5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020
TABUNGAN HARI TUA (THT)
JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) JAMINAN KEMATIAN (JKm)
JAMINAN PENSIUN (JP)
Iuran Peserta 3,25% dari GP+TI+TA
Iuran Pemerintah 0,62% dari Gaji Pokok Iuran Pemerintah 0,81% dari Gaji Pokok
Iuran Peserta 4,75% dari GP+TI+TA
6. Program Manfaat ASABRI
Meliputi:
• Tabungan Asuransi (TA)
• Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA)
• Biaya Pemakaman Peserta Pensiun (BPPP)
• Biaya Pemakaman istri/Suami (BPI/S)
• Biaya Pemakaman Anak (BPA)
PROGRAM
TABUNGAN HARI
TUA (THT)
• Pengangkutan
• Perawatan
• Santunan
• Beasiswa - JKK
PROGRAM JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA (JKK)
PROGRAM JAMINAN
KEMATIAN (JKm)
• Santunan Risiko Kematian
• Beasiswa-JKm
PROGRAM
PENSIUN
• Jaminan Pensiun
• Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP)
7. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas
risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas.
IURAN PROGRAM JKK
Iuran pemberi kerja (Pemerintah) sebesar
0,62% dari gaji pokok peserta setiap bulan.
8. Korelasi Perawatan dan Santunan
Sesuai PP 102/2015 Pasal 14: Manfaat Program
JKK terdiri dari Perawatan; dan/atau Santunan.
10. Menghubungi HP Call Center
Perawatan JKK ASABRI
•08111622133
Menerbitkan Surat Jaminan
Perawatan (SJP)
Berkoordinasi dengan Satker dan
atau RS terkait persyaratan
administrasi
Mekanisme Pelaporan Kecelakaan Kerja
PESERTA
SATKER/RS
ASABRI
ASABRI
Mengalami Kecelakaan di Tempat
Kerja atau dalam perjalanan
Berangkat / Pulang Kerja
11. Manfaat yang diterima peserta
ASABRI yang Gugur/Tewas.
Gugur
• Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas operasi militer perang atau operasi militer selain perang di dalam
atau di luar negeri, sebagai akibat langsung tindakan musuh, dan/atau
akibat langsung dari cuaca dan medan operasi.
• Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam melaksanakan
tugas kepolisian, di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai akibat
tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum atau tindak pidana atau
yang menentang negara atau pemerintahan yang sah dan/atau faktor
alam yang dihadapi dalam tugas
Tewas
• Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam
melaksanakan tugas Tentara Nasional Indonesia atau dalam
keadaan lain yang berhubungan langsung dengan dinas di dalam
atau di luar negeri.
• Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam tugas
kepolisian, di dalam negeri dan di luar negeri atau dalam keadaan
lain yang berhubungan langsung dengan dinas bukan sebagai
akibat dari tindakan langsung para pelaku pelanggar hukum/tindak
pidana danf atau faktor alam yang dihadapi dalam tugas.
1.Peninjauan Dasar Hukum Penentuan Gugur/ Tewas
2.Analisa Korelasi Perawatan dan Santunan
3.Analisa berdasarkan Diagnosa Medis
4.Analisa Kronologis 5W+1H (Siabidibame) terhadap kejadian
Kriteria Penentuan Gugur/Tewas
12. Yang Tidak Dijamin Dalam
Kecelakaan Kerja
⚬Penyakit yang tidak berhubungan dengan ruang lingkup kecelakaan kerja
⚬General Check Up/Check Up/Regular Check Up
⚬Akibat kerja akibat bencana alam, atau dampak peperangan dan lain-lain
⚬Cedera dan/atau penyakit akibat perkelahian atau tindakan atasan di luar batas kepatutan
⚬Cedera dan/atau penyakit yang dialami peserta sebagai akibattindakan atasanatau bawahan yang tidak dalam hubungan kerja
⚬Pengobatan dan perawatan di luar negeri
⚬Penyakit yang disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol/narkotik dan obat-obat terlarang
⚬Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti dirisendiri atauakibat melakukan hobi yang membahayakan dirisendiri
⚬Pengobatan komplementer, alternatif, tradisional dan/atau dampak pengobatan tersebut
⚬Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit akibat kecelakaan kerja.
