Administrasi kepegawaian

11
SELAMAT DATANGSELAMAT DATANG
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB

44
A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIANA. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
1. PENGERTIAN PNS1. PENGERTIAN PNS
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNS2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PNS
3. HAK DAN KEWAJIBAN PNS3. HAK DAN KEWAJIBAN PNS
4. PERATURAN DISIPLIN PNS4. PERATURAN DISIPLIN PNS
5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA KORPRI
6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI
7. PANCA PRASETYA KORPRI7. PANCA PRASETYA KORPRI
8. KEANGGOTAAN PNS DLM PARTAI POLITIK8. KEANGGOTAAN PNS DLM PARTAI POLITIK
A. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN

55
1. PENGERTIAN1. PENGERTIAN
 Pegawai NegeriPegawai Negeri adalah setiap WNRI ygadalah setiap WNRI yg
telah memenuhi syarat yang ditentukan,telah memenuhi syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yg berwenang dandiangkat oleh pejabat yg berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digajiatau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undanganberdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlakuyang berlaku

66
PEGAWAI NEGERIPEGAWAI NEGERI
terdiri dari :terdiri dari :
• PNS Pusat dan Daerah• PNS Pusat dan Daerah
•• Anggota TNI•• Anggota TNI
••• Anggota Kepolisian RI••• Anggota Kepolisian RI

77
PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
PNS PUSAT :PNS PUSAT :
- Digaji APBN- Digaji APBN
- Bekerja pada Depart, LND,- Bekerja pada Depart, LND,
KesekretariatanKesekretariatan
Lemb.Tertinggi/TinggiLemb.Tertinggi/Tinggi
Negara, Inst.Vertikal diNegara, Inst.Vertikal di
Daerah, Kepanitera anDaerah, Kepanitera an
Pengadilan, Perjan, Dpb/Pengadilan, Perjan, Dpb/
Dpk pd Daerah Otonom,Dpk pd Daerah Otonom,
Hakim pd PT/PN.Hakim pd PT/PN.
PNS DAERAH :PNS DAERAH :
- Digaji APBD- Digaji APBD
- Bekerja pada PemdaBekerja pada Pemda
atau Dpk pd Pemda atauatau Dpk pd Pemda atau
Dpk pd diluarDpk pd diluar
Inst.Induknya.Inst.Induknya.

88
2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN
FUNGSI PNSFUNGSI PNS
☻☻KEDUDUKANKEDUDUKAN > UNSUR APARATUR NEGARA> UNSUR APARATUR NEGARA
☻☻BERTUGASBERTUGAS > PELAYANAN MASYARAKAT> PELAYANAN MASYARAKAT
☻☻BERFUNGSIBERFUNGSI > PROFESIONAL, JUJUR, ADIL> PROFESIONAL, JUJUR, ADIL
DAN MERATA – TGS NEGARADAN MERATA – TGS NEGARA
PEMERINTAHAN DAN PEMB.PEMERINTAHAN DAN PEMB.

TUGAS POKOK
PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN PELAYANAN MASYARAKAT
TUJUAN NEGARA (ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial
SDM APARATUR YANG
BERKUALITAS DAN
PROFESIONAL
GOOD GOVERNMENT
CLEAN GOVERMENTMASYARAKAT
ADIL &
MAKMUR

1010
TUJUAN NASIONAL dalam konteks pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 1999 :
utk mewujudkan masy. Madani yang taat hukum,
berperadaban modern,
demokratis,
makmur, adil, dan
bermoral tinggi
Diperlukan
PNS
(UNSUR
APARATUR
NEGARA)
abdi
pelayan
Contoh/teladan
Menjaga persatuan/kesatuan
M
A
S
Y

1111
☻☻UU No.43 Thn 1999 jo UU No.8 Thn 1974UU No.43 Thn 1999 jo UU No.8 Thn 1974
☻PP No 37/2004.☻PP No 37/2004.
NETRALITAS PNSNETRALITAS PNS
• PNS > Netral :• PNS > Netral :
•• Golongan dan Parpol•• Golongan dan Parpol
•• Tidak diskriminatif dalam•• Tidak diskriminatif dalam
pelayanan kepada masyarakatpelayanan kepada masyarakat

1212
HAK-HAK PNSHAK-HAK PNS
•• GAJI ;GAJI ;
•••• CUTI ;CUTI ;
•••••• PERAWATAN ;PERAWATAN ;
•••••••• TUNJANGAN CACAT ;TUNJANGAN CACAT ;
•••••••••• UANG DUKA ;UANG DUKA ;
•••••••••••• PENSIUN ;PENSIUN ;
•••••••••••••• PESERTA TASPEN ;PESERTA TASPEN ;
•••••••••••••••• PESERTA ASKES ;PESERTA ASKES ;
•••••••••••••••••• PESERTA TAPERUM.PESERTA TAPERUM.

1313
PENGGAJIAN PNSPENGGAJIAN PNS
( Psl.7 ayat 1 UU No.43/1999 dan PP No.66/2005 )( Psl.7 ayat 1 UU No.43/1999 dan PP No.66/2005 )
- GajiGaji adalah Balas Jasa dan Penghargaan atas prestasi kerja PNS yangadalah Balas Jasa dan Penghargaan atas prestasi kerja PNS yang
diperolehnya.diperolehnya.
- Gaji Adil dan LayakGaji Adil dan Layak : Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya: Mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
sehingga PNS ybs dapat memusatkan perhatian,sehingga PNS ybs dapat memusatkan perhatian,
pikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugaspikiran, dan tenaganya untuk melaksanakan tugas
yang diserahkan kepadanya.yang diserahkan kepadanya.
- Gaji yang Adil : Mencegah kesenjangan kesejahteraan antar PNS maupun antarGaji yang Adil : Mencegah kesenjangan kesejahteraan antar PNS maupun antar
PNS dengan swasta.PNS dengan swasta.
- Gaji yang Layak : Menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok – mendorongGaji yang Layak : Menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok – mendorong
produktivitas dan kreativitas.produktivitas dan kreativitas.
- Sistem PenggajianSistem Penggajian ::
- Skala Tunggal : Pangkat sama – sifat pekerjaan – tanggung jawab- Skala Tunggal : Pangkat sama – sifat pekerjaan – tanggung jawab
- Skala Ganda : Pangkat sama –sifat pekerjaan –prestasi kerja –tanggung jawab.- Skala Ganda : Pangkat sama –sifat pekerjaan –prestasi kerja –tanggung jawab.
- Skala Gabungan : Pangkat – sifat pekerjaan – prestasi kerja – tanggung- Skala Gabungan : Pangkat – sifat pekerjaan – prestasi kerja – tanggung
jawab – tunjangan.jawab – tunjangan.

1414
CUTI PNSCUTI PNS
( Psl.8 UU No.8/1974 dan PP No.24/1976 )( Psl.8 UU No.8/1974 dan PP No.24/1976 )
Cuti PNS : Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalamCuti PNS : Keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
jangka waktu tertentu dan dikeluarkan ataujangka waktu tertentu dan dikeluarkan atau
diberikan oleh Pejabat yang berwenang.diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
Diberikan berupa :Diberikan berupa :
1. Cuti Tahunan ;1. Cuti Tahunan ;
2. Cuti Besar ;2. Cuti Besar ;
3. Cuti Sakit ;3. Cuti Sakit ;
4. Cuti Bersalin ;4. Cuti Bersalin ;
5. Cuti Karena Alasan Penting ;5. Cuti Karena Alasan Penting ;
6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.6. Cuti Diluar Tanggungan Negara.

1515
CUTI TAHUNAN PNSCUTI TAHUNAN PNS
( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977)( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977)
1. Pegawai Negeri Sipil1. Pegawai Negeri Sipil
2. Bekerja terus menerus selama 1 tahun2. Bekerja terus menerus selama 1 tahun
3. Cuti selama 12 hari kerja dan dapat diberikan 14 hari3. Cuti selama 12 hari kerja dan dapat diberikan 14 hari
apabila tempat tinggal ybs sulit perhubungannya.apabila tempat tinggal ybs sulit perhubungannya.
4. Persyaratan :4. Persyaratan :
- Permohonan ybs ;- Permohonan ybs ;
- Mendapat persetujuan Pimpinan ;- Mendapat persetujuan Pimpinan ;
- Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK Pangkat- Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK Pangkat
terakhir.terakhir.

1616
CUTI BESAR PNSCUTI BESAR PNS
( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )( SE Kep.BKN Nomor 01/SE/1977 )
1. Pegawai Negeri Sipil1. Pegawai Negeri Sipil
2. Bekerja berturut-turut selama 6 tahun2. Bekerja berturut-turut selama 6 tahun
3. Mendapat cuti selama 3 bulan3. Mendapat cuti selama 3 bulan
4. Tidak berhak mendapat cuti tahunan dalam tahun yang4. Tidak berhak mendapat cuti tahunan dalam tahun yang
bersangkutan.bersangkutan.
- Permohonan- Permohonan
- Mendapat persetujuan dari Pimpinan- Mendapat persetujuan dari Pimpinan
- Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK.Pangkat- Melampirkan fotokopi DP-3 dan SK.Pangkat
terakhir.terakhir.

1717
CUTI SAKIT PNSCUTI SAKIT PNS
1. PNS yang sakit selama 1-2 hari, dengan memberitahu1. PNS yang sakit selama 1-2 hari, dengan memberitahu
kan kepada atasan yang bersangkutankan kepada atasan yang bersangkutan
2. PNS yang sakit lebih 2-14 hari, mengajukan perminta an secara2. PNS yang sakit lebih 2-14 hari, mengajukan perminta an secara
tertulis kepada pejabat yg berwenang dengan melampirkantertulis kepada pejabat yg berwenang dengan melampirkan
SK.Dokter.SK.Dokter.
3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, dapat diberikan cuti palin3. PNS yang sakit lebih dari 14 hari, dapat diberikan cuti palin
lama 1 tahun dengan mengajukan scr tertulis kpd pjb yglama 1 tahun dengan mengajukan scr tertulis kpd pjb yg
berwenang dilampiri SK.Dokter dan dpt ditambah 6 bulanberwenang dilampiri SK.Dokter dan dpt ditambah 6 bulan
dimana PNS hrs diuji kesehatan oleh Dokter dan apabiladimana PNS hrs diuji kesehatan oleh Dokter dan apabila
penyakitnya belum sembuh maka ybs diberhentikan denganpenyakitnya belum sembuh maka ybs diberhentikan dengan
hormat dr jabatannya karena sakit dengan mendpt uang tungguhormat dr jabatannya karena sakit dengan mendpt uang tunggu
berdasarkan ketentuan per UU yang berlaku.berdasarkan ketentuan per UU yang berlaku.

1818
CUTI BERSALIN PNSCUTI BERSALIN PNS
1. Cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua sedang1. Cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua sedang
kan untuk cuti anak ketiga dan seterusnya diberikankan untuk cuti anak ketiga dan seterusnya diberikan
cuti diluar tanggungan negara.cuti diluar tanggungan negara.
2. Cuti diberikan selama 3 bulan yakni 1 bulan sebelum2. Cuti diberikan selama 3 bulan yakni 1 bulan sebelum
melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan.
- Permohonan ybs.- Permohonan ybs.
- Mendapat persetujuan dari Pimpinan.- Mendapat persetujuan dari Pimpinan.
- Lampirkan SK.Dokter.- Lampirkan SK.Dokter.
- Dan lain-lain.- Dan lain-lain.

1919
CUTI KARENA ALASANCUTI KARENA ALASAN
PENTINGPENTING
1. Cuti dikarenakan :1. Cuti dikarenakan :
- Ibu/Bapak/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu Sakit- Ibu/Bapak/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau Menantu Sakit
Keras atau meninggal dunia.Keras atau meninggal dunia.
- Salah satu anggota keluarga tsb diatas meninggal dunia dimana- Salah satu anggota keluarga tsb diatas meninggal dunia dimana
PNS ybs mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggalPNS ybs mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal
dunia.dunia.
- Melangsungkan perkawinan yang pertama.- Melangsungkan perkawinan yang pertama.
- Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh Presiden.- Alasan penting lainnya yg ditetapkan kemudian oleh Presiden.
2. Diberikan cuti paling lama 2 bulan.2. Diberikan cuti paling lama 2 bulan.
- Mengajukan permohonan secara tertulis.- Mengajukan permohonan secara tertulis.
- Mendapat persetujuan dari Pimpinan.- Mendapat persetujuan dari Pimpinan.
- Melampirkan keterangan lainnya yang meyakinkan alasan.- Melampirkan keterangan lainnya yang meyakinkan alasan.

