Dokumen tersebut membahas perkembangan akreditasi di Indonesia, termasuk upaya KAN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akreditasi dengan melakukan penggabungan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan transisi penerapan standar akreditasi.

1. PERKEMBANGAN AKREDITASI
Palembang, 22 September 2022
Dr. Zakiyah, MM
Deputi Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN
Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji
Profisiensi Tahun 2022

2. 1
Joko Widodo ,
Anugerah Bangga Buatan Indonesia, 6 Desember 2020
Gerakan Bangga Buatan Indonesia
harus disertai dengan gerakan
peningkatan kualitas dan daya saing

3. STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
2
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing
nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan
dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan
Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku
Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara,
baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan,
maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi
perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar
negeri.
UNDANG UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG STANDARDISASI
DAN PENILAIAN
KESESUAIAN
TUJUAN

4. 3
LPK
melakukan
kegiatan
PK
Akreditasi
LPK
Ketertelusuran
hasil PK
Perencanaan
SNI
Perumusan
SNI
Penetapan
SNI
Pemeliharaan
SNI
Hasil PK
Pembinaan
Sistem
informasi
Kerjasama
Penerapan SNI
secara
sukarela
Pemberlakuan
SNI secara
wajib
Pengawasan;
Evaluasi
efektifitas
Bukti Kesesuaian
Riset
Kebijakan
nasional
Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
UU No 20 Th 2014 : Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

5. ISO/CASCO TOOLBOX
4
➢diiakui sbg prosedur penilaian
kesesuaian dalam Perjanjian
Organisasi Perdagangan Dunia
tentang Hambatan Teknis
Perdagangan (Perjanjian WTO / TBT).
➢Dasar untuk saling menerima produk
dan layanan mitra dagang, dan
menghindari hambatan yang tidak
perlu dalam perdagangan
PENDEKATAN PENILAIAN KESESUAIAN
Seperangkat standar penilaian kesesuaian yang
dikembangkan oleh ISO CASCO untuk pengoperasian
Lembaga
penilaian
Kesesuaian
Badan
Akreditasi
Peer
Evaluasi &
kegiatan
terkait
:
Demonstration that specified requirements relating to a product, process, system, person or body are fulfilled

6. 5
Terms and definitions ISO/IEC 17000
Requirements for accreditation bodies – ISO/IEC 17011
Requirements for
Testing/calibration
Testing and
calibration
laboratories
ISO/IEC 17025
Proficiency testing
IISO/IEC 17043
Requirements
for inspection
bodies
ISO/IEC 17020
Requirements for certification bodies
Management
System
ISO/IEC 17021
and
Related parts
ISO/IEC 17023
Persons
ISO/IEC 17024
Productc
ISO/IEC 17065
ISO/IEC 17067
ISO/IEC TR
17026
Conformity
assessments of
suppliers
ISO/IEC 17050-1
ISO/IEC 17050-2
Peer
assessment
17040
Mutual
recognition
ISO/IEC
Guide
68
ISO/CASCO TOOLBOX

7. 6
RANTAI PENILAIAN KESESUAIAN
Pengakuan Internasional
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
BADAN AKREDITASI
BARANG/JASA/SISTEM/PROSES/PERSONEL
PEMBUKTIAN
KOMPETENSI
PEMBUKTIAN
KESESUAIAN
KERJASAMA SALING PENGAKUAN
REGIONAL/INTERNASIONAL
PEMBUKTIAN
EKUIVALENSI
SERTIFIKASI
PEER EVALUASI
AKREDITASI
LABORATORIUM
LEMBAGA SERTIFIKASI
LEMBAGA INSPEKSI
LEMBAGA
VERIFIKASI/VALIDASI

