Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dan korporasi, hak dan perlindungan konsumen. Secara ringkas, dibahas mengenai definisi etika bisnis dan korporasi, unsur-unsur kode etik korporasi, jenis hak seperti hak negatif dan positif, serta hak istimewa. Selain itu, dibahas pula masalah yang mungkin dihadapi konsumen dan dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

1. 9, BE & GG, Rudi, Hapzi Ali, Corporate Ethics Rights Privileges, Problem and Protection,
Universitas Mercu Buana , 2018
Rudi, SE 1)
, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 2)
1) Penulis Pertama
Email : rudi12980@yahoo.com
2) Dosen Pengampu
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian nilai dan
norma yang mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis. Etika bisnis
memiliki dua dimensi, etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif. Sebagai praktik
perusahaan dan spesialisasi karir, bidang ini terutama bersifat normatif.
Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis menggunakan metode deskriptif.
Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi perilaku memaksimalkan
laba dengan masalah nonekonomi. Minat etika bisnis meningkat secara dramatis selama tahun
1980-an dan 1990an, baik di dalam perusahaan besar maupun di kalangan akademisi. Sebagai
contoh, sebagian besar perusahaan besar hari ini mempromosikan komitmen mereka terhadap
nilai-nilai non-ekonomi di bawah judul seperti kode etik dan piagam tanggung jawab sosial.
Adam Smith berkata, "Orang-orang dari perdagangan yang sama jarang bertemu bersama,
bahkan untuk kegembiraan dan pengalihan, tetapi percakapan berakhir dalam konspirasi
melawan publik, atau dalam beberapa penemuan untuk menaikkan harga."
Pemerintah menggunakan hukum dan peraturan untuk menunjukkan perilaku bisnis
dalam apa yang mereka anggap sebagai arah yang menguntungkan. Etika secara implisit
mengatur area dan rincian perilaku yang berada di luar kendali pemerintah. Munculnya
perusahaan besar dengan hubungan terbatas dan kepekaan terhadap masyarakat di mana mereka
beroperasi mempercepat pengembangan rezim etika formal.
CORPORATE ETHICS RIGHTS
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti prinsip-
prinsip etika dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan bisnis. Ini
berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan seluruh
organisasi. Etika ini berasal dari individu, pernyataan organisasi atau dari sistem hukum. Norma-
norma, nilai-nilai, etika, dan praktik yang tidak etis inilah yang digunakan untuk memandu

2. bisnis. Mereka membantu bisnis tersebut mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan
para pemangku kepentingan mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari
organisasi. Salah satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilainilai dan etika
perusahaan. Adalah penting bahwa Dewan menetapkan "nada dari atas." Para direktur harus
memimpin dengan memberi contoh dan memastikan standar perilaku yang baik meresap ke
seluruh tingkat organisasi. Ini akan membantu mencegah perilaku tidak senonoh, tidak etis, dan
mendukung penyampaian kesuksesan jangka panjang.
b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana lembaga
harus dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor public. Perusahaan
meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja
unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan
dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sejak disadarinya pentingnya aktivitas bisnis
dilakukan dengan bermoral, maka banyak perusahaan maupun organisasi menyusun kode etik
organisasi atau korporasi (Corporate Code of Conduct, Code of Ethics or Organization’s Code of
Ethical Conduct).
Aturan-aturan disusun untuk membantu semua pegawai dan anggota organisasi untuk
berperilaku yang bermoral dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya
diterapkan dalam kerja atau memberikan pedoman yang lebih spesifik atau perilaku yang
diperbolehkan dan yang dilarang (permitted and prohibited behavior).
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1) Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi, misi
mereka dan tanggung jawab yang penting sebagai kelompok dan individu terhadap perusahaan,
pihak-pihak lain dalam perusahaan, dan terhadap stakeholders lainnya.
2) Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif
bagi penyempurnaan dan kemungkinan untuk modifikasi.
3) Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya
berpikir atas aspek-aspek moral dalam tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya
mengembangkan sifat-sifat luhur yang sesuai dengan posisi mereka dalam organisasi.
4) Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah
yang harus dilakukannya.