2020
CUTI DILUAR TANGGUNGANCUTI DILUAR TANGGUNGAN
NEGARANEGARA
1. PNS yg bekerja minimal 5 tahun secara terus menerus.1. PNS yg bekerja minimal 5 tahun secara terus menerus.
2. Karena alasan penting dan mendesak.2. Karena alasan penting dan mendesak.
3. Cuti paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada3. Cuti paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang apabila ada
alasan yang meyakinkan.alasan yang meyakinkan.
4. Cuti ini diberikan dan tidak berhak menerima penghasilan4. Cuti ini diberikan dan tidak berhak menerima penghasilan
dari negara.dari negara.
5. Apabila PNS ybs tidak melaporkan setelah habis masa5. Apabila PNS ybs tidak melaporkan setelah habis masa
cutinya maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.cutinya maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
6. Persyaratan : Membuat permohonan tertulis disertai dengan6. Persyaratan : Membuat permohonan tertulis disertai dengan
alasan-alasan, mendapat persetujuan dari pejabat ygalasan-alasan, mendapat persetujuan dari pejabat yg
berwenang dan dilampiri keterangan lainnya yangberwenang dan dilampiri keterangan lainnya yang
meyakinkan.meyakinkan.

2121
PERAWATAN PNSPERAWATAN PNS
PNS berhak memperoleh Perawatan bagi yang tertimpaPNS berhak memperoleh Perawatan bagi yang tertimpa
kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannyakecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
(Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1974).(Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1974).
Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes danDalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes dan
Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/1981 dan Nomor 09/SE/1981
Tahun 1981 dijelaskan bahwa :Tahun 1981 dijelaskan bahwa :
PNS berhak memperoleh perawatan, pengobatan dan rehabilitasiPNS berhak memperoleh perawatan, pengobatan dan rehabilitasi
yang ditetapkan Pejabat yg berwenang berdsrkan pertimbanganyang ditetapkan Pejabat yg berwenang berdsrkan pertimbangan
Dokter Pemerintah setempat kecualiDokter Pemerintah setempat kecuali
perawatan/pengobatan/rehabiltasinya ke Luar Negeri ditetapkanperawatan/pengobatan/rehabiltasinya ke Luar Negeri ditetapkan
dengan surat keputusan Menkes.dengan surat keputusan Menkes.

2222
TUNJANGAN CACAT PNSTUNJANGAN CACAT PNS
PNS berhak untuk memperoleh Tunjangan bagi yangPNS berhak untuk memperoleh Tunjangan bagi yang
menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam danmenderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan
karena menjalankan tugas dan kewajibannya yangkarena menjalankan tugas dan kewajibannya yang
mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalammengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam
jabatan apapun juga (Psl 9 ayat 2 UU No.8 Tahunjabatan apapun juga (Psl 9 ayat 2 UU No.8 Tahun
1974).1974).
Dalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE BersamaDalam PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama
Menkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 danMenkes dan Kep.BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan
No.09/SE/ 1981 Tahun 1981, PNS diberikan tunjanganNo.09/SE/ 1981 Tahun 1981, PNS diberikan tunjangan
cacat diatas pensiun yang berhak diterimanya dengancacat diatas pensiun yang berhak diterimanya dengan
keputusan Pejabat yg berwenang setelah mendapatkeputusan Pejabat yg berwenang setelah mendapat
persetujuan atau pertimbangan teknis dari Kepala BKN.persetujuan atau pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

2323
Perhitungan Tunjangan Cacat per-bulanPerhitungan Tunjangan Cacat per-bulan
a.a. 70% x Gaji Pokok70% x Gaji Pokok : - Penglihatan kedua belah mata ; - Pendengaran kedua: - Penglihatan kedua belah mata ; - Pendengaran kedua
belah telinga ; - Kedua belah kaki dari pangkal paha/dari lutut kebawah.belah telinga ; - Kedua belah kaki dari pangkal paha/dari lutut kebawah.
b.b. 50% x Gaji Pokok50% x Gaji Pokok : - Lengan dari sendi bahu kebawah ; - Kedua belah: - Lengan dari sendi bahu kebawah ; - Kedua belah
kaki dari mata kaki kebawah.kaki dari mata kaki kebawah.
c.c. 40% x Gaji Pokok40% x Gaji Pokok : - Lengan dari atas siku kebawah ; - Sebelah kaki dari: - Lengan dari atas siku kebawah ; - Sebelah kaki dari
pangkal paha.pangkal paha.
d.d. 30% x Gaji Pokok30% x Gaji Pokok : - Penglihatan dari sebelah mata ; - Pendengaran dari: - Penglihatan dari sebelah mata ; - Pendengaran dari
sebelah telinga ; - Tangan dari atas pergelangan kebawah ; - Sebelah kakisebelah telinga ; - Tangan dari atas pergelangan kebawah ; - Sebelah kaki
dari mata kaki kebawah.dari mata kaki kebawah.
e.e. 30%-70% x Gaji Pokok30%-70% x Gaji Pokok : - Pertimbangan Tim Penguji Kesehatan apabila: - Pertimbangan Tim Penguji Kesehatan apabila
kehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidakkehilangan fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan yang tidak
termasuk dalam huruf a sampai dengan d.termasuk dalam huruf a sampai dengan d.
f.f. Paling Tinggi 100% x Gaji Pokok.Paling Tinggi 100% x Gaji Pokok.
Ketentuan tunjangan cacat ditetapkan dgn menjumlahkan persentasi dariKetentuan tunjangan cacat ditetapkan dgn menjumlahkan persentasi dari
tiap cacat.tiap cacat.

2424
UANG DUKA PNSUANG DUKA PNS
PNS berhak memperoleh Uang Duka bagi keluarga PegawaiPNS berhak memperoleh Uang Duka bagi keluarga Pegawai
Negeri Sipil yang tewas (Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 8 TahunNegeri Sipil yang tewas (Pasal 9 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun
1974).1974).
Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama MenkesBerdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1981 dan SE Bersama Menkes
dan Kep.Kepala BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan Nomordan Kep.Kepala BKN Nomor 368/Menkes/VII/81 dan Nomor
09/SE/1981 Tahun 1981, Keluarga PNS berhak untuk09/SE/1981 Tahun 1981, Keluarga PNS berhak untuk
mendapatkan Uang duka dan biaya pemakaman sesuai denganmendapatkan Uang duka dan biaya pemakaman sesuai dengan
keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapatkeputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat
persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN.persetujuan/pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
Diberikan kepada keluarga PNS : Isteri/Suami – Anak – OrangDiberikan kepada keluarga PNS : Isteri/Suami – Anak – Orang
Tua – Ahli Warisnya.Tua – Ahli Warisnya.

2525
PENSIUN PNSPENSIUN PNS
PNS berhak untuk memperoleh Pensiun bagiPNS berhak untuk memperoleh Pensiun bagi
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhiPegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukansyarat-syarat yang ditentukan
~ UU Nomor 11 Tahun 1969 ;~ UU Nomor 11 Tahun 1969 ;
~ UU Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 10 ;~ UU Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 10 ;
~ PP Nomor 32 Tahun 1979 ;~ PP Nomor 32 Tahun 1979 ;
~ PP Nomor 69 Tahun 2005.~ PP Nomor 69 Tahun 2005.

2626
TASPEN PNSTASPEN PNS
PNS berhak untuk menjadi Peserta TaspenPNS berhak untuk menjadi Peserta Taspen
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1963.Tahun 1963.

2727
ASKES PNSASKES PNS
PNS berhak untuk menjadi peserta AskesPNS berhak untuk menjadi peserta Askes
menurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahunmenurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun
1977.1977.

2828
TAPERUM PNSTAPERUM PNS
PNS berhak untuk menjadi peserta TaperumPNS berhak untuk menjadi peserta Taperum
menurut Keputusan Presiden Nomor 46 Tahunmenurut Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun
1994.1994.

 BESARNYA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS :BESARNYA IURAN TABUNGAN PERUMAHAN PNS :
A.A. GOLONGAN IGOLONGAN I : Rp. 3.000: Rp. 3.000
B.B. GOLONGAN IIGOLONGAN II : Rp. 5.000: Rp. 5.000
C.C. GOLONGAN IIIGOLONGAN III : Rp. 7.000: Rp. 7.000
D.D. GOLONGAN IVGOLONGAN IV : RP. 10.000: RP. 10.000
 BESARNYA BANTUAN PERUMAHAN PNSBESARNYA BANTUAN PERUMAHAN PNS
A.A. GOLONGAN IGOLONGAN I : Rp.1.200.000,-: Rp.1.200.000,-
B.B. GOLONGAN IIGOLONGAN II : Rp.1.500.000,-: Rp.1.500.000,-
C.C. GOLONGAN IIIGOLONGAN III : Rp.1.800.000,-: Rp.1.800.000,-
D.D. GOLONGAN IVGOLONGAN IV : RP.2.100.000,-: RP.2.100.000,-
BESARNYA IURAN & BANTUAN

3030
KEWAJIBAN PNSKEWAJIBAN PNS
KEHARUSAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN ATURAN,KEHARUSAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN ATURAN,
NORMA, PROSEDUR PEKERJAAN, BEBAN KERJA DANNORMA, PROSEDUR PEKERJAAN, BEBAN KERJA DAN
TANGGUNG JAWAB, YAKNI :TANGGUNG JAWAB, YAKNI :
1. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945,1. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945,
Negara dan Pemerintah.Negara dan Pemerintah.
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara
Kesatuan RI.Kesatuan RI.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku.berlaku.
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dankepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab.tanggung jawab.
5. Menyimpan rahasia jabatan.5. Menyimpan rahasia jabatan.

PERATURAN PEMERINTAHPERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANGTENTANG
PEMBINAAN DISIPLINPEMBINAAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPEGAWAIAN DARAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2010
Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010

Pasal 1Pasal 1 Ketentuan umumKetentuan umumPasal 1Pasal 1 Ketentuan umumKetentuan umum
 DISIPLIN PNSDISIPLIN PNS adalah kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban dan menghidari laranganadalah kesanggupan PNS utk mentaati kewajiban dan menghidari larangan
yg ditentukan dlm peraturan per-undang2an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdkyg ditentukan dlm peraturan per-undang2an dan/atau peraturan kedinasan yg apabila tdk
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
 PEGAWAI NEGERI SIPILPEGAWAI NEGERI SIPIL yg selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNSyg selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS
Daerah.Daerah.
 PELANGGARAN DISIPLINPELANGGARAN DISIPLIN adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdkadalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yg tdk
mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan dimentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yg dilakukan di
dalam maupun di luar jam kerja.dalam maupun di luar jam kerja.
 HUKUMAN DISIPLINHUKUMAN DISIPLIN adalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggaradalah hukuman yg dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.peraturan disiplin PNS.
 Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota adalah sebagaimanaPejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Provinsi, Kab/Kota adalah sebagaimana
dimaksud dlm peratutan Per-undang2an yg mengatur wewenang pengangkatan, pemindahandimaksud dlm peratutan Per-undang2an yg mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian PNS.dan pemberhentian PNS.
 UPAYA ADMINISTRATIFUPAYA ADMINISTRATIF adalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas terhdpadalah prosedur yg dpt ditempuh oleh PNS yg tdk puas terhdp
hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.hukuman disiplin yg dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
 KEBERATANKEBERATAN adalah upaya adm kepada atasan pejabat yg berwenang menghukum.adalah upaya adm kepada atasan pejabat yg berwenang menghukum.
 BANDING ADMINISTRATIFBANDING ADMINISTRATIF adalah upaya adm tdk puas terhdp hukuman disiplinadalah upaya adm tdk puas terhdp hukuman disiplin
(Pemberhentian dg hormat/tdk dg hormat) kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.(Pemberhentian dg hormat/tdk dg hormat) kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Ketentuan ini berlaku juga bagi CPNS Pasal 2Ketentuan ini berlaku juga bagi CPNS Pasal 2

