BAHAN SOSIALISASI DISIPLIN SESUAI PP NO 94 TAHUN 2021

1. KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
2022

2. AGENDA PEMBAHASAN
TREND PELANGGARAN DISIPLIN PNS
PRINSIP DASAR
MATRIKS PERUBAHAN
PEJABAT YG BERWENANG MENGHUKUM
PENJELASAN APLIKASI IDIS

3. TREND PELANGGARAN DISIPLIN PNS
1054
1061
597
2521
3148
2662
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
2018
2019
2020
INSTANSI DAERAH INSTANSI PUSAT Sumber: Data Hukuman Disiplin PNS SAPK, data diolah
Keadaan 5 Oktober 2021
Tahun 2018 - 2020

4. DISIPLIN
PNS
PP 94 TAHUN 2021
Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja
Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS
Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya
peningkatan disiplin
PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014

5. a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di
dalam maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewajiban PNS

6. a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS;
b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau
golongan;
d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
f. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PNS
juga
wajib

7. a. Menyalahgunakan wewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan
dengan jabatan;
c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan
oleh pejabat pembina kepegawaian;
e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian;
Larangan

8. f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara
tidak sah;
g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;
h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani;
Larangan

9. n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
1). Ikut kampanye;
2). Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau
atribut PNS;
3). Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4). Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
Larangan

10. (Lanjutan……)
5). Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6). Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selarna, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/ a
tau
7). memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk.
Larangan

11. Content Here
Content Here
Content Here
PRINSIP DASAR
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
Setiap Atasan Langsung yang mengetahui/mendapat informasi
terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh
bawahannya, maka wajib menindaklanjuti/melakukan
pemanggilan untuk diperiksa (Pasal 26 ayat(1))
Yang bertanggungjawab terhadap disiplin PNS adalah Atasan
Langsung masing-masing.
Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan
pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan
kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi
Hukuman Disiplin
Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman
Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung setelah
melalui proses pemeriksaan

12. MATRIKS PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021
Contents Title
Contents Title
Penambahan mengenai ketentuan
Masuk Kerja
Penambahan mengenai ketentuan
Masuk Kerja
Tidak lagi mengatur ketentuan pidana
Pembentukan Tim Pemeriksa bersifat
pilihan untuk dugaan pelanggaran
hukuman disiplin tingkat sedang dan
bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran
disiplin tingkat berat
PNS yang melanggar ketentuan
mengenai izin perkawinan dan
perceraian PNS dijatuhi salah satu
jenis HD berat sesuai dengan
ketentuan dalam PP 94/2021

13. MATRIKS PERUBAHAN
PERUBAHAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN BERAT
a. penundaan KGB selama 1 tahun
b. penundaan KP selama 1 tahun
c. penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 tahun
a. penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 tahun
b. pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS;
dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS
a. pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 6 bulan
b. pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 9 bulan; atau
c. pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% selama 12 bulan
PP 53/2010
PP 94/2021
a. penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan
b. pembebasan dari jabatannya menjadi
jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS.

14. NO PNS YANG DIHUKUM
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
HUKDIS
RINGAN
HUKDIS
SEDANG
HUKDIS BERAT
1 DAN 2
HUKDIS BERAT
3
1 Pelaksana di Pusat dan Provinsi Pengawas Administrator PPK PPK
2 Pelaksana di Kab/Kota Pengawas Administrator PPK PPK
3 Pengawas di Pusat dan Provinsi Administrator PPT Pratama PPK PPK
4 Pengawas di Kab/Kota Administrator PPT Pratama PPK PPK
5
Administrator di Pusat dan
Provinsi
PPT Pratama PPT Madya PPK PPK
6 Administrator Kab/Kota PPT Pratama PPK PPK PPK
7 PPT Pratama di Pusat dan Provinsi PPT Madya PPK PPK PPK
8 PPT Pratama Kab/Kota PPK PPK PPK PPK
9 PPT Madya PPK PPK PPK Presiden
10 PPT Utama Presiden Presiden Presiden Presiden
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

15. NO PNS YANG DIHUKUM
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
HUKDIS RINGAN
HUKDIS
SEDANG
HUKDIS BERAT
1 DAN 2
HUKDIS BERAT
3
11 JF Utama PPK PPK PPK PRESIDEN
12 JF Madya
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
13 JF Muda
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
14 JF Pertama
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
15 JF Penyelia
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
16 JF Mahir
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
17 JF Terampil
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
18 JF Pemula
Atasan langsung sesuai
degan peta jabatannya
PPK PPK PPK
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

