Arah revisi uu aparatur sipil negara

1. 1
DR. FRANS DIONE, M.SI
IPDN - KEMENDAGRI
0813199906898
fransdionesa@gmail.com

2. Desakan
ASPIRASI!

3. Kepentingan Politis?

4. KASN DIHAPUS?
Pasal 1 Ayat 19 :
”Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah
lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari
intervensi politik.”
Seluruh Pasal-pasal yang terkait KASN dihapus : Pasal 25
Ayat 2 huruf b, Pasal 26 huruf f, Pasal 27 s.d. Pasal 42, pasal
56, pasal 110 ayat 2, Pasal 140.
IMPLIKASI

5. Pasal 22
UU 5 Tahun 2014
PPPK berhak memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Perubahan
PPPK berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan dan fasilitas;
b. cuti;
c. pengembangan kompetensi;
d. Jaminan hari tua dan
c. perlindungan.

6. Pasal 56
UU 5 Tahun 2014
1) Setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS berdasarkan
analisis jabatan dan analisis beban
kerja.
2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri menetapkan kebutuhan
jumlah dan jenis jabatan PNS secara
nasional.
Perubahan
4) Penetapan kebutuhan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus disertai jadwal
pengadaan,jumlah dan jenis
jabatan yang dibutuhkan, serta
kriteria untuk masing-masing
jabatan.
5) Penetapan kebutuhan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi dasar bagi
diadakannya pengadaan PNS.
6) Dalam hal kebutuhan PNS
sebagaimana dimakasud pada
ayat (3), belum ditetapkan
pengadaan dihentikan.
DITAMBAH (+)

7. Pasal 87
UU 5 Tahun 2014
1) PNS diberhentikan dengan hormat
karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini;
atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau
rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan
kewajiban.
2) Dst
3) Dst
4) Dst
Perubahan
5) Dalam hal perampingan
organisasi atau kebijakan
pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d dilakukan
secara masal, pemerintah
sebelumnya berkonsultasi
terlebih dahulu dengan DPR
berdasarkan evaluasi dan
perencanaan pegawai.
DITAMBAH (+)

8. Pasal 94
UU 5 Tahun 2014
1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
diatur dengan Peraturan Presiden.
2) Setiap Instansi Pemerintah wajib
menyusun kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PPPK berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja.
3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
Perubahan
5) Penetapan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus disertai jadwal
pengadaan, jumlah dan jenis
jabatan yang dibutuhkan serta
kriteria-kriteria untuk masing-
masing jabatan.
6) Penetapan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menjadi dasar bagi
diadakannya PPPK.
7) Dalam hal kebutuhan PPPK
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum ditetapkan, pengadaan
PPPK dihentikan.
DITAMBAH (+)

9. Pasal 101
UU 5 Tahun 2014
1) Pemerintah wajib membayar gaji yang
adil dan layak kepada PPPK.
2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan berdasarkan beban kerja,
tanggung jawab jabatan, dan resiko
pekerjaan.
3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara untuk
PPPK di Instansi Pusat dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk
PPPK di Instansi Daerah.
4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPPK dapat menerima
tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Perubahan
5) Ketentuan lebih lanjut
mengenai tunjangan dan
fasilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-
undangan.
DITAMBAH (+)

10. Pasal 105
UU 5 Tahun 2014
1) Pemutusan hubungan perjanjian
kerja PPPK dilakukan dengan hormat
karena:a. jangka waktu perjanjian
kerja berakhir; b. meninggal dunia; c.
atas permintaan sendiri; d.
perampingan organisasi atau
kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pengurangan PPPK;
atau e. tidak cakap jasmani dan/atau
rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban
sesuai perjanjian kerja yang
disepakati.
2) Dst
3) Dst
Perubahan
4) Dalam hal perampingan
organisasi atau kebijakan
pemerintah yang
mengakibatkan pengurangan
PPPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan
secara masal, pemerintah
sebelumnya berkonsultasi
terlebih dahulu dengan DPR
berdasarkan evaluasi dan
perencanaan pegawai.
DITAMBAH (+)

11. Pasal 105A
UU 5 Tahun 2014
-
Penambahan
1) PPPK yang berhenti bekerja berhak atas jaminan
hari tua sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang jaminan sosial.
2) Jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan
kesinambungan penghasilan hari tua , sebagai hak
dan sebagai penghargaan atas pengabdian.
3) Jaminan hari tua PPPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup jaminan hari tua yang diberikan
dalam program jaminan sosial nasional.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
program jaminan hari tua PPPK diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
BELUM DIATUR

12. Pasal 106
UU 5 Tahun 2014
1) Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa:
a. jaminan hari tua;
b. jaminan kesehatan;
c. jaminan kecelakaan kerja;
d. jaminan kematian; dan
e. bantuan hukum.
2) Dst
3) Dst
Perubahan
1) Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.