8. SISTEM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
7
AKREDITASI
LABORATORIUM
LABORATORIUM
PENGUJI/KALIBRASI
SNI ISO/IEC 17025
LABORATORIUM MEDIK
SNI ISO 15189
AKREDITASI
LEMBAGA
INSPEKSI
LEMBAGA
INSPEKSI
SNI ISO/IEC 17020
AKREDITASI LEMBAGA
SERTIFIKASI
LEMBAGA SERTIFIKASI
SERTIFIKASI
PERSON
SERTIFIKASI
SISTEM
MANAJEMEN
SERTIFIKASI
PRODUK
SNI ISO/IEC 17024 SNI ISO/IEC 17021 SNI ISO/IEC 17065
SERTIFIKAT
PENGUJIAN/
KALIBRASI
SERTIFIKAT
INSPEKSI
SERTIFIKAT
PRODUK
SERTIFIKAT
PERSON
Standar/
Persyaratan
Standar/
Produk
Standar/
Persyaratan
Standar Sistem
Manajemen
Standar
Produk
INDUSTRI/ORGANISASI
PERSON/
PROFESI
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)
(ISO/IEC 17011)
SERTIFIKAT
SISTEM
MANAJEMEN
Standar/
Persyaratan
n
n
AKREDITASI
PENYELENGGARA
UJI PROFISIENSI
PENYELENGGARA
UJI PROFISIENSI
SNI ISO/IEC 17043
LAPORAN
UJI PROFISIENSI
Standar
AKREDITASI
PEMRODUKSI
BAHAN ACUAN
PEMRODUKSI
BAHAN ACUAN
SNI ISO/IEC 17034
BAHAN
ACUAN
BERSERTIFIKAT
Ketertelusuran

9. 8
Skema Akreditasi KAN
B. SNI ISO 15189
3. Laboratorium medik/klinik (*)
A. SNI ISO/IEC 17025
1. Laboratorium penguji (*)
2. Laboratorium Kalibrasi (*)
C. SNI ISO/IEC 17043
4. Penyelenggara Uji Profisiensi
(PUP) (*)
D. SNI ISO/IEC 17034
5. Pemproduksi Bahan Acuan
E. SNI ISO/IEC 17065
6. Sertifikasi produk (*)
7. Hutan lestasi
8. Legalitas kayu
9. Sertifikasi halal
10. Penyelenggaraan umroh
11. Ekolabel
12. Pangan organic
13. Indonesia Sustainanble
Tourism council
14. Minyak sawit (ISPO)
15. IndoGAP
16. Sertifikasi Bidang Usaha
Jasa Konstruksi
F. SNI ISO/IEC 17020
17. Lembaga Inspeksi) (*)
G. SNI ISO/IEC 17021
18. Sistem manajemen (SM) Mutu
SNI ISO 9001 (*)
19. SM Lingkungan SNI ISO 14001 (*)
20. SM Keamanan Pangan SNI ISO 22000 (*)
21. SM Keamanan pangan HACCP
22. SM Keamanan Informasi SNI ISO/IEC
27001 (*)
23. SM Alat Kesehatan (SNI ISO 13485)
24. SM Energi SNI ISO 50001 (*)
25. SM Rantai Pasok SNI ISO 28000
26. SM Biorisiko Laboratorium
27. SM Anti Penyuapan (SNI ISO 37001)
28. Sertifikasi Usaha Pariwisata
29. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SNI
ISO 45001)
30. SM Organisasi Pendidikan (SNI ISO
21001)
31. Food Safety System Certification (FSSC)
H. SNI ISO/IEC 17024
32. Sertifikasi Personel(*)
I. SNI ISO 14065
33. Gas Rumah Kaca (*)
34. ICAO Corsia
Note :
(*) diakui Internasional

10. 9
LPK diakreditasi KAN
www.kan.or.id
Agustus 2022
1673 LP
387 LK
89 LM 32 PUP
391 LS ( 29 skema)
138 LI
2710
UU 20/2014
pasal 36, ayat 1 :. Kegiatan Penilaian
Kesesuaian … dilakukan oleh LPK yang telah
diakreditasi oleh KAN
pasal 39 ayat 1 : KAN menetapkan
akreditasi LPK sesuai kompetensi dan
kredibilitas yang dimiliki

11. 10
▪IAF MLA Signatory for :
1. Quality MS ISO 9001 (22/09/2002)
2. Environmental MS ISO 14001 (26/10/2007)
3. Product Certification (19/10/2009)
4. Food Safety MS ISO 22001 (21/10/2015)
5. Person Certification (26/10/2018)
6. Energy MS ISO 50001 (21/06/2019)
7. Information S MS ISO 27001
(21/06/2019)
8. FSCC 22000 Certification (01/11/2021)
▪ILAC MRA Signatoryfor :
1. Testing Laboratory (20/06/2001)
2. Calibration Laboratory (30/12/2003)
3. Inspection Body (24/10/2012)
4. Medical Laboratory (14/03/2013)
5. Proficiency Testing Provider
(03/10/2019)
PENGAKUAN INTERNASIONAL KAN

