Dokumen tersebut membahas konsep dan teori etika bisnis. Terdapat beberapa poin penting yang dibahas, yaitu: (1) perbedaan antara etika pribadi dan bisnis, (2) ciri-ciri bisnis yang beretika, dan (3) hubungan antara moralitas dan hukum. Dokumen ini juga membahas berbagai teori terkait etika bisnis seperti tanggung jawab sosial perusahaan dan pengaruh etika terhadap kelangsungan bisnis.

1. Executive Summary
Pertemuan I
Business Ethic and Good Governance
Concepts and Theories of Business Ethics
Rame Priyanto
55117120122
A. Personal Ethics and Business Ethics
Etika adalah seperangkat standar moral yang diandalkan untuk mencapai kesimpulan
membuat keputusan. Dalam lingkungan bisnis, etika merupakan faktor kunci dalam
bertanggung jawab pengambilan keputusan. Mempertahankan sudut pandang etis yang
tinggi saat mengoperasikan bisnis perusahaan dapat memberikan manfaat bagi pemangku
kepentingan internal dan eksternal bisnis perusahaan.
Seperangkat etika pribadi bertumbuh ketika seseorang tumbuh dan dipengaruhi lingkungan
di sekitarnya. Beberapa sudut pandang etis dipertimbangkan dan diaplikasikan kepada
orang lainnya di seluruh dunia, sedangkan orang-orang yang lainnya dari seluruh dunia
diaplikasikan kepada orang itu. Sudut pandang etis seseorang terus berkembang berubah
seiring waktu ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang berbeda dan terpapar situasi
dan lingkungan yang berbeda.
Kasus bisnis untuk etika didasarkan pada manfaat positif yang dapat diberikannya pada
bisnis. Alasan di balik mempertahankan standar etika yang tinggi termasuk:
- Peningkatan moral karyawan dan organisasi
- Peningkatan kemampuan untuk menarik pelanggan baru
- Peningkatan loyalitas pelanggan
- Mengurangi risiko paparan dan reaksi publik yang negatif yang disebabkan oleh etika
yang buruk

2. - Daya tarik untuk pemangku kepentingan baru
- Membuat dampak positif pada komunitas.
(Failte Ireland, Business Tools)
Etika bisnis penting untuk mengelola bisnis yang berkelanjutan karena mempunyai
konsekuensi serius yang dapat dihasilkan dari keputusan yang dibuat dengan kurangnya
etika. Bahkan jika perusahaan percaya bahwa etika bisnis tidak berkontribusi pada tingkat
keuntungan, perusahaan harus dapat mengenali bahwa perusahaan dapat memiliki efek
yang merugikan pada perusahaan dalam jangka panjang.
Standar etika yang buruk dapat menyebabkan manajer bisnis salah informasi, keputusan
yang salah arah atau buruk. Etika yang buruk adalah dasar dari banyak kasus hukum di
mana orang mencari kompensasi atas kerugian yang mereka derita sebagai akibat langsung
dari standar etika. Dalam bisnis yang berkelanjutan, karyawan di setiap level harus
berkomitmen terhadap standar etika bisnis. Sebagai seorang manajer bisnis, perlu
mendefinisikan dan berkomunikasi dengan jelas kepada karyawan tentang kegagalan
memenuhi standar yang diharapkan.
Etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena
kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling
berkaitan. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan
salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam
kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis (Velasquez, 2005). Dalam menciptakan etika bisnis,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah:
1) Pengendalian diri
2) Pengembangan tanggung jawab social (social responsibility)
3) Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan teknologi
4) Menciptakan persaingan yang sehat
5) Menerapkan konsep ―pembangunan berkelanjutan‖
6) Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi)
7) Mampu menyatakan yang benar itu benar
8) Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan
pengusaha ke bawah
9) Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama

3. 10) Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah
disepakati
11) Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang
berupa peraturan perundang-undangan
Ada 3 jenis masalah yang dihadapi dalam Etika yaitu:
1) Sistematik, pertanyaan yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum dan
sistem sosial lainnya.
2) Korporasi, mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik, dan
struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan.
3) Individu, mencakup individu tertentu dalam perusahaan.
B. Ciri Bisnis yang Beretika
Berdasarkan hasil diskusi kelompok dalam mata kuliah etika bisnis dapat disimpulkan
mengenai Ciri-Ciri Bisnis yang beretika yaitu:
a. Tidak merugikan siapapun
b. Tidak menyalahi aturan-aturan dan norma yang ada
c. Tidak melanggar hukum
d. Tidak menjelek-jelekan saingan bisnis
e. Mempunyai surat izin usaha
C. Morality and Law
Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam ber interaksi dengan
manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di
masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya,
maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya.Moral adalah
produk dari budaya dan Agama. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat
abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan
sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.
Menurut Kamus Webster, hukum adalah aturan perilaku atau tindakan yang diakui oleh adat
atau formal, komunitas, atau kelompok. Hukum juga bisa diartikan sebagai seni yang bisa
kita buat dan modelkan, sebagai instrumen untuk latihan kekuatan. Fagothey mendefinisikan
hukum sebagai aturan dan langkah-langkah mengarahkan tindakan mereka untuk tujuan

4. yang tepat. Ini mengharuskan kita untuk membuat perilaku kita sesuai dengan norma
moralitas. Fagothey membagi hukum menjadi dua jenis:
1. Hukum fisik, yang mengarahkan tindakan tidak rasional yang tidak bebas ke tindakan
yang tujuannya seragam untuk kebutuhan batin dari sifat mereka, yaitu, memaksakan
kebutuhan fisik.
2. Hukum moral atau hukum alam, yang mengarahkan rasional bebas menuju tujuan
mereka dengan memaksakan kewajiban pada kehendak bebas.
Hukum itu merupakan bagian dari pergumulan manusia dalam upayanya mewujudkan rasa
aman dan sejahtera. Karena itu hukum ditengarai menjadi sarana utama dalam mewujudkan
keamanan dan ketertiban dalam kelompok masyarakat. Hukum itu sendiri tidak lepas dari
masyarakat, karena telah menjadi aksioma yang mengatakan Ibi society ibi ius, yang artinya
dimana ada masyarakat maka ada hukum.
Hubungan moral dengan penegakan hukum menentukan suatu keberhasilan atau
ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum.
Stephen Palmquis yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral
ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis pada sudut
pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan indrawi) dan
menggantikannya dengan kebebasan. Kebebasan tidak berarti dalam arti seenak kita dapat
mengetahui kebenaran, yang kemudian tercermin pada pembatasan diri untuk menjalankan
suatu kebajikan. Semua kaidah harus sesuai dengan hukum moral yang menciptakan suatu
tuntutan yang tak bersyarat. Kewajiban adalah perintah yang mengandung kebenaran.
Menurut Kant, kewajiban adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum
moral, dalam rangka ketaatan terhadap hati nurani manusia daripada hanya mengikuti
nafsu.
Menurut Joseph Raz (....) ada tiga contoh koneksi yang diperlukan antara hukum dan
moralitas:
- Mengingat sifat manusia dan kondisi kehidupan manusia (khususnya kerentanan timbal
balik dan kelangkaan relatif), tentu tidak ada sistem hukum yang bisa stabil yang bisa
melindungi kehidupan dan property untuk beberapa orang yang diterapkan.
- Diketahui bahwa hanya makhluk hidup yang dapat melakukan hubungan seks, tentu
pemaksaan tidak dapat dilakukan oleh hukum maupun lembaga hukum (meskipun
mereka dan hukum dapat menyetujuinya, dan lembaga hukum dapat menyelesaikan
untuk itu).
- Mengingat nilai pluralisme, tentu tidak ada negara atau sistem hukum yang dapat
terwujud ke tingkat tertinggi untuk semua kebajikan atau semua keburukan yang ada.

5. D. Morality
Moralitas berasal dari kata dasar ―moral‖ berasal dari kata ―mos‖ yang berarti kebiasaan.
Kata ―mores‖ yang berarti kesusilaan, dari ―mos‖, ―mores‖. Moral adalah ajaran tentang
baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain; akhlak
budi pekerti; dan susila. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani; bersemangat;
bergairah; berdisiplin dan sebagainya.
Moral secara etimologi diartikan: a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan
yang berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lainajaran tentang
azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistimatika dalam etika. Dalam bahasa
Yunani disebut ―etos‖ menjadi istilah yang berarti norma, aturan-aturan yang menyangkut
persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri, unsur
kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia. kemudian ―etika‖ yang berarti
kesusilaan yang memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat,
apa yang baik dan yang buruk.
Moralitas adalah seperangkat aturan untuk perilaku yang benar, sistem yang digunakan
untuk memodifikasi dan mengatur perilaku kita. Sistem ini menciptakan orang-orang
bermoral yang memiliki kebajikan seperti cinta untuk orang lain, welas asih, dan keinginan
bertindak adil; jadi itu membangun karakter pada orang. Secara khusus, moralitas adalah
subscript kelangsungan hidup yang kita ikuti di kehidupan sehari-hari kita di ruang tamu.
Menurut Wikipedia, moralitas memiliki tiga definisi yang berbeda:
1. Definisi deskriptif sesuai dengan moralitas yang berarti seperangkat aturan (kode)
perilaku yang mengatur perilaku manusia dalam hal benar dan salah.
2. Definisi normatif dan universal yang lebih bersifat preskriptif dan mengacu pada kode
perilaku ideal yang akan diamati oleh semua orang yang rasional, di bawah kondisi yang
ditentukan.
3. Definisi moralitas yang identik dengan etika.
Dalam masing-masing definisi ini, moralitas menyangkut dirinya dengan seperangkat untuk
berbagi aturan, prinsip, dan tugas, terlepas dari agama atau masyarakat, dan tidak memiliki
referensi terhadap kekuatan status setiap individu dalam kelompok atau masyarakat.
Karena moralitas bersifat teritorial dan berbasis budaya, selama kita hidup dalam
masyarakat kita terikat untuk hidup dalam pedoman masyarakat itu. Tindakan individu dalam
sebuah masyarakat hanya memiliki nilai-nilai moral jika diambil dalam konteks masyarakat
ini budaya individu. Sejumlah faktor mempengaruhi konteks moralitas, termasuk waktu dan
tempat.

6. Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur
pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat
membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat
mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat.
Jika moralitas adalah seperangkat nilai yang dibagikan di antara orang-orang dalam
masyarakat tertentu, mengapa kita harus khawatir untuk membenarkan nilai-nilai itu
masyarakat? Dengan kata lain, mengapa kita membutuhkan teori-teori moral? Apa teori
moral harus dilakukan dengan subscript moral?
Menurut MacDonnell, teori-teori moral "Berusahalah untuk memperkenalkan tingkat
rasionalitas dan moralitas moral". Mereka memberi kita pertimbangan kita masuk akal dan
membantu nilai-nilai dan kontradiksi di dalamnya. Karena banyak filsuf dan lainnya
menggunakannya kata-kata moral dan etika secara sinonim, kita menunda pembahasan
teori-teori moral sampai kita mendiskusikan etika.
Keputusan moral yang baik merupakan perwujudan hampir semua teori moral:
1. Semua fakta seputar situasi, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang
terlibat, dan
2. Prinsip-prinsip moral yang terlibat dan bagaimana mereka akan mempengaruhi satu
sama lain
Karena sebagian besar dari aturan-aturan ini tampaknya bersifat balas dendam, dapat
binasa, diktator, dan kasar,
Sagan mengusulkan hal-hal berikut karena tampaknya budaya yang baik-bebas dan
seperangkat kode moral universal tak terbatas waktu:
1. Bersikap ramah pada pertemuan pertama.
2. Jangan iri.
3. Jadilah dermawan; maafkan musuhmu jika dia memaafkanmu.
4. Jangan menjadi tiran atau patsy.
5. Balas dendam secara proporsional dengan cedera yang disengaja (dalam batasan atasan
dari aturan hukum).
6. Buat perilaku Anda adil.

7. E. Etiquette and Professional Law
Pengertian etika berbeda dengan etiket. Etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang
berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama menusia. Sementara itu etika, berasal
dari bahasa Latin, berarti falsafah moral dan merupakan cara hidup yang benar dilihat dari
sudut budaya, susila, dan agama
Etiket adalah tata cara dalam masyarakat, sopan dalam memelihara hubungan baik antara
sesama manusia. Arti etiket disini sama dengan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang dikenal,
diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata
atau macam-macam bentuk perbuatan manusia dalam berinteraktif dengan manusia
lainnya. Agar seseorang dapat diterima oleh kelompok masyarakat tertentu maka ia harus
memahami etiket pergaulan berlaku pada masyarakat itu.
Untuk memelihara keseimbangan kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama (sosial),
manusia perlu mengetahui aturan-aturan, nilai-nilai, norma-norma umum, maupun aturan
ajaran agamanya. Manusia yang selalu berpikir kritis akan mampu menimbang perilaku,
mana yang berdampak baik dan berdampak buruk. Kesadaran diri, harus berperilaku
bagaimana ini, yang dikenal dengan ilmu etika.
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan
kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral
dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan
manusia. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang
sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap
konsumen (klien atau objek). Etika profesi memiliki konsep etika yang ditetapkan atau
disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik,
engineering (rekayasa), science, medis/dokter, PNS, dan sebagainya.
Prinsip dasar di dalam etika profesi :
a. Tanggung jawab
- Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
- Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada
umumnya.
b. Keadilan, prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang
menjadi haknya.
c. Prinsip Kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan
ketekunan

8. d. Prinsip Perilaku Profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi
e. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi
F. Management and Ethics.
Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih
keuntungan, masih banyak perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral.
Praktik curang ini bukan hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan
negara. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur di banyak perusahaan.
Pelanggaran etik bisnis di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan etik
perlu ditegakkan. Contohnya, perusahaan tidak perlu berbuat curang untuk meraih
kemenangan. Hubungan yang tidak transparan dapat menimbulkan hubungan istimewa atau
kolusi dan memberikan peluang untuk korupsi.
Banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran, terutama dalam kinerja
keuangan perusahaan karena tidak lagi membudayakan etika bisnis agar orientasi strategik
yang dipilih semakin baik. Sementara itu hampir 61.9% dari 21 perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di BEJ tidak lengkap menyampaikan laporan keuangannya (not
avaliable).
Tingkat perhatian perusahaan terhadap perilaku etis juga sangat menentukan karena dalam
jangka panjang bila perusahaan tidak concern terhadap perilaku etis maka kelangsungan
hidupnya akan terganggu dan akan berdampak pula pada kinerja keuangannya. Hal ini
terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata
sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis. Segala kompetensi, keterampilan,
keahlian, potensi, dan modal lainnya ditujukan sepenuhnya untuk memenangkan kompetisi.
Pengaruh budaya organisasi dan orientasi etika terhadap orientasi strategik secara simultan
sebesar 65%. Secara parsial pengaruh budaya organisasi dan orientasi etika terhadap
orientasi strategik masing-masing sebesar 26,01% dan 32,49%. Hal ini mengindikasikan
bahwa kombinasi penerapan etika dan budaya dapat meningkatkan pengaruh terhadap
orientasi strategik. ‖Hendaknya perusahaan membudayakan etika bisnis agar orientasi
strategik yang dipilih semakin baik. Salah satu persyaratan bagi penerapan orientasi
strategik yang inovatif, proaktif, dan berani dalam mengambil risiko adalah budaya
perusahaan yang mendukung,‖.
Dari mana upaya penegakkan etika bisnis dimulai? Etika bisnis paling mudah diterapkan di
perusahaan sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadi
panutan bagi karyawannya. Selain itu, etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan.

9. Pemimpin perusahaan seyogyanya bisa memisahkan perusahaan dengan milik sendiri.
Dalam operasinya, perusahaan mengikuti aturan berdagang yang diatur oleh tata cara
undang-undang.
Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Jika semua tingkah laku salah
dibiarkan, maka lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Pada akhirnya, norma yang salah
ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi
untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan.
Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi
antara lain:
a. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu
yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan
kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru
untuk menyatakan pendapat.
b. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan
kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja.
c. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik.
d. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.
G. Implementasi
Pada dasarnya etika personal dan etika bisnis tidak dapat dipisahkan. Etika pribadi akan
berpengaruh pada etika seseorang ketika menjalankan tugas dalam organisasi bisnis. Etika-
etika yang berlaku di bisnis/organisasi pada dasarnya juga berlaku dalam etika personal.
Dalam konteks instansi tempat bekerja, sebagai ASN, harus berpegang pada kode etik dan
kode perilaku yaitu:
- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi
- Cermat dan disiplin
- Hormat, sopan, tanpa tekanan
- Dll.
Nilai-nilai tersebut secara personal idealnya juga dilaksanakan pegawai dalam kehidupan di
luar organisasi, seperti dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.
Masing-masing Kementerian/lembaga dan unit yang ada dibawahnya diwajibkan untuk
menyusun aturan lebih lanjut dari kode etik PNS. Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK) sebagai instansi di bawah Kementerian Keuangan menyusun Kode Etik

10. Pegawai BPPK, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
009/PMK.11/2007 tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. Peraturan tersebut memuat Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kewajiban dan
Larangan, serta Sanksi atas pelanggaran kode etik.
Referensi:
-, -, Applying Business Ethics. A guide to help you deal with the many ethical issues that can
rise in the course of operating a business. Faite Ireland. State of New South Wales.
NSW Trade and Investment.
Ali, Hapzi. 2018. Modul Perkuliahan Business Ethic and Good Governance: Consept and
Theories of Business Ethic. Universitas Mercubuana
Kizza, J. M.. 2010. Ethical and Social Issues in The Information Age. London: Springer
London Limited.
Raz, Joseph. ...... About Morality and The Nature of Law. (Downloaded from
https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/48/1/1/204017 by guest on 12 September 2018)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 009/PMK.11/2007 tentang Kode Etik Pegawai di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Rooswiyanto, Tony. 2017. Quo Vadis Kode Etik Pegawai BPPK?
(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/24381-
quo-vadis-kode-etik-pegawai-bppk) diakses tanggal 14 September 2018.