Dokumen tersebut membahas tentang izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk produsen minyak goreng sawit. Dokumen menjelaskan persyaratan untuk memperoleh izin CPPOB, proses penerbitannya, dan audit sarana produksi untuk memastikan pemenuhan standar keamanan pangan.
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Izin Penerapan CPPOB - Pendampingan Pelaku Usaha MGS 29 September 2022_HSD.pdf
1. Izin Penerapan
Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
(CPPOB)
DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN
Disampaikan dalam Pendampingan Pelaku Usaha Pangan Minyak Goreng Sawit
Jakarta, 29 September 2022
2. 1. Standard Minyak
Goreng Sawit
2. Izin Penerapan Cara
Produksi Pangan
Olahan yang Baik
3. Relaksasi Penerbitan
Izin Edar Minyak
Goreng Sawit Merek
MINYAKITA
3. SNI 7709:2019
MINYAK GORENG SAWIT
• Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan
komposisi utama trigliserida berasal dari minyak
kelapa sawit (RBDPO), yang telah melalui proses
fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan
pangan lain dan bahan tambahan pangan,
mengandung vitamin A dan/atau provitamin A
• Berdasarkan SNI 7709:2019, persyaratan mutu
kandungan vitamin A minimal 45 IU/g. Berdasarkan
regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 pengujian
kesesuaian Vitamin A dilakukan terhadap contoh yang
diambil di pabrik.
4. Perbandingan SNIMinyak Goreng Sawit
Definisi
Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan
dengan komposisi utama trigliserida berasal
dari minyak sawit, dengan atau tanpa
perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi,
pendinginan dan telah melalui proses
pemurnian dengan penambahan vitaminA.
Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan
dengan komposisi utama trigliserida berasal
dari minyak kelapa sawit (RBDPO), yang telah
melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa
penambahan bahan pangan lain dan bahan
tambahan pangan, mengandung vitamin A
dan/atau provitaminA
SNI7709:2012 SNI7709:2019
Parameter
Mutu
KriteriaUji :
● Warna (lovibond 5,25” cell): maks. 5,0/50
● Vitamin A : 45 IU
KriteriaUji :
● Warna (pengamatan) : kuning sampai
jingga
● Vitamin A total (vit A dan pro Vit A): 45 IU
5. Peraturan Menteri Perindustrian
No 46 tahun 2019 tentang
Pemberlakuan SNI Minyak Goreng
Sawit secara Wajib (1)
• Memberlakukan SNI 7709:2019 SNI Minyak
Goreng Sawit secara wajib terhadap seluruh
produk Minyak Goreng Sawit yang beredar
di wilayah NKRI. Peraturan ini mulai berlaku
pada 1 Januari 2020
• Produsen wajib memiliki alat produksi
paling sedikit berupa: Alat fraksinasi,
Tangki penyimpanan, Mesin pengemas dan
Peralatan Uji Mutu.
• Sedangkan Pengemas wajib memiliki alat
produksi paling sedikit berupa: Tangki
penyimpanan, Mesin pengemas dan Peralatan
Uji Mutu
6. Permenperin Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan
SNIMinyak Goreng Sawit secara Wajib (2)
ProdukMinyak Goreng Sawit wajib:
1. Memenuhi ketentuan pada SNI7709:2019
2. Dikemas
3. Kemasan yang kontak langsung dengan
Minyak Goreng Sawit wajib memenuhi
syarat tara pangan
4. Persyaratan tara pangan dikecualikan bagi
truk tangka atau kapal tangker
Pengecualian bagi:
1. Barang contoh uji untuk penerbitan SNI
7709:2019
2. Barang contoh uji penelitian dan
pengembangan
3. Barang contoh untuk pameran dan tidak
untuk diedarkan
4. Bahan baku untuk industri berdasarkan
kontrak kerja sama
7. Izin Penerapan CPPOB
Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah
yang merupakan bukti bahwa sarana
Produksi Pangan Olahan telah memenuhi
dan menerapkan standar Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik dalam kegiatan
Produksi Pangan Olahan
Izin Penerapan CPPOB diterbitkan sesuai dengan
lokasi dan/atau proses produksi pangan olahan.