Pasal 3 KEWAJIBANPasal 3 KEWAJIBAN
1.1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2.2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan,Mengucapkan sumpah/janji jabatan,
3.3. Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.
4.4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.Mentaati segala peraturan perundang-undangan.
5.5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran danMelaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran dan
6.6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.
7.7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8.8. Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9.9. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.
10.10. Melaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atauMelaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau
merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11.11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.Masuk kerja dan mentaati jam kerja.
12.12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.
13.13. Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.
14.14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.
15.15. Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.
16.16. Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.
17.17. Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
1.1. Mengucapkan sumpah/janji PNS.Mengucapkan sumpah/janji PNS.
2.2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan,Mengucapkan sumpah/janji jabatan,
3.3. Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.Setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Pemerintah.
4.4. Mentaati segala peraturan perundang-undangan.Mentaati segala peraturan perundang-undangan.
5.5. Melaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran danMelaksanakan tugas kedinasan yg dipercayakan kpd PNS dg penuh pengabdian, kesadaran dan
6.6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.
7.7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
8.8. Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.Memegang rahasia jabatan menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan.
9.9. Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.Bekerja dg jujur, tertib, cermat dan bersemangat utk kepentingan negara.
10.10. Melaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atauMelaporkan g segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yg dpt membahayakan atau
merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materiil.
11.11. Masuk kerja dan mentaati jam kerja.Masuk kerja dan mentaati jam kerja.
12.12. Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.Mencapai sasaran kerja pegawai yg ditetapkan.
13.13. Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.Menggunakan dan memelihara barang2 milik negara dg sebaik-baiknya.
14.14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd masyarakat.
15.15. Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.Membimbing bawahan dlm melaksanakan tugas.
16.16. Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.Memberikan kesempatan kpd bawahan utk mengembangkan karier.
17.17. Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.Mentaati peraturan kedinasan yg tlh ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.

1.1. Menyalahgunakan wewenang.Menyalahgunakan wewenang.
2.2. Menjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain dg menggunakanMenjadi perantara utk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain dg menggunakan
kewenangan org lain.kewenangan org lain.
3.3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain dan/atau lembaga atau organisasiTanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja utk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional.internasional.
4.4. Bekerja pd perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing.Bekerja pd perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing.
5.5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan brg2 baik bergerak atauMemiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan brg2 baik bergerak atau
tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah.tdk bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara scr tdk sah.
6.6. Melakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun diMelakukan kegiatan bersama dg atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dlm maupun di
luar lingkungan kerjanya dg tujuan utk keuntungan probadi, golongan, atau pihak lain yg scr langsungluar lingkungan kerjanya dg tujuan utk keuntungan probadi, golongan, atau pihak lain yg scr langsung
atau tdk langsung merugikan negara.atau tdk langsung merugikan negara.
7.7. Memberi atau menyanggupi akan membefri sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsngMemberi atau menyanggupi akan membefri sesuatu kpd siapapun baik scr langsung atau tdk langsng
dan dg dalih apapun utk diangkat dlm jabatan.dan dg dalih apapun utk diangkat dlm jabatan.
8.8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatanMenerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dg jabatan
dan/atau pekerjaannya.dan/atau pekerjaannya.
9.9. Bertindak sewenang-wenang terhdp bawahannya.Bertindak sewenang-wenang terhdp bawahannya.
10.10. Melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulitMelakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau mempersulit
salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani.salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani.
11.11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
12.12. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, DPR, DPD, DPRD dg cara :Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, DPR, DPD, DPRD dg cara :
a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye.a. Ikut serta sbg pelaksana kampanye.
b. Menjadi peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau PNS.b. Menjadi peserta kampanye dg menggunakan atribut partai atau PNS.
c. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain; dan/atauc. Sbg peserta kampanye dg mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara.d. Sbg peserta kampanye dg menggunakan fasilitas negara.

1313. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, dg cara :. Memberikan dukungan kpd Calon Pres/Wapres, dg cara :
a. membuat kpts dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salaha. membuat kpts dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye.satu pasangan calon selama masa kampanye.
b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calonb. Mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon
yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanyeyg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpdmeliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd
PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
14.14. Memberikan dukungan kpd calon anggota DPRD atau calon KDH/ Wkl KDH dg cr memberikan suratMemberikan dukungan kpd calon anggota DPRD atau calon KDH/ Wkl KDH dg cr memberikan surat
dukungan disertai foto kopi KTP atau Srt Ket Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU-an.dukungan disertai foto kopi KTP atau Srt Ket Tanda Penduduk sesuai peraturan per-UU-an.
15.15. Memberikan dukungan kpd calon KDH/Wakil KDH, dg cara :Memberikan dukungan kpd calon KDH/Wakil KDH, dg cara :
a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon KDH/Wakil KDH.a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon KDH/Wakil KDH.
b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye.b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dlm kegiatan kampanye.
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikanc. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atausalah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calond. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon
yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanyeyg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpdmeliputi pertemuan, ajakan, himbawan, seruan, atau pemberiaan barang kpd
PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Jenis hukuman disiplinJenis hukuman disiplin Pasal 7Pasal 7 ::
 TINGKAT RINGAN :TINGKAT RINGAN :
1. Teguran lisan1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis;2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 TINGKAT SEDANG :TINGKAT SEDANG :
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
 TINGKAT BERAT :TINGKAT BERAT :
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.
3. Pembebasan dari jabatan.3. Pembebasan dari jabatan.
4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
5. Henti tdk dengan homat.5. Henti tdk dengan homat.
1. Teguran lisan1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis;2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah.
3. Pembebasan dari jabatan.3. Pembebasan dari jabatan.
4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS
5. Henti tdk dengan homat.5. Henti tdk dengan homat.

Hukuman disiplin tdk masuk kerja/tdk mentaati ketentuanHukuman disiplin tdk masuk kerja/tdk mentaati ketentuan
jam kerjajam kerja
1. Tegoran lisan;1. Tegoran lisan; tdk masuk kerja selama 5 hari kerja.tdk masuk kerja selama 5 hari kerja.
2. Tegoran tertulis; t2. Tegoran tertulis; tdk masuk kerja selama 6 s/d 10 hari kerja.dk masuk kerja selama 6 s/d 10 hari kerja.
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis;3. Pernyataan tidak puas secara tertulis; tdk masuk kerja selama 11 s/d 15 hari kerja.tdk masuk kerja selama 11 s/d 15 hari kerja.
1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun; tdk masuk kerja selama 16 s/d 20tdk masuk kerja selama 16 s/d 20
hari kerja.hari kerja.
2. Penundaan kenaikan pangkat utk selama 1 tahun;2. Penundaan kenaikan pangkat utk selama 1 tahun; tdk masuk kerja selama 21 s/d 25tdk masuk kerja selama 21 s/d 25
hari kerja.hari kerja.
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun;3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun; tdk masuk kerjatdk masuk kerja
selama 26 s/d 30 hari kerja.selama 26 s/d 30 hari kerja.
1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun; tdk masuk kerjatdk masuk kerja
2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah; t2. Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lbh rendah; tdk masuk kerjadk masuk kerja
3. Pembebasan dari jabatan;3. Pembebasan dari jabatan; tdk masuk kerja selama 41 s/d 45 hari kerja.tdk masuk kerja selama 41 s/d 45 hari kerja.
4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS;4. Henti dgn hormat tdk atas permintaan sendiri sbg PNS; tdk masuk kerja selama 46tdk masuk kerja selama 46
hari kerja atau lebihhari kerja atau lebih
Pelanggaran terhdp kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja
Dihitung scr kumulatif sampai dg akhir tahun berjalan ( Psl 14)
Pelanggaran terhdp kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam kerja
Dihitung scr kumulatif sampai dg akhir tahun berjalan ( Psl 14)

3838
5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA5. KEDUDUKAN PNS SBG ANGGOTA
KORPRIKORPRI
(Keppres Nomor 26 Tahun 2000)(Keppres Nomor 26 Tahun 2000)
 FUNGSI KORPRI :FUNGSI KORPRI :
- Pelopor---- Kesejahteraan + Profesionalime- Pelopor---- Kesejahteraan + Profesionalime
- Pelindung dan Pengayom--- Anggota- Pelindung dan Pengayom--- Anggota
- Penyalur--- Kepentingan Anggota- Penyalur--- Kepentingan Anggota
- Pendorong– Taraf hidup Sosek Masy + Lingk.- Pendorong– Taraf hidup Sosek Masy + Lingk.
- Pelopor--- Program Pemb.Nasional- Pelopor--- Program Pemb.Nasional
- Mitra Kerja– Pengamb.Keputan + Kebijakan- Mitra Kerja– Pengamb.Keputan + Kebijakan

3939
 TUJUAN KORPRI :TUJUAN KORPRI :
- Mewujudkan pelaksanaan peraturan Per-UU- Mewujudkan pelaksanaan peraturan Per-UU
Pegawai RI serta menjamin perlindungan hakPegawai RI serta menjamin perlindungan hak
hak Pegawai RI guna mencapai ketenanganhak Pegawai RI guna mencapai ketenangan
dan kelangsungan kerja usaha untukdan kelangsungan kerja usaha untuk
meningkatkan taraf hidup, kecerdasan danmeningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan
kesejahteraan Pegawai RI beserta keluarganya.kesejahteraan Pegawai RI beserta keluarganya.
- Menghimpun dan menyatukan Pegawai RI- Menghimpun dan menyatukan Pegawai RI
untuk mewujudkan rasa setia kawan dan taliuntuk mewujudkan rasa setia kawan dan tali
persaudaraan antara sesama Pegawai RI.persaudaraan antara sesama Pegawai RI.

4040
 USAHA-USAHA KORPRI :USAHA-USAHA KORPRI :
- Meningkatkan Peran serta anggota dalam Pembangun- Meningkatkan Peran serta anggota dalam Pembangun
an Nasional untuk mewujudkan Cita-cita Proklamasian Nasional untuk mewujudkan Cita-cita Proklamasi
17 Agustus 1945 ;17 Agustus 1945 ;
- Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya per-- Memperjuangkan terciptanya dan terlaksananya per-
aturan per-UU untuk mewujudkan kesejahteraan danaturan per-UU untuk mewujudkan kesejahteraan dan
perlindungan hak-hak Pegawai RI pada umumnyaperlindungan hak-hak Pegawai RI pada umumnya
dan anggota Korpri pada khsususnya ;dan anggota Korpri pada khsususnya ;
- Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu- Mengadakan upaya-upaya untuk mempertinggi mutu
pengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan ataupengetahuan, keterampilan bidang pekerjaan dan atau
profesi serta kemampuan organisasi ;profesi serta kemampuan organisasi ;

4141
- Bekerjasama dengan badan pemerintah dan- Bekerjasama dengan badan pemerintah dan
swasta serta organisasi-organisasi lain didalamswasta serta organisasi-organisasi lain didalam
dan diluar negeri untuk melaksanakan usahadan diluar negeri untuk melaksanakan usaha
usaha yang tidak bertentangan denganusaha yang tidak bertentangan dengan
anggaran dasar dan rumah tangga ;anggaran dasar dan rumah tangga ;
- Memperjuangkan anggota untuk memperoleh- Memperjuangkan anggota untuk memperoleh
kesempatan yang sama dalam mengembangkesempatan yang sama dalam mengembang
kan karier sesuai dengan kemampuan masingkan karier sesuai dengan kemampuan masing
masing ;masing ;
- Membina korps dalam mewujudkan kesatuan- Membina korps dalam mewujudkan kesatuan
pola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengempola pikir, ucapan, dan tindakan serta pengem
bangan mental dan rohani yang baik.bangan mental dan rohani yang baik.

