Dokumen ini membahas kasus penolakan klaim asuransi oleh PT Jasa Raharja Putera atas kerugian yang dialami PT Dharmawan Subekti akibat gempa bumi. PT Jasa Raharja Putera menolak klaim karena diajukan setelah batas waktu pertanggungan berakhir meskipun gempa terjadi hanya dua hari setelahnya. Analisis menunjukkan penolakan ini sesuai dengan ketentuan polis dan peraturan perusahaan mengenai batas wak

1. TUGAS AKHIR PASAR DAN LEMBAGA KEUANGAN
ANALISIS KASUS
PENOLAKAN GANTI RUGI KLAIM ASURANSI
OLEH:
Yulianti Dwi Utami, 0605002338
Rizki Malinda IP, 0606083185
Veronica S, 0606083380
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA
2008

2. Statement of Authorship
“Saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa makalah/tugas yang
terlampir adalah murni hasil pekerjan saya/kami sendiri. Tidak ada pekerjaan orang lain yang
saya/kami gunakan tanpa menebutkan sumbernya.
Materi ini tidak/belum pernah disajikan/digunakan sebagai bahan untuk makalah/tugas pada
mata ajaran lain kecuali saya/kami menyatakan dengan jelas bahwa saya/kami
menggunakannya.
Saya/kami memahami bahwa tugas yang saya/kami kumplkan ini dapat diperbanyak dan atau
dikomunikasikan untuk tujuan mendeteksi adanya plagiarisme.”
Nama: Yulianti Dwi Utami
NPM: 0605002338
Tandatangan:
Nama: Veronica S
NPM: 0606083380
Tandatangan:
Nama: Rizki Malinda I P
NPM: 0606083185
Tandatangan:
Mata Ajaran : Pasar dan Lembaga Keuangan
Judul Makalah/Tugas : Analisis Kasus Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi
Tanggal : 28 November 2008
Dosen : Nazif / Fazlul

3. DAFTAR ISI
Daftar Isi ........... 1
Bab I Pendahuluan
Latar belakang masalah ............ 2
Tujuan penulisan ............ 2
Bab II Landasan Teori
Definisi Asuransi ............ 3
Asuransi Kerugian ............ 3
Polis Asuransi ............ 3
Bab III Analisis Masalah
Profil Perusahaan ............ 5
Definisi Masalah ............ 6
Analisis Masalah ............ 6
Bab IV Kesimpulan dan Saran ............ 8
Daftar Pustaka ............ 9
1

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semakin banyak perusahaan asuransi (PA) yang menjalankan bisnisnya di Indonesia,
sayangnya, semakin banyak pula tuntutan-tuntutan antara klien dan PA tentang penggantian
kerugian atau klaim yang tak berujung dan tidak menemukan titik temu. Hal ini terlihat pula
dalam kasus yang penulis angkat kali ini, yaitu tentang PT Dhermawan Subekti (klien) dan
PT Jasa Raharja Putera (PA) yang bersitegang tentang masalah penolakan klaim asuransi
yang diajukan. Melalui analisa kasus, akan dibahas celah-celah yang terdapat pada polis
asuransi yang bisa berbuntut pada sidang di pengadilan.
B. Tujuan Penulisan
 Memberikan gambaran singkat dan jelas tentang salah satu fenomena yang kerap
terjadi dalam dunia asuransi
 Menelususi kelayakan penggantirugian klaim asuransi yang terjadi dalam kasus
2

5. BAB II
LANDASAN TEORI
A. Definisi Asuransi
Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut;
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk
memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang
tidak tertentu.
Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung/perusahaan harus benar-benar
memberi ganti kerugian harus dipenuhi 3 syarat berikut ini:
1. Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan.
2. Pihak tertanggung harus menderita kerugian.
3. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.
B. Asuransi Kerugian (Non Life Insurance)
Menurut UU No.2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian, usaha asuransi terdiri atas:
1. Asuransi kerugian (non life insurance)
2. Asuransi jiwa (life insurance)
3. Reasuransi (reinsurance)
Usaha asuransi kerugian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 1992 yaitu usaha yang
memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
C. Polis Asuransi
Ketentuan mengenai Polis Asuransi diatur dalam Pasal 255 KUHD yang menyebutkan
bahwa setiap pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan
polis.
Polis asuransi adalah dokumen dasar dalam melakukan suatu pertanggungan yaitu surat
permohonan tertulis atau aplikasi yang diajukan tertanggung kepada perusahaan asuransi.
Dalam aplikasi tersebut memuat informasi lengkap antara lain mengenai jenis dan jumlah
asuransi yang diinginkan, premi yang dibayarkan dan informasi lainnya mengenai timbulnya
kerugian. Informasi ini bagi perusahaan asuransi digunakan terutama untuk tujuan
underwriting dan identifikasi.
3

