3. PEMERINTAHAN DAERAH, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PEMERINTAH DAERAH, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
OTONOMI DAERAH, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Kesatuan Republik Indonesia
DAERAH OTONOM, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia
4. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah
otonom berdasarkan asas otonomi (prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Otonomi Daerah)
Dekosentrasi, pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum
Tugas Pembantuan, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDA
MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
1. Peningkatan pelayanan;
2. Pemberdayaan dan peran serta
masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah
PENINGKATAN EFISIENSI & EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN PEMDA
1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn
daerah dan antar daerah;
2. Potensi dan keanekaragaman daerah;
3. Peluang dan tantangan persaingan global
1
2
7. UU no. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini hanya berisi 2 Pasal.
Pasal yang mengalami
perubahan/penambahan:
• Pasal 63
• Pasal 65
• Pasal 66
• Pasal 88
• Pasal 101
• Pasal 154
8.
9. ABSOLUT KONKUREN UMUM
• Sepenuhnya kewenangan
Pemerintah Pusat:
1. Politik Luar Negeri
2. Pertahanan
3. keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal
Nasional
6. Agama
• Pemerintah Pusat
melaksanakan sendiri,
apabila urusan
pemerintahan absolut
dilaksanakan langsung oleh
K/L, atau
• Melimpahkan wewenang
kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah atau
gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
berdasarkan asas
Dekonsentrasi.
• Dibagi antara Pemerintah
Pusat, Daerah provinsi, dan
Daerah kabupaten/kota.
• Urusan pemerintahan
konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi
Daerah.
• Meliputi:
•Kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan yang terkait
1. Pemeliharaan ideologi
Pancasila,
2. UUD-NRI 1945,
3. Bhinneka Tunggal Ika,
4. Menjamin hubungan yang
serasi berdasarkan suku,
agama, ras dan antar
golongan sebagai pilar
kehidupan berbangsa dan
bernegara,
5. Memfasilitasi kehidupan
demokratis.
•Presiden dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan umum di
Daerah melimpahkan kepada
1. Gubernur sebagai kepala
pemerintahan provinsi,
2. Bupati/wali kota sebagai
kepala pemerintahan
kabupaten/kota.
Urusan Wajib
Urusan
Pilihan
Pelayanan
Dasar
Bukan
Pelayanan
Dasar
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
10.
11. Daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia
DKI
Jakarta
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Daerah
istimewa
Aceh
Papua
Barat