Dokumen tersebut membahas