4242
6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI6. SUSUNAN ANGGOTA KORPRI
 Tingkat Nasional – DPP Korpri ;Tingkat Nasional – DPP Korpri ;
 Tingkat Propinsi - DPD Korpri ;Tingkat Propinsi - DPD Korpri ;
 Tingkat Kab/Kota – DPC Korpri ;Tingkat Kab/Kota – DPC Korpri ;
 Tingkat Kecamatan – DPAC Korpri ;Tingkat Kecamatan – DPAC Korpri ;
 Tk.Desa/Kelurahan – Pengurus Ranting.Tk.Desa/Kelurahan – Pengurus Ranting.

4343
7. PANCA PRASETYA KORPRI7. PANCA PRASETYA KORPRI
 Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan PemerintahSetia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah
RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ;
 Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara sertaMenjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta
memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara ;memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara ;
 Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakatMengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
diatas kepentingan pribadi dan golongan ;diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
 Bertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsaBertekad memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesetiakawanan Korps Peg.RI ;serta kesetiakawanan Korps Peg.RI ;
 Berjuang menegakkan kejujuran dan keadilan sertaBerjuang menegakkan kejujuran dan keadilan serta
meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar :
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
FORMASI adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil
(termasuk didalamnya jumlah susunan jabatan )
yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu
Melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
TUJUAN PENETAPAN FORMASI
Adalah
Agar satuan-satuan organisasi negara dapat mempunyai
Jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan
Beban kerja dan tanggung jawab
Masing-masing satuan organisasi

O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
ALAT UNTUK MENCAPAI
TUJUAN
JUMLAH DAN MUTU
PNS YANG
DIPERLUKAN
HARUS SELALU
DISESUAIKAN
DENGAN
PERKEMBANGAN
TUGAS POKOK
PERKEMBANGAN TUGAS POKOK DAPAT MENGAKIBATKAN MAKIN
BESARNYA JUMLAH PNS YANG DIPERLUKAN, DAN SEBALIKNYA,
DAPAT PULA MENGAKIBATKAN MAKIN SEDIKITNYA PNS
YANG DIPERLUKAN KARENA KEMAJUAN TEKNOLOGI
DIBIDANG PERALATAN
( Formasi setiap tahun dilakukan evaluasi )
Formasi (lanjutan)

FORMASIFORMASI terdiri dari :terdiri dari :
a. formasi PNS pusata. formasi PNS pusat
b. formasi PNS daerahb. formasi PNS daerah
 FORMASI PNS DAERAH untuk masing-masing satuan organisasiFORMASI PNS DAERAH untuk masing-masing satuan organisasi
Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh KepalaPemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala
Daerah.Daerah.
 Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaanFormasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan
pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikanpegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan
prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan :prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan :
1. Jenis pekerjaan1. Jenis pekerjaan
2. Sifat pekerjaan2. Sifat pekerjaan
3. Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang3. Analisa beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang
PNS dalam jangka waktu tertentu.PNS dalam jangka waktu tertentu.
4. Prinsip pelaksanaan pekerajaan, dan;4. Prinsip pelaksanaan pekerajaan, dan;
5. Peralatan yang tersedaia.5. Peralatan yang tersedaia.

PENGADAAN PNSPENGADAAN PNS
DASAR :DASAR :
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP. 43 Th 2007 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP. 43 Th 2007 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNSPengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
PENGADAAN adalah untuk mengisi formasi yang lowong.PENGADAAN adalah untuk mengisi formasi yang lowong.
Setiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamarSetiap WNRI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar
menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pengadaan Pegawai Negeri SipilPengadaan Pegawai Negeri Sipil
dilaksanakan mulai dari :dilaksanakan mulai dari :
 PerencanaanPerencanaan
 PengumumanPengumuman
 PelamaranPelamaran
 PenyaringanPenyaringan
 Pengangkatan CPNSPengangkatan CPNS
 Pengangkatan PNS.Pengangkatan PNS.

Syarat yg harus dipenuhi oleh setiapSyarat yg harus dipenuhi oleh setiap
pelamar :pelamar :
WNI;WNI;
Usia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;Usia serendah-rendahnya 18 Tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun;
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keput. PengadilanTidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keput. Pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindakyang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak
pidana kejahatan.pidana kejahatan.
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atauTidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sbgtidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sbg
pegawai swasta;pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sbg calon/Pegawai negeri.Tidak berkedudukan sbg calon/Pegawai negeri.
Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yangMempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan;diperlukan;
Berkelakuan baik;Berkelakuan baik;
Sehat jasmani dan rohani;Sehat jasmani dan rohani;
Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NRI atau negara lain yg ditentukanBersedia ditempatkan diseluruh wilayah NRI atau negara lain yg ditentukan
oleh Pemerintah.oleh Pemerintah.
Syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah.Syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
Catatan :Catatan :
Untuk Tenaga Honorer usia tertinggi 46 Tahun.Untuk Tenaga Honorer usia tertinggi 46 Tahun.
Dapat diterima usia tertinggi 40 tahun, syarat pernah menghonor minimal 5Dapat diterima usia tertinggi 40 tahun, syarat pernah menghonor minimal 5
Tahun baik negeri maupun swastaTahun baik negeri maupun swasta

Golongan ruang yg ditetapkan utkGolongan ruang yg ditetapkan utk
pengangkatan sbg CPNSpengangkatan sbg CPNS
 I/a pd saat melamar dg ijazah SD.I/a pd saat melamar dg ijazah SD.
 I/c pd saat melamar dg ijazah SLTP.I/c pd saat melamar dg ijazah SLTP.
 II/a pd saat melamar dg Ijazah SLTA, D-I.II/a pd saat melamar dg Ijazah SLTA, D-I.
 II/b pd saat melamar dg ijazah SGPLB, D-II/b pd saat melamar dg ijazah SGPLB, D-
II.II.
 II/c untuk Sarjana Muda, Akademi, D-III.II/c untuk Sarjana Muda, Akademi, D-III.
 III/a untuk S1, atau D-IV.III/a untuk S1, atau D-IV.
 III/b untuk dokter, Apoteker, Magister (S2)III/b untuk dokter, Apoteker, Magister (S2)
 III/c untuk Doktor (S3)III/c untuk Doktor (S3)

KENAIKANKENAIKAN PANGKATPANGKAT PNSPNS
DASARDASAR
PangkatPangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalamadalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam
susunan organisasi.susunan organisasi.
KENAIKAN PANGKATKENAIKAN PANGKAT adalah penghargaan yang diberikan atas prestasiadalah penghargaan yang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
MASA/PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS:MASA/PERIODE KENAIKAN PANGKAT PNS:
1 April dan 1 Oktober1 April dan 1 Oktober

Jenis Kenaikan PangkatJenis Kenaikan Pangkat
1.1. KenaiKan PangKat ReguleRKenaiKan PangKat ReguleR
2.2. KenaiKan PangKat PilihanKenaiKan PangKat Pilihan
PnS juga dPt dibeRiKan KenPa :PnS juga dPt dibeRiKan KenPa :
1.1. anumeRtaanumeRta
2.2. PengabdianPengabdian

KenaikanKenaikan Pangkat RegulerPangkat Reguler
Penghargaan yg diberikan kpd PNS yg telah memenuhi syarat yg ditentukan tanpa terikatPenghargaan yg diberikan kpd PNS yg telah memenuhi syarat yg ditentukan tanpa terikat
pada jabatan.pada jabatan.
Diberikan apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.Diberikan apabila telah 4 tahun dalam pangkat terakhir.
Batas pangkat puncak Kenpa Reguler :Batas pangkat puncak Kenpa Reguler :
Gol. Ruang
Kepangkatan
PENDIDIKAN
II/a SD
II/c SLTP
II/d Sekolah lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama
III/b SLTA, SL Kejuruan Tingkat Atas, D-I, dan D-II
III/c SGPLB, D-III, Sarmud, atau Akademi.
III/d S-1 atau D-IV
IV/a
Dokter,Apoteker, Magester (S-2) atau ijazah lain
yang setara.
IV/b Doktor ( S-3)

KenaikanKenaikan Pangkat PilihanPangkat Pilihan
adalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kpd PNS atas prestasiadalah kepercayaan dan penghargaan yg diberikan kpd PNS atas prestasi
kerjanya yg tinggi.kerjanya yg tinggi.
Diberikan kepada PNS apabila :Diberikan kepada PNS apabila :
 Menduduki jab. Struktural atau fungsional tertentu.Menduduki jab. Struktural atau fungsional tertentu.
 Menduduki jabatan tertentu yg pengangkatannya ditetapkan denganMenduduki jabatan tertentu yg pengangkatannya ditetapkan dengan
Keppres, diatur dengan peraturan tersendiri. (contoh; HakimKeppres, diatur dengan peraturan tersendiri. (contoh; Hakim
pengadilan).pengadilan).
 Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
 Diangkat menjadi Pejabat Negara.Diangkat menjadi Pejabat Negara.
 Memperoleh STTB/Ijazah (Kenpa Penyesuaian Ijazah; lulus ujian)Memperoleh STTB/Ijazah (Kenpa Penyesuaian Ijazah; lulus ujian)
 Melaksanakan Tugas Belajar (sebelumnya duduk dlm jabatan)Melaksanakan Tugas Belajar (sebelumnya duduk dlm jabatan)
 Telah lulus/selesai Tugas Belajar.Telah lulus/selesai Tugas Belajar.
 Dipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induknyaDipekerjakan/diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya
yg diangkat dalam jabatan pimpinan/fungsional tertentuyg diangkat dalam jabatan pimpinan/fungsional tertentu

Kenaikan pangkatKenaikan pangkat ANUMERTAANUMERTA
Diberikan kepada PNS yang tewas ( meninggal dalam dan karenaDiberikan kepada PNS yang tewas ( meninggal dalam dan karena
melaksanakan tugas kewajibannya)melaksanakan tugas kewajibannya)
Kenaikan PangkatKenaikan Pangkat PENGABDIAN.PENGABDIAN.
Diberikan kepada PNS yang telah mencapai BUP/Purna tugas atau cacat karenaDiberikan kepada PNS yang telah mencapai BUP/Purna tugas atau cacat karena
dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
Syarat :Syarat :
- tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan :- tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan :
Memiliki Masa Kerja Masa Pangkat Terakhir
30 tahun keatas 1 bulan
20 – 30 tahun kebawah 1 Tahun
10 – 20 tahun kebawah 2 Tahun

PENGANGKATAN PNS DALAMPENGANGKATAN PNS DALAM
JABATAN STRUKTURALJABATAN STRUKTURAL
DASARDASAR
Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000
Permendagri Nomor 5 Tahun 2005Permendagri Nomor 5 Tahun 2005
JabatanJabatan STRUKTURALSTRUKTURAL adalah suatu kedudukan yangadalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hakmenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasiseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
negara.negara.
ESELONESELON adalah tingkatan jabatan strukturaladalah tingkatan jabatan struktural

JABATAN
memimpin unit kerja dengan
tugas manajerial
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial
tanpa jenjang, kenaikan reguler, ditetapkan
oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
setempat
Contoh: Pengumpul Data, Pengentri Data,
Pengadministrasi Keuangan, dll
Pengelompokkan tugas teknis non
manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat
kesulitan, ditetapkan oleh MENTERI PAN
Contoh: Auditor, Perencana, Widyaiswara,
Pustakawan, Pranata Komputer, dll
KARIER PNS DALAM JABATAN

EseloneringEselonering Jabatan StrukturalJabatan Struktural
Jenjang Pangkat Gol/Ruang
No Eselon Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/ruang Pangkat Gol/ruang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I a
I b
II a
II b
III a
III b
IV a
IV b
Pembina Utm Madya
Pembina Utm Muda
Pembina Utm Muda
Pembina Tk. I
Pembina
Penata Tk. I
Penata
Penata Muda Tk. I
IV/d
IV/c
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
Pembina Utama
Pembina Utama
Pembina Utm Madya
Pembina Utm Muda
Pembina Tk. I
Pembina
Pembina Tk. I
Penata
IV/e
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c