Izin Penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu
5 (lima) tahun sepanjang tidak terdapat perubahan
dan tetap memenuhi persyaratan
GMP – Good Manufacturing Practices
8. Dasar Hukum
PP No 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
PerBPOM No. 10 Tahun 2021
Standar Kegiatan Usaha Dan Produk
Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Obat Dan Makanan
Mengubah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
khususnya substansi tentang perizinan berusaha
Menetapkan 24 jenis perizinan berusaha
pangan olahan
Mengatur 24 standar kegiatan usaha
untuk sub sektor pangan olahan
UU No. 11 Tahun 2020
tentang UU Cipta Kerja
PerBPOM No. 22 Tahun 2021
Tata Cara Penerbitan Izin
Penerapan Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik
Mengatur Produksi Pangan Olahan
untuk diedarkan wajib memenuhi
standar Keamanan Pangan dengan
menerapkan CPPOB
9. Izin Penerapan CPPOB di
Direktorat Pengawasan
Produksi Pangan Olahan
1. Pendaftaran Akun Produsen Izin
Penerapan CPPOB dalam rangka
Pendaftaran
2. Pengajuan Izin Penerapan CPPOB
dalam rangka ekspor, permintaan
khusus/supplier, dan lain-lain
10. Aplikasi Izin Penerapan CPPOB
10
Layanan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dapat diakses
pada:
e-sertifikasi.pom.go.id atau oss.go.id
11. Persyaratan Dokumen Pengajuan
Izin Penerapan CPPOB
1. Peta lokasi sarana produksi
2. Denah bangunan (lay out) sarana produksi
3. Panduan mutu meliputi dokumen yang
memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di
sarana produksi
4. Deskripsi Pangan Olahan, termasuk komposisi
bahan baku, bahan tambahan pangan dan
bahan penolong yang digunakan
5. Alur proses produksi beserta penjelasannya.
12. PerBPOM No. 22 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan CPPOB
Pasal 6, ayat 5
Penilaian
CPPOB
dilakukan
terhadap
kesesuaian
panduan
mutu
dengan sistem
dan lingkup
yang sama
dengan
pengajuan
CPPOB
Produsen
13. Dokumen Panduan Mutu (minimal)
1. Prosedur
pengolahan air
2. Prosedur penanganan
ketidaksesuaian (proses
produksi, persyaratan
keamanan dan mutu
bahan baku serta
produk)
3. Prosedur penanganan
alat/wadah yang
rusak/tak terpakai;
4. Program pemantauan
dan pemeliharaan alat
ukur seperti kalibrasi
dan atau verifikasi;
5. Prosedur penanganan
bahan kimia
nonpangan;
6. Prosedur penanganan
limbah baik limbah
padat maupun cair sisa
produksi;
7. Program terkait
kesehatan, pelatihan
dan penerapan hygiene
sanitasi karyawan;
8. Ketentuan terkait
penyimpanan, termasuk
penerapan sistem FIFO
(First In First Out)/FEFO
(First Expire First Out);
9. Prosedur terkait
sistem ketertelusuran
dan penarikan produk
dari peredaran; dan
10. Panduan
Operasional
Pembersihan dan
Sanitasi
11. Program/prosedur
pengendalian hama
(termasuk mapping-
nya).
14. Pembagian Alur Proses
E-sertifikasi
Skala Usaha Produsen MGS (UMK, Menengah & Besar)
Produsen UMK Pangan Risiko
Rendah
Produsen UMK Pangan Risiko
Sedang
Produsen Menengah & Besar
(Semua Risiko Pangan)
Pangan Olahan wajib fortifikasi dikategorikan
sebagai pangan olahan risiko sedang
15. Penerbitan Izin Penerapan CPPOB
Produsen UMK Pangan Risiko Sedang
Evaluasi
dokumen
persyaratan +
Pembayaran
PNBP = Rp. 0,-
Lengkapidata
pengajuan+ upload
dokumen
persyaratan+ Surat
PemenuhanStandar
+ Hasil penilaian
mandiriCPPOB
dengannilaiminimal
B
Tindakan
Perbaikan
Pemeriksaan
Sarana
Dalam waktu paling lambat 12
bulan setelah penerbitan izin
Pendaftaran
akun OSS dan
e-sertifikasi
CPPOB
Penerbitan
izin
penerapan
CPPOB
Ditwas Produksi PO UPT BPOM sesuai Lokasi Sarana Produksi Pangan Olahan
16. Form Penilaian
Mandiri
• Pelaku usaha pangan dapat menilai
kelayakan sarana produksi pangan olahan
secara mandiri sesuai dengan checklist
penilaian cara produksi pangan olahan
yang baik
• Pedoman Penilaian Mandiri dijelaskan
tentang penjabaran penerapan CPPOB di
UMK dan pengisian formular penerapan
CPPOB di sarananya secara mandiri
• Cara menilai:
a. Skor 0 = belum diterapkan
b. Skor 1 = belum diterapkan secara konsisten
c. Skor 2 = sudah diterapkan secara konsisten
• Kolom keterangan wajib diisi dengan
deskripsi implementasi dari aspek CPPOB
yang dinilai
• Kolom bukti penerapan CPPOB wajib diisi
dengan data dukung berupa foto atau
dokumen sesuai aspek yang dinilai. Bukti
dapat disertakan pada file terpisah.