12. 11
1) Akreditasi LSSMM(ISO/IEC 17021-1 dan ISO 9001) pada tanggal 24 Agustus 2000,
2) Akreditasi LP (ISO/IEC 17025) pada tanggal 22 Mei 2001,
3) Akreditasi LK (ISO/IEC 17025) pada tanggal 13 November 2003,
4) Akreditasi LSSML (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 14001) pada tanggal 8 Juli 2004,
5) Akreditasi LI (ISO/IEC 17020) pada tanggal 9 Desember 2004,
6) Akreditasi LSPro (ISO/IEC 17065) pada tanggal 16 Juni 2009,
7) Akreditasi LM (ISO 15189) pada tanggal 14 Maret 2013,
akreditasi LSSMKP (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 22000) pada tanggal 22 Mei 2013,
8) Akreditasi LSP (ISO/IEC 17024) pada tanggal 15 Juni 2016,
9) Akreditasi PUP (ISO/IEC 17043) pada tanggal 21 Juni 2017,
10) Aakreditasi LSSME (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 50001) pada tanggal 14 Desember 2017,
11) Akreditasi LSSMKI (ISO/IEC 17021-1 dan ISO/IEC 27001) pada tanggal 14 Desember 2017,
12) Akreditasi LS FSSC 22000 (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 22000) pada tanggal 30 September
2021,
13) Akreditasi LVV GRK (ISO 14065) pada tanggal 7 Agustus 2021,
14) Akreditasi LSAP (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 37001) pada tanggal 2 Juni 2022, dan
15) Akreditasi LSSMK3 (ISO/IEC 17021-1 dan ISO 45001) pada tanggal 6 Juni 2022.
Organisasi kerjasama badan
akreditasi Asia Pasifik,
hasil penggabungan Asia
Pacific Laboratory
Accreditation Cooperation
(APLAC) dan Pacific
Accreditation Cooperation
(PAC) sejak 1 Januari 2019
ASIA PACIFIC ACCREDITATION
COOPERATION
PENGAKUAN MRA APLAC YANG DICAPAI
KOMITE AKREDITASI NASIONAL (KAN)

13. KEBIJAKAN KAN 2022
12

14. PENGGABUNGAN SKEMA AKREDITASI
PENGGABUNGAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI
PRODUK, PROSES, DAN JASA BERBASIS
SNI ISO/IEC 17065:2012
(18 Juli 2022)
13
LS PRODUK LS EKOLABEL LS ORGANIK LS HALAL
LS USAHA
PARIWISATA

15. LS ORGANIK
LSO-XXX-IDN
LS USAHA
PARIWISATA
LSUP-XXX-IDN
LS PRODUK
LSPr-XXX-IDN
LS EKOLABEL
LSE-XXX-IDN
:LS HALAL
LSH-XXX-IDN
LSPr-XXX-IDN
PROSES AKREDITASI BERULANG KALI
BIAYA MAHAL
NOMOR AKREDITASI TERLALU BANYAK
14
AKREDITASI BERDASARKAN
SNI ISO/IEC 17065:2012
LS = Lembaga
Sertifikasi

16. 15
PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGGABUNGAN
Keterangan : Perhitungan adalah untuk satu siklus akreditasi
*) Biaya akreditasi adalah berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Standardisasi Nasional
Keterangan Satuan SEBELUM PENGGABUNGAN SETELAH PENGGABUNGAN
Skema atau ruang lingkup yang dimiliki
satu Lembaga Sertifikasi (LS)
Skema atau
ruang
lingkup
2 3 4 5 2 3 4 5
A Nomor akreditasi yang dimiliki Buah 2 3 4 5 1 1 1 1
B Jumlah tim asesmen yang ditugaskan Tim 6 9 12 15 3 3 3 3
C Aplikasi permohonan akreditasi awal
yang harus disubmit
Kali 2 3 4 5 1 1 1 1
D Proses akreditasi yang harus ditempuh Kali 2 3 4 5 1 1 1 1
E Waktu maksimal proses akreditasi Bulan 24 36 48 60 12 12 12 12
F Jumlah biaya permohonan awal, iuran
tahunan serta ketua tim asesmen (rata-
rata*)
Rupiah 69
jt
103,5 jt 138
jt
172,5 jt 48,5
jt
62,5
jt
76,5
jt
90,5
jt