Persyaratanutkdapat diangkatPersyaratanutkdapat diangkat
dalamjabatanstruktural :dalamjabatanstruktural :
a.a. Berstatus PNSBerstatus PNS
b.b. Serendah-rendahnya berpangkat 1 (satu) tingkat dibawahSerendah-rendahnya berpangkat 1 (satu) tingkat dibawah
jenjang pangkat yang ditentukan.jenjang pangkat yang ditentukan.
c.c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yangMemiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan.ditentukan.
d.d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnyaSemua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dlm 2 tahun terakhirbernilai baik dlm 2 tahun terakhir
e.e. Memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan, dan;Memiliki kompetensi jabatan yg diperlukan, dan;
f.f. Sehat jasmani dan rohaniSehat jasmani dan rohani

Faktor yang perlu diperhatikan dlmFaktor yang perlu diperhatikan dlm
pengangkatan dalam jabatan strukturalpengangkatan dalam jabatan struktural
SENIORITASSENIORITAS
USIAUSIA
PENDIDIKAN DAN PELATIHANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENGALAMAN YANG DIMILIKIPENGALAMAN YANG DIMILIKI
PNS TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATANPNS TIDAK DAPAT MENDUDUKI JABATAN
RANGKAP (STRUKTURAL DANRANGKAP (STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL), kecuali untuk jabatanFUNGSIONAL), kecuali untuk jabatan
tertentu yg ditetapkan oleh UU (Hakim,tertentu yg ditetapkan oleh UU (Hakim,
Jaksa)Jaksa)

PENDIDIKANPENDIDIKAN DANDAN PELATIHANPELATIHAN
JABATAN PNSJABATAN PNS
DASARDASAR :: Pertn. Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000Pertn. Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
Tujuan DiklatTujuan Diklat ::
1.1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikapMeningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dgnuntuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional dgn
dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhandilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan
instansi.instansi.
2.2. Menciptakan aparatur yg mampu berperan sbg pembaharu &Menciptakan aparatur yg mampu berperan sbg pembaharu &
perekat persatuan/kesatuan bangsa.perekat persatuan/kesatuan bangsa.
3.3. Memantapkan dan semangat pengabdian yg berorientasi padaMemantapkan dan semangat pengabdian yg berorientasi pada
pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dlm4.Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dlm
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demimelaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi
terwujudnya kepemerintahan yg baikterwujudnya kepemerintahan yg baik

SASARAN DIKLAT :SASARAN DIKLAT :
Terwujudnya PNS yg memiliki kompetensi yg sesuaiTerwujudnya PNS yg memiliki kompetensi yg sesuai
dengan persyaratan jabatan masing-masingdengan persyaratan jabatan masing-masing
Jenis Diklat terdiri dari :Jenis Diklat terdiri dari :
1.1. Diklat Prajabatan, terdiri :Diklat Prajabatan, terdiri :
a. Prajab. Gol Ia. Prajab. Gol I
b. Prajab. Gol IIb. Prajab. Gol II
c. Prajab. Gol IIIc. Prajab. Gol III
2. Diklat Dalam Jabatan, terdiri :2. Diklat Dalam Jabatan, terdiri :
a. Diklat Kepemimpinana. Diklat Kepemimpinan
b. Diklat Fungsionalb. Diklat Fungsional
c. Diklat Teknisc. Diklat Teknis

PEMBERHENTIAN PNSPEMBERHENTIAN PNS
Dasar Hukum :Dasar Hukum :
1.1. UU. Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999UU. Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999
tentang Pokok-pokok Kepegawaian;tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian PNS;Pemberhentian PNS;
3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentangPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
PNS;PNS;
4.4. Keputusan Ka. BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang JuknisKeputusan Ka. BKN Nomor 14 Tahun 2003 tentang Juknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS sertaPemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta
Janda/DudanyaJanda/Dudanya

 PEMBERHENTIAN PNSPEMBERHENTIAN PNS adalah :adalah :
suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang PNSsuatu keadaan yang mengakibatkan seseorang PNS
kehilangan statusnya sebagai PNSkehilangan statusnya sebagai PNS
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERIPEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI
adalah :adalah :
pemberhentian yang mengakibatkan yangpemberhentian yang mengakibatkan yang
bersangkutan tidak bekerja lagi pasa suatu satuanbersangkutan tidak bekerja lagi pasa suatu satuan
organisasi negara, ttp masih berstatus sebagai PNSorganisasi negara, ttp masih berstatus sebagai PNS

JENIS PEMBERHENTIAN PNS :JENIS PEMBERHENTIAN PNS :
 ATAS PERMINTAAN SENDIRI;ATAS PERMINTAAN SENDIRI;
 MENCAPAI BUP;MENCAPAI BUP;
 ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI;ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI;
 MELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAKMELAKUKAN PELANGGARAN/TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN;PIDANA/PENYELEWENGAN;
 TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI;TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI;
 MENINGGALKAN TUGAS;MENINGGALKAN TUGAS;
 KARENA MENINGGAL DUNIA;KARENA MENINGGAL DUNIA;
 MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS;MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS;
 KARENA HILANG;KARENA HILANG;
 MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK.MENJADI ANGGOTA/PENGURUS PARTAI POLITIK.

PENSIUN PNS UU No 11/1969PENSIUN PNS UU No 11/1969
 Adanya jaminan hari tua sebagai balas jasa;Adanya jaminan hari tua sebagai balas jasa;
 Syarat :Syarat :
Mencapai BUP:Mencapai BUP:
56 Tahun56 Tahun PNS, Pejabat Eselon III.IV & VPNS, Pejabat Eselon III.IV & V
58 Tahun58 Tahun Hakim PT/Negeri/Agama.Hakim PT/Negeri/Agama.
60 Tahun60 Tahun Ketua/Wakil/Ketua Muda danKetua/Wakil/Ketua Muda dan
Hakim Anggota pd MA.Hakim Anggota pd MA.
Jaksa Agung/Pejabat es I & IIJaksa Agung/Pejabat es I & II
Dokter/ Guru SD s/d SLTADokter/ Guru SD s/d SLTA
65 Tahun65 Tahun Ahli Peneliti/Peneliti/Guru Besar/Ahli Peneliti/Peneliti/Guru Besar/
Lektor Kepala/Lektor/Jab.lain yangLektor Kepala/Lektor/Jab.lain yang
ditentukan Presidenditentukan Presiden
 MK dan 50 th Usia.MK dan 50 th Usia.
 Tdk Cakap jasmani/rohani utk semua jabatan/pekerjaan.Tdk Cakap jasmani/rohani utk semua jabatan/pekerjaan.

6767
B. SISTEM REKRUITMEN PNSB. SISTEM REKRUITMEN PNS
1. FORMASI PNS1. FORMASI PNS
PP Nomor 97 Tahun 2000
PP Nomor 54 Tahun 2003PP Nomor 54 Tahun 2003
2. PENGADAAN PNS2. PENGADAAN PNS
PP Nomor 98 Tahun 2000
B. SISTEM REKRUITMEN PNS

6868
1. FORMASI PNS1. FORMASI PNS
Formasi adalah Jumlah & susunan pangkat PNS yang diFormasi adalah Jumlah & susunan pangkat PNS yang di
perlu kan dalam suatu satuan organisasi negaraperlu kan dalam suatu satuan organisasi negara
untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangkauntuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka
waktu tertentu,waktu tertentu,
didasarkan dari :didasarkan dari :
- Analisis Kebutuhan Pegawai- Analisis Kebutuhan Pegawai
- Uraian Jabatan- Uraian Jabatan
- Peta Jabatan- Peta Jabatan

6969
ANALISIS KEBUTUHANANALISIS KEBUTUHAN
PEGAWAIPEGAWAI
 Jenis Pekerjaan ;Jenis Pekerjaan ;
 Sifat Pekerjaan ;Sifat Pekerjaan ;
 Analisis Beban Kerja & perkiraan kapasitasAnalisis Beban Kerja & perkiraan kapasitas
seorang PNS dalam jk. waktu tertentu ;seorang PNS dalam jk. waktu tertentu ;
 Prinsif Pelaksanaan Pekerjaan ;Prinsif Pelaksanaan Pekerjaan ;
 Peralatan yang tersedia.Peralatan yang tersedia.

7070
URAIAN JABATANURAIAN JABATAN
Adalah uraian tentang hasil analisis jabatan, yg berisikan :Adalah uraian tentang hasil analisis jabatan, yg berisikan :
 Nama Jabatan Tanggung JawabNama Jabatan Tanggung Jawab
 Kode Jabatan WewenangKode Jabatan Wewenang
 Unit Organisasi Nama JabatanUnit Organisasi Nama Jabatan
 Ikhtisar Jabatan Korelasi JabatanIkhtisar Jabatan Korelasi Jabatan
 Uraian Tugas Kondisi Lingk.KerjaUraian Tugas Kondisi Lingk.Kerja
 Bahan Kerja Resiko BahayaBahan Kerja Resiko Bahaya
 Perangkat Kerja Syarat JabatanPerangkat Kerja Syarat Jabatan
 Hasil Kerja Informasi Jabatan.lainnya.Hasil Kerja Informasi Jabatan.lainnya.

7171
PETA JABATANPETA JABATAN
 Adalah susunan nama dan tingkat jabatanAdalah susunan nama dan tingkat jabatan
struktural dan fungsional yang tergambarstruktural dan fungsional yang tergambar
dalam suatu struktur organisasi dari tingkatdalam suatu struktur organisasi dari tingkat
yang paling rendah sampai dengan yang palingyang paling rendah sampai dengan yang paling
tinggi :tinggi :
---------------- STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI ------------------

7272
2. PENGADAAN PNS2. PENGADAAN PNS
Adalah kegiatan untuk mengisi formasi yg lowong, yangAdalah kegiatan untuk mengisi formasi yg lowong, yang
didi
lakukan atas dasar syarat obyektif yang telah ditentukanlakukan atas dasar syarat obyektif yang telah ditentukan
dan hrs dipenuhi setiap pelamar bukan didasarkan atasdan hrs dipenuhi setiap pelamar bukan didasarkan atas
jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah.jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan dan daerah.
Kegiatan Pengadaan meliputi :Kegiatan Pengadaan meliputi :
 Perencanaan PenyaringanPerencanaan Penyaringan
 Pengumuman Pengangkatan CPNSPengumuman Pengangkatan CPNS
 Pelamaran Pengangkatan menjadi PNSPelamaran Pengangkatan menjadi PNS

7373
PERENCANAANPERENCANAAN
 Dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;Dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;
 Didasarkan atas formasi yang dibutuhkan ;Didasarkan atas formasi yang dibutuhkan ;
 Mempersiapkan langkah-langkah kegiatanMempersiapkan langkah-langkah kegiatan
mulai pengumuman, penyaringan ,mulai pengumuman, penyaringan ,
pengangkatan CPNS sampai denganpengangkatan CPNS sampai dengan
pengangkatan menjadi PNS antara lainpengangkatan menjadi PNS antara lain
meliputi kebijakan penentuan jadual, tempat,meliputi kebijakan penentuan jadual, tempat,
materi, pelaksana dan pembiaya an sertamateri, pelaksana dan pembiaya an serta
pertanggung-jawaban.pertanggung-jawaban.

7474
PENGUMUMANPENGUMUMAN
 Formasi diumumkan melalui media massa, elektronikFormasi diumumkan melalui media massa, elektronik
dan lain-lain kepada masyarakat ;dan lain-lain kepada masyarakat ;
 Dilaksanakan 15 hari sebelum tanggal penerima anDilaksanakan 15 hari sebelum tanggal penerima an
lamaran ;lamaran ;
 Pengumuman mencantumkan :Pengumuman mencantumkan :
- Jumlah dan jenis jabatan- Jumlah dan jenis jabatan
- Syarat jabatan yg hrs dipenuhi- Syarat jabatan yg hrs dipenuhi
- Alamat dan tempat lamaran ditujukan- Alamat dan tempat lamaran ditujukan
- Batas waktu pengajuan lamaran- Batas waktu pengajuan lamaran
- Lain-lain dipandang perlu.- Lain-lain dipandang perlu.