3. 5) Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-
prinsip moral, dan memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan perusahaan.
c. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur
dalam kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan:
· suap, hadiah, dan komisi;
· entertainment;
· penyalahgunaan informasi;
· konflik kepentingan;
· kecurangan penggunaan aset dan sumber daya korporasi;
· utang/pinjaman; dan
· perilaku individu, termasuk pekerjaannya di luar korporasi.
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
· kompetisi yang adil dan terbuka;
· pemenuhan kepentingan umum dan akuntabiitas;
· prosedur lelang dan tender;
· praktik suap dan KKN; dan
· prosedur pembayaran.
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham
· perkembangan yang berkelanjutan;
· jujur dan transparan dalam informasi;
· prosedur dan kebijakan akuntansi yang benar dan adil; dan

4. · insider trading.
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
· pelayanan;
· produk yang berkualitas dan harga yang wajar;
· keamanan, kesehatan dan kejelasan dalam penggunaan instruksi; dan
· kebijakan produk dan harga.
5) Hubungan dengan karyawan
· jaminan keamanan dan kesehatan;
· kesempatan kerja yang sama;
· kebebasan berkreasi bagi individu dan hak pribadi;
· komunikasi;
· pengembangan dan remunerasi; dan
· kebijakan berkaitan dengan rokok, narkoba, dan obat terlarang.
6) Tanggung jawab sosial
· kebijakan lingkungan;
· partisipasi dalam komunitas;
· kebijakan dan praktik pemberian sumbangan;
· kegiatan politik; dan
· pelanggaran dan sanksi atas code of conduct serta rehabilitasi bagi yang dikenakan sanksi.

5. Hak / Rights
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang
dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara
tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu
kepadanya.
Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum
tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun banyak
yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia. Hak merupakan
sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan Individu untuk memilih
dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.
Hak Negatif dan Positif
Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak
yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban
orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitasaktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak
tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua orang, termasuk atasan
saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.
Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga
mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif
pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau
mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk memperoleh
kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang lain tidak boleh ikut campur namun
juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain
(mungkin pemerintah) yang wajib memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.
Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan
kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dalam pemikiran moral
dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk
mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku.
Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan
tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya, kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan
berpegang pada hierarki hak-hak. Dalam teori ini yang penting adalah bahwa tuntutan-tuntutan
moral seseorang yaitu haknya ditanggapi dengan serius. Contoh : asisten rumah tangga yang
mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya setelah ia melakukan kewajibannya
mengurus rumah dan sebagainya.

6. Hak Istimewa / Privileges
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak
privilege atau hak istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda
lihat dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang
oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi
daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan
Kebendaan, mengatakan bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak
istimewa diberikan oleh undang-undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh
undang-undang, secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini
bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri sendiri.
Lebih lanjut J. Satrio (ibid, hal. 28-29) mengatakan bahwa para pihak tidak dapat
memperjanjikan suatu privilege, artinya memperjanjikan bahwa tagihan yang timbul dari
perjanjian yang mereka tutup mengandung privilege; semua privilege adanya ditentukan secara
limitatif oleh undang-undang dan bahkan orang tidak diperkenankan untuk memperluasnya
dengan jalan penafsiran terhadap perikatanperikatan (tagihan-tagihan), yang tidak secara tegas di
dalam undang-undang, dinyatakan sebagai hak tagihan yang diistimewakan.
Menurut J. Satrio (ibid, hal. 29-30) privilege harus dituntut, harus dimajukan, artinya
kalau pemilik tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap sebagai
tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut agar ia dimasukkan dalam
daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan kepadanya menurut undang-undang dan dengan
demikian mendapat pelunasan menurut urutan tingkatnya dalam daftar.
Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, ia bukan merupakan
hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan pada asasnya tidak mempunyai hak-hak
yang lebih dari orang lain. Ia tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas
mana ia mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak
yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (droit de suite).
Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua benda milik debitur, ia
didahulukan di dalam mengambil pelunasannya. Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak
privilege ini dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPer.
Masalah dan Perlindungan / Problem & Protection
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan
dan kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah
tangga yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi

7. (RTP). Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan
terpenuhinya hak sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda
pemberitahuan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Oleh karena itu, Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan
kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak
sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil
terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak
lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam
saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan
perlindungan adalah :
Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal
27 , dan Pasal 33.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
No. 3821.
Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Usaha Tidak Sehat.
Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian
Sengketa.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang
Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag
Prop/Kab/Kota.
Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
Pasal 1 butir 1,2 dan 3 :
Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun buka badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama
melalui perjanjian menyelenggaraka kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Seperti
dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen
adalah sebagai berikut :
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum
dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection dan
kendalanya di PT Garuda Indonesia.
A. Manajemen Kelayakan Udara
Mengacu pada visi PT Garuda Indonesia yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang
andal dengan menawarkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia dengan menggunakan
keramahan Indonesia, maka Manajemen Kelaikan Udara sebagai bagian dari Direktorat Teknik
dan Teknologi Informasi bertanggung jawab dalam memastikan armada PT GI senantiasa laik
udara dan memenuhi standar keselamatan dunia. Standar yang baik diharapkan dapat mendukung
operasional penerbangan Garuda Indonesia, baik domestik maupun Internasional.
Manajemen Perawatan Pesawat memastikan bahwa pengaturan serta pemeliharaan
pesawat dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Company Maintenance Manual (CMM) serta

9. Continuing Airworthiness Maintenance Program (CAMP) yang telah disahkan oleh regulator,
serta persyaratan keselamatan dan kelaikan udara lainnya untuk masing-masing tipe pesawat.
B. Keandalan Keberangkatan Armada
Pentingnya keandalan keberangkatan (dispatch reliability) adalah jelas di bisnis aviasi.
Terganggunya operasional pesawat dikarenakan dispatch reliability yang buruk akan
diterjemahkan ke dalam biaya yang signiikan bagi operator karena biayabiaya tambahan akan
muncul. Pencapaian Dispatch Reliability di tahun 2016 adalah 99,60% atau lebih tinggi
dibandingkan dengan Dispatch Reliability ditahun 2015 yang sebesar 99,47%. Meningkatnya
angka dispatch reliability tersebut sebagai akibat dari berhasilnya penerapan strategi kerja
penunjang. Strategi kerja penunjang yang dimaksud adalah berupa evaluasi permasalahan teknis
pesawat penyebab keterlambatan melalui forum Technical Delay Analysis Meeting, Aircraft
Type Meeting, dan Engineering Review Committee. Seluruh forum tersebut dirancang untuk
merumuskan program pencegahan yang terencana dan berkesinambungan.
C. Kode Etik dan Budaya Perusahaan
Dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan praktik GCG, PT GI telah
merumuskan kebijakan terkait kode etik berupa Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang
berperan sebagai pedoman standar sikap dan perilaku dalam pelaksanaan segenap aktivitas bisnis
sekaligus pencapaian visi dan misi PT GI. Sebagai pedoman sikap dan perilaku, Pedoman Etika
Bisnis dan Etika Kerja mengacu pada praktik industri terbaik dengan memperhatikan kesesuaian
terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Melalui
penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja yang menyeluruh untuk seluruh insan PT GI
tanpa terkecuali, PT GI juga berharap mampu meningkatkan kesadaran dan mengarahkan pola
pikir, sikap, dan perilaku segenap karyawan pada pengelolaan usaha yang baik sesuai prinsip-
prinsip GCG dan hubungan yang selaras dengan pemangku kepentingan dalam jangka waktu
panjang.
Universalitas Kode Etik
Etika Bisnis dan Etika Kerja berlaku secara universal yang berarti bahwa semua nilai
dalam Etika Bisnis dan Etika Kerja berlaku bagi setiap level organisasi di PT GI mulai dari
Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural dan Seluruh Staf Non Struktural. Etika Bisnis dan
Etika Kerja disosialisasikan kepada seluruh level organisasi melalui acara tatap muka secara
langsung, tulisan-tulisan pada media intra pegawai dan situs resmi PT GI.

