Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan sejarah bea meterai di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa UU No. 13 Tahun 1985 merupakan dasar hukum bea meterai saat ini dan sejarah peraturan bea meterai di Indonesia sejak tahun 1921 hingga dikeluarkannya UU tersebut.

1. 5/5/2015Meiriska Meiriska
Bea meterai
Perpajakan I
Perpajakan I

2. Dasar hukum dan sejarah
5/5/2015Meiriska
2
Dasar Hukum
 UU Nomor 13 Tahun 1985
Sejarah
 Aturan Bea Meterai tahun 1921 menjadi dasar hukum pemungutan bea meterai
Indonesia sampai dengan akhir tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan UU No 2 prp tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121)
yang telah ditetapkan menjadi UU No 7 tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 38)
 Pemeteraian menurut aturan bea meterai terdiri dari :
 Bea Meterai Umum
 Bea meterai berdasarkan ukuran luas kertas
 Bea meterai tetap
 Bea meterai sebanding
 Tarif ada tiga macam : Tarif tetap, Tarif menurut luas, Tarif sebanding dengan
perincian yang sangat luas, banyak dan pelaksanaan yang rumit.
 Untuk memudahkan dan menyederhanakan peraturan bea meterai yang dirasakan
sangat rumit, maka pemerintah mengolah dan menyusun peraturan baru yang dituangkan
dalam bentuk Undang-Undang.

3. Aturan uu bea meterai
5/5/2015Meiriska
3
Pelunasan bea meterai cukup dilakukan dengan menggunakan meterai tempel
dan kertas meterai, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor
Dirjen Pajak untuk memperoleh SKUM (Surat Kuasa Untuk Menyetor)
Tidak ada lagi bea meterai menurut luas kertas dan bea meterai sebanding,
hanya ada satu jenis bea meterai, yaitu bea meterai tetap, dengan tarif Rp 500
dan Rp 1.000 saja sebelum diubah menjadi Rp 3.000 dan Rp 6.000
Pengenaan bea meterai hanya dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut
dalam UU Bea Meterai
Untuk melunasi bea meterai yang tidak atau kurang dibayar berserta dendanya
(jika ada) dapat dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian.

4. Pengertian (pasal 1)
5/5/2015Meiriska
4
Pasal 1
Dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam
Undang – Undang ini.
Pengertian (pasal 2)
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan
maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau
pihak-pihak yang berkepentingan.
b. Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia
c. Tanda Tangan adalah sebagaimana lazimnya yang dipergunakan termasuk
pula paraf, teraan atau cap tandatangan atau cap paraf teraan, cap nama atau
tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan.
d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang
dilakukan oleh Pejabat Pos atau permintaan pemegang dokumen yang Bea
Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
e. Pejabat Pos adalah pejabat Perusahaan Umum Pos dan Giro yang diserahi
tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

5. Objek
5/5/2015Meiriska
5
Objek Bea Meterai adalah dokumen
Yang menjadi objek bea meterai bukan perbuatan hukumnya
(seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, penerimaan
uang, pemborongan pekerjaan) melainkan dokumen yang dibuat
untuk perbuatan hukum tersebut , seperti akta jual beli, perjanjian
sewa menyewa, kontrak pekerjaan, kuitansi, dll.

6. Dokumen yang dikenakan bea meterai (pasal 2)
5/5/2015Meiriska
6
1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai
alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2. Akta-akta notaris termasuk salinannya
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-
rangkapnya.
4. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu;
 Yang menyebutkan penerimaan uang;
 Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
 Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
 Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau
diperhitungkan.
 Cek atau bilyet giro tanpa batas pengenaan besarnya nilai nominal
4. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep , atau efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun
5. Sekumpulan Efek dalam nama dan bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif
6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan
 Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan
 Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya jika
digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula.

7. Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai (pasal 4)
5/5/2015Meiriska
7
1. Dokumen yang berupa :
 surat penyimpanan barang;
 konosemen;
 surat angkutan penumpang dan barang;
 keterangan pemindahan yang dituliskan di atas surat penyimpanan barang, konosemen, dan
surat angkutan penumpang dan barang
 bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas
2. Segala bentuk Ijazah;
3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada
kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan
pembayaran itu;
4. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
5. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
6. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh
bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
7. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
8. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun

8. Subjek bea meterai (pasal 6)
5/5/2015Meiriska
8
Yang wajib melunasi bea meterai adalah pihak yang menerima atau pihak yang
mendapatkan manfaat dari dokumen, kecuali jika pihak-pihak yang bersangkutan
menentukan lain, seperti :
1. Dalam hal dokumen dibuat secara sepihak, misalnya kuitansi, maka bea
meterai terhutang oleh penerima kuitansi
2. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian
dibawah tangan, maka masing-masing pihak terutang bea meterai atas
dokumen yang diterimanya.
3. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka bea meterai yang
terutang baik atas dokumen asli, yang disimpan oleh notaris maupun
salinannya yang diperuntukkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan terutang
oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut
4. Jika pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka bea meterai
terutang oleh pihak-pihak yang ditentukan tersebut.

9. Saat terutangnya bea meterai (pasal 5)
5/5/2015Meiriska
9
Saat terutangnya bea meterai mengacu kepada pembuatan dokumen, penyelesaian
dokumen, penyerahan dokumen, penandatanganan dokumen dan penggunakan dokumen,
sebagai berikut :
 Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen itu diserahkan
Yang dimaksud saat dokumen itu diserahkan termasuk juga bahwa pada saat itu dokumen
tersebut diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, bukan pada saat
ditandatangani, misalnya kuintansi, cek, dsb.
 Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah pada saat selesainya
dokumen dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan.
Sebagai contoh surat perjanjian jual beli. Bea Meterai terhutang pada saat
ditandatanganinya perjanjian tersebut.
 Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.
Dokumen yang dibuat diluar negeri, pada saat digunakan di Indonesia harus telah
dilunasi bea meterai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian.
Dokumen yang dibuat diluat negeri tidak dikenakan bea meterai sepanjang tidak
digunakan di Indonesia.

10. Tarif bea meterai
5/5/2015Meiriska
10
1. Berdasarkan UU no 13 tahun 1985 Pasal 2
Tarif Rp 500 dan Rp 1000
2. Berdasarkan PP No. 7 tahun 1995
Tarif Rp1.000 dan Rp 2.000
3. Berdasarkan PP No. 24 tahun 2000
Tarif Rp 3.000 dan Rp 6.000
Tarif bea meterai pada dasarnya dibagai dua, yaitu
1. Tarif berdasarkan jenis dokumen
Dokumen yang merupakan surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai barang
bukti di pengadilan, seperti akta notaris dan akta PPAT dikenakan tarif yang sama tanpa melihat
isi dari dokumen tersebut.
2. Tarif berdasarkan jumlah nominal yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
Dokumen yang memuat jumlah uang akan dikenakan tarif bea meterai berdasarkan jumlah uang
yang termuat dalam dokumen itu.
Pasal 3 UU BeaMeterai
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan besarnya batas
pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan
setinggi-tingginya enam kali atas dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

11. Penerapan Tarif bea meterai
5/5/2015Meiriska
11
1. Surat yang memuat jumlah uang :
 Nilai nominal sampai dengan Rp 250.000 tidak dikenakan Bea Meterai
 Nilai Nominal lebih dari Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000, dikenakan Bea
Meterai dengan tarif Rp 3.000
 Nilai nominal lebih dari Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000
2. Surat perjanjian, akta notaris, akta PPAT dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian (termasuk rangkap-rangkapnya)
dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000
3. Cek dan Bilyet Giro dari Bank dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 3.000 tanpa
batas pe ngenaan nilai nominal
4. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, atau efek / sekumpulan efek dengan nama
dan dalam bentuk apapun :
 Yang mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai
dengan tarif Rp 3.000
 Yang mempunyai nilai nominal lebih dari Rp 1.000.000 dikenakan Bea Meterai
dengan tarif RP 6.000
5. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan,
dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000