⚬Semua obat kosmetik, jamu-jamuan, obat herbal, obat gosok seperti minyak kayuputih, dan sejenisnya
⚬Operasi plastik dengan tujuan kosmetik
⚬Kecelakaan yang terjadi pada saat yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;
⚬Kecelakaan yang terjadi di luarwaktukerjaataumelakukankegiatan yang bukanberhubungandengankedinasan;
⚬Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja, tidak langsung dibawa ke fasilitas Kesehatan;
⚬Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti, atau hari libur lainnya dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung
jawabnya;
⚬Kecelakaan sebagai akibat tugas latihan dan operasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pelayanan
Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementrian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
⚬Kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, khususnya kecelakaan lalulintas, yang dialami peserta saat mengemudikan kendaraan, termasuk namun
tidak terbatas pada tidak memiliki surat izin mengemudi sesuai golongan kendaraan yang digunakan atau tidak menggunakan standar keselamatan yang
diwajibkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
⚬Pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perlengkapan perlindungan diri yang berhubungan dengan covid-19, termasuk namun tidak terbatas pada tes Antigen,
PCR-swab, pemeriksaan laboratorium, dan/ataurontge; dan
⚬Perawatan dan Pemakaman Jenazah yaitu pengadaan peti jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya upacara pemakaman jenazah dan biaya
perawatan jenazah yang bersumber dari pagu indeks Kementrian Pertahanandan/atau TNI dan/atau Yanma Polri pada tingkat Mabes Polri dan/atau Yanma Polda
pada tingkat Polda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Masa Kadaluarsa Klaim
⚬Pengajuan Pembayaran Klaim JKK PERAWATAN kepada Pengelola
Program oleh Peserta atau Ahli Waris Paling Lambat 2 (dua) Tahun
sejak tanggal terjadinya kecelakaan.
⚬Pengajuan Pembayaran Klaim Manfaat JKK PERAWATAN PAK kepada
Pengelola Program oleh Peserta atau Ahli Waris Paling Lambat 5
(lima) Tahun sejak terbitnya keputusan pensiun bagi peserta.
⚬Pengajuan Pembayaran Klaim Santunan Cacat kepada Pengelola
Program oleh Peserta atau Ahli Waris Paling Lambat 3 (tiga) Tahun
sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Menurut PP 54 tahun 2020
menjadi Paling Lambat 3 (tiga) Tahun sejak dikeluarkannya keputusan
cacat.
14. Program Jaminan Kematian (JKm)
Iuran Program JKm
Program Jaminan Kematian (JKm) adalah perlindungan atas
risiko kematian kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan
bukan karena dinas khusus yang diberikan kepada ahli waris dari
peserta yang meninggal dunia bisa dalam status dinas aktif.
Iuran pemberi kerja (Pemerintah) sebesar
0,81% dari gaji pokok peserta setiap bulan
15. Diberikan kepada 1 (satu) orang putra/ putri dari peserta Gugur/
Tewas, Cacat Tingkat III, dan Meninggal Dunia Biasa. Menurut PP
54 tahun 2020 ditingkatkan menjadi 2 (dua) orang.
Dengan ketentuan pemberi sebagai berikut :
1.Masih sekolah atau terdaftar resmi di Lembaga
Pendidikan
2.Berusia paling tinggi 25 Tahun
3.Belum pernah menikah
4.Belum bekerja
Untuk bantuan beasiswa bisa diberikan dalam bentuk polis
asuransi beasiswa bertahap melalui Kerjasama dengan
Perusahaan Asuransi Taspen Life
Bantuan Beasiswa
X
16. Program Pensiun
⚬Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun dan tunjangan bagi mantan
prajurit tni dan anggota polri.
⚬Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri sipil dan janda / duda pegawai negeri sipil.
