Prosedur perizinan untuk produk halal UMKM, PIRT, dan perusahaan meliputi pengajuan permohonan ke instansi terkait, pemeriksaan dokumen dan produk, serta penerbitan sertifikat setelah memenuhi persyaratan. Prosedur pendirian perusahaan termasuk pendaftaran NIB melalui sistem OSS secara online.

1. PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN
Kelompok 4 Disususun oleh:
1. Nurul aini 190721100040
2. Yuliana 190721100046
3. M. ilham syaifullah 190721100205
5E MANAJEMEN KOPERASI DAN UMKM

2. Prosedur Permohonan Izin Sertifikasi Produk Halal UMKM dan PIRT
(Produk Industri Rumah Tangga)
A. Prosedur Permohonan Izin Sertifikasi Produk Halal UMKM
• Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH
• BPJH akan melakukan pemeriksaan dokumen permohonan
• BPJPH akan menetapkan LPH
• LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian produk
• BPJPH akan menerima dan memverivikasi dokumen
• MUI akan menyelenggarakan sidang fatwa halal
• BPJPH akan menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan
kehalalan produk yang sudah ditetapkan MUI
B.Dokumen yang harus dilengkapi saat permohonan
• Data pelaku
• Nama jenis produk
• Daftar produk dan bahan yang digunakan
• Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH

3. C.Dokumen yang akan diserahkan ke LPH
• Produk dan Bahan yang digunakan
• PPH
• Hasil analisis dan spesifikasi bahan
• Berita acara pemeriksaan
• Rekomendasi
D.Pembaruan Sertifikat Halal
• Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun
• Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan
mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan
• Permohonan pembaruan sertifikat halal harus dilengkapi
sesuai dengan ketentuan

4. Prosedur Permohonan Izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)
A. SPP-IRT akan diberikan jika memenuhi syarat
• Memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan
• Hasil pemeriksaan sarana produksi IRTP memenuhi syarat
• Label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
B. Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT
• Ada beberapa jenis pangan tidak masuk
• Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT
• Jenis pangan yang mengalami pengemasan/pembungkusan
kembali terhadap produk yang telah memiliki SPP-IRT
• Pengurusan Perizinan PIRT
• pengajuan SPP-IRT

5. Perpanjangan SPP-IRT dan perubahan pemilik
1. Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling
lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir.
2. Perubahan pemilik/penanggung jawab IRT harus dilaporkan
kepada bupati/wali kota.
3. Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti
proses permohonan SPP-IRT.
4. Pemili/penanggung jawab IRTP yang sudah memiliki sertifikat
penyuluhan keamanan pangan tidak mewajibkan mengikuti
kembali penyuluhan keamanan pangan.

6. Prosedur perizinan iumk ( ijin usaha mikro dan kecil ) dan
BPOM (badan pengawas obat dan makanan)
Usaha mikro dan kecil
merupakan usaha produktif yang dimilik orang perorangan dan atau badan
usaha milik perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro kecil yang telah
diatur dalam UU No.20/2008.
Yang dimaksud kriteria usaha mikro dalam UU No.20/2008 yaitu:
1. Mempunyai kekayaan bersih paling besar Rp 50 juta kekayaan tersebut tidak termasuk
tanah dan bangunan
2. Mempunyai penghasilan penjualan tahunan paling besar atau banyak sekitar Rp 300 juta
Yang dimaksud kriteria usaha kecil dalam UU No.20/2008 yaitu:
1. Mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta kekayaan
tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati.
2. Pempunyai penghasilan dari penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai paling
banyak Rp 2.500 juta

7. Pelaksanaan Penerbitan IUMK dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang sudah mendapatkan
pendelegasian kewenangann dari Bupati atau Walikota.
2. Naskah diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima,
apabila sudah dinyatakan lengkap dan benar.
3. IUMK dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar
ketentuan perundang-undangan.
4. Dalam pembuatan IUMK tidak dikenakan biaya retribusi atau pemungutan
lainnya.
Prosedur untuk mendapat ijin IUMK sangatlah dipermudah, yaitu pihak pemohon ijin
datang ke kecamatan da mengambil formulir pendaftaran di tempat ruangan pelayanan
IUMK di setiap kecamatann. Selanjutnya pemohon akan diarahkan untuk melengkapi
formulir dan persyaratan yang berlaku, kemudian pemohon pengembalikan berkas
tersebut diloket pelayanan IUMK yang tersedia. Setelah semua berkas dirasa sudah lengkap
dan benar, maka kemudian akan dilakukan pengecekan lokasi usaha dan berkas akan
diproses selama maksimal 6 hari kerja. Berkas yang sudah siap akan diserahkan langsung
oleh petugas loket pelayanan IUMK kepada pihak pemohon izin.