6. Polis asuransi terdiri atas empat bagian terpisah, yaitu:
1. Declarations
Merupakan suatu pernyataan yang bersifat informasi mengenai risiko yang akan
diasuransikan dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan premi dan penerbitan polis.
Deklarasi menerangkan hal-hal mengenai:Perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai
penanggung
a) Siapa yang ditanggung
b) Apa yang ditanggung
c) Untuk berapa lama jangka waktu pertanggungan
d) Jenis bisnis
e) Berapa banyak yang dipertanggungkan
f) Berapa besar preminya
2. Insuring Agreement
Adalah perjanjian pertanggungan yang merupakan bagian yang mengatur ketentuan kedua
pihak tertanggung dan penanggung
3. Conditions
Bagian ini mengatur ketentuan kedua pihak tertanggung dan penanggung menyetujui untuk
melakukan pemeriksaan atas suatu kejadian.
4. Exclusions
Bagian ini menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk peril apa saja yang tidak ditutup atau di
luar penutupan pertanggungan
Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi
masih harus ditambah/diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan
adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, dan sebagainya. Setiap perubahan/
penambahan, baik yang bersifat syarat / bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis
yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.
4

7. BAB III
ANALISIS MASALAH
A. Profil Perusahaan
Didirikan sejak tanggal 27 November 1993, PT Jasa Raharja Putera (JP-INSURANCE)
memberikan layanan asuransi kerugian dalam arti seluas-luasnya, termasuk di dalamnya
kegiatan usaha Surety Bond. JP-INSURANCE merupakan salah satu di antara sedikit
perusahaan asuransi di Indonesia yang aktif dalam pengembangan layanan Surety Bond
sebagai salah satu jenis produk baru di Indonesia dengan prospek yang sangat cerah.
JP-INSURANCE percaya, dengan didukung oleh 489 karyawan, 24 jaringan cabang
serta 53 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta ditopang oleh tekad
Perusahaan untuk senantiasa menepati janji, Perusahaan akan mampu mencatat pertumbuhan
yang pesat serta menempatkan diri sebagai salah satu pemain utama di era globalisasi ini.
Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen berpegang teguh pada prinsip kehati-
hatian, khususnya dalam hal pengelolaan risiko, baik risiko dari akseptasi sebuah polis
maupun risiko dari penempatan dana. Hasilnya tercermin pada senantiasa positifnya hasil
underwriting serta hasil investasi perusahaan.
Sementara itu, dalam rangka mensiasati era globalisasi yang sarat akan persaingan,
Perusahaan aktif melakukan pembenahan diri. Disamping giat mensosialisasikan budaya
perusahaan serta menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para karyawannya, Perusahaan
juga aktif melakukan inovasi terhadap produk-produk yang ada, sebagaimana tercermin pada
JP-ASTOR (produk asuransi kendaraan bermotor) yang diluncurkan pada tahun 1999.
Selain JP-ASTOR, Perusahaan juga meluncurkan JP-ASPRI (produk asuransi kecelakaan
pribadi), JP-GRAHA (produk asuransi kebakaran), serta JP-BONDING (produk asuransi
untuk jenis usaha surety bond) di tahun 2001. Keempat produk ini sesungguhnya hanya
merupakan bagian dari total portfolio produk Perusahaan. Adalah kebijakan manajemen
untuk menyediakan beragam layanan untuk berbagai lapisan masyarakat, sejalan dengan
tekad perusahaan untuk menjadi "one-stop insurance services company" bagi para
nasabahnya. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan
kenyamanan kepada nasabah, karena manajemen menyadari bahwa loyalitas nasabah amat
penting demi mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di masa datang.
Visi dan Misi Perusahaan
Visi: Menjadi perusahaan asuransi terkemuka di
5