⚬Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1968 tentang pemberian pensiun kepada warakawuri, tunjangan kepada anak yatim /
piatu dan anak yatim - piatu militer sukarela.
⚬Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimaan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2020.
⚬Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 13/KMK-03/1989 tentang Penugasan Perusahaan Umum Asuransi Sosial ABRI untuk
menyelenggarakan pembayaran pensiun Prajurit ABRI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dephankam dan ABRI.
⚬Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan
pertanggung jawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PTASABRI (Persero).
⚬Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2015 tentang Tata Cara Pencairan dan pertanggungjawaban Dana Belanja
Pensiun yang dilaksanakan oleh PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2022.
⚬Peraturanlainnya.
Dasar Pembayaran Program Pensiun
18. Manfaat Program Pensiun
Jaminan Pensiun
Dibayarkan secara bulanan melalui APBN (Pay As You
Go), dengan Jenis
pensiun sebagai berikut :
⚬Pensiun sendiri.
⚬Pensiun terusan.
⚬Pensiun Warakawuri/ Janda / Duda.
⚬Tunjangan Anak Yatim/ Piatu/ Yatim – Piatu.
⚬Tunjangan Orang Tua.
⚬Tunjangan Cacat.
Manfaat Program Pensiun
19. Jenis - Jenis Pensiun
PENSIUN SENDIRI
Jaminan sosial Pemerintah yang
diberikan sebagai penghargaan kepada
Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS
Kemhan/Polri yang diberhentikan dengan
hormat dalam bentuk uang setiap bulan
TUNJANGAN
YATIM-PIATU
Tunjangan yang diberikan kepadaanak
sah dalam tunjangan daripeserta setelah
bapak dan ibunya meninggal dunia
PENSIUN JANDA/DUDA
Pensiun yang diberikan kepadaJanda
atau Duda dari peserta aktifmaupun
pensiun yang meninggal dunia dan
masih terikat dalamperkawinan yang
sah.
TUNJANGAN
ORANG TUA
Tunjangan yang diberikan kepada Orang
Tua dari peserta yang meninggal dunia
karena Tewas/Gugur atau meninggal
karena Dinas dan tidak
meninggalkanistri/suami/anak.
21. Tunjangan Yatim Piatu
Catatan :
Berakhir apabila yang bersangkutan :
Tunjangan Yatim Piatu Masih Dapat Dibayar Apabila :
⚬Meninggal dunia
⚬Menikah
⚬Bekerja diinstansi pemerintah/BUMN
⚬Berusia 21 tahun apabila tidak kuliah
⚬Bila yatim piatu meninggal dunia diberikan SBP anak (Apabila
tunjangan pensiun masih berhak)
⚬Berusia 21 tahun s.d 25 tahun masih sekolah /kuliah, asli surat
keterangan sekolah/ kuliah dari sekolah/ perguruan tinggi harus
disampaikan 2 (dua) bln sebelum ulang tahun anak tsb.
22. Hak Ahli Waris Saat Pensiun Meninggal Dunia
UDW
Tunjangan Yatim-Piatu
⚬Uang yang diberikan kepada ahli waris sebesar 3 x
penghasilan terakhir/penerimaan pensiun tanpa potongan.
⚬UDW dibayarkan bersamaan dengan Asuransi Program
THT – Biaya Pemakaman Peserta Pensiun.
⚬Apabila Pensiun wari/janda/duda meninggal dunia juga
berhak UDW.
⚬Apabila Pensiunan mendapatkan UDW dari Taspen juga,
maka harusmemilih salah satu yang terbesar.
Tunjangan yang diberikan kepadaanak sah dalam tunjangan
daripeserta setelah bapak dan ibunya meninggal dunia.
Pensiun yang diberikan kepada ahli waris setelah Peserta
meninggal dunia , apabila masih ada Hak Pensiun Lanjutannya
(Pensiun Wari/Janda/Duda atau Tunjangan Yatim- Piatu),
Pensiun Terusan dibayarkan selama:
⚬4 bulan bagi Pensiun PNS Kemhan/Polri
⚬6 bulan bagi Pensiun Prajurit TNI dan Anggota Polri yang
tidak memiliki Bintang Jasa.