12. Cara pelunasan bea meterai
5/5/2015Meiriska
12
 Bea meterai atas dokumen yang terutang dilunasi denga dua cara, yaitu
dengan menggunakan benda meterai atau menggunakan cara lain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 Pada umumnya bea meterai atas dokumen dilunasi dengan benda meterai
menurut tarif yang ditentukan dalam undang-undang dan pelaturan
pemerintah.
 Benda meterai yang dapat digunakan untuk melunasi bea meterai yang
terutang adalah meterai tempel dan kertas meterai.
 Dengan Keputusan Menteri Keuangan dapat ditetapkan cara lain bagi
pelunasan bea meterai, misalnya membubuhkan tanda tera sebagai
pengganti benda meterai diatas dokumen dengan mesin-teraan, sesuai
dengan pelaturan perundang-undangan yang ditentukan untuk itu.

13. Pelunasan dengan benda meterai
Meiriska
13
Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
(pasal 1 ayat 2 huruf b)
1. Penggunaan Meterai Tempel (pasal 7 ayat 3-6)
 Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea
Meterai.
 Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
 Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau
yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai
tempel.
 Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai
tempel dan sebagian di atas kertas.
2. Penggunaan Kertas Meterai (pasal 7 ayat 7 & 8)
 Dengan cara menuliskan dokumen yang menjadi objek bea meterai pada kertas meterai yang ditentukan.
 Tanda tangan pihak yang membuat dokumen tersebut dilakukan di atas kertas meterai, pada bagian yang sesuai
dengan dokumen yang dibuat (tidak ditentukan harus pada sisi tertentu dari kertas meterai).
 Jika isi dokumen yang dikenakan bea meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai
yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak ber meterai.
 Suatu dokumen yang menggunakan beberapa helai kertas (misalnya akta pendirian sebuah perseroan terbatas)
dan akta pendirian tersebut menggunakan kertas meterai, maka hanya bagian awal (helai pertama) saja yang
menggunakan meterai, kemudia helai-helai berikutnya dapat menggunakan kertas biasa tanpa meterai.
 Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.

14. Pemeteraian dengan cara lain
5/5/2015Meiriska
14
 Pemeteraian dengan cara lain dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
a. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan meterai;
b. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan teknologi percetakan;
c. Dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi
 Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain harus mendapat ijin tertulis dari Direktur Jenderal
Pajak.
 Hasil pencetakan tanda Bea Meterai Lunas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak;
 Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan menggunakan teknologi percetakan dilaksanakan oleh
Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan/atau Perusahaan sekuriti
yang mendapat ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) yang di tunjuk oleh
Bank Indonesia.
 Bea Meterai yang telah dibayar atas tanda Bea Meterai Lunas yang tercetak pada dokumen yang tidak
terutang Bea Meterai ataupun yang belum digunakan untuk mencetak tanda Bea Meterai Lunas, dapat
dialihkan untuk penggunaan berikutnya.
 Penerbit dokumen dengan tanda Bea Meterai Lunas yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi harus
melunasi Bea Meterai yang terutang berikut dendanya 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang
tidak atau kurang dilunasi dengan cara menyetorkannya ke Kas Negara atau Bank Persepsi.
 Bea Meterai kurang bayar atas cek, bilyet giro, dan efek yang tanda Bea Meterai Lunasnya dibubuhkan
sebelum 1 Mei 2000 harus dilunasi dengan menggunakan mesin teraan Meterai atau dengan menggunakan
meterai tempel.

15. denda administrasi (pasal 8)
5/5/2015Meiriska
15
 Sanksi di dalam pelaksanaan bea meterai adalah berupa denda
administrasi.
 Denda administrasi diberlakukan untuk dokumen yang bea
meterainya tidak dilunasi atau kurang dibayar/dilunasi
sebagaimana mestinya.
 Denda administrasi dari bea meterai yang tidak atau kurang
dibayar adalah 200%.
 Untuk membayar atau melunasi bea meterai yang terutang dan
dendanya dilakukan dengan cara pemeteraian kemudian yang
dilakukan di kantor pos (melalui pejabat pos yang ditunjuk)
sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

16. Pemeteraian kemudian
5/5/2015Meiriska
16
 Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan
oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum
dilunasi sebagaimana mestinya.
 Pemeteraian kemudian dilakukan atas :
- dokumen yang semula tidak terutang bea meterai, namun akan digunakan sebagai
alat pembuktian di muka pengadilan.
- dokumen yang bea meterainya yang tidak atau kurang dilunasi sebagimana
mestinya.
- dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia.
 Pemeteraian kemudian dilakukan dengan menggunakan meterai tempel atau Surat
Setoran Pajak.
 Besarnya bea meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian
adalah sebesar bea meterai yang terhutang.
 Apabila dokumen yang dibuat diluar negeri yang akan digunakan di Indonesia baru
dilakukan pemeteraian kemudian setelah dokumen digunakan di Indonesia, maka
pemegang dokumen wajib memayar jumlah meterai yang terutang ditambah denda
sebesar 200%.

17. Daluwarsa (pasal 12)
5/5/2015Meiriska
17
 Kewajiban pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang
daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen
dibuat.
 Daluwarsa lima tahun dihitung sejak tanggal dokumen dibuat, berlaku untuk
seluruh dokumen termasuk kuitansi.
 UU Bea Meterai menentukan bahwa yang daluwarsa adalah kewajiban
pemenuhan bea meterai dan denda administrasi yang terutang. Hal ini berarti
apabila dokumen yang dibuat, baik sepihak maupun oleh beberapa pihak,
merupakan dokumen yang harus dikenakan bea meterai, tetapi ternyata tidak
dipenuhi oleh pihak pembuat pemegang dokumen tersebut dalam jangka lima
tahun dan tidak terjadi sengketa, maka setelah lewat lima tahun kewajiban bea
meterai atas dokumen tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

18. Ketentuan pidana (pasal 13 & 14)
5/5/2015Meiriska
18
1. Pidana atas perbuatan tertentu
 Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel dan kertas meterai atau meniru dan
memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai.
 Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan
ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak.
 Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,
menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya,
capnya, tandatangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah
dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain
menggunakannya dengan melawan hak
 Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan
untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru memalsukan benda meterai.
Dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Melaksanakan pelunasan bea meterai dengan cara lain secara sengaja tanpa seizin Menteri
Keuangan akan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan
sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 7 tahun.

19. Soal soal
5/5/2015Meiriska
19
Hitunglah berapa tarif Bea Meterai yang dikenakan atas dokumen berikut :
1. Bea meterai untuk tanda terima (kwitansi) dengan nilai :
a. Rp 250.000 b. Rp 750.000 c. Rp 1.000.000 d. Rp 100.000.000
2. Bea Meterai untuk cek/ giro bilyet dengan nilai :
a. Rp 250.000 b. Rp 1.000.000 c. Rp 500.000.000 d. Rp 1 milyar
3. Bea Meterai untuk saham dengan nilai
a. Rp 500.000 b. Rp 1.000.000 c. Rp 5.000.000 d. Rp 50.000.000
4. Berapakan bea meterai yang harus dibayar masing-masing pihak untuk perjanjian sewa menyewa
rumah senilai Rp 150.000.000?
Apakah perlu Bea Meterai juga untuk tanda terima pembayaran? Kalau perlu, siapa yang wajib
membayarnya?
5. Berapa jumlah yang harus dilunasi apabila surat perjanjian sewa menyewa tertanggal 15 Januari
2008 baru dilunasi bea meterainya pada tanggal 30 Juni 2010!
6. Saldo rekening Koran dari bank sebanyak 5 lembar/halaman dengan jumlah saldo Rp
137.520.500
7. 1 lembar Surat Kuasa pengambilan uang dibank senilai Rp 10.000.000
8. Dokumen bukti pengiriman barang sebanyak 10 lembar
9. 2 lembar Wesel dengan nilai nominal Rp 5.000.000 dan Rp 50.000.000
10. Bukti Surat Setoran Pajak sebanyak 5 lembar dengan nilai nominal diatas 1 juta.
11. Ijazah sekolah 3 lembar lulus SD, SMP sampai SMA