Sistem penghargaan dan sanksi bagi bidan meliputi berbagai bentuk seperti kenaikan pangkat, tanda jasa, uang, teguran lisan dan tertulis, serta pencabutan izin praktek. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi bidan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip seperti informed consent.
2. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI
Setelah perkuliahan selesai mahasiswa mampu :
• Mahasiswa mampu menjelaskan definisi Reward
dengan benar sesuai dengan handout.
• Menyebutkan kembali bentuk-bentuk reward
dengan benar sesuai dengan handout.
• Menjelaskan kembali definisi sanksi dengan benar
sesuai dengan handout
• Menyebutkan kembali bentuk-bentuk sanksi
bidan dengan benar sesuai dengan handout
3. REFERENSI
• Pengurus Pusat IBI. 1999. Etika dan Kode Etik
Kebidanan. Jakarta
• Pengurus Pusat IBI. 2003.Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga. IBI Masa Bakti 2003-
2008. Jakarta
• Suryani, Soepardan, Hajjah. 2007.Etika
kebidanan dan dan hukum kesehatan .Jakarta :
EGC
• Pengurus Pusat IBI. 2004. Panduan
Pengorganisasian Program Bidan Delima,
Jakarta
• Pengurus Pusat IBI, 2004. 50 tahun Ikatan Bidan
Indonesia , Jakarta
6. Definisi Reward
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Reward adalah penghargaan, penghormatan
2. Menurut PP 32/1996, pasal 25 ; Reward
diberikan pada Tenaga kesehatan yang
bertugas pada sarana kesehatan atas dasar
prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa
pada negara atau meninggal pada saat
melaksanakan tugas
3. Penghargaan tersebut dapat diberikan oleh
pemerintah atau organisasi profesi dan oleh
masyarakat
7. Lanjutan…
Reward
adalah
Penghargaan yang diberikan oleh
pemerintah atau organisasi profesi atau
masyarakat kepada tenaga kesehatan
yang bertugas pada sarana kesehatan
atas dasar pengabdian, prestasi
kerja,berjasa pada negara
9. Jenis Penghargaan
• Bidan bersih berprestasi
• Bidan bintang
• Bidan sahabat
• Bidan delima
• Bidan teladan
10. 2. Bentuk-bentuk Reward
Bentuk penghargaan dapat berupa : kenaikan
pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain
Jenis penghargaan yang sering diberikan
antara lain:
• Bidan bersih berprestasi
• Bidan bintang
• Bidan sahabat
• Bidan delima
• Bidan teladan
11. • Bidan bintang adalah penghargaan pada bidan senior
ataupun yunior di tingkat provinsi
Kriteria Bidan Bintang :
• B Bersih kerja, bersih hati
• I Mengikuti IPTEK
• D Dedikasi tinggi
• A Pelayanan Akurat
• N Aman dan nyaman jika dilayani bidan
• B Melayani KB
• I Memperhatikan PI
• N Asuhan sesuai standar
• T Melakukan Imunisasi dengan tepat
• A ASI eksklusif
• N Nutrisi penyuluhan Gizi
• G Merujuk gawat darurat dengan tepat
12. Bidan Delima
Bidan Delima Adalah BPS yang mampu
memberikan pelayanan yang berkualitas dalam
bidang Kb dan kesehatan reproduksi.