16. PEMANGGILAN
16
PNS YG DIDUGA
MELANGGAR DISIPLIN
PEMANGGILAN I
SECARA TERTULIS OLEH
ATASAN LANGSUNG
HADIR TDK HADIR
PEMERIKSAAN PEMANGGILAN II
HADIR
PEMERIKSAAN PENJATUHAN HD OLEH PYBM
BERDASARKAN ALAT BUKTI &
KETERANGAN YANG ADA
TDK HADIR
7
Hr Krj
7
Hr Krj
PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN, PENJATUHAN,
DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

17. PEMERIKSAAN
PNS YANG DIDUGA
MELANGGAR DISIPLIN
PEMERIKSAAN OLEH
ATASAN LANGSUNG/TIM
BAP
TTD PEJABAT YANG MEMERIKSA &
PNS YANG DIPERIKSA
PNS TIDAK BERSEDIA
MENANDATANGANI BAP
PNS DIBERI
PHOTO COPY BAP
PENJATUHAN HD
DISEBUTKAN JENIS PELANGGRAN
DISIPLIN YANG DILAKUKAN
-HD berat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya
- Wajib menjawab
Tujuan :
- Benar tidak pelanggaran
- Latar belakang
- Dampak
SECARA TERTUTUP MELALUI TATAP MUKA LANGSUNG
MAUPUN SECARA VIRTUAL

18. TUJUAN :
Pembinaan untuk memperbaiki, mendidik, menyesal, tidak mengulang, serta memperbaiki diri
PNS lain tidak melakukan pelanggaran disiplin
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Sebelum menjatuhkan HD Pejabat ybw menghukum wajib:
a. Mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
b. Memperhatikan latar belakang & faktor-faktor yang medorong pelanggaran.
Wujud pelanggaran sama, tetapi latar belakang & faktor-faktor yang mendorong berbeda, maka jenis HD
berbeda
PNS yang telah terbukti - HD setimpal
Tingkat dan jenis HD yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang.
PNS yang pernah dijatuhi HD, kemudian melakukan pelangaran yang sifatnya sama, maka dijatuhi HD yang
lebih berat dari HD yang pernah dijatuhkan
Setiap penjatuhan HD ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
PNS berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa pelanggaran, kepadanya hanya dijatuhi satu jenis
HD yg terberat
01
02
03
04
05
07
06

19. PENYAMPAIAN HD
1. Ditetapkan oleh
Keputusan PYBM
2. Dilakukan sendiri
oleh PYBM
3. PNS ybs dipanggil
secara tertulis untuk
menerima keputusan
HD
6. Penyampaian Kep.
HD dilakukan paling
lambat 14 hari kerja
5. Apabila kedudukan
jauh dapat menunjuk
pejabat lain
4. Disampaikan
secara tertutup oleh
PYBM atau Pejabat
lain yang ditunjuk
7. Apabila PNS ybs
tidak hadir maka Kep.
HD dikirim kepada
ybs
8. Hukuman disiplin
yang ditetapkan
dengan keputusan
Presiden
disampaikan kepada
PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin
oleh pimpinan
instansi lnduknya.

20. KETENTUAN PERALIHAN
 Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan
tetap berlaku.
 Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang
Menghukum atau banding administrasi kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil beserta peraturan pelaksanaannya.
20

21. KETENTUAN PERALIHAN
21
 Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
 Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses
selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

22. I’DIS (INTEGRATED DISCIPLINE)
 Suatu sistem monitoring disiplin secara nasional
yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan
kepegawaian (SAPK) BKN
 Sebagai suatu bentuk early warning system dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian
manajemen ASN khususnya disiplin pegawai secara
nasional dan memudahkan pembina kepegawaian
masing-masing instansi pemerintah dalam
menetapkan dan menjatuhkan hukuman disiplin
sesuai prosedur yang berlaku

23. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman
disiplin Pejabat Pembina Kepegawaian
maupun Pejabat yang berwenang
memberikan hukuman disiplin wajib
menggunakan aplikasi i-dis (integrated
discipline) , yang dapat diakses melalui
https://idis.bkn.go.id

24. Permasalahan Netralitas
Kampanye
Terselubung
Posisi PNS tersudut,
Mendukung/ Tidak
Sanksi Non Job
Penempatan PNS
dalam jabatan struktural
tidak sesuai ketentuan
Sanksi
yang tidak tegas
terhadap pelanggaran

27. TERIMA KASIH
ALAMAT SURAT
Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kec. Kramatjati, Jakarta
Timur 13640
ALAMAT EMAIL
wasdal@bkn.go.id
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian