surat berharga

1. BAB 5
SURAT-SURAT BERHARGA
Surat Berharga adalah Surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan
sebagai agunan saham dan / atau bukti penyertaan modal. Sesuatu surat dapat dikatakan
sebagai surat berharga jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seperti uang, uang tunai dan
dapat ditukarkan dengan uang tunai.
Dalam hal ini surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni Surat
berharga (negotible instrument) dan surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Yo Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1992.
1. Surat Berharga
Dikatakan surat berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan
suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi tidak dlakukan dengan mata
uang, melainkan dengan alat pembayaran lain.
2. Surat Berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Yo Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1992
Surat berharga ialah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau
setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari
penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
Surat berharga (Letter of Value) adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan
prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dan sukar di perjualbelikan. Namun,
surat berharga sebagai bukti diri bagi pemegangnya (Legitimasi), sebagai orang yang
berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, Kartu Credit, ATM, dan
lain-lain.
Jenis- Jenis Surat Berharga
1. Wesel
Dalam Pasal 100 KUH Dagang ditentukan beberapa syarat wesel sebagai surat berharga,
sbb :
a. Penyebutan istilah “Wesel” didalam naskah surat wesel yang bersangkutan
b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu

2. c. Nama orang yang harus membayar (tersangkut/tertarik)
d. Penetapan hari bayar (Vervaldag)
e. Penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan
f. Nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan
g. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan
h. Tanda tangan penerbit
Berdasarkan Pasal 101 Ayat 1 KUH Dagang, apabila kurang persyaratan tetap diakui sebagai
wesel, tetapi dengan konsekuensi tertentu, antara lain sbb :
1. Apabila wesel tidak menyebutkan hari bayar maka wesel dianggap harus dibayar pada
saat diperlihatkan kepada tertarik.
2. Apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayarannya maka pembayarannya
dianggap dilakukan di tempat tinggal tersangkut / akseptan.
3. Apabila di dalam wesel tidak disebutkan dimana tempat penerbitnya maka wesel
dianggap ditanda tangani di tempat yang disebutkan disamping nama penerbit.
Hak Regres adalah hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak untuk melakukan
akseptasi / menolak untuk menyetujui pembayaran wesel walaupun hari pembayarannya
belum tiba.
4 (Empat) Macam Surat Wesel :
1. Wesel yang harus dibayar pada saat diunjukannya (Wesel Unjuk)
2. Wesel yang harus dibayar pada waktu setelah diunjukannya (Wesel setelah unjuk)
3. Wesel yang harus dibayar pada waktu sejak tanggal penarikannya
4. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera dalam surat weselnya
Dalam Pasal 132 Ayat 2 KUH Dagang menyebutkan apabila wesel yang hari bayarnya
ditentukan dengan cara lain, selain keempat cara diatas atau menetapkan pembayaran dengan
cara diangsur maka pembayarannya akan batal demi hukum.
Surat Cek
Surat Cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang
memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang
tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.

3. Dalam Pasal 178 KUH Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga antara lain
:
1. Harus dapat perkataan “Cek” dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi
cek tersebut
2. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Nama orang yang harus membayar harus selalu suatu bank
4. Penunjukkan empat pembayaran
5. Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek
6. Tanda tangan orang yang menarik cek
Dalam Pasal 179 Ayat 2, 3 dan 4 KUH Dagang Cek dapat memiliki kekhususan, sbb :
1. Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat pembayaran dianggap
tempat yang disebutkan disamping nama si tertarik.
2. Jika penunjukkan tidak ada maka cek harus dibayar ditempat nama kantor besar
(pusat) dari tertarik berada.
3. Jika disebutkan tempat mana cek ditarik maka tempat yang disebutkan disamping
nama si penarik dianggap selaku tempat itu.
Cek merupakan salah satu surat berharga. Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus sehingga
menyebabkan adanya beberapa jenis cek, sbb :
1. Cek atas unjuk / pembawa (Aan Toondera)
Dimana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk memguangkan
cek tersebut kepadanya.
2. Cek atas nama (Aan Order)
Dimana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum didalam cek
yang bersangkutan.
3. Cek atas pembawa
Dimana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, tetapi hal
ini berbeda apabila sebutan pembawa di coret maka cek tersebut berlaku sebagai cek
atas nama.

4. 4. Cek Mundur (Postdated Cheque)
Merupakan cek yang penariknya diberi tanggal akan datang, dengan demikian cek
yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah dicantumkan
dalam cek yang bersangkutan.
5. Cek Silang (Crossed Cheque)
Merupakan cek yang diberikan tanda silang/garis miring yang sejajar pada bagian
muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek
tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis
silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam
rekening saja sehingga cek yang bersangkutan hanya dapat di kliringkan pada bank
tersebut.
Dalam Pasal 214 Ayat 2 KUH Dagang di tentukan jenis jenis cek silang, antara lain :
a. Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan diantaranya tidak terdapat/tidak
termuat sesuatu petunjuk / nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat
dibayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang menyerahkannya/ kepada
nasabah bank pembayar yang menyerahkan cek itu;
b. Secara khusus, antara dua garis sejajar terdapat nama suatu bank
Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek yaitu agar membatasi pihak-pihak yang dapat
mencairkan dana atas cek yang disilang tersebut.
6. Cek Kosong
Adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak
tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut.
Apabila nasabah (pemegang rekening) tersebut melakukan penarikan cek kosong
selama 3 kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka rekening harus segera
ditutup dan penutupan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Artinya, pemegang
rekening tersebut tidak boleh berhubungan dengan bank-bank yang ada baik di
Indonesia maupun di luar negeri.

5. Bilyet Giro
Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk
memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang
yang disebutkan namanya.
Pembayaran Bilyet Giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat
dipindahtangankan melalui endosemen. Endosemen adalah penyerahan suatu surat atas
tertunjuk oleh seseorang yang berhak/pemegang kepada orang lain dengan disertai
pernyataan mengalihkan haknya atas surat yang ditulis pada surat tersebut. Bilyet Giro diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG, tanggal 4 Juli 1995 Yo Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995.
Suatu Bilyet Giro harus memenuhi syarat format, sbb :
a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor bilyet giro yang bersangkutan
b. Nama tertarik
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atas beban rekening
penarik
d. Nama dan nomor rekening pemegang
e. Nama bank penerima
f. Jumlah dana dipindahbukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya
g. Tempat dan tanggal penarikan
h. Tanda tangan, nama jelas, dan dilengkapi dengan cap/stempel sesuai persyaratan
pembukaan rekening
Surat Sanggup (Surat Promes/Aksep)
Surat sanggup (Surat Promes/Aksep) adalah surat yang dibuatkan oleh seseorang yang
berisikan suatu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Surat
Sanggup diatur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUH Dagang.
Surat dapat dikatakan sebagai surat sanggup maka harus berisikan hal-hal sbb :
a. Penyebutan “Surat Sanggup” dimuatkan dalam teksnya sendiri

6. b. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
c. Penetapan hari bayarnya
d. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan
e. Nama orang kepadanya pembayaran harus dilakukan
f. Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatanganinya
g. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu
Jika salah satu syarat diatas tidak terpenuhi maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
Surat Sanggup, kecuali :
a. Bila tidak menyebutkan hari bayarnya maka dianggap dibayar pada saat di unjukkan
b. Bila tidak menyebutkan tempat pembayaran maka tempat penandatanganan dianggap
sebagai tempat pembayaran
c. Bila tidak menyebutkan tempat ditandatanganinya maka dianggap ditandatangani
ditempat yang tertera disamping nama penandatangan.
Perbedaan pokok antara surat sanggup dengan wesel
Adalah bahwa wesel merupakan surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup adalah
surat janji/ kesanggupan untuk membayar.
Surat sanggup dapat diterbitkan oleh subjek hukum, baik yang merupakan subjek hukum
perorangan maupun badan hukum. Surat sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum
merupakan perusahaan pembiayaan (Financial Institution) yang diatur dalam Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK/1995, tanggal 19 Desember 1995.
Ketentuan Perusahaan pembiayaan dalam menerbitkan surat sanggup, yaitu :
a. Perusahaan pembiayaan dilarang menerbitkan surat sanggup, kecuali sebagai jaminan atas
utang kepada bank yang menjadi kreditor.
b. Perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak
lain.
c. Surat sanggup yang diterbitkan sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a diatas, tidak
dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak manapun juga (Non Negotiable).

7. Commercial Paper
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SE No.28/49/UPG, tanggal 11 Agustus 1995)
yakni persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (Commercial Paper)
melalui bank umum di Indonesia merupakan surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu
pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank atau
perusahaan efek dengan sistem diskonto.
Syarat-Syarat Commercial Paper dapat dipedagangkan melalui perbankkan, antara
lain yaitu :
a. Pencantuman
b. Berjangka waktu paling lama 270 hari
c. Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia
d. Telah memperoleh peringkat yang ditetapkan oleh lembaga dari Bapepam
e. Pada halaman muka Commercial Paper (CP) sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal
sbb :
 Kata-kata “Surat Berharga Komersial” (Commercial Paper) yang ditulis setelah kata-kata
“Surat Snaggup”
 Klausula dapat diperdagangkan pada bagian atas dan dicetak dengan huruf tebal
 Pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Yo
Pasal 145 KUH Dagang
 Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau
perusahaan efek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda keaslian
Commercial Paper, dengan menempatkan logo bank atau perusahaan efek secara
tidak mencolok.
 Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayaran, dengan
menempatkan logo bank yang bersangkutan secara tidak menyolok.
 Nomor seri Commercial Paper
 Keterangan mengenai cara penguasaan Commercial Paper
 Pada halaman belakang Commercial Paper dicantumkan hal-hal sbb:
- Pernyataan mengenai endossement blanko tanpa hak regres dengan klausula untuk
saya kepada pembawa tanpa hak regres.
- Cara Perhitungan nilai tunai

8.  Commercial Paper yang pencantuman jumlah uangnya berbeda antara yang tertulis
dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf, yang berlaku adalah jumlah dalam
huruf selengkap-lengkapnya.
 Commercial Paper yang jumlah uangnya dicantumkan berkali-kali dan tidak sama
besarnya maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.
 Setiap perubahan alamat yang telah tertulis pada Commercial Paper harus
ditandatangani oleh penerbit dan pengatur penerbitan
Persyaratan sebagai agen penerbit, agen pembayar, pedagang efek, dan pemodal atas
suatu Commercial Paper harus memenuhi syarat sbb :
1. Dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalan tergolong sehat
2. Commercial Paper yang bersangkutan termasuk dalam kualitas investasi (Investment
Grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga efek
3. Commercial Paper tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan
anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan(tidak berlaku apabila bank bertindak
sebagai pedagang efek)
4. Commercial Paper tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang pada saat
merencanakan penerbitan Commercial Paper dimaksud mempunyai pinjaman yang
digolongkan diragukan dan macet.
5. Kewajiban bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan adalah menyiapkan dan
menyebarluaskan memorandum penerbitan yang obyektif; melaporkan kegiatan
sebagai pengatur penerbitan Commercial Paper kepada Bank Indonesia.
6. Kewajiban bank yang bertindak sebagai agen penerbit adalah meneliti kebenaran
prosedur penerbitan Commercial Paper, baik dari segi administrasi maupun yuridis.
7. Persyaratan bagi bank yang bertindak sebagai pemodal atas suatu Commercial Paper
adalah Pemnbelian Commercial Paper oleh bank untuk kepentingan sendiri
diperlakukan sebagai pembelian surat berharga; Pembelian Commercial Paper oleh
bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran atau pelunasan kredit bank secara
langsung maupun tidak langsung.
Pelanggaran oleh bank atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Bank
Indonesia mengenai Commercial Paper dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

9. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
SPBU diatur didalam dan di luar KUH Dagang, menurut Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 21/53/Kep/DIR tanggal 27 Oktober 1998, SBPU merupakan surat berharga
jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.
SBPU ditinjau dari sudut warkatnya terdiri dari :
1. Surat Sanggup (Aksep/Promes) yang dapat berupa :
 Surat sanggup yng diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari
bank untuk membiayai kegiatan tertentu;
 Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank
Selain itu, surat sanggup yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan Pasal 174
KUH Dagang.
2. Surat Wesel dapat berupa
 Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan di aksep oleh pihak lain dalam rangka
transaksi tertentu, penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank;
 Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka
pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.
Surat wesel yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan Pasal 100 KUH Dagang.
Surat Jaminan Bank (Bank Garansi)
Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) adalah surat jaminan untuk membayar seseorang
berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Dasar hukum
surat jaminan bank diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.
Garansi Bank merupakan perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian penanggungan
utang (borgtocht) dimana bank bertindak sebagai penanggung utang.
Dalam KUH Dagang, surat jaminan bank identik dengan avails yang diatur dalam Pasal 217
KUH Dagang. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/2/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 yang telah diedarkan dengan Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank
Berbeda.
Pengertian Garansi adalah garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang
mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak

10. yang dijamn cidera janji. Garansi yang diterbitkan oleh bank dapat berbentuk bank garansi :
Standbay Letter Of Credit (standby LIC). Bank garansi dapat diberikan dalam bentuk rupiah
dan valuta asing.
Syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam suatu garansi bank, yaitu :
1. Judul “garansi bank” atau “bank garansi”, dalam hal bank mengeluarkan garansi bank
dalam bahasa asing maka di bawah judul dalam bahasa asig yang dikehendaki
tersebut diberi judul dalam kurung “garansi bank” atau “bank garansi”.
2. Nama dan alamat bank pemberi
3. Tanggal penerbitan
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender,
pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perizinan perdagangan valuta
asing.
5. Jumlah uang yang dijamin bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir
7. Pengasan batas waktu pengajuan klaim
8. Terjadinya wanprestasi, berdasarkan Pasal 1830 Yo Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal
1831 KUH Perdata sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat
meminta agar benda-benda si berutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk
melunasi utangnya, sedangkan dalam Pasal 1832 KUUH Perdata dapat diperjanjikan
(bank) melepas hak istimewa, seperti tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
Berdasarkan kedua pasal tersebut maka bank diwajibkan memperjanjikan dan
mencantumkan ketentuan yang di pilihnya dalam garansi bank yang bersangkutan.
Sementara itu, sebelum garansi bank diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu
melakukan penelitian dan penelaahan yang hakikatnya sama dengan penelaahan yang
dilakukan dalam pemberian kredit, antara lain sbb :
1. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin
2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi
yang sesuai.
3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank
4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontragaransi sesuai
dengan kemungkinan yang terjadinya risiko.

11. Asas-asas perbankan yang sehat maka diterapkan bahwa garansi bank atau standby
LIC tidak boleh memuat hal-hal sbb :
1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank atau
standby LIC, misalnya garansi bank atau standby L/C baru berlaku setelah pihak yang
dijamin menyetor sejumlah uang.
2. Ketentuan bahwa garansi bank atau stanby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara
sepihak misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.
3. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek
Pihak-pihak dalam Letter Of Credit (L/C)
Pelaksanaan pembukaan L/C terkait beberapa pihak antara lain sbb :
1. Pembeli (buyer), dalam perjanjian jual beli setelah kesepakatan antara penjual dan
pembeli maka pihak pembeli mengajukan permohonan L/C di bank devisa dinegara
pembeli.
2. Penjual (beneficiary), pihak yang mempunyai kewajiban mengirimkan barang kepada
pihak pembeli dan berhak atas pembayaran.
3. Bank pembuka (opening bank) adalah bank yang melakukan pembukaan kredit
setelah adanya permohonan pembukaan L/C dari pembeli.
4. Bank penerus (advising bank) merupakan bank pembuka meminta bank
korespondennya untuk memberitahukan kepada pihak penjual mengenai adanya L/C
tersebut.
5. Bank pembayar (paying bank) yaitu bank yang disebutkan dalam L/C dimana
pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang diminta telah dipenuhi
6. Confirming bank adalah bank kedua selain bank pembuka yang turut menjamin
pembayaran L/C.
7. Negotiating bank adalah bank yang tidak tercantum dalam L/C yang menyanggupi
untuk membeli atau mengambil alih atau menegoisasi wesel yang diterbitkan penjual.
8. Remmiting bank adalah bank yang meneruskan dokumen-dokumen dari penjual
kepada bank pembuka. Remmiting dapat dilakukan oleh advising bank, negotiating
bank atau paying bank.
9. Reimbursing bank yaitu bank yang melakukan penggantian atas pembayaran terhadap
bank yang melakukan pembayaran atau membayar, mengakseptasi, atau menegoisasi
wesel.