Melaksanakan pelayanannya sesuai dengan
standar profesi yang diadaptasi oleh profesi,
sehingga dapat menurunkan angka kematian
ibu dan bayi
13. TUJUAN PROGRAM BIDAN DELIMA
– Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat
– Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencari
pelayanan yang telah terstandar
– Meningkatkan kebanggaan professional bidan
– Mengembangkan kepemimpinan bidan dimasyarakat
– Meningkatkan cakupan pelayanan keluarga berancana dan
kesehatan reproduksi
Kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan Delima
Pengetahuan
Keterampilan
Prilaku
LANJUTAN
14. Manfaat bidan delima untuk BPS adalah
memberikan pembinaan dan penghargaan
untuk meningkatkan kualitas
Manfaat bidan delima untuk masyarakat
• Mengetahui tempat pelayanan berkualitas
• Mendapatkan pelayanan berkualitas
• Harga terjangkau
LANJUTAN
15. Kriteria pelayanan dikatakan berhasil
jika memenuhi standar pelayanan yaitu
1. Falsafah dan tujuan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki visi, misi, filosofi
dan tujuan pelayanan kebidanan yang efektif dan efisien
2. Administrasi dan pengelolaan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki pedoman
pengelolaan stándar pelayanan prosedur tetap dan
pelaksanaankegiatan pengelolaan yang kondusif yang
memungkinkan terjadinya praktik pelayanan kebidanan
akurat
3. Staf dan pimpinan
Pengelola pelayanan kebidanan mempunyai program
pengelolaan sumber daya manusia agar pelayanan berjalan
efektif dan efisien
4. Fasilitas dan peralatan
Tersedia sarana dan peralatan untuk mendukung
pencapaian tujuan pelayanan
16. 5. Kebijakan dan prosedur
pengelola pelayan kebidanan memiliki kebijakan dalam
penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personal
menuju pelayanan berkulitas
6. Pengembangan staf dan program pendidikan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program
pengembangan staff dan perencanaan pendidikan sesuai
dengan kebutuhan pelayanan
7. Standar Asuhan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki standar
asuhan/manajemen kebidananyang diterapkan sebagai
pedoman dalam memberikan pelayanan kepada klien
8. Evaluasi dan pengendalian Mutu
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program dan
pelaksanaan kebidanan yang dilaksanakan secara
berkesinambungan
LANJUTAN
17. Standar Praktik Kebidanan
1. Metode Asuhan
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen
kebidanan dengan langkah: pengumpulan data, analisis data,
penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan
dokumentasi
2. Pengkajian
Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan
3. Diagnosa
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data
yang telah dikumpulkan
4. Rencana Asuhan
Rencana asuhan kebidanan berdasarkan asuhan kebidanan
18. 5. Tindakan
Dilaksanankan berdasarkan rencana dan
perkembangan kedaan klien dilanjutkan
dengan evaluasi
6. Partisipasi klien
Tindakan kebidanan dilakukan bersama
klien & keluarga dalam rangka peningkatan
pemeliharan dan pemulihan kesehatan
7. Pengawasan
Monitor terhadap klien dilaksanakan secara
kontinue
LANJUTAN
19. 8. Evaluasi
Dilaksanakan terus menerus & seiring
dengan tindakan
9. Dokumentasi
Asuhan didokumentasikan sesuai dengan
Standar dokumentasi asuhan kebidanan
yang diberikan
LANJUTAN
20.
21. DEFINISI SANKSI
• Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Sanksi
adalah Tanggungan (Tindakan hukuman) untuk
memaksa orang menepati perjanjian/mentaati
ketentuan undang-undang
• Sanksi adalah pemberian penilaian yang
sifatnya menyakitkan atau hukuman yang
biasanya diberikan kepada seseorang yang
melanggar peraturan.
22. • Sanksi adalah Tindakan hukum yang
diberikan kepada seseorang yang telah
melanggar hukum.
23. 2. Bentuk Sanksi
Sanksi untuk bidan diberikan pada bidan yang dalam
menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan
peraturan atau perundangan yang berlaku, maka
bidan tersebut dapat dikenakan sanksi antara lain:
• Teguran lisan
• Teguran tertulis
• Pencabutan izin praktek.
• Pencabutan ijazah
24. Hukum
Hukum adalah himpunan petunjuk atas
kaidah/norma yang mengatur tata tertib di
dalam suatu masyarakat, oleh karena itu
harus di taati oleh masyarakat yang
bersangkutan. Hukum adalah aturan
didalam masyarakat tertentu. Hukum di
lihat dari isinya terdiri atas norma atau
kaidah tentang apa yang boleh dilakukan
dan tidak, dilarang atau diperbolehkan.