17. Contoh Pengisian Form Penilaian Mandiri
Pemeriksaan Sarana Skoring
Keterangan Bukti Penerapan
Verifikasi
Petugas
BPOM
No. Aspek yang Dinilai 0 1 2 TB
5
Lantai bersih, tidak
retak, dan/atau tidak
ada genangan
Melampirkan foto
lantai area produksi
√
Lantai bersih,
pertemuan
antara lantai
dan dinding
lengkung dan
mudah
dibersihkan
19. • Pendaftaranakun OSS
• Pendaftaranakun e-
sertifikasiCPPOB
• Pengajuanizin penerapan
CPPOB (upload dokumen
persyaratan)
• Evaluasi dokumen
persyaratan
• Pembayaran PNBP
• Pelaksanaan Pemeriksaan
sarana oleh Tim Sertifikasi
• BAP, Form PenilaianCPPOB,
Form CAPA, Laporan
Pemeriksaan, dan surat
Tindak Lanjut ke https://e-
sertifikasi.pom.go.id/
20 HK
10 HK
+
30 HK
Jika memerlukanTindakan
Perbaikan:
• Surat Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan(10 HK)
diterbitkan oleh BPOM
• Laporan Tindakan Perbaikan
dari produsen (30 HK)
• Evaluasi Tindakan Perbaikan
40HK
mengacu pada
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Sarana
Produksi
Pangan
Olahan
Penolakan Izin CPPOB jika Produsen:
• Tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah
menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3
(tiga) kali
• Tidak menyampaikan Tindakan perbaikan paling lama
6 bulan sejak tanggal Surat Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Jika tidak memerlukan
Tindakan Perbaikan
diterbitkan izin
penerapan CPPOB
minimal Nilai B
Penerbitan izin penerapan
CPPOB berlaku 5 tahun
Perhitungan waktu Tindakan Perbaikan
dihentikan (clock off) dan dilanjutkan (clock
on) setelah Produsen menyampaikan
Tindakan Perbaikan.
Ditwas Produksi PO UPT BPOM sesuai Lokasi Sarana Produksi Pangan Olahan Ditwas Produksi PO
Penerbitan Izin Penerapan CPPOB Produsen Menengah dan Besar
22. Aspek Penilaian
CPPOB
1. Komitmen Penanggung Jawab/Pemilik Sarana Produksi
2. Lingkungan Sarana Produksi (area luar atau eksternal)
3. Konstruksi dan Layout Bangunan (dinding, lantai, langit-
langit, pintu, jendela, dan perpipaan)
4. Area Pengolahan
5. Air, Es, Gas dan Energi (Listrik, Bahan Bakar)
6. Ventilasi dan Kualitas Udara
7. Penerangan
8. Penanganan Limbah dan Drainase
9. Peralatan
10. Program Sanitasi (Pembersihan dan Disinfeksi)
11. Pengelolaan Barang dan Jasa yang Dibeli
12. Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan, Bahan
Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
13. Pengendalian Proses dan pencegahan kontaminasi
silang
14. Penanganan Produk Tidak Sesuai
15. Laboratorium Pengujian Internal
16. Pengendalian Hama
17. Fasilitas Karyawan dan Kebersihan Personel
18. Pelatihan Personel
19. Pengemasan
20. Pengendalian Bahan Kimia Non Pangan
21. Sistem Ketertelusuran dan Penarikan
22. Penyimpanan Bahan Baku, Bahan Tambahan Pangan,
Bahan Penolong, Kemasan dan Produk Akhir
23. Pemuatan Produk ke Kendaraan
24. Informasi Produk
25. Tanggap Darurat Keamanan Pangan
23. HASIL DAN PENILAIAN
• Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan
terhadap persyaratan yang mengindikasikan
apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang
kurang berpengaruh terhadap keamanan produk.
• Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan
terhadap persyaratan “seharusnya” yang
mengindikasikan apabila tidak dipenuhi
mempunyai potensi yang berpengaruh terhadap
keamanan produk.
• Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan
terhadap persyaratan “harus” yang
mengindikasikan apabila tidak dipenuhi akan
mempengaruhi keamanan produk secara
langsung.