8. Misi: Menyediakan produk tepat guna dengan pelayanan prima
B. Definisi Masalah
Terdapat konflik antara PT Dharmawan Subakti dan PT Jasa Raharja Putera mengenai
pencairan dana asuransi untuk ganti rugi akibat bencana alam yang dialami PT Dharmawan.
Setelah melalui persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penolakan
terhadap gugatan PT Dharmawan sebab klaim asuransi sudah melewati batas waktu jangka
pertanggungan. Pertanggungan itu tertuang dalam polis asuransi gempa bumi, gunung
meletus dan tsunami skedul A (sum insured basis) No. 22.00.12.06.00026/9.0004 tertanggal
30 September 2006. Polis asuransi yang bernilai Rp1,896 miliar itu jangka waktu asuransinya
terhitung sejak 10 Setember 2006 hingga 10 September 2007.
Objek tanggungan polis asuransi itu adalah bangunan hotel penggugat yang terletak di Jl.
Pariwisata No. 1 Pantai Panjang, Bengkulu. Dua hari setelah waktu pertangguhan habis, yaitu
pada 1 September 2007 Bengkulu mengalami gempa berkekuatan 7,9 skala Richter. Akibat
gempa bumi itu, hotel penggugat mengalami kerusakan, berupa bangunan cottagge, restoran,
gudang maintantenance dan fasilitas jalan. Nilai kerugian ditaksir mencapai Rp908 juta.
Penggugat lalu mengajukan klaim kerugian tersebut pada 18 September 2007.
Namun Jasaraharja Putera menolak pembayaran ganti kerugian. Dengan alasan klaim
diajukan diluar waktu tanggungan. Penolakan itu mengacu pada ketentuan due date (jangka
waktu perlindungan polis).
C. Analisis Masalah
Ada beberapa hal yang mempengaruhi penolakan klaim asuransi penggugat yang bisa
dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi penggugat dan sisi tergugat.
Dari sisi penggugat (PT Dhermawan Subekti)
1. Ketidakjujuran Nasabah
2. Adanya pengecualian oleh perusahaan dalam membayar Uang Pertanggungan
3. Nasabah terlalu lama mengajukan klaim. Umumnya, PA menetapkan batasan waktu
pengajuan klaim asuransi.
4. Syarat-syarat saat pengajuan klaim kurang lengkap
5. Tidak dibayarnya premi oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan
Dari sisi tergugat (Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Putera)
1. Ketidakjujuran Agen Asuransi dalam mempresentasikan produk asuransinya
6

9. 2. Perusahaannya yang bandel
Menurut peraturan PT Jasa Raharja Putera mengenai Kewajiban tertanggung bila terjadi
kebakaran/kerusakan:
1. Segera melapor kepada JP-INSURANCE
2. Menyerahkan Polis Asli beserta Berita Acara ataupun Surat Keterangan yang
menyatakan kejadian dimaksud, antara lain dari Lurah dan Polisi setempat.
3. Menyerahkan laporan terperinci yang menerangkan selengkap-lengkapnya tentang
terjadinya kebakaran/kerusakan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh hari)
kejadian.
4. Memberikan segala keterangan dan bukti-bukti yang lain yang diminta oleh
Penanggung.
5. Agar menjaga/menyelamatkan harta benda dan atau kepentingan yang
dipertanggungkan TLO.
Pada kasus ini kami melihat bahwa Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Putera tidak
membayarkan klaim PT.Dhermawan Subekti dikarenakan perusahaan tersebut terlalu
lama mengajukan klaim, yaitu 9 hari setelah kejadian. Padahal menurut peraturan PT Jasa
Raharja Putera, laporan paling lambat diterima dalam waktu 7 hari setelah kejadian.
Hal ini juga tekait dengan pernyataan dari Jasa Raharja Putera bahwa kesepakatan periode
pertanggungan tidak didasarkan pada tanggal penandatanganan polis. Melainkan
berdasarkan poin-poin kesepakatan yang tegas disebutkan dalam polis, yaitu sejak 10
Setember 2006 hingga 10 September 2007. Ini sesuai masa pertanggungan yang
disepakati oleh para pihak ketika perjanjian asuransi ditutup.
Peristiwa tersebut kemungkinan besar disebabkan kelalaian pihak PT.Dhermawan
Subekti dalam memahami peraturan yang dibuat oleh PT Jasa Raharja Putera.
7

10. BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam kasus ini, PT Dhermawan Subekti memang tidak layak untuk mendapatkan
pembayaran ganti rugi dari PT Jasa Raharja Putera.
Saran dari kami adalah seharusnya kesepakatan dalam membuat kontrak asuransi harus jelas
dan kedua pihak (PT Dhermawan Subekti dan PT Jasa Raharja Putera) harusmemahami isi dari
kontrak tersebut.
8

11. DAFTAR PUSTAKA
Siamat, D. (2001), Manajemen Lembaga Keuangan, edisi ketiga, Jakarta Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi UI
http://cms.sip.co.id/hukumonline/
http://www.jasaraharja-putera.co.id/
9