17. TRANSISI PENERAPAN SNI CXC 1:1969
TRANSISI PENERAPAN SNI CXC 1:1969 (ADOPSI DARI CXC 1-1969
rev 2020) DALAM AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM
HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (LSSHACCP)
(08.06.2022)
KAN menetapkan masa transisi akreditasi LSSHACCP untuk
implementasi revisi SNI CXC 1:1969 adalah 1 (satu) tahun sejak
kebijakan ini ditetapkan (8 Juni 2023).
16

18. TRANSISI SKEMA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PERJALANAN IBADAH UMRAH (LSPPIU) MENJADI
SKEMA AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA UMRAH DAN
HAJI KHUSUS (LS UHK)
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.1251 Tahun 2021 tentang Skema dan Kriteria Akreditasi serta
Sertifikasi Usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (per 22.02.2022).
Sesuai dengan KMA (Keputusan Menteri Agama) No. 1251 Tahun 2021, skema akreditasi LS UHK terdiri dari 2 ruang
lingkup yaitu:
(1) Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); dan
(2) Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Oleh karena itu ditetapkan pengaturan perubahan skema akreditasi PPIU untuk beralih lingkup skema akreditasi UHK sesuai Kebijakan Transisi KAN
Seluruh bukti penyesuaian dokumen dan SDM tersebut harus disampaikan ke KAN paling lambat 6 (enam) bulan sejak kebijakan ini ditetapkan (yaitu
terakhir pada 22 Agustus 2022)
17

19. TRANSISI PENERAPAN ISO 50003:2014 KE ISO 50003:2021 DALAM
AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN ENERGI
Menindaklanjuti telah diterbitkannya ISO 50003:2021 pada Mei 2021 dan
IAF MD 24:2021 Transition Requirements for ISO 50003:2021 (12.01.2022).
LSSME yang telah terakreditasi KAN harus sudah memperoleh akreditasi
berdasarkan persyaratan baru ISO 50003:2021 paling lambat tanggal 30
November 2023.
18

20. PERUBAHAN PERSYARATAN KAN
➢KAN U-01 Rev.01 – Syarat dan aturan akreditasi LPK
(10.08.2022)
➢KAN U-03 Rev.02 – Penggunaan simbol akreditasi KAN
(15.08.2022)
➢KAN U-04 Rev.01 – Penggunaan tanda gabungan ILAC
MRA dan IAF MLA oleh LPK yang Diakreditasi KAN
(25.08.2022)
Ketiga dokumen (terlampir) tersebut berlaku efektif setelah 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan
yaitu Februari 2023.
19

21. 20
KAN U-01 Rev.1

22. 01
Pada setiap tahapan permohonan atau proses akreditasi apabila
ditemukan bukti bahwa LPK melakukan kecurangan, penipuan,
pemalsuan atau menyembunyikan informasi dengan sengaja,
baik saat pengajuan permohonan maupun saat proses
akreditasi, KAN akan menolak permohonan, menghentikan,
atau membatalkan proses akreditasi.
2.1 Umum
21

23. 22
2.1 Umum
03
KAN membuat keputusan tentang metode pelaksanaan asesmen/asesmen penyaksian
dengan mempertimbangkan risiko yang relevan (risiko terhadap efektivitas asesmen,
riwayat asesmen sebelumnya, ketersediaan asesor, lokasi LPK, risiko perjalanan ke
lokasi tujuan, lokasi klien LPK, ruang lingkup kegiatan LPK, kebijakan pemilik skema
dan kondisi kedaruratan).
Keputusan akhir terkait pelaksanaan asesmen dan/atau asesmen penyaksian dilakukan
secara remote atau onsite dan/atau hybrid, ditetapkan oleh KAN dan bersifat final.
02
JENIS ASESMEN PELAKSANAAN ASEMEN
Asesmen awal,
Asesmen ulang,
Asesmen tidak terjadwal
Asesmen lapangan (onsite) atau
Kombinasi asesmen lapangan dan asesmen jarak
jauh (hybrid).
Surveilen,
Asesmen perluasan ruang lingkup,
Asesmen penyaksian dapat dilaksanakan secara
Asesmen lapangan (onsite) atau
Asesmen jarak jauh (remote).
Kombinasi asesmen lapangan dan jarak jauh
(hybrid)