Jika terdapat ketidaksesuaian Kritis, tingkat rating
sarana tidak dilakukan pembobotan, tetapi langsung
bernilai D
26. Pendaftaran Akun e-sertifikasi
Tampilan jika belum memiliki akun e-sertifikasi
1
3
Timeline = 3 HK. Informasi user ID dan Password di
kirim ke email penanggung jawab
2
1. Lengkapi seluruh data Pendaftaran
Perusahaan (Data Industri. Data Penanggung
jawab, Data asset dan skala industri)
2. Ceklist pernyataan
3. Masukan kode verifikasi dan Tekan tombol
daftar sekarang
Untuk produsen
yang
mendaftarkan
akun hari ini
akan langsung
diproses
27. Data Industri Penanggung Jawab Daftar Sarana Bentuk Sediaan Daftar Kantor Direksi/Pimpinan Izin/SK
• Lengkapi Data
Komoditi, Data
Aset, Profil
• Lakukan
perubahan
data yang
diinginkan
• Klik Simpan
perubahan
• Lengkapi Data
Penanggung Jawab
• Data Industri dan
Data Penanggung
jawab wajib klik
tombol
Mengajukan
Perubahan agar
dapat dilakukan
evaluasi oleh
admin.
• Lengkapi data pabrik
Jenis Lokasi, Alamat
pabrik (disi lengkap,
akan muncul pada
Izin dan penentuan
UPT BPOM yang
akan evaluasi
• Lengkapi data/tipe
jenis sarana:
Komoditi:
Pangan
Jenis : Bahan
Pangan / BTP
No.SIK /Tgl: isi “–
” (untuk pangan)
• Tambahkan fasilitas
yang terdapat pada
pabrik (lab, gudang,
dll)
• Klik tanda +
(tambah sediaan)
• Bentuk sediaan
merupakan Jenis
pangan yang
diproduksi
• Pengelompokkan
didasarkan pada :
• Jenis pangan
pada kategori
pangan
• jenis pangan yang
dapat termasuk
dalam beberapa
kategori pangan
dan berdasarkan
proses
• Lengkapi daftar kantor Pusat dan atau Cabang
• Lengkapi data direksi dan pimpinan
• Lengkapi Izin/SK sesuai dengn izin produksi
yang digunakan pada menu bentuk sediaan
MELENGKAPI PROFIL INDUSTRI
Pada halaman dashboard e-sertifikasi.pom.go.id klik Akun Saya – Profile Perusahaan
30. Timeline Pelayanan Izin Penerapan CPPOB
Pendaftaran akun paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Produsen
melakukan pendaftaran akun.
Pelaksanaan pemeriksaan Sarana Produksi paling lama 20 (dua puluh)
hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran PNBP. yang akan
diperiksa.
10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan sarana produksi
sampai diterbitkan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian penerapan
CPPOB (jika terdapat ketidaksesuaian CPPOB).
40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dan/atau
laporan perbaikan dinyatakan selesai (close) sampai dengan terbit Izin
Penerapan CPPOB.
31. Biaya Izin Penerapan CPPOB
Izin Penerapan CPPOB
Pendaftaran
Belum diberlakukan karena masih
dalam proses revisi PP 32/2017
Setelah revisi:
• Untuk UMK Gratis
• Untuk Skala Usaha Menengah dan
Besar akan ditetapkan Biaya PNBP
Saat ini
Gratis
32. Penyederhanaan Izin
Penerapan CPPOB untuk
Produksi MINYAKITA
a.Pelaku usaha memiliki NIB yang sudah migrasi ke OSS RBA dan
mengajukan Izin Perapan CPPOB melalui OSS melalui PBUMKU
Pelaku usaha membuat akun e-sertifikasi dan proses persetujuan
akun akan dilakukn paling lama 1 hari kerja.
Mengupload data dan dokumen yang diperlukan ke e-sertifikasi,
yang evaluasi dokumen tersebut akan dilakukan oleh UPT BPOM
Apabila berdasarkan evaluasi dokumen dinyatakan lengkap maka
selanjutnya izin penerapan CPPOB akan diterbitkan melalui sistem
OSS.
Pemeriksaan sarana produksi minyak goreng sawit “Minyakita”
akan dilakukan paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya izin
penerapan CPPOB.
33. Penutup
Para pelaku usaha pangan agar berupaya secara terus menerus berkomitmen
untuk membangun dan membentuk budaya keamanan pangan sepanjang
rantai pangan khususnya dalam memproduksi pangan olahan serta
mengendalikan risiko bahaya pada pangan
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM berupaya
mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha pangan,
melalui pelayanan publik yang prima
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM melalui Izin
Penerapan CPPOB akan mengawal pelaku usaha pangan olahan dalam
mengimplementasikan sistem keamanan pangan di sarana produksinya
sehingga memberikan jaminan kaamanan pangan untuk keselamatan
manusia serta mendorong daya saing produk pangan olahan