⚬12 bulan bagi Pensiun Prajurit TNI dan Anggota Polri yang
memiliki Bintang Jasa.
⚬18 bulan bagi Pensiun penyandang gelar Pahlawan
Pensiun Warakawuri/Janda/Duda
Pensiun Terusan
Pensiun yang diberikan kepada Janda atau Duda dari peserta
aktif maupun pensiun yang meninggal dunia dan masih terikat
dalam perkawinan yang sah.
23. Kewajiban Penerimaan Pensiun
Autentikasi
Peserta pensiun baik penerima pensiun sendiri /warakawuri /janda
/duda maupun Penerima Tunjangan Terbatas /Tunjangan Orang Tua
/Tunjangan Yatim Piatu wajib melakukan Autentikasi setiap 1 (satu)
bulan sekali melalui aplikasi ASABRI STAR sebelum tanggal 13
SPTB (Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri)
Mengirimkan SPTB 1(satu) kali dalam satu tahun malalui aplikasi
ASABRI MOBILE terhitung sejak pensiun pertama diterima
dan/atau Pengumpulan dan pelaporan SPTB terhitung mulai
tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun berkenan
Laporan ke PT. ASABRI
Wajib lapor apabila penerima pensiun meninggal dunia, penerima
pensiun menikah lagi, anggota keluarga yang ditunjang meninggal
dunia, Memiliki anak di atas 21 tahun belum menikah dan masih
kuliah harus mengirimkan asli surat keterangan kuliah setiap tahun
Catatan :
Kantor Cabang/Mitra Bayar akan
melakukan Layanan Kunjungan Penerima
Pensiun (LKPP) untuk Penerima Pensiun
yang tidak melakukan kewajiban dan
Penerima Pensiun yang diduga sudah
tidak berhak.
24. ASABRI LINK
Peserta yang memiliki domisili yang jauh dari
Kancab Asabri memerlukan biaya dan waktu
lebih untuk menempuh perjalanan.
Semakin banyaknya jumlah peserta, maka beban layanan
Kancab makin berat dan tempo waktu layanan jadi
semakin lama, dan akan semakin dirasakan bagi peserta
yang sudah menempuh jarak jauh tetapi masih harus
mengantri.
Guna memenuhi kriteria pelayanan prima, perlu upaya
untuk menghadirkan pelayanan sedekat mungkin dengan
pelanggan (peserta), disisi lain kita memiliki mitra bayar di
seluruh daerah yang juga harus memiliki beban moral untuk
memelihara/memperhatikan nasabahnya, sekaligus dapat
membantu kesatuan dalam pengurusan klaim ke ASABRI.
Khususnya perbankan akan merasakan adanya nilai
lebih/benefit yakni kesempatan menjadi kepanjangan
tangan Asabri dalam membantu proses klaim manfaat
program Asabri dari nasabahnya terlebih lagi dari
peserta di Kesatuan.
Dalam perspektif yang berbeda, antara Asabri dengan
Mitra bayar sama-sama memiliki kepentingan dengan
peserta Asabri baik aktif maupun pensiun. Oleh karenanya
Asabri dan Mitra Bayarnya dapat bersinergi dalam
memenuhi kepentingan peserta.
36. Ketentuan SPTB
Pelaporan SPTB
diwajibkan untuk
⚬Penerima Pensiun yang memiliki tunjangan
istri/suami dan/atau anak.
⚬Penerima Pensiun janda/duda/warakawuri yang
memiliki tunjangan anak.
⚬Penerima Tunjangan bersifat pensiun yang
memiliki tunjangan istri/suami dan/atau anak.