LANJUTAN
25. Landasan Hukum
1. Kepmenkes No. 900 /Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang
Registrasi dan Praktik bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Tentang tenaga
kesehatan
4. PP No 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang
organisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No.22/1999 tentang otonomi daerah
7. UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan
transplantasi
26. Kode Etik Profesi
• Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber
dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu
dan merupakan pernyataan komperhensif suatu profesi
yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam
menjalankan pengabdian profesi.
• Kode etik adalah Norma-norma yang harus diindahkan
oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan dalam
melaksanakan tugas profesinya.
• Etika profesi adalah norma-norma yang berlaku bagi
bidan dalam memberikan pelayanan profesinya seperti
yang tercantum dalam kode etik bidan
27. Istilah dalam etik :
1. Legislasi (Lieberman)
– Legislasi adalah ketetapan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban seseorang yang
berhubungan erat dengan tindakan dan
pengabdiannya
– Legislasi adalah proses pembuatan undang-
undang atau penyempurnaan perangkat
hukum yang sudah ada melalui serangkaian
kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi),
Registrasi (pengaturan kewenangan), dan
Lisensi (pengaturan penyelenggaraan
kewenangan)
28. TUJUAN LEGISLASI :
Adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat
terhadap pelayanan yang telah diberikan, bentuk
perlindungan tersebut adalah meliputi ;
• Mempertahankan kualitas pelayanan
• Memberkan kewenangan
• Menjamin perlindungan hukum
• Meningkatkan Profesionalisme
SERTIFIKASI
Adalah dokumen penguasan kompetensi tertentu melalui
kegiatan pendidkan formal maupun non formal (pendidikan
berkelanjutan), ada dua bentuk kelulusan, yaitu ; ijasah dan
serifikat
LANJUTAN
29. REGISTRASI
• Adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi
harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu
secara periodik, guna mendapatkan kewenangan dan
hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah
memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh
badan tersebut.
• Registrasi bidan artinya proses pendaftaran,
pendokumentasian, dan pengakuan terhadap bidan,
setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti
atau standar penampilan minimal yang ditetapkan,
sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan
praktik profesinya.
LANJUTAN
30. Lisensi
• Adalah pemberian ijin praktik sebelum
diperkenalkan melakukan pekerjaan yang telah
ditetapkan.Tujuannya untuk membatasi
kewenangan dan untuk meyakinkan klien.
• Lisensi adalah proses administrasi yang
dilakukan oleh pemerintah atau yang
berwenang berupa surat ijin praktik yang
diberikan kepada tenaga profesi yang telah
terintegrasi untuk pelayanan mandiri.
LANJUTAN
31. 2. Deontologi/Tugas
Keputusan yang diambil berdasarkan
keterikatan/Berhubungan dengan tugas
dalam pengambilan keputusan,perhatian
utama pada tugas
3. Hak
Keputusan berdasarkan hak seseorang yang
tidak dapat diganggu. Hak berbeda dengan
keinginan,kebutuhan dan kepuasan
LANJUTAN
32. 4. Instusionist
Keputusan diambil berdasarkan pengkajian
dari dilema etik kasus perkasus. Dalam teori
ini kewajiban dan peraturan sama
pentingnya
5. Beneficience
Keputusan yang diambil klien harus selalu
menguntungkan klien
LANJUTAN
33. 6. Mal- eficience
Keputusan yang diambil merugikan klien
7. Malpraktik/lali
Gagal melakukan tugas/kewajiban kepada klien
Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar
Melakukan tindakan yang mencederai klien
Klien cidera karena kegagalan melaksanakan tugas
8. Malpraktik terjadi karena :
Ceroboh
Lupa
Gagal mengkomunikasikan
LANJUTAN
34. Menghadapi masalah etik moral dan
dilemadalam praktik kebidanan ;
• Informed choice
Membuat pilihan setelah mendapatkan
penjelasan tentang alternatif asuhan yang
akan dialaminya
• Pencegahan konflik etik, meliputi empat hal ;
Urutannya yaitu:
Informed consent
Negosiasi/ perundingan
Persuasi/meyakinkan
komite etik LANJUTAN
35. Lanjutan…
Informed consent adalah persetujuan
yang diberikan oleh pasien atau walinya
yang berhak, terhadap bidan untuk
melakukan sesuatu tindakan kebidanan
terhadap pasien sesudah memperoleh
informasi lengkap dan yang difahaminya
mengenai tindakan itu.