10. Pokok-Pokok Kode Etik
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, diresmikan
pertama kali pada 10 Februari 2011 ditandai dengan penandatanganan Komitmen oleh Direksi,
Dewan Komisaris, Pejabat Vice President, dan GM Kantor Cabang. Pedoman Etika Bisnis dan
Etika Kerja PT GI telah disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT GI pada 11 Maret
2011 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT GI tanggal 7 Oktober 2015.
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja memuat di antaranya sebagai berikut:
1. Jati Diri Perusahaan, yang berisi mengenai Visi dan Misi PT GI, Tata Nilai PT GI
serta Perilaku Utama yang harus ditampilkan oleh pegawai PT GI.
2. Perilaku Terpuji yang menjelaskan mengenai hubungan dengan PT GI, hubungan dengan
pelanggan, hubungan dengan mitra kerja, hubungan dengan pemegang saham, hubungan dengan
kreditur, dan hubungan dengan pesaing.
3. Kepatuhan dalam bekerja yang menjelaskan mengenai bagaimana transparansi komunikasi
dan informasi keuangan, penanganan benturan kepentingan, pengendalian gratiikasi,
perlindungan terhadap aset PT GI dan perlindungan terhadap rahasia PT GI.
4. Tanggung jawab insan PT GI yang menjelaskan mengenai tanggung jawab kepada
masyarakat, tanggung jawab kepada pemerintah dan tanggung jawab kepada lingkungan.
5. Penegakan Etika Bisnis dan Etika Kerja yang menjelaskan mengenai pelaporan pelanggaran
Whistleblowing System (WBS), sanksi atas pelanggaran, sosialisasi Etika Bisnis dan Etika
Kerja, penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh insan PT GI. Sosialisasi Dan Penegakan
Kode Etik Tahun 2016
Nilai-nilai budaya PT Garuda Indonesia SINCERITY menjadi akar dari penerapan dan
penegakan etika bisnis dan etika kerja di PT GI. PT GI melakukan upaya sosialisasi,
internalisasi, dan pemantauan secara konsisten agar Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja
benar-benar mendasari sikap dan perilaku kerja pegawai sehari-hari.
People Manager berperan sebagai teladan dalam penegakan dan penerapan kode etik.
Sebagai wujud komitmen Insan Garuda Indonesia terhadap penerapan dan penegakan Etika
Bisnis dan Etika Kerja, maka setiap tahunnya seluruh Insan Garuda Indonesia diwajibkan untuk
menandatangani Pakta Integritas yang termuat di dalam Etika Bisnis dan Etika Kerja.

11. Penandatanganan Pakta Intergitas yang dilakukan oleh seluruh Insan Garuda Indonesia
merupakan bagian dari indikator/parameter bagi penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang
baik. Di sisi lain, sistem pelaporan dalam penegakan etika bisnis dan etika kerja juga dibangun
agar Insan Garuda Indonesia selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang terkait gratiikasi dan
pelanggaran etika melalui penerapan Whistleblowing System.
Untuk mendukung penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja secara penuh, PT
Garuda Indonesia
aktif melaksanakan sosialisasi dan publikasi etika tersebut serta tata cara penerapan, pelaporan,
pemantauan, dan evaluasinya. Di antara upaya sosialisasi dan penegakan penerapan Pedoman
Etika Bisnis dan Etika Kerja tersebut adalah penyusunan dan penandatanganan pernyataan
komitmen terhadap Etika Bisnis dan Etika Kerja (Code of Conduct) oleh Dewan Komisaris dan
Direksi serta seluruh Insan Garuda Indonesia. Sejak tahun 2014, komitmen Kepatuhan terhadap
Pakta Integritas dilakukan oleh seluruh Insan Garuda Indonesia melalui persetujuan dalam media
portal internal PT GI. Dengan adanya sistem tersebut, maka pegawai tidak lagi menandatangani
pernyataan Kepatuhan secara fisik.
Selain itu, PT GI juga bekerja sama dengan pihak eksternal untuk memupuk integritas
dan kepatuhan seluruh insan PT GI pada peraturan perundang-undangan. Antara lain melalui
sosialisasi identiikasi dan pencegahan praktik kecurangan bisnis termasuk suap, korupsi, dan
gratiikasi oleh KPK.
Budaya Perusahaan
Secara umum, Budaya Perusahaan dibentuk dari nilai-nilai utama PT GI yang menjadi
landasan pelaksanaan kegiatan manajemen dan seluruh jajaran unit kerjanya. Namun pada
penerapannya, Budaya Perusahaan juga diharapkan menjadi panduan bagi seluruh insan PT
Garuda Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam usaha mencapai
tujuan strategis yang telah ditetapkan. Pokok-pokok nilai utama PT GI yang diharapkan akan
menjadi budaya
Perusahaan tersebut disebut sebagai ‘SINCERITY’ yang terdiri dari:
• Synergy; Berkomitmen menyokong pertumbuhan perusahaan dengan keterkaitan antar entitas
perusahaan dan dengan mitra potensial.
• Integrity; Menjunjung tinggi etika bisnis, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dalam
menciptakan budaya terpercaya.