8. Adapun makanan atau pangan olahan yang harus atau wajib
teregistrasi secara MD yaitu:
1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Fotokopy Kartu keluarga (KK)
4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar)
5. Mengisi formulir yang memuat tentang:
6. Identitas diri, dan
7. Identitas usaha

9. Prosedur perijinan BPOM ( Badan Pengawas Obat dan Makanan)
Berdasarkan Peraturan BPOM RI no. 12 tahun 2016, yang dimaksud dengan pangan
olahan merupakan makanan atau minuman dari hasil produksi dengan cara atau metode
tertentuu dengan atau tanpa menggunakan bahan tambahan lainnya, yang termasuk
pangan olahann tertentu, bahan tambahan , pangan produk rekayasaa genetic dan juga
pangan iradiasi. Pangan atau makanan olahan tersebut dibagi menjadi dua yaitu
makanan olahan yang skala rumah tangga yang biasa dikenal dengan Pangan Industri
Rumah Tangga atau PIRT dan pangan olahan yang skala industri dalam negeri atau MD.
Adapun makanan atau pangan olahan yang harus atau wajib teregistrasi
secara MD yaitu:
• Susu serta hasil olahannya
• Ikan, daging, unggas, dan lainnya yang membutuhkan penyimpanan beku
• makanan kaleng berasaam rendah
• makanan bayi
• Minuman yang beralkohol
• AMDK
• makanan wajib SNI
• makanan berklaim, rekayasaa genetikac

10. Untuk melakukan permohonan izin BOPM hal pertama yang jawib
dilakukan produsen yaitu membuat surat permohonan PSB (Pemeriksaan
Sarana dan Bangunan) terlebih dalulu ke Balai Besar POM (BBPOM) setempat.
tujuannya untuk mendapatkan surat rekomendasi dan juga serifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan
Baik) dengan melampirkan beberapa berkas pendukung:
1. surat permohonan
2. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri yang dikeluarkan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
3. tempat lokasi menuju pabrik
4. Denah bangunan atau lay-out sarana
5. Tahapan proses produksi
6. Hasil analisa pengujian Produk dari Laboratorium Terakreditasi (jika ada)
7. Daftar Peralata Produksi dan Peralatan Laboratorium (bagi produk
8. AMDK)
9. Sertifikat SNI (bagi produk wajib
10. SNI)
11. Daftar bahan pangaan serta BTP yang digunakan (jika perlu)
12. NPWP
13. Panduan mutu atau prosedur operasional baku (POB) (jika perlu)
14. Lisensi atau surat perjanjian kontrak atau repacking (apabila pemohon melaksanakan
produksinya denngan kontrak/lisensi/repacking)

11. Prosedur Pendirian PT Dan Pemberian Nomor Induk Berusaha
Perizinan Berusaha telah teritegrasi secara elektronik oleh suatu sistem yang menanungi yaitu
Online Single Submission (OSS). Dimana perizinan berusaha diterbitkan oleh lembaga OSS yang
bertindak sebagai nama instansi yang terkait yaitu menteri, Pimpinan Lembaga ,dan bupati /
walikota pada nantinya diberikan pada pelaku usaha menggunakan sebuah sistem yang telah diatur
pada UU dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan
Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik ini digunakan bagaimana penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam
melaksanakan preoses perizinan legalitas suatu perusahaan. Berikut ketegori yang
dibutuhkan penulis memberikan kategori dalam suatu pengumpulan data yang
dilaksanakan antara lain:
1. Berdasarkan sumbernya
2. Berdasarkan cara meperolehnya
3. Berdasarkan waktu perolehanya

12. Dalam hal ini mendapatkan keseluruhan data yang dibutuhkan diatas, maka
penulis melakukan teknik-teknik tertentu dalam mendapatkan data tersebut.
Berikut cara pengumpulan data yang dibutuhkan antara lain:
1. Wawancara
2. Observasi
3. Kusioner
4. Study dokumen
Metodologi Pelaksanaan
1. Tahapan awal penulis melalui persiapan mencari permasalahan yang ada di perusahaan yang
dapat diselesaikan dan dapat memberikan kontribusi kepada objek persusahaan, beberapa
Perushaan menyerahkan dokumen legalitas perusahaan untuk menjadikan perusahaan sebagai
PT .
2. Tahap persiapan yaitu mencari data beberapa berkas dokumen legalitas perusahaan yang
mana sebelumnya telah mendapatkan ijin dari pihak terkait dalam mandiri sebagai prosedur
formal penilaian dan pelaporan kerja praktek.
3. Tahap akhir, yaitu penyusunan laporan kegiatan dan selanjutnya akan ada penilaian dan
pelaporan terhadap laporan yang mana kegiatan tersebut dibuka pada waktu yang telah
ditentukan.

13. Prosedur Pendaftaran Nomor Induk Berusaha
Regestrasi User OSS
• Masuk Website OSS Di Laman Www.oss.go.id
• Kemudian klik "DAFTAR/MASUK" Yang Tertera
Pada Beranda OSS.
• Isi Semua Data Yang Diperlukan Berupa Data
Indetitas pelaku Usaha.
• Melakukan "AKTIVASI" Email Yang Telah
Dikirimkan OSS.
• Pelaku Usaha Telah Berhasil Mendapatkan
User Id Dan Password Dan Sudah Terdaftar
Permohonan Nomor Induk Berusaha
• Melakukan Log in Yang telah Didaftarkan Di Website OSS.
• Registrasi Legalitas , Pendaftaran Legalitas Pendirian Bandan
Hukum Berupa Akta Dari Komenhukam.
• Proses NIB Melengkapi Data Yang Belum Ada Pada Data
Legalitas Untuk Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Perizinan Berusaha,Mendaftakan Kegiatan Usaha Untuk
Penerbitan Izin Usaha Beserta Izin Lokasi Berdasarkan
Komitmen.
• Perizinan Komersial Dan Oprasiaonal, Menentukan Izin- Izin
Komersial Oprasional dalam menjalankan Oprasional Usaha.

14. TERIMAKASIH