7575
PELAMARANPELAMARAN
 Syarat-syarat yang harus dipenuhi :Syarat-syarat yang harus dipenuhi :
- Warga Negara Indonesia ;- Warga Negara Indonesia ;
- Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun ;- Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun ;
- Tidak pernah dihukum penjara/kurungan ;- Tidak pernah dihukum penjara/kurungan ;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat sbg PNS ;- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat sbg PNS ;
- Tidak berkedudukan sbg CPNS ;- Tidak berkedudukan sbg CPNS ;
- Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang- Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang
diperlukan ;diperlukan ;
- Berkelakuan baik ;- Berkelakuan baik ;
- Sehat jasmani dan rohani ;- Sehat jasmani dan rohani ;
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI/Negara lain ;- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI/Negara lain ;
- Syarat-syarat lain yg ditentukan dalam persyaratan jabatan.- Syarat-syarat lain yg ditentukan dalam persyaratan jabatan.

7676
PENYARINGANPENYARINGAN
 Panitia penyaringan dibentuk oleh PPK, terdiri dari sekurang-kurangnya 3Panitia penyaringan dibentuk oleh PPK, terdiri dari sekurang-kurangnya 3
orang (Ketua, Sekretaris dan Anggota), apabila lebih maka jumlahnyaorang (Ketua, Sekretaris dan Anggota), apabila lebih maka jumlahnya
harus ganjil.harus ganjil.
 Tugas Panitia :Tugas Panitia :
- Menyiapkan bahan ujian ;- Menyiapkan bahan ujian ;
- Menentukan pedoman pemeriksaan & penilaian ujian ;- Menentukan pedoman pemeriksaan & penilaian ujian ;
- Menentukan tempat dan jadual ujian ;- Menentukan tempat dan jadual ujian ;
- Menyelenggarakan ujian ;- Menyelenggarakan ujian ;
- Memeriksa dan menentukan hasil ujian :- Memeriksa dan menentukan hasil ujian :
- Test Pengetahuan Umum (TPU)- Test Pengetahuan Umum (TPU)
- Test Bakat Skolastik (TBS)- Test Bakat Skolastik (TBS)
- Test Substantif (TS).- Test Substantif (TS).
- Menetapkan dan mengumumkan kelulusan.- Menetapkan dan mengumumkan kelulusan.

7777
PENGANGKATAN CPNSPENGANGKATAN CPNS
 Pelamar yang lulus diangkat menjadi CPNS oleh PPK --Pelamar yang lulus diangkat menjadi CPNS oleh PPK --
diteruskan ke BKN -- NIP.diteruskan ke BKN -- NIP.
 Diberikan gol./ruang pengangkatan :Diberikan gol./ruang pengangkatan :
- Gol.ruang I/a --- STTB SD setingkat ;- Gol.ruang I/a --- STTB SD setingkat ;
- Gol.ruang I/c --- STTB SLTP setingkat ;- Gol.ruang I/c --- STTB SLTP setingkat ;
- Gol.ruang II/a --- STTB SLTA setingkat ;- Gol.ruang II/a --- STTB SLTA setingkat ;
- Gol.ruang II/b --- STTB D-II/SGPLB ;- Gol.ruang II/b --- STTB D-II/SGPLB ;
- Gol.ruang II/c --- STTB Sarmud/Akademi/D-III ;- Gol.ruang II/c --- STTB Sarmud/Akademi/D-III ;
- Gol.ruang III/a – STTB S1/D-IV ;- Gol.ruang III/a – STTB S1/D-IV ;
- Gol.ruang III/b – STTB Dokter/Apoteker/S2/setara ;- Gol.ruang III/b – STTB Dokter/Apoteker/S2/setara ;
- Gol.ruang III/c – STTB Doktor (S3).- Gol.ruang III/c – STTB Doktor (S3).

7878
 Hak atas Gaji + Masa Kerja :Hak atas Gaji + Masa Kerja :
- Gaji didasarkan atas SPMT – Pimpinan Unit ;- Gaji didasarkan atas SPMT – Pimpinan Unit ;
- Masa Kerja diperhitungan penuh sbb :- Masa Kerja diperhitungan penuh sbb :
- Selama menjadi PNS (kecuali CLTN)- Selama menjadi PNS (kecuali CLTN)
- Selama menjadi Pejabat Negara ;- Selama menjadi Pejabat Negara ;
- Selama menjalankan tgs pemerintahan- Selama menjalankan tgs pemerintahan
- Selama mejlkan kewajiban membela negara ;- Selama mejlkan kewajiban membela negara ;
- Selama menjadi pegawai instansi pemerintah- Selama menjadi pegawai instansi pemerintah
- Selama menjadi pegawai instansi swasta di- Selama menjadi pegawai instansi swasta di
perhitungkan ½ (MK 1 th-10 th).perhitungkan ½ (MK 1 th-10 th).

7979
 CPNS dapat diberhentikan, apabila :CPNS dapat diberhentikan, apabila :
- Mengajukan permohonan berhenti ;- Mengajukan permohonan berhenti ;
- Tidak memenuhi syarat kesehatan ;- Tidak memenuhi syarat kesehatan ;
- Tidak lulus diklat prajabatan ;- Tidak lulus diklat prajabatan ;
- Tdk menunjukan kecakapan dlm melaksanakan tugas ;- Tdk menunjukan kecakapan dlm melaksanakan tugas ;
- Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik- Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik
yang dapat mengganggu lingkungan kerja ;yang dapat mengganggu lingkungan kerja ;
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat ;
- Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan- Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan
keterangan/bukti yang tidak benar ;keterangan/bukti yang tidak benar ;
- Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan- Dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukumpengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (tindak pidana kejahatan/anggota parpol).yang tetap (tindak pidana kejahatan/anggota parpol).

8080
PENGANGKATAN CPNSPENGANGKATAN CPNS
MENJADI PNSMENJADI PNS
Dapat diangkat menjadi PNS apabila :Dapat diangkat menjadi PNS apabila :
 CPNS selama 1 tahun s/d 2 tahun ;CPNS selama 1 tahun s/d 2 tahun ;
 DP-3 semua unsur baik ;DP-3 semua unsur baik ;
 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani ;Memiliki kesehatan jasmani dan rohani ;
 Lulus diklat prajabatan ;Lulus diklat prajabatan ;
 Penetapannya didasarkan atas TMT-CPNS ;Penetapannya didasarkan atas TMT-CPNS ;
 Ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.Ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

8181
C. SISTEM PENEMPATAN PNSC. SISTEM PENEMPATAN PNS
 PENEMPATAN PEGAWAI BARU :PENEMPATAN PEGAWAI BARU :
- UU Nomor 43 Tahun 1999- UU Nomor 43 Tahun 1999
- PP No. 98 Tahun 2000 juncto PP No. 11 Tahun 2002- PP No. 98 Tahun 2000 juncto PP No. 11 Tahun 2002
 PENILAIAN KINERJA PNS :PENILAIAN KINERJA PNS :
- PP Nomor 10 Tahun 1979- PP Nomor 10 Tahun 1979
 KENAIKAN PANGKAT PNS :KENAIKAN PANGKAT PNS :
- PP No. 99 Tahun 2000 juncto No. 12 Tahun 2002- PP No. 99 Tahun 2000 juncto No. 12 Tahun 2002
C. SISTEM PENEMPATAN PNS

8282
PENEMPATAN PEGAWAI BARUPENEMPATAN PEGAWAI BARU
 Penempatan seorang PNS didasarkan atas prinsifPenempatan seorang PNS didasarkan atas prinsif
profesionalisme yakni sesuai dengan :profesionalisme yakni sesuai dengan :
- Kompetensi ;- Kompetensi ;
- Prestasi Kerja ;- Prestasi Kerja ;
- Jenjang pangkat ;- Jenjang pangkat ;
- Syarat obyektif lainnya :- Syarat obyektif lainnya :
~ Disiplin kerja ; ~ Kesetiaan ; ~ Pengabdian ;~ Disiplin kerja ; ~ Kesetiaan ; ~ Pengabdian ;
~ Pengalaman ; ~ Kerjasama ; ~ Dipercaya.~ Pengalaman ; ~ Kerjasama ; ~ Dipercaya.

8383
 Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas,Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNStanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam satuan organisasi negara.dalam satuan organisasi negara.
 Jabatan Karier adalah Jabatan dalam lingkunganJabatan Karier adalah Jabatan dalam lingkungan
birokrasi pemerintah yang hanya dapat didudukibirokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki
Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagaiPegawai Negeri yang telah beralih status sebagai
PNS.PNS.
 Jabatan Karier dibedakan Jabatan Struktural danJabatan Karier dibedakan Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional.Jabatan Fungsional.
 Jabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegasJabatan Struktural adalah Jabatan yang secara tegas
ada dalam struktur organisasi.ada dalam struktur organisasi.
 Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tidakJabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tidak
tegas disebutkan dalam struktur organisasi sepertitegas disebutkan dalam struktur organisasi seperti
dokter, peneliti, pustakawan dll.dokter, peneliti, pustakawan dll.

8484
PENILAIAN KINERJA PNSPENILAIAN KINERJA PNS
 Roger BellowsRoger Bellows – PK = Employee evaluation, merit rating,– PK = Employee evaluation, merit rating,
efficiency rating, progress report dan personal review ;efficiency rating, progress report dan personal review ;
 Amstrong dan BaronAmstrong dan Baron –PK = Performance measurement ;–PK = Performance measurement ;
 Schuler dan JacksonSchuler dan Jackson – PK = Suatu sistem formal dan– PK = Suatu sistem formal dan
terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-
sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku, dan hasilsifat yang berkaitan dengan pekerjaan, prilaku, dan hasil
termasuk tingkat ketidak hadiran.termasuk tingkat ketidak hadiran.
 PrawirosentonoPrawirosentono – Performance = Hasil kerja yang dapat– Performance = Hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatudicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu
organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawaborganisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuanmasing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukumorganisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum
dan sesuai dengan moral maupun etika.dan sesuai dengan moral maupun etika.

8585
DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAANDAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(PP Nomor 10 Tahun 1979)(PP Nomor 10 Tahun 1979)
 TujuanTujuan : Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan: Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan
yang obyektif dalam pembinaan PNS berdasaryang obyektif dalam pembinaan PNS berdasar
kan sistem karier dan sistem prestasi kerja.kan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
 Unsur-unsur yang dinilai :Unsur-unsur yang dinilai :
~~ KesetiaanKesetiaan : Ketaatan dan pengabdian PNS kepada: Ketaatan dan pengabdian PNS kepada
Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah ;Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah ;
~~ Prestasi KerjaPrestasi Kerja : Hasil kerja yang dicapai oleh seorang: Hasil kerja yang dicapai oleh seorang
PNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadaPNS dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada
nya (dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalanya (dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengala
man, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya) ;man, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya) ;

8686
~~Tanggung JawabTanggung Jawab : Kesanggupan seorang PNS menyelesai kan: Kesanggupan seorang PNS menyelesai kan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknyapekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya
dan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atasdan tepat pada waktunya serta berani memikul resiko atas
keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya ;keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya ;
~~ KetaatanKetaatan : Kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala: Kesanggupan seorang PNS untuk mentaati segala
peraturan per UU an dan peraturan kedinasan yang berlaku,peraturan per UU an dan peraturan kedinasan yang berlaku,
mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yangmentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang
berwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar laranganberwenang serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan
yang ditentukan ;yang ditentukan ;
~~ KejujuranKejujuran : Ketulusan hati seorang PNS dalam melaksana kan: Ketulusan hati seorang PNS dalam melaksana kan
tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenangtugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang
yang diberikan kepadanya ;yang diberikan kepadanya ;

8787
~~ KerjasamaKerjasama : Kemampuan seorang PNS untuk bekerja: Kemampuan seorang PNS untuk bekerja
sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugassama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas
yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasilyang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil
guna yang sebesar-besarnya ;guna yang sebesar-besarnya ;
~~ PrakarsaPrakarsa : Kemampuan seorang PNS untuk mengambil: Kemampuan seorang PNS untuk mengambil
keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatukeputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu
tindakan yg diperlukan dalam melaksanakan tugas pokoktindakan yg diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok
tanpa menunggu perintah dari atasan ;tanpa menunggu perintah dari atasan ;
~~ KepemimpinanKepemimpinan : Kemampuan seorang PNS untuk me: Kemampuan seorang PNS untuk me
yakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secarayakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara
maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.maksimal untuk melaksanakan tugas pokok.