⚬Penerima Tunjangan terbatas yang memiliki
tunjangan istri/suami dan/atau anak
Proses pengumpulan SPTB dengan
Metode Konvensional masih dapat
dilakukan apabila
⚬Penerima Pensiun tidak memiliki smartphone
atau perangkat lainnya untuk mengakses
ASABRI Mobile
⚬Penerima Pensiun berusia 75 tahun ke atas atau
alasan lainnya sehingga tidak dapat
menggunakan aplikasi ASABRI Mobile, maka
Kancab atau Kantor Bayar wajib melaksanakan
LKPP sesuai peraturan yang berlaku.
38. Tampilan - Lapor SPTB!
Data Peserta
1.Penerima Pensiun mengecek data kepesertaannya.
2.Klik Ubah Data untuk melakukan pengkinian data.
3.Data yang dapat diubah hanya Alamat saja*
4.Kemudian Klik Selanjutnya
Data Alamat yang dapat diubah terdiri dari :
a.Alamat
b.RT/RW
c.Provinsi
d.Kota/Kabupaten
e.Kecamatan
f.Kelurahan
g.Kode POS
39. Tampilan - Lapor SPTB!
Data Keluarga
⚬Penerima Pensiun mengecek data keluarga seperti,
daftar keluarga dan detail data keluarga (NIK, Tgl Lahir,
Tgl Meningal, Tgl Pisah, Tgl Kuliah (mulai-selesai)
⚬Klik Ubah untuk melakukan pengkinian data.
⚬Klik Tambah untuk menambah data.
⚬Data disimpan sementara, untuk dilakukan verifikasi.
⚬Kemudian Klik Selanjutnya
*Proses penambahan keluarga dilakukan verifikasi
tambahan di Kancab
40. Tampilan - Lapor SPTB!
⚬Upload Dokumen
⚬Penerima Pensiun melakukan swafoto,
⚬Mengupload dokumen pendukung seperti:,
⚬KTP/KK
⚬Surat Keterangan Belum Menikah (Janda/Duda)
⚬Surat Keterangan Kuliah (bila ada anak 21+)
⚬Perbaikan SKEP Pensiun (bila ada penambahan
data keluarga)
⚬Kartu Penunjukkan Istri/Suami (bila data Istri/Suami
berubah)
⚬Setujui Disclaimer
⚬Lapor SPTB
43. ASABRI STAR
Versi 2, dapat di Download di :
Untuk Android bisa di Google Playstore Untuk IOS bisa di App Store
44. Autentikasi Digital
01
02
03
Maksud dan Tujuan
Memudahkan Penerima Pensiun dalam melakukan
Autentikasi tanpa harus datang ke Kantor Mitra Bayar
dengan memanfaatkan teknologi Face Recognition melalui
Aplikasi ASABRI STAR.
Tahap Kegiatan
Perekaman Wajah(Enrollment)dilakukan sebelumPenerima
Pensiun dapat melakukan Autentikasi Digital.
Metode Sosialisasi
Menyosialisasikan Kegiatan Enrollment melalui Kantor
Cabang ASABRI, Kantor Mitra Bayar, dan sosial
mediamasing-masing.
45. Metode Enrollment
⚬Perekaman Wajah dilakukan dengan 2
pilihan metode yang dapat digunakan
sesuai kebutuhan.
⚬Penerima Pensiun dapat mengunjungi
Kancab ASABRI, Kantor Mitra Bayar,
dan beberapa tempat tertentu yang
menyelenggarakan kegiatan
enrollment. Proses pendataan
menggunakan Aplikasi Mobile yang
dapat diinstal pada ssmartphone
Petugas Enrollment
Pendaftaran Langsung melalui
Aplikasi Enrollment
⚬Penerima Pensiun yang berhalangan
hadir ke Kancab ASABRI/Kantor Mitra
Bayar dapat melakukan perekaman
wajah melalui Whatsapp di nomor 0812-
1111-3559 dengan mengirim dokumen
seperti:
⚬Swafoto
⚬KTP
⚬Kartu atau Buku Pensiun
⚬Kartu Keluarga
Pendaftaran melalui
Whatsapp
47. Masukkan Nopens
Penerima Pensiun
Jika sudah pernah
autentikasi, jadwal
autentikasi
berikutnya akan
muncul di sini.