12. • CustomER focus; Mendorong terciptanya pengalaman pelanggan yang lebih baik untuk
menghasilkan kesuksesan usaha berjangka panjang.
• agIlity; Membangun perilaku strategis melalui kemampuan beradaptasi dan tindakan kreatif
untuk memperkuat daya tahan perusahaan.
• safeTY; Menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan mengutamakan keamanan dan
keselamatan.
Program Pengendalian Gratifikasi
Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara PT Garuda
Indonesia dengan Komisi Pemberantas Korupsi (“KPK”) pada tanggal 10 Februari 2011, PT
Garuda Indonesia mencanangkan dan mulai melaksanakan Program Pengendalian Gratiikasi
(“PPG”). Program pengendalian gratiikasi merupakan inisiatif program dalam rangka
mengimplementasikan tata nilai perusahaan SINCERITY, terutama nilai-nilai kejujuran
(honesty) dan integritas (integrity) serta implementasi dari prinsip-prinsip Good Corporate
Governance terutama prinsip transparansi, responsibilitas dan independen.
Kebijakan pengendalian gratiikasi PT GI adalah bahwa setiap karyawan Garuda
Indonesia tidak diperbolehkan menerima gratiikasi dan harus membuat laporan (disclose) kepada
PT Garuda Indonesia dalam hal penerimaan gratiikasi tidak dapat dihindarkan karena
dihadapkan pada kondisi yang sulit untuk melakukan penolakan.
Perusahaan telah menerbitkan ketentuan mengenai pengendalian gratiikasi sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: JKTDZ/SKEP/50001/13 tanggal 09
Januari 2013 tentang Pengendalian Gratiikasi di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero)
Tbk. PT GI menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
membangun program pengendalian gratiikasi di PT GI. KPK memberikan bantuan teknis dalam
bentuk assessment atas kesiapan PT GI untuk menjalankan program pengendalian gratiikasi dan
pelatihan bagi Tim Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dibentuk PT Garuda
Indonesia, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pengendalian
gratiikasi.
Program Pelaporan Harta Kekayaan Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kinerja
yang bersih dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, PT GI menyelenggarakan
program pelaporan harta kekayaan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan
Direktur Utama No. JKTDZ/SKEP/50015/13 tanggal 26 April 2013 tentang Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Keterbukaan Informasi Sebagai perusahaan terbuka yang telah mencatatkan sahamnya di
Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Garuda Indonesia wajib untuk menyampaikan Keterbukaan