8888
 Pejabat PenilaiPejabat Penilai : Atasan langsung PNS yang dinilai: Atasan langsung PNS yang dinilai
dengan ketentuan serendah-rendahnya jabatan eselon Vdengan ketentuan serendah-rendahnya jabatan eselon V
atau eselon terendah dalam suatu unit organisasi ;atau eselon terendah dalam suatu unit organisasi ;
 Atasan Pejabat PenilaiAtasan Pejabat Penilai : Atasan langsung dari pejabat: Atasan langsung dari pejabat
penilai yang berkewajiban memeriksa hasil penilaianpenilai yang berkewajiban memeriksa hasil penilaian
pelaksanakan pekerjaan baik ada keberatan maupun tidakpelaksanakan pekerjaan baik ada keberatan maupun tidak
dari PNS ;dari PNS ;
 Penilaian dinyatakanPenilaian dinyatakan ::
~ Amat Baik : 91 s/d 100~ Amat Baik : 91 s/d 100
~ Baik : 76 s/d 90~ Baik : 76 s/d 90
~ Cukup : 61 s/d 75~ Cukup : 61 s/d 75
~ Sedang : 51 s/d 60~ Sedang : 51 s/d 60
~ Kurang : 50 kebawah.~ Kurang : 50 kebawah.

8989
KENAIKAN PANGKAT PNSKENAIKAN PANGKAT PNS
 PangkatPangkat : Kedudukan yang menunjukan tingkat: Kedudukan yang menunjukan tingkat
seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalamseseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam
rangkaian susunan kepegawaian dan digunakanrangkaian susunan kepegawaian dan digunakan
sebagai dasar penggajian ;sebagai dasar penggajian ;
 Sistem Kenaikan PangkatSistem Kenaikan Pangkat : Reguler & Pilihan ;: Reguler & Pilihan ;
 Periode Kenaikan PangkatPeriode Kenaikan Pangkat : April & Oktober ;: April & Oktober ;
 Jenis Kenaikan PangkatJenis Kenaikan Pangkat : Reguler, Pilihan,: Reguler, Pilihan,
Anumerta dan Pengabdian ;Anumerta dan Pengabdian ;

9090
KENAIKAN PANGKAT REGULERKENAIKAN PANGKAT REGULER
 KPRKPR adalah Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syaratadalah Penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat
yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan sepanjang tidak melampaui pangkatyang ditentukan tanpa terkait pada jabatan sepanjang tidak melampaui pangkat
atasan langsung ;atasan langsung ;
 Diberikan kepadaDiberikan kepada ::
~ PNS yang tidak menduduki jab.struktural dan jab.fungsional ;~ PNS yang tidak menduduki jab.struktural dan jab.fungsional ;
~ Melaks.tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki JS dan JF ;~ Melaks.tugas belajar dan sebelumnya tdk menduduki JS dan JF ;
~ Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk~ Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk
dan tidak menduduki JS dan JF.dan tidak menduduki JS dan JF.
Persyaratan :Persyaratan :
~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir ;
~ Setiap unsur penilaian DP-3 baik dalam 2 tahun terakhir ;~ Setiap unsur penilaian DP-3 baik dalam 2 tahun terakhir ;
~ Terikat tingkat pendidikan.~ Terikat tingkat pendidikan.

9191
KENAIKAN PANGKAT PILIHANKENAIKAN PANGKAT PILIHAN
 KPPKPP adalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNSadalah Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS
atas prestasi kerjanya yang tinggi ;atas prestasi kerjanya yang tinggi ;
 KPP diberikan kepada PNS yangKPP diberikan kepada PNS yang ::
~ Menduduki JS dan JF tertentu ;~ Menduduki JS dan JF tertentu ;
~ Menduduki Jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan~ Menduduki Jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan
dengan Keppres ;dengan Keppres ;
~ Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya ;~ Menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya ;
~ Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;~ Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ;
~ Diangkat menjadi Pejabat Negara ;~ Diangkat menjadi Pejabat Negara ;
~ Mendapat STTB/Ijazah ;~ Mendapat STTB/Ijazah ;
~ Melaksanakan Tubel dan sebelumnya menduduki JS dan JF tertentu ;~ Melaksanakan Tubel dan sebelumnya menduduki JS dan JF tertentu ;
~ Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ;~ Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar ;
~ Dpk/Dpb secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam~ Dpk/Dpb secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam
jab.pimpinan yg tlh ditetapkan persamaan eselonnya atau JF tertentu.jab.pimpinan yg tlh ditetapkan persamaan eselonnya atau JF tertentu.

9292
 KPP>Jab.StrukturalKPP>Jab.Struktural, dinaikan pangkatnya apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat, dinaikan pangkatnya apabila masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat
terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dengan ketentuan :terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dengan ketentuan :
~ Telah 1 tahun dalam pangkat ;~ Telah 1 tahun dalam pangkat ;
~ Telah 1 tahun dalam jabatan ;~ Telah 1 tahun dalam jabatan ;
~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
 KPP>Prestasi Kerja Luar Biasa BaiknyaKPP>Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya (Kenpa Istimewa) :(Kenpa Istimewa) :
~ Prestasi kerja baiknya selama 1 tahun ;~ Prestasi kerja baiknya selama 1 tahun ;
~ Setiap unsur DP-3 bernilai Amat Baik dalam 1 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Amat Baik dalam 1 tahun terakhir.
 KPP>Penemuan BaruKPP>Penemuan Baru-bermanfaat bagi Negara :-bermanfaat bagi Negara :
~ Sda KPP Prestasi kerja luar biasa ;~ Sda KPP Prestasi kerja luar biasa ;
~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam 1 tahun terakhir.
 KPP>Pejabat NegaraKPP>Pejabat Negara ::
~ Tidak terikat pada jenjang pangkat ;~ Tidak terikat pada jenjang pangkat ;
~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam satu tahun terakhir.~ Setiap unsur DP-3 bernilai Baik dalam satu tahun terakhir.

9393
 KPP>Ijazah/STTB dan Tugas BelajarKPP>Ijazah/STTB dan Tugas Belajar ::
~ Dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi :~ Dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi :
- SLTP / yang setingkat = Gol.I/b kebawah > Gol.I/c- SLTP / yang setingkat = Gol.I/b kebawah > Gol.I/c
- SLTA / yang setingkat = Gol.I/d kebawah > Gol.II/a- SLTA / yang setingkat = Gol.I/d kebawah > Gol.II/a
- SGPLB/D-II = Gol.II/a kebawah > Gol.II/b- SGPLB/D-II = Gol.II/a kebawah > Gol.II/b
- Sarmud/D-III = Gol.II/b kebawah > Gol.II/c- Sarmud/D-III = Gol.II/b kebawah > Gol.II/c
- Sarjana/D-IV = Gol.II/d kebawah > Gol.III/a- Sarjana/D-IV = Gol.II/d kebawah > Gol.III/a
- Dokter/Apoteker/S2 = Gol.III/a kebawah > Gol.III/b- Dokter/Apoteker/S2 = Gol.III/a kebawah > Gol.III/b
- Doktor (S3) = Gol.III/b kebawah > Gol.III/c- Doktor (S3) = Gol.III/b kebawah > Gol.III/c
~ Apabila :~ Apabila :
- Sekurang-kurangnya telah 1 thn dlm pangkat terakhir ;- Sekurang-kurangnya telah 1 thn dlm pangkat terakhir ;
- Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.- Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

9494
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTAKENAIKAN PANGKAT ANUMERTA
 KPA = Penghargaan thd PNS yang dinyatakanKPA = Penghargaan thd PNS yang dinyatakan
tewas dalam menjalankan tugas dantewas dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.kewajibannya.
 Dinaikkan pangkatnya setingkat terhitungDinaikkan pangkatnya setingkat terhitung
tanggal PNS tersebut tewas.tanggal PNS tersebut tewas.
 CPNS > PNS sebelum dimakamkan.CPNS > PNS sebelum dimakamkan.

9595
KENAIKAN PANGKAT PENGABDIANKENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN
 KPP yang diberikan kepada PNS yang meningal dunia atau yangKPP yang diberikan kepada PNS yang meningal dunia atau yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usiadiberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia
pensiun.pensiun.
 Diberikan apabila :Diberikan apabila :
~ Sekurang-kurangnya MK 30 tahun dan 1 bln dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 30 tahun dan 1 bln dalam pangkat terakhir ;
~ Sekurang-kurangnya MK 20 tahun dan 1 thn dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 20 tahun dan 1 thn dalam pangkat terakhir ;
~ Sekurang-kurangnya MK 10 tahun dan 2 thn dalam pangkat terakhir ;~ Sekurang-kurangnya MK 10 tahun dan 2 thn dalam pangkat terakhir ;
~ PNS yg cacat dengan pernyataan Tim Penguji Kesehatan tidak dapat~ PNS yg cacat dengan pernyataan Tim Penguji Kesehatan tidak dapat
lagi bekerja dalam semua jabatan negeri.lagi bekerja dalam semua jabatan negeri.
 Persyaratan :Persyaratan :
~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ;~ Setiap unsur DP-3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir ;
~ Tidak pernah dijatuhi HD tkt sedang dan berat dlm 1 tahun terakhir ;~ Tidak pernah dijatuhi HD tkt sedang dan berat dlm 1 tahun terakhir ;
~ Terhitung tanggal PNS meninggal dunia dan tanggal 1 bulan berikut~ Terhitung tanggal PNS meninggal dunia dan tanggal 1 bulan berikut
nya yang bersangkutan diberhentikan DH dengan hak pensiun.nya yang bersangkutan diberhentikan DH dengan hak pensiun.

9696
D. SISTEM PENGGAJIAN DAND. SISTEM PENGGAJIAN DAN
PENGHARGAAN PNSPENGHARGAAN PNS
 1. SISTEM PENGGAJIAN PNS1. SISTEM PENGGAJIAN PNS
~ PP Nomor 7 Tahun 1977 jo~ PP Nomor 7 Tahun 1977 jo
 2. SISTEM PENGHARGAAN PNS2. SISTEM PENGHARGAAN PNS
~ PP Nomor 25 Tahun 1994~ PP Nomor 25 Tahun 1994
~ Kep.Ka BKN Nomor 02 Tahun 1995~ Kep.Ka BKN Nomor 02 Tahun 1995
~ PP Nomor 98 Tahun 1999 jo Nomor 11 Tahun 2002.~ PP Nomor 98 Tahun 1999 jo Nomor 11 Tahun 2002.
D. SISTEM PENGGAJIAN DAN
PENGHARGAAN PNS

9797
1. SISTEM PENGGAJIAN1. SISTEM PENGGAJIAN
( PP Nomor 66 Tahun 2005 )( PP Nomor 66 Tahun 2005 )
 PNS Berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuaiPNS Berhak untuk mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai
dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
 GajiGaji : Balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja se-orang: Balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja se-orang
PNS dalam melaksanakan tugasnya.PNS dalam melaksanakan tugasnya.
 Gaji yang adil dan layakGaji yang adil dan layak : Gaji yang mampu memenuhi: Gaji yang mampu memenuhi
kebutuhan hidup bersama keluarganya sehingga PNS dptkebutuhan hidup bersama keluarganya sehingga PNS dpt
memusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untukmemusatkan perhatian, pikiran dan tenaganya hanya untuk
melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.
 Gaji yang adilGaji yang adil : Untuk mencegah kesenjangan kesejahte raan: Untuk mencegah kesenjangan kesejahte raan
baik antar PNS dengan Swasta.baik antar PNS dengan Swasta.
 Gaji yang layakGaji yang layak : Untuk menjamin terpenuhinya kebutuh an: Untuk menjamin terpenuhinya kebutuh an
pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitaspokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas
Pegawai Negeri Sipil.Pegawai Negeri Sipil.

9898
 Sistem Penggajian PNS digolongkanSistem Penggajian PNS digolongkan ::
~~ Sistem Skala TunggalSistem Skala Tunggal ::
> Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung> Pangkat sama – Beban Pekerjaan – Tanggung
Jawab ;Jawab ;
~~ Sistem Skala GandaSistem Skala Ganda ::
Jawab – Prestasi Kerja ;Jawab – Prestasi Kerja ;
~~ Sistem Skala GabunganSistem Skala Gabungan ::
Jawab – Prestasi Kerja – Tunjangan.Jawab – Prestasi Kerja – Tunjangan.