Data Penerima
Pensiun akan
muncul di sini
Foto wajah
Penerima Pensiun
dengan kamera
depan/belakang
Tutorial Autentikasi
49. Formulir Pelayanan dan Contoh
Berkas Klaim
Formulir Pengajuan Klaim dan Persyaratan Klaim
Dapat dilihat dan diunduh melalui : www.asabri.co.id
50. Formulir Pelayanan dan Contoh
Berkas Klaim
Formulir Pengajuan Klaim dan Persyaratan Klaim
Dapat dilihat dan diunduh melalui : www.asabri.co.id
51. Formulir Pelayanan dan Contoh
Berkas Klaim
Formulir Pengajuan Klaim dan Persyaratan Klaim
Dapat dilihat dan diunduh melalui : www.asabri.co.id
52. Akses Buku Informasi
Program Layanan PT ASABRI (Persero)
Dapat dilihat melalui :
https://www.asabri.co.id/page/197/Buku_Layanan_Asabri
53. PUM KPR Dan Manfaat
Layanan Tambahan
Dasar Penyaluran PUM KPR
⚬Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi sosial prajurit TNI, Anggota Polri, dan
PNS Kemhan/Polrisebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020.
⚬Peraturan Menteri KeuanganNomor 52/PMK.02/2021 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun
Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, PrajuritTentara Nasional Indonesia, dan AnggotaKepolisian
Negara Republik Indonesia.
⚬PeraturanKapolriNomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas PeraturanKapolriNomor 4 Tahun 2016
tentang Tatacara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI.
⚬Permenhan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengajuan dan Pemberian
Pinjaman Uang Muka Kepemilikan Rumah bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan RI;
⚬Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor PER/01-AS/I/2018 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggung jawaban Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi
Peserta.
54. Penggunaan Akumulasi
Iuran Pensiun
Berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021,
BAB III Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa Akumulasi Iuran Pensiun dapat
digunakan untuk :
⚬Pembayaran manfaat pensiun.
⚬Pembayaran talangan manfaat pensiun awal
tahun.
⚬Pembayaran talangan kekurangan alokasi
manfaat pensiun.
⚬Pembayaran biaya
operasionalpenyelenggaraan.
⚬Pengembangan dalam instrumen investasi.
⚬Pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau.
⚬Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun.
⚬PUM KPR.
55. Pemberian PUM KPR
Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri KeuanganNomor 52/PMK.02/2021 tanggal 31 Mei 2021,
menegaskan bahwa pemberian PUM KPR diatur sebagai berikut :
⚬PUM KPR dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi Iuran Pensiun;
⚬PUM KPR diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil
investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan;
⚬Pemberian PUM KPR diberikan kepada peserta aktif yang berhak, secara
langsung atau kepada peserta aktif melalui Badan Hukum di Lingkungan TNI,
dan Polri yang mengelola Perumahan;
⚬Pemberian PUM KPR kepada peserta aktif yang melalui Badan Hukum harus
berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pengelola Program dan Badan
Hukum tersebut;
⚬Besaran PUM KPR yang diberikan kepada Peserta Aktif ditentukan oleh
Pengelola Program dengan memperhatikan ketersediaan dana, likuiditas, dan
resiko yang timbul atas pemberian PUM KPR;
⚬Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban pemberian PUM KPR diatur oleh Pengelola Program.
56. ⚬Belum memiliki rumah pribadi.
⚬Belum pernah mengambil PUM KPR/BUM KPR yang dikelola YKPP.
⚬Bersedia diperhitungkan dengan hak – hak asuransinya melalui
pemotongan :
a.Tabungan Hari Tua (THT)
b.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
c.Jaminan Kematian (JKM) dan atau
d.Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP).
Butir b, c, dan d akan diperhitungkan apabila Jaminan pada butir
a tidak mencukupi
Persyaratan Umum Mendapatkan PUM
KPR Berdasarkan Peraturan Direksi Asabri
57. ⚬Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
⚬Pembangunan rumah di lahan milik
sendiri.
⚬Pembelian rumah tunai/ mandiri.
