1. TATA CARA PERMOHONAN
SERTIFIKASI HALAL
BAGI PELAKU USAHA
MIKRO DANKECIL
ABD.RAHMANSIREGAR–SA
TGAS-BADANPENYELENGGARAJAMINANPRODUKHALAL PROV.SUMATERA UTARA
Jln.Jend.Gatot Subroto No.261 Medan
2. SKEMA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL
Mendaftar PU
OVERVIEW Program SEHATI
➢ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
mencanangkan program fasilitasi sertifikasi halal
gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil
(program SEHATI) pada tahun 2021 dengan
target sebanyak 3.200 pelaku usaha/sertifikat
halal di seluruh Indonesia yang dibiayai dari DIPA
BPJPH
➢ Permohonan sertifikasi halal dengan target 3.200
tsb menggunakan mekanisme pelibatan 3 LPH
(LPPOMMUI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia)
➢ Tujuan pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis
diantaranya:
• untuk memberikan dukungan dan penguatan
bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro dan
kecil
• Untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha
mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan
halal
• Untuk meningkatkan nilai tambah dan
kompetisiperdaganganlokaldaninternasional
➢ Fasilitasi sertifikasi halal gratis diberikan kepada
pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi
kriteria/persyaratan tertentu
Pelaku Usaha
Sertifikat
Halal
Membuat NIB
(oss.go.id)
BPJPH
Membuat izin
edar
Ketetapan
Halal
SiHalal
(ptsp.halal.go.id)
Sidang
Fatwa MUI
Memilih LPH
Laporan
LPH
mendapat
STTD
PU
diperiksa
oleh LPH
3. PERAN SATGAS HALAL
Menginformasikan/mempublikasikan ProgramSEHATI
Melakukan koordinasi dengan LPH, MUI
dan instansi/lembaga pembina saat
proses sertifikasihalal
Melaporkan pelaksanaan layanan
Program SEHATIkepada Ka BPJPH
Memberikan bimbingan teknis
permohonan Sertifikasi halal
Membantu pelaku usaha dalam
menginput dokumen ke
aplikasi SIHALAL
4. KRITERIA SELEKSI
Kriteria/Persyaratan seleksi calon penerima fasilitasi sertifikasi
halal gratis
1. Belum pernah/tidak sedang menerima fasilitasi sertifikat halal
dari pihaklain.
2. Memiliki NIB (mendaftar melalui oss.go.id)
3. Memiliki modal usaha < 2 milyar rupiah
4. Melakukan usaha/berproduksi secara kontinu ≥ 3 tahun.
5. Mendaftarkan 1 jenis produk
6. Memiliki ≤ 20 nama produk
7. Pelaku usaha merupakan produsen, bukan reseller
8. Memiliki izin edar atau izin lainnya (MD/ PIRT/ SLHS)
a.MD (izin edar pangan olahan) diterbitkan dari BPOM
mendaftar melalui https://e-reg.pom.go.id.
b. PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) diterbitkan dari Dinas
Kesehatan (Perka BPOM Nomor 22 2018 tentang Pedoman
pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat
c. SLHS (sertifika Laik Hygiene Sanitasi) diterbitkan dari dinas
Kesehatan bagi produk pangan siap saji yang memiliki masa
simpan < 7 hari
mendaftar melalui Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat
Kriteria/Persyaratan seleksi calon
penerima fasilitasi sertifikasi halal gratis
9. Bersedia memberikan foto terbaru saat
proses produksi
10. Bersedia membiayai pengujian kehalalan
produk di laboratorium secara mandiri
(jika diperlukan untuk mendukung
proses pemeriksaaan oleh LPH).
01
5. PERMOHONAN SH
1. Calon penerima mengakses SIHALAL melalui ptsp.halal.go.id
2. Mengisi data di SIHALAL sesuai persyaratan
3. Memilih jenis pendaftaran = pendaftaran melalui fasilitasi
4. Mengisi kode fasilitasi = SEHATI21
5. Memilih LPH
6. BPJPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai yang
dipersyaratkan
LOLOS VERIFIKASI = MENERIMA STTD
SISA KUOTA = 3.200 – JUMLAH STTD
TERBIT
DOKUMEN PERSYARATAN
1. Surat Permohonan
2. Aspek Legal berupa NIB
3. Dokumen PenyeliaHalal
✓ KTP
✓ Keputusan Penetapan Penyelia Halal/SK
✓ Daftar RiwayatHidup/CV
✓ Sertifikat pelatihan dan/ataukompetensi
penyelia halal (jika ada)
4. Daftar nama produk dan bahan
5. Proses pengolahanproduk
6. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
7. Dokumen izin Edar (MD/PIRT/SLHS)
8. Surat pernyataan
9. Foto prosesproduksi
Catatan:
1. Pelakuusahatidakperluunggahformulir
pendaftaran
2. Format surat permohonan Sehati, surat
pernyataandandaftarnamaprodukdanbahan
bisa diunduh di www.sehati.halal.go.id
02
8. Jenis Produk
➢ Nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk
dan satu nomor sertifikat
➢ Jenis Produk adalah pengklasifikasian berdasarkan ciri
tertentu yang dimiliki oleh produk makanan, minuman,
obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk
rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan,
jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan,
jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa
penyajianJenis produk yang digunakan
➢ saat ini BPJPH menggunakan jenis produk sesuai
keputusan LPPOMMUI Nomor: SK08/Dir/LPPOM
MUI/IV/21
9. CalonPenerimafasilitasi melakukanentrydatadan
unggah dokumen persyaratan ke SIHALAL
Setelah dinyatakan lengkap/lolos verifikasi,BPJPH
menerbitkan STTD
STTDyang telahterbit dapat diakses oleh LPHuntuk
dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan
produk
Pelaku usaha melakukan tahap selanjutnya yaitu proses
pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh
LPH
1. LPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan
pemeriksaan bahan, produk, proses produk halal dan
lokasi produksi
2. setelahdinyatakanmemenuhiketentuan,produk
akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk
mendapatkan penetapan kehalalan produk
3. Ketetapan Halal di unggah oleh LPH/MUI ke aplikasi
Sihalal
03
TAHAP PEMERIKSAAN OLEH LPH DAN
SIDANG FATWA HALAL OLEH
MUI
10. TAHAP PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL
1. BPJPH menerbitkan sertifikat halalberdasarkan
penetapan kehalalan produk dari MUI
2. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun
3. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani
secara elektronik
4. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan
cara mengunduh melalui aplikasi SIHALAL
04