Tiga sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan umum, agama, dan militer memiliki hierarki pengadilan mulai dari tingkat terendah hingga Mahkamah Agung. Masing-masing sistem memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang berbeda untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan bidangnya.

1. FUNGSI DAN WEWENANG TATA
SUSUNAN BADAN PERADILAN
DI INDONESIA
1. IRMA AULIA AZZAHRA
2. MAIRA FADLA ANNAJLA
3. MELINDA FITRI APRILIA

2. Wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak
dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut
kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan
legislate (diberi oleh undangundang) atau dari
kekuasaan eksekutif administrative.
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum public,
lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi
wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur),
tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan
tugas, dan memberikan wewenang serta distrubi
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.
WEWENANG

3. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang
berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat.
Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada
jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun
pertimbangan lainnya. Fungsi Tujuan penyelenggaraan
peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan.
Perihal penyelenggaraan peradilan di indonesia antara lain
diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
FUNGSI

4. Peradilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara
peradilan, yang meliputi lembaga-lembaga peradilan dan
proses-peoses peradilan.
Tugas pokok lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diadukan
atau diajukan.

5. Landasan Hukum Peradilan Nasional:
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Penjelasan
 Pasal 3
Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan yang bukan dilakukan oleh badan
peradilan negara.
 Pasal 4 ayat 1
Setiap putusan pengadilan menghasilkan putusan akhir yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
 Pasal 4 ayat 2
Sederhana: peraturannya, mudah dipahami dan tidak terbelit-belit.
Cepat: tidak berlarut-larut proses penyelesaiannya.
Biaya ringan: tidak membebankan kepada pihak yang bersengketa.
 Pasal 5 ayat 1
Di depan hukum, semua orang adalah sama.

6.  Pasal 6
Apabila tidak ada perkara yang diajukan kepada hakim, hakim bersikap menunggu
diajukannya perkara.
 Pasal 16
Pengadilan wajib menemukan hukum dengan jalan memahahami nilai hukum yang ada di
masyarakat.
 Pasal 17 ayat 1
Satu hakim ketua dan dua hakim anggota
 Pasal 19
Sidang terbuka untuk umum (social control)

7.  Pasal 29 ayat 1 dan 2
Hak ingkar: hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai
dengan alasan terhadap seorang hakim yang akan atau sedang mengadili
perkaranya.
 Pasal 29 ayat 3 dan 4
Semenda: hubungan keluarga akibat perkawinan.

8. Peradilan Indonesia
Peradilan
Umum
Peradilan
Militer
Peradilan
Agama
Peradilan
Tata Usaha
Negara

9. Mahkamah Agung
Pengadilan
Tinggi Umum
Pengadilan
Tinggi
Agama
Pengadilan
Tinggi
Militer
Pengadilan
Tinggi
Tata Usaha Negara
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Agama
Pengadilan
Militer
Pengadilan
Tata Usaha Negara
Umum Agama Militer Administrasi
bersifat bersifat bersifat bersifat
Bagan Sistem Peradilan di Indonesia

10. Peradilan Umum
Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang
menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
Peradilan Umum
Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Pengadilan Khusus

11. Peradilan Negeri
Peradilan Negeri adalah peradilan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan
daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota

12. Wewenang Peradilan Negeri
● Memeriksa
● memutus,
● menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi
rakyat pencari keadilan pada umumnya
Susunan :
Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim
Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita

13. Peradilan Tinggi
Pengadilan Tinggi adalah peradilan yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan
daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

14. Wewenang :
Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-
perkara
yang diputus oleh Pengadilan Negeri.
Susunan :
Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil
Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris

15. Pengadilan Khusus
Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk
memeriksa,mengadili dan memutus perkara
tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah
satu lingkungan badan peradilan yang berada di
bawah Mahkamah Agung yang diatur
dalam undang-undang
Contoh :
Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor), Pengadilan
Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu
Lintas Jalan dan Pengadilan anak

16. Peradilan Militer
Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan
tindak pidana militer
Peradilan Militer
Pengadilan
Militer Utama
Pengadilan Militer Pengadilan
Militer Tinggi

17. Pengadilan Militer
Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah
Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama
perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah

18. Wewenang :
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara
pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang
berpangkat Kapten ke bawah
Susunan:
○ Kepala
○ Wakil Kepala
○ Kepaniteraan ,
○ Tata Usaha dan Urusan Dalam
○ Majelis Hakim
○ Kelompok Hakim Militer

19. Peradilan Militer Tinggi
Pengadilan Militer Tinggi merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah
Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada
tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke
atas

20. Wewenang :
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara
pidana yang terdakwanya adalah prajurit yang
berpangkat Mayor ke atas, serta memeriksa dan
memutus pada tingkat banding perkara pidana yang
telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah
hukumnya yang dimintakan banding
Susunan:
○ Kepala
○ Wakil Kepala
○ Kepaniteraan ,
○ Tata Usaha dan Urusan Dalam
○ Majelis Hakim
○ Kelompok Hakim Militer

21. Peradilan Militer Utama
Pengadilan Militer Tinggi juga dapat memutuskan pada
tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan
mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah
hukumnya
Susunan :
● Hakim Ketua (minimal Brigadir Jenderal atau
Laksamana Pertama atau Marsekal Pertama)
● 2 orang Hakim Anggota (minimal Kolonel)
● 1 orang Panitera (minimal Mayor dan maksimal kolonel).

22. Wewenang :
1. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan.
2. Mengadili antara Pengadilan Militer dalam
daerah hukumnya
3. Memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidana dan sengketa Tata Usaha
Angkatan Bersenjata .
4. Pengadilan Militer Utama juga dapat memutus
pada tingkat pertama dan terakhir

24. Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di
bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.
Peradilan Agama
Pengadilan
Agama
Pengadilan
Tinggi Agma

25. Pengadilan Agama
Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota
Kabupaten.

26. Wewenang
● memeriksa,
● memutus,
● dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-
orang yang beragama Islam.
Susunan :
● Pimpinan ;
● Hakim Anggota ;
● Panitera ;
● Sekretaris
● Juru Sita

27. Pengadilan Tinggi Agama
Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota
Provinsi

28. Wewenang
Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di
daerah hukumnya.
Susunan
● Pimpinan ;
● Hakim Anggota ;
● Panitera dan
● Sekretaris

29. Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata
Usaha Negara.
Peradilan Tata Usaha
Negara
Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara

30. Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

31. Wewenang
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara.
Susunan :
Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim
Anggota, Panitera, dan Sekretaris

32. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

33. Wewenang
Untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara
di tingkat banding.
Susunan :
Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN),
Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris

34. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes
icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik
Thanks!
Please keep this slide for attribution