DANA PUM KPR digunakan
untuk :
Dalam rangka menunjang Kebijakan Pemerintah
untuk pengadaan sejuta rumah, PUM KPR tidak
digunakan untuk renovasi.
Penggunaan Dana PUM KPR
61. TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA
“Taspen Dwiguna Sejahtera merupakan Produk
Asuransi jiwa yang memberikan manfaat optimal
pada saat memasuki masa pensiun dengan bonus
pada masa akhir kontrak Asuransi”
PENGEMBALIAN PREMI
Taspen Dwiguna Sejahtera akan
memberikan manfaat pengembalian
100% premi apabila tidak terjadi
klaim selama 5 tahun.
BONUS AKHIR KONTRAK
Taspen Dwiguna Sejahtera
memberikan bonus pengembangan
pada akhir kontrak apabila tidak
terjadi klaim selama 5 tahun.
MANFAAT MENINGGAL DUNIA
ALAMI
Apabila dalam masa asuransi
peserta meninggal dunia alami
maka akan diberikan Uang
Pertanggungan sebesar 20 jt setiap
premi 6 jt (Berlaku Kelipatan).
MANFAAT MENINGGAL DUNIA
KECELAKAAN
Apabila dalam masa asuransi peserta
meninggal dunia karena kecelakaan
maka akan diberikan Uang
Pertanggungan sebesar 40 jt setiap
premi 6 jt (Berlaku Kelipatan).
62. TERM & CONDITION
Usia Masuk Pemegang
Polis & Tertanggung
Usia masuk Tertanggung
sekaligus Pemegang
Polis 18 sd 65 Tahun
Masa Asuransi 5 tahun
Premi Dasar Rp 6,000,000 (Berlaku
kelipatan)
Cara Bayar Premi Sekaligus
Mata Uang Rupiah
TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA
63. UP MENINGGAL DUNIA :
1. Bukan Akibat Kecelakaan (Alami):
Rp20.000.000
2. Akibat Kecelakaan (Tewas) :
Rp40.000.000
MANFAAT AKHIR KONTRAK
Pengembalian Premi: Rp6.000.000,-
ditambah Bonus Pengembangan:
Rp1.000.000,-
(Premi dibayarkan Sekaligus Rp 6.000.000,-)
SURRENDER
Taspen Dwiguna Sejahtera
MulaiAsuransi
MASA ASURANSI 5 TAHUN
AkhirAsuransi
Tahun* Nilai Tunai
1 2.880.000
2 3.480.000
3 4.167.000
4 5.000.000
5 7.000.000
Tahun 1 Tahun 5
*Mengikuti ulang tahun polis
PREMI
SEKALIGUS
6.000.000
HIDUP sd AKHIR
Asuransi
Menerima
Pengembalian
Premi dan Bonus
TASPEN DWIGUNA SEJAHTERA
64. TASPEN PROTEKSI BEASISWA
Total Manfaat Tahapan
Uang Pertanggungan
Bebas Premi
Nilai Tunai
.
Manfaat Tahapan
.