13. Informasi kepada Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/ BEJ/07-2004
tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Sampai dengan akhir
Desember 2016, Direksi telah menyampaikan 63 (enam puluh tiga) Laporan Keterbukaan
Informasi kepada BEI. Dalam rangka memudahkan komunikasi dan akses para pemangku
kepentingan termasuk atas untuk informasi terbaru terbaru mengenai laporan kondisi keuangan,
non keuangan, dan data perusahaan lainnya yang terkait dengan pertanggungjawaban
transparansi serta akuntabilitas perusahaan, PT Garuda Indonesia senantiasa melakukan
pembaharuan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi. Selain itu, PT Garuda
Indonesia juga terus berupaya memperkuat platform teknologi informasi untuk menjaga dan
meningkatkan keandalan dalam penyediaan informasi secara terintegrasi, tepat waktu dan tepat
sasaran melalui (e-mail), penyebaran buku, buletin, poster, rilis pers, laman (website), maupun
media lain.
Komunikasi Internal Dan Eksternal
Komunikasi PT Garuda Indonesia kepada karyawan diselenggarakan melalui penerapan
strategi komunikasi internal yang efektif guna mendukung peningkatan produktivitas karyawan
dan reputasi PT Garuda Indonesia di internal sesuai prinsip GCG. Tanggung jawab komunikasi
internal adalah memastikan pesan manajemen tersampaikan kepada karyawan dan optimalisasi
media internal untuk kepentingan PT GI, sehingga pemahaman karyawan dan produktivitas
karyawan diharapkan akan meningkat. Media komunikasi internal tersedia dalam berbagai
format:
1. Internal Portal “Tell Us About Us”. Portal internal bersifat komunikasi dua arah yang
mengandung unsur partisipatif dan involvement karyawan.
2. E-mail Blast “Corporate Information”. Broadcast message melalui e-mail kepada seluruh
karyawan PT GI berisi informasi terkait pesan Manajemen, pengumuman penting termasuk pada
situasi krisis, peristiwa, program dan pencapaian PT GI.
3. Internal Magazine “View”. Majalah khusus internal yang terbit secara periodik memuat artikel
bersifat indepth, mengangkat ‘suara’ karyawan, destinasi hingga artikel lepas yang menambah
mwawasan karyawan.
4. Poster. Pesan visual yang ditempatkan di area kerja karyawan dan dimuat di media
komunikasi internal. Selain media internal, PT GI juga memastikan bahwa komunikasi eksternal
berjalan dengan efektif dan tepat sasaran guna meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik
terhadap Garuda Indonesia. Akses informasi dan data mengenai PT GI dapat diakses publik
melalui medium sebagai berikut:

14. 1. Deployment Press Release. Informasi tertulis yang disampaikan kepada media berkaitan
dengan perkembangan terbaru atas kinerja, aksi dan rencana PT GI.
2. Landing Page “Press Release” di PT GI Halaman khusus di situs Garuda Indonesia yang
memuat rencana bisnis PT GI.
3. Akun Media Sosial
• Twitter (www.twitter.com/IndonesiaGaruda)
• Facebook (www.facebook.com/ PT.GarudaIndonesia)
• YouTube
4. Inlight Magazine “Colours”. Majalah khusus yang didistribusikan di seluruh penerbangan
Garuda Indonesia, baik domestik maupun internasional.
D. Landasan Penerapan CSR dan PKBL
Dalam pelaksanaan CSR dan PKBL, Garuda Indonesia senantiasa berpedoman pada
ketentuan dalam berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku berikut ini:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Garuda Indonesia Terbatas
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan
4. Permen BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 19 Desember 2016
5. Permen BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015
6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut
Angkutan Udara Selain itu landasan regulasi di atas, Perseroan juga merumuskan dan
menjalankan aktivitas CSR-nya dengan mengacu pada standar ISO 26000 yang berisi tentang
panduan praktik-praktik tanggung jawab sosial dalam aspek akuntabilitas, transparansi, perilaku
etis, penghormatan kepada kepentingan stakeholder, kepatuhan pada hukum, penghormatan pada
norma perilaku internasional, dan penegakan hak asasi manusia.

15. Visi dan Misi CSR
Untuk terus mewujudkan tumbuh kembang yang berkualitas dan memenuhi harapan
seluruh pemangku kepentingan, Perseroan melandaskan implementasi tanggung jawab
sosialnya dalam visi dan misi berikut ini.
Visi: Menjadi pengelola Corporate Social Responsibility yang efektif dan tepat guna sehingga
memberikan dampak positif terhadap masyarakat, lingkungan, dan perusahaan.
Misi: Berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat di
Indonesia melalui program berkelanjutan yang inovatif.
Daftar Pustaka
Pustaka Utama:
1) Fernando, A. C. (2012). Business Ethics and Corporate Governance, Second Edition.
india. Pearson.
Pendukung:
2) LoRusso, James Dennis. (2017). Spirituality, Corporate Culture, and American
Business: The Neoliberal Ethic and the Spirit of Global Capital (Critiquing Religion:
Discourse, Culture, Power), London. Bloomsbury .
3) Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
4) Hapzi, Ali. Modul ketiga: PPT Business Ethic and Good Governance. Jakarta
5) Garuda Indonesia. 2016. Annual Report 2016. Jakarta
6) Garuda Indonesia. 2016. Visi dan Misi. Diambil dari :
https://www.garudaindonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/company-
visionmission/index.page? (11 Oktober 2017)