24. 23
3.3 Reakreditasi
1. LPK yang akan memperpanjang status akreditasi wajib mengajukan permohonan
melalui laman informasi publik KAN dengan alamat http://layanan.kan.or.id/ dan
mengunggah dokumen LPK termutakhir yang dipersyaratkan agar paling lambat 12 (dua
belas) bulan sebelum status akreditasi berakhir. (Kebijakan sebelumnya adalah 9 bulan
sebelum berakhir)
2. Asesmen lapangan dalam rangka reakreditasi agar dilakukan paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum masa berlaku sertifikat akreditasi berakhir. Ketidaklengkapan dokumen
pendukung akreditasi akan diverifikasi pada saat kunjungan reakreditasi dan dapat
dijadikan bagian dari temuan asesmen reakreditasi.
12 BULAN 6 BULAN AKREDITASI HABIS
Batas waktu pengajuan Batas waktu asesmen

25. 5. Jika masa akreditasi LPK telah habis sedangkan LPK masih dalam
proses reakreditasi KAN maka LPK tidak dapat melaksanakan
kegiatan penilaian kesesuaian pada ruang lingkup yang sedang
dalam proses reakreditasi KAN
24
3.3 Reakreditasi
24

26. 25
KETERSEDIAAN LAB DAN LSPRO
DI SUMETERA SELATAN

27. Industri Unggulan Prov. Sumatera Selatan
(Rancangan RPIP Tahun 2017-2037)
Industri Unggulan yang menjadi Industri Prioritas
Nasional dalam Rancangan RPIP Provinsi Sumatera
Selatan, yaitu:
Industri Produk Karet
Industri Produk Kopi
Industri Pakan
Industri Produk Kelapa Sawit
Industri Produk berbahan baku gas dan Batubara

28. Kondisi terkirini dukungan LPK
(Laboratorium dan Lembaga
Sertifikasi Produk di SumSel?
Industri
Produk Karet
DUKUNGAN LAB UJI DUKUNGAN LS PRODUK
Industri
Produk Kopi
Industri Pakan
1. Balai Riset dan Standardisasi
Industri Palembang (LP-080-IDN);
2. Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palembang (LP-188-IDN);
3. UPTD Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang (LP-485-IDN)
1. PT Riset Perkebunan Nusantara -
Pusat Penelitian Karet Sembawa (LP-
1515-IDN);
2. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang (LP-485-IDN)
1. Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Palembang (LP-188-
IDN);
BELUM ADA LS PRO YANG MENDUKUNG DI
PROV Sumsel
Balai Riset Dan Standardisasi
Industri Palembang (BIPA) LSPR-
007-IDN
Balai Riset Dan Standardisasi
Industri Palembang (BIPA) LSPR-
007-IDN

29. Kondisi terkirini dukungan LPK
(Laboratorium dan Lembaga
Sertifikasi Produk di SumSel?
DUKUNGAN LAB UJI DUKUNGAN LS PRODUK
Balai Riset Dan Standardisasi
Industri Palembang (BIPA) LSPR-
007-IDN
Industri
Produk
Kelapa
Sawit
Industri
Produk
berbahan
baku gas
dan
batubara
BELUM ADA LS PRO YANG MENDUKUNG DI
PROV Sumsel
1. Balai Riset dan Standardisasi
Industri Palembang (LP-080-IDN);
2. UPTD Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang (LP-485-IDN);
3. Laboratorium Cabang Palembang,
PT Sucofindo (Persero) (LP-623-IDN);
4. PT Binasawit Makmur, Sampoerna
Agro (LP-1455-IDN)
1. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pertambangan Tanjung
Enim (LP-073-IDN);
2. PT Bukit Asam (Persero) Unit Dermaga Kertapati (LP-093-
IDN);
3. UPTD Laboratorium dan Peralatan Eksplorasi, Dinas ESDM
Provinsi Sumatera Selatan (LP-450-IDN);
4. PT Geoservices Palembang (LP-682-IDN);
5. PT. IOL Indonesia, Palembang Laboratory (LP-754-IDN);
6. PT Surveyor Carbon Consulting Indonesia Cabang Palembang
(LP-837-IDN);
7. PT Carsurin Palembang (LP-865-IDN);
8. PT Surveyor Indonesia Cabang Palembang (LP-928-IDN);
9. PT Tribhakti Inspektama Cabang Palembang (LP-1137-IDN);
10. PT Asiatrust Technovima Qualiti Cabang Palembang (LP-
1283-IDN);
11. PT Anindya Wiraputra Konsult Palembang(LP-1328-IDN);
12. PT Jasa Mutu Mineral Indonesia Palembang (LP-1341-IDN);
13. PT Indo Borneo Inspeksi Services - Laboratorium
Palembang(LP-1570-IDN);
14. PT Jasa Mutu Mineral Indonesia (multilokasi) (LP-540-IDN)