Product Benefits
65. TASPEN PROTEKSI BEASISWA
Usia Masuk1)
1) perhitungan usia menggunakan Nearest Birthday
Masa Asuransi1)
Premi
01
02
03
Tertanggung
Usia Masuk Anak
:
:
18 - 60 Tahun
03 - 13 Tahun
• Sekaligus
• Rp15.000.000 dan Rp30.000.000
• Dibayarkan melalui manfaat Program Beasiswa
Term & Condition
1) Masa pertanggungan = 18 – Usia masuk anak (Penerima Manfaat)
Masa Pertanggungan
Masa Penerimaan Dana
Tahapan
:
:
Usia Anak 18 Tahun
Usia Anak 23 Tahun
67. 1. Peserta ASABRI
2. Karyawan ASABRI
Support pembicara dengan tema
kesehatan untuk event persiapan masa
pensiun atau event-event yang
diselenggarakan oleh pihak ASABRI
Penawaran tarif khusus untuk Medical
Checkup
1. Peserta ASABRI beserta keluarganya
2. Karyawan ASABRI beserta
keluarganya
3. Pensiunan Karyawan ASABRI beserta
keluarganya
KERJASAMA PRODIA & PT ASABRI
Semua daerah yang terdapat cabang Prodia
Catatan : Berkoordinasi dengan
Prodia min. 3 minggu sebelumnya
Catatan : Berlaku short term project kolektif
dengan jumlah peserta tertentu (min 50
orang)
68. Estimasi Besaran Manfaat ASABRI
Tahun 2023
⚬Peserta Pensiun
Keterangan
⚬Akumulasi Iuran THT adalah Akumulasi Iuran peserta sebesar 3,25% dari GP+TI+TA sejak peserta masuk
sampai berhenti/pensiun;
⚬Besaran Manfaat Tabungan Asuransi tergantung pada Riwayat Hidup Peserta (Pangkat dan MKG) dan
Perubahan Status Keluarga (Tanggal Menikah dan Tanggal Lahir Anak);
⚬Setiap peserta dengan Pangkat Awal dan Pangkat Akhir sama, besaran manfaat dapat berbeda tergantung
Riwayat Hidup dan Perubahan Status Keluarga.
69. Estimasi Besaran Manfaat
ASABRI Tahun 2023
⚬Peserta Berhenti Tanpa Hak Pensiun
Keterangan
⚬Peserta yang memperoleh Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP) adalah Peserta yang TIDAK memperoleh Pensiun
Bulanan dari APBN dalam bentuk pensiun, tunjangan bersifat pensiun atau pesangon;
⚬Peserta yang memperoleh Pensiun Bulanan dari APBN dalam skema pay as you go tidak berhak memperoleh
NTIP.
70. Estimasi Besaran Manfaat ASABRI
Tahun 2023
⚬Peserta Gugur - Berdasarkan PP 54 Tahun 2020
Keterangan
⚬Manfaat SRKK Gugur tidak dibedakan berdasarkan Pangkat/Golongan;
⚬Berdasarkan PP 54/2020, Manfaat Beasiswa JKK (bagi peserta Gugur/Tewas/Cacat Tingkat III) diberikan
kepada Maksimum 2 orang anak (Per Anak sebesar Rp 30 Juta).
71. Estimasi Besaran Manfaat
ASABRI Tahun 2023
⚬Peserta Meninggal Dunia Biasa - Berdasarkan PP 54 Tahun 2020
Keterangan
⚬Manfaat SKS dibedakan berdasarkan Golongan;
⚬Berdasarkan PP 54/2020, Manfaat Beasiswa JKm diberikan kepada Maksimum 2 orang anak (Per Anak
sebesar Rp 15 Juta).
72. Estimasi Besaran Manfaat ASABRI
Tahun 2023
⚬Peserta Mengalami Cacat Tingkat I Golongan B dan C
Keterangan
⚬Manfaat Santunan Cacat diberikan berdasarkan ketentuan dalam PP 102/2015 sesuai dengan tingkat dan
golongan kecacatan;
⚬Manfaat Beasiswa JKK hanya diberikan bagi peserta Gugur/Tewas/Cacat Tingkat III;
⚬Tingkat dan Golongan Kecacatan ditetapkan dalam Kep Cacat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
73. Estimasi Besaran Manfaat
ASABRI Tahun 2023
⚬Peserta Mengalami Cacat Tingkat III Golongan C
Keterangan
⚬Manfaat Santunan Cacat diberikan berdasarkan ketentuan dalam PP 102/2015 sesuai dengan tingkat dan golongan kecacatan;
⚬Berdasarkan PP 54/2020, Manfaat Beasiswa JKK (bagi peserta Gugur/Tewas/Cacat Tingkat III) diberikan kepada Maksimum 2
orang anak (Per Anak sebesar Rp 30 Juta);
⚬*Peserta yang mengalami cacat tingkat III yang diberhentikan dari dinas keprajuritan berhak memperoleh Tunjangan Cacat
bulanan.