9999
 Disamping Gaji diberikan TunjanganDisamping Gaji diberikan Tunjangan ::
1. Tunjangan Keluarga1. Tunjangan Keluarga
Berupa tunjangan isteri/suami dan anakBerupa tunjangan isteri/suami dan anak
2. Tunjangan Jabatan2. Tunjangan Jabatan
Berupa tunjangan jabatan struktural danBerupa tunjangan jabatan struktural dan
tunjangan jabatan fungsionaltunjangan jabatan fungsional
3. Tunjangan Pangan3. Tunjangan Pangan
Berupa tunjangan beras 10 Kg per jiwa danBerupa tunjangan beras 10 Kg per jiwa dan
dapat dibayarkan berupa uang.dapat dibayarkan berupa uang.
4. Tunjangan lain yang diatur dalam PP atau4. Tunjangan lain yang diatur dalam PP atau
Keppres, misalnya tunjangan khusus danKeppres, misalnya tunjangan khusus dan
tunjangan kemahalan.tunjangan kemahalan.

100100
2. SISTEM PENGHARGAAN2. SISTEM PENGHARGAAN
( PP Nomor 25 Tahun 1994 )( PP Nomor 25 Tahun 1994 )
 PenghargaanPenghargaan diberikan kepada PNS yang telah berjasa-diberikan kepada PNS yang telah berjasa-
prestasi kerja luar biasa baiknya kepada Negara, berupa :prestasi kerja luar biasa baiknya kepada Negara, berupa :
- Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat Istimewa.- Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat Istimewa.
 Tanda JasaTanda Jasa : Satya Lencana Karya Satya (SLKS) :: Satya Lencana Karya Satya (SLKS) :
- SLKS X Tahun – MK 10 tahun – warna perunggu- SLKS X Tahun – MK 10 tahun – warna perunggu
- SLKS XX Tahun – MK 20 tahun – warna perak- SLKS XX Tahun – MK 20 tahun – warna perak
- SLKS XXX Tahun – MK 30 tahun – warna emas.- SLKS XXX Tahun – MK 30 tahun – warna emas.
 KP IstimewaKP Istimewa : Prestasi + Penemuan Baru.: Prestasi + Penemuan Baru.
- Sekurang-kurangnya 1 tahun pangkat terakhir- Sekurang-kurangnya 1 tahun pangkat terakhir
- DP-3 bernilai Baik dan Amat Baik 1 tahun terakhir.- DP-3 bernilai Baik dan Amat Baik 1 tahun terakhir.

101101
E. SISTEM KARIER PNSE. SISTEM KARIER PNS
 Karier PNSKarier PNS = Kemungkinan terbuka bagi PNS untuk= Kemungkinan terbuka bagi PNS untuk
mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu.mendapatkan kedudukan atau jabatan tertentu.
 Sistem KarierSistem Karier PNS dikenal istilah : Pola Dasar Karier – PolaPNS dikenal istilah : Pola Dasar Karier – Pola
Karier – Alur Karier.Karier – Alur Karier.
 Pola Dasar KarierPola Dasar Karier = Pedoman (Teknik + Methoda) penyusunan= Pedoman (Teknik + Methoda) penyusunan
pola karier menggunakan unsur-unsur :pola karier menggunakan unsur-unsur :
Pendidikan – Diklat Jabatan – Usia – Masa Kerja – Pangkat –Pendidikan – Diklat Jabatan – Usia – Masa Kerja – Pangkat –
Tingkat Jabatan (eselonering).Tingkat Jabatan (eselonering).
 Pola KarierPola Karier = Alur Pengembangan Karier (Keterkaitan += Alur Pengembangan Karier (Keterkaitan +
Keserasian) antara :Keserasian) antara :
Jabatan – Pangkat – Diklat Jabatan – Kompetensi – Masa JabatanJabatan – Pangkat – Diklat Jabatan – Kompetensi – Masa Jabatan
> Pengangkatan Pertama – Pensiun.> Pengangkatan Pertama – Pensiun.
 Alur KarierAlur Karier = Lintasan Jabatan (Horizontal – Diagonal –= Lintasan Jabatan (Horizontal – Diagonal –
Vertikal) selama menjadi PNS.Vertikal) selama menjadi PNS.
Bakat – Minat – Kompetensi – Kinerja.Bakat – Minat – Kompetensi – Kinerja.
E. SISTEM KARIER PNS

102102
 Manfaat Pola Karier :Manfaat Pola Karier :
 PNSPNS ::
♥♥ Kesadaran :Kesadaran :
- keterampilan + Kemampuan + Kekuatan + Kelemahan > Kinerja.- keterampilan + Kemampuan + Kekuatan + Kelemahan > Kinerja.
- Kebutuhan + Nilai-nilai + Tujuan > Organisasi.- Kebutuhan + Nilai-nilai + Tujuan > Organisasi.
- Peluang karier + Pekerjaan = Kemampuan + Minat.- Peluang karier + Pekerjaan = Kemampuan + Minat.
♥♥ Harga diri + Kebanggaan > Organisasi.Harga diri + Kebanggaan > Organisasi.
♥♥ Kepuasan diri > Kinerja.Kepuasan diri > Kinerja.
♥♥ Pedoman > Karier PNS kedepan.Pedoman > Karier PNS kedepan.
 Organisasi :Organisasi :
♥♥ SDM terencana> Optimal.SDM terencana> Optimal.
♥♥ Manajemen Kepegawaian > Kaderisasi.Manajemen Kepegawaian > Kaderisasi.
♥♥ Kompetisi > Produktivitas.Kompetisi > Produktivitas.
♥♥ Citra Organisasi.Citra Organisasi.
♥♥ Kinerja Organisasi.Kinerja Organisasi.

103103
 Kategori Sistem Karier PNS :Kategori Sistem Karier PNS :
 Sistem Karier Terbuka :Sistem Karier Terbuka :
Jabatan diisi Pegawai luar / dalam organisasi – kecakapan + keahlian +Jabatan diisi Pegawai luar / dalam organisasi – kecakapan + keahlian +
pengalaman.pengalaman.
 Sistem Karier TertutupSistem Karier Tertutup ::
-- Dalam artian Organisasi :Dalam artian Organisasi : Jabatan diisi Pegawai yang ada dalamJabatan diisi Pegawai yang ada dalam
organisasi itu saja dan tetap mempertimbangkan kecakapan +organisasi itu saja dan tetap mempertimbangkan kecakapan +
keahlian + pengalaman.keahlian + pengalaman.
- Dalam artian Negara : Pindah/diisi luar organisasi–Jab.Manajerial.- Dalam artian Negara : Pindah/diisi luar organisasi–Jab.Manajerial.
 Sistem Prestasi Kerja :Sistem Prestasi Kerja :
-- Jabatan diisi pegawai luar/dalam organisasi didsrkan atas kecakapanJabatan diisi pegawai luar/dalam organisasi didsrkan atas kecakapan
+ keahlian + pengalaman + dan Prestasi kerja.+ keahlian + pengalaman + dan Prestasi kerja.
- UU No.43 Th.1999 Psl.12 : Pembinaan PNS dilaksanakan dengan per- UU No.43 Th.1999 Psl.12 : Pembinaan PNS dilaksanakan dengan per
paduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik
beratkan pada sistem prestasi kerja.beratkan pada sistem prestasi kerja.
♥♥ Jabatan Karier dikategorikanJabatan Karier dikategorikan : Struktural dan Fungsional.: Struktural dan Fungsional.

104104
JABATAN STRUKTURALJABATAN STRUKTURAL
 Dasar :Dasar : PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002PP Nomor 100 Tahun 2000 jo PP Nomor 13 Tahun 2002
Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001.Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2001.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006
 Jabatan StrukturalJabatan Struktural = Kedudukan ---= Kedudukan --- Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS >Tugas + Tanggung Jawab + Wewenang + Hak PNS >
Memimpin Organisasi.Memimpin Organisasi.
 Pengangkatan :Pengangkatan : - Minimal pangkat 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat- Minimal pangkat 1 tingkat dibawah jenjang Pangkat
- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan- Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yg ditentukan
- Unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir- Unsur DP-3 bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
- Memiliki kompetensi yang diperlukan dan sehat Jasmani/Rohani.- Memiliki kompetensi yang diperlukan dan sehat Jasmani/Rohani.
 Eselonering dan Jenjang Pangkat :Eselonering dan Jenjang Pangkat : Besarnya Tunjangan :Besarnya Tunjangan :
~ Ess.I.a : Terendah Gol.IV/d ----~ Ess.I.a : Terendah Gol.IV/d ---- Tertinggi Gol.IV/e Rp. 4.500.000,-Tertinggi Gol.IV/e Rp. 4.500.000,-
~ Ess.I.b : Gol.IV/c ----~ Ess.I.b : Gol.IV/c ---- Gol.IV/e Rp. 3.500.000,-Gol.IV/e Rp. 3.500.000,-
~ Ess.II.a : Gol.IV/b ----~ Ess.II.a : Gol.IV/b ---- Gol.IV/d Rp. 2.500.000,-Gol.IV/d Rp. 2.500.000,-
~ Ess.II.b : Gol.IV/b ----~ Ess.II.b : Gol.IV/b ---- Gol.IV/c Rp. 1.500.000,-Gol.IV/c Rp. 1.500.000,-
~ Ess.III.a : Gol.IV/a ----~ Ess.III.a : Gol.IV/a ---- Gol.IV/b Rp. 900.000,-Gol.IV/b Rp. 900.000,-
~ Ess.III.b : Gol.III/d ----~ Ess.III.b : Gol.III/d ---- Gol.IV/a Rp. 675.000,-Gol.IV/a Rp. 675.000,-
~ Ess.IV.a : Gol.III/c ----~ Ess.IV.a : Gol.III/c ---- Gol.III/d Rp. 360.000,-Gol.III/d Rp. 360.000,-
~ Ess.IV.b : Gol.III/b ----~ Ess.IV.b : Gol.III/b ---- Gol.III/c Rp. 315.000,-Gol.III/c Rp. 315.000,-
~ Ess.V.a : Gol.III/a ----~ Ess.V.a : Gol.III/a ---- Gol.III/b Rp. 225.000,-Gol.III/b Rp. 225.000,-

105105
 Perpindahan Jabatan Struktural :Perpindahan Jabatan Struktural :
~ Memperluas pengalaman + Kemampuan + Kepentingan dinas.~ Memperluas pengalaman + Kemampuan + Kepentingan dinas.
~ Jangka waktu 2 tahun sampai dengan 5 tahun.~ Jangka waktu 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
~ Eselon III.a keatas : antar Kabupaten dan Kota – antar Kab/Kota~ Eselon III.a keatas : antar Kabupaten dan Kota – antar Kab/Kota
dan Propinsi atau sebaliknya – antar Kab/Kota/Propinsi dan Instansidan Propinsi atau sebaliknya – antar Kab/Kota/Propinsi dan Instansi
Pusat atau sebaliknya.Pusat atau sebaliknya.
 Pemberhentian Jabatan Struktural :Pemberhentian Jabatan Struktural :
~ Mengundurkan diri ;~ Mengundurkan diri ;
~ Mencapai batas usia pensiun ;~ Mencapai batas usia pensiun ;
~ Diberhentikan sebagai PNS ;~ Diberhentikan sebagai PNS ;
~ Diangkat dalam Jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;~ Diangkat dalam Jabatan struktural lain atau jabatan fungsional ;
~ Cuti diluar tanggungan negara (kecuali karena persalinan) ;~ Cuti diluar tanggungan negara (kecuali karena persalinan) ;
~ Tugas belajar lebih dari 6 bulan ;~ Tugas belajar lebih dari 6 bulan ;
~ Perampingan organisasi ;~ Perampingan organisasi ;
~ Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;~ Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ;
~ Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan per-UU-an.~ Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan per-UU-an.

Administrasi kepegawaian

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Administrasi kepegawaian

Similar to Administrasi kepegawaian (20)

More from Amir Uddin

More from Amir Uddin (17)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Administrasi kepegawaian