30. 29
PROGRES PENGEMBANGAN LPK TAHUN 2020-2022
BPSMB Prov Aceh
(LSPro)
Poltekes Medan (Lab
Uji)
BPSMB Prov Jambi
(LSPro)
▪ Dinas Pertanian
dan Ketahanan
Pangan Prov
Lampung (LSO)
▪ Poltekkes Tanjung
Karang (Lab Uji)
▪ BPSMB Prov
Kalbar (LSPro)
▪ Univ Tanjung Pura
(Lab Uji)
BPSMB Prov Kaltim
(LSPro)
BPSMB Prov Kalteng
(LSPro)
▪ BPSMB Prov
Kalsel (LSPro)
▪ Poltekkes
Banjarmasin (Lab
Uji)
Poltekkes Manado
(Lab Uji)
PSMB Palu (LSPro)
▪ PSMB Prov Maluku
Utara (Lab Uji)
▪ Poltekkes Ternate
(Lab Uji)
▪ Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Prov Bali (LSO)
▪ Univ Warmadewa (Lab
Uji)
▪ BPSMB Bali (LSPro)
▪ BPSMB Prov
Gorontalo (LSPro)
▪ Dinas PUPR Prov
Gorontalo (LSPro)
▪ BPBAP Takalar
(LSPr-087-IDN)
▪ BBSPJIHPMM
Makassar (LSSM)
▪ Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Prov Jawa
Timur (LSO)
▪ Poltekkes Surabaya (Lab Uji)
▪ Poltekkes Malang (Lab Uji)
▪ ITS (Lab Uji)
▪ Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Prov Semarang (LSO)
▪ BBPI KKP Semarang (LSPro)
▪ Poltekkes Semarang (Lab Uji)
▪ Univ Muhammadiyah Purwokerto
(Lab Uji)
▪ UNS (LSPro)
▪ BBKKP (LI)
▪ Poltekkes
Yogyakarta (Lab
Uji)
▪ UPN (Lab Uji)
▪ Poltekkes Bandung (Lab
Uji)
▪ BNN (PUP)
▪ Puslitbang POLRI (Lab Uji)
▪ BSSN (LSPro) (Lab Uji)
▪ BBPBAT Sukabumi (LSPr-
085-IDN)
▪ Lapalkses Puskes
AD (Lab Kalibrasi)
▪ PT BMR (LSBU)
▪ PT SKI (LSBU)
▪ PT INKINDO
(LSBU)
▪ PT STMJ (LK-314-
IDN)
▪ BBP Mektan
(LSPro)
Poltekkes Kupang
(Lab Uji)
UNP (LP-1641-IDN)
Hijau Terakreditasi Biru Selesai Kuning Proses Abu-abu Inisiasi

31. Penting untuk LPK
30
✓ CASCO homepage: http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-assessment.htm
✓ Resources for conformity assessment: http://www.iso.org/iso/home/about/conformity-
assessment/conformity-assessment_resources.htm
✓ Conformity assessment tools for regulators:
http://www.iso.org/sites/cascoregulators/index.html
✓ Building trust:
✓ http://www.iso.org/iso/casco_building-trust.pdf
✓ https://www.bsn.go.id. --- (SNI, Skema PK, Regulasi teknis, weekly notification regulasi teknis,
etc)
✓ Auditing practices group of ISO 9001

32. 31