan
data rahasia lain.
Spoofing Tindakan penipuan yang dilakukan seseorang yang
membuat dirinya seakan akan adalah organisasi yang
sah (padahal bukan), dan mebuat website tiruan yang
serupa dengan website asli sehingga bias dengan
mudah mengumpulkan informasi rahasia dari
pengunjung situs yang tidak menyadari penipuan
tersebut.
Manajer adalah pembuat aturan bagi organisasinya. Mereka harus
menetapkan kebijakan dan prosedur dalam hal etika, termasuk penggunaan
system informasi secara etis. Manajer juga bertanggung jawab untuk
mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilemma-dilema etika
sewaktu mereka berusaha menyeimbangkan kebutuhan dan minat.
Perubahan pesat yang disebabkan oleh teknologi informasi
menciptakan situasi-situasi baru dimana aturan-aturan dan hukum terkait
tidak relevan lagi. Muncul berbagai macam “gray area” dimana standar etika
belum ditetapkan dan disosialisasikan. Diperlukan system etika yang baru
untuk era informasi sebagai penuntun individu dan organisasi dalam
mengambil tindakan.
Teknologi informasi menghadirkan perubahan-perubahan yang
menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari
jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan komputasi, penyimpanan data, dan
kemampuan jaringan trmasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan
individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kasus dan aninimitas
dimana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur dalam lingkungan
online, mengedepankan tantangan-tantangan atas aturan-aturan tradisional
mengenai perilaku benar salah.

17. 17
DAFTAR PUSTAKA
Laudon, Kenneth C; Jane P. Laudon.2005.Sistem Informasi Manajemen : Mengelola
Perusahaan Digital.Penerbit Andi : Yogyakarta.
Laudon, Kenneth C., & Jane, P. Laudon. (2010). Manajemen Information System:
Managing the Digital Firm.
Laudon and Laudon. 2012. Management Information System (managing the digital
firm) Twelfth Edition, Global Edition. Pearson Education Limited. England.
Laudon, J. P., & Laudon, K. C. (2018). Management Information Systems. Pearson.