36. Hak dan kewajiban bidan ditinjau dari sudut
pandang kode etik :
• Hak Bidan
1. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya
2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan
standar profesi pada setiap tingkat jenjang
pelayanan kesehatan
3. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien
atau keluarga yang bertentangan dengan
peraturan dengan peraturan perundangan dan
kode etik profesi
37. 4. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan
menuntut apabila nama baiknya dicemarkan
baik oleh pasien, keluarga maupun oleh
profesi lain.
5. Bidan berhak atas kesempatan untuk
meningkatkan diri baik melalui pendidikan
maupun pelatihan
6. Bidan berhak memperoleh kesempatan
untuk meningkatkan jenjang karir dan
jabatan yang sesuai
7. Bidan berhak mendapat kompensasi dan
kesejahteraan yang sesuai
LANJUTAN
38. Kewajiban Bidan :
1. Bidan wajib mematuhi peraturan sesuai
dengan hubungan hukum antara bidan
tersebut dengan rumah sakit ,rumah sakit
bersalin dan sarana pelayanan dimana ia
bekerja
2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan
kebidanan sesuai dengan standar profesi
dengan menghormati hak-hak klien
3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit
kepada dokter yang mempunyai kemampuan
dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien
4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada
pasien untuk didampingi oleh suami atau
keluarga
39. 5. Bidan wajib memberikan kesempatan pada
pasien untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan keyakinannya
6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang
diketahuinya tentang seorang pasien
7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat
tentang tindakan yang akan dilakukan serta
risiko yang mungkin timbul
8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis
(informed consent) atas tindakan yang akan
dilakukan
40. 9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan
kebidanan yang dilakukan
10. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK
dan menambah ilmu pengetahuannya
melalui pendidikan formal maupun informal
11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain
dan pihak yang terkait secara timbal balik
dalam memberikan asuhan kebidanan
41. LATIHAN PENERAPAN KONSEP
Studi Kasus:
• Di sebuah desa terpencil seorang ibu
mengalami perdarahan post partum setelah
melahirkan di rumah. Ibu tersebut menolak
untuk diberikan suntikan uterotonika.
• Bagaimana pendapat anda dilihat dari hak
pasien, kode etik dan hukum, berikan
alasannya
42. KESIMPULAN
Definisi Reward
• Reward diberikan pada Tenaga kesehatan yang
bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi
kerja, pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara
atau meninggal pada saat melaksanakn tugas
• Penghargaan tersebut dapat diberikan oleh
pemerintah atau organisasi profesi dan oleh
masyarakat
Bentuk-bentuk reward
• Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat,
tanda jasa, uang atau bentuk lain
44. Definisi Sanksi
• Sanksi adalah tanggungan (tindakan
hukuman) untuk memaksa orang menepati
perjanjian/mentaati ketentuan undang-
undang.
• Sanksi adalah pemberian penilaian yang
sifatnya menyakitkan atau hukuman yang
biasanya diberikan kepada seseorang yang
melanggar peraturan.
LANJUTAN
45. Bentuk-bentuk sanksi bidan
• Sanksi untuk bidan diberikan pada bidan yang
dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai
dengan peraturan atau perundangan yang
berlaku, dapat dikenakan sanksi antara lain :
teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan
izin praktek, pencabutan ijazah
• Untuk dapat memahami bentuk-bentuk
sanksi tersebut, kita perlu memahami definisi
dari hukum dan kode etik
LANJUTAN