13. Pasal 111
UU 5 Tahun 2014
1) Ketentuan mengenai pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal
110 dapat dikecualikan pada Instansi
Pemerintah yang telah menerapkan
Sistem Merit dalam pembinaan
Pegawai ASN dengan persetujuan
KASN.
2) Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam
pembinaan Pegawai ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib
melaporkan secara berkala kepada
KASN untuk mendapatkan persetujuan
baru.
Perubahan
1) Ketentuan mengenai pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109,
dan Pasal 110 dapat dikecualikan
pada Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam
pembinaan Pegawai ASN dengan
persetujuan Menteri.
2) Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam
pembinaan Pegawai ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib melaporkan secara
berkala kepada KASN untuk
mendapatkan persetujuan baru.
DIRUBAH
Juga Pasal 117, 120, intinya menggeser
kewenangan KASN menjadi
kewenangan Menteri

14. IDENTIFIKASI
1. Diangkat oleh Pejabat Pembina
kepegawaian atau Pejabat lain
yang berwenang
2. Gaji (Penghasilan) bukan APBN
/ APBD
3. Mengabdi pada Instansi
Pemerintah
4. Masa Kerja paling rendah 1
(satu) tahun pada 31 Desember
2005.
5. Usia paling tinggi 46 Tahun dan
Paling rendah 19 tahun pada 1
januari 2006
1. Diangkat oleh Pejabat Pembina
kepegawaian atau Pejabat lain
yang berwenang
2. Gaji (Penghasilan) dari APBN /
APBD
3. Mengabdi pada Instansi
Pemerintah
4. Masa Kerja paling rendah 1
(satu) tahun pada 31 Desember
2005.
5. Usia paling tinggi 46 Tahun dan
Paling rendah 19 tahun pada 1
januari 2006.
KATEGORI . I KATEGORI . II
Prioritas Dalam hal Kategori I telah diangkat
menjadi CPNS maka kategori II dapat
diangkat (pasal 6)

15. PERMASALAHAN
1. Tidak menerima Formulir, sehingga tidak memberikan data.
2. Tidak benar/tidak lengkap/tidak valid dalam mengisi data
dalam formulir;
3. Tidak melengkapi dokumen pendukung;
4. Dokumen pendukung tidak sesuai dengan data dalam
formulir;
5. Proses Entry dan validasi data terhambat.
Pada Pendataaan tahun 2005 masih terdapat Tenaga Honorer
yang belum diangkat CPNS karena tidak terupdate dalam
data base BKN, hal tersebut disebabkan :
TENAGA HONORER
TERTINGGAL / SUSULAN
MENIMBULKAN
BERBAGAI
MASALAH!

16. PP No.56 Th 2012
PENGAN GKATAN
TENAGA HONORER K1 :
• Dibiayai APBN/APBD
• Lulus validasi & verifikasi
oleh BKN & BPKP
• Menggunakan Formasi T.A.
2012
PENGAN GKATAN
TENAGA HONORER K2 :
• Dibiayai non APBN/APBD
• Lulus validasi & verifikasi oleh
BKN & BPKP
• Lulus ujian seleksi TKD & TKB
sesama tenaga honorer dengan
sistem Passing Grade
• Menggunakan Formasi T.A. 2013
& 2014
PENGAN GKATAN MELALUI
FORMASI KHUSUS (Tenaga
Ahli Tertentu/Khusus tetapi tdk
tersedia di kalangan PNS :
• Maks usia 46 th
• Telah mengabdi kepada
Negara sekurang2nya 1 th
per 01 Januari 2006
• Ditetapkan dengan
Keputusan Presiden
PENGAN GKATAN MELALUI
FORMASI KHUSUS (DOKTER) :
• Telah selesai atau sedang
dalam melaksanakan tugas
sebagai PTT atau Tenaga
Honorer pada Fasyankes milik
Pemerintah
• Dilakukan tanpa
memperhatikan masa bakti
sebagai PTT atau masa kerja
sebagai honorer
• Maks usia 46 tahun
• Bersedia bekerja paling
singkat 5 tahun pada
Fasyankes T/ST/Tidak diminati
milik Pemerintah
• Dilakukan sampai dengan T.A.
2014
PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO. 48 TH 2005
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS (FORMASI KHUSUS UNTUK DR SPES/DR/DRG)
Pasal 5
Pasal 5

17. APAKAH
ASPIRASI
BISA
TERPENUHI!

18. Pasal 131A
1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga
kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat
keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib
diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia
pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.
2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan
pengangkatan.
3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama.
4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan
tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga
kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan
tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan
untuk diangkat sebagai PNS.
KRUSIAL !

19. Pasal 135A
1)Pengangkatan Tenaga honorer, pegawai tidak tetap,
pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1)
dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun
setelah Undang-Undang ini diundangkan.
2)Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan
pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap,
pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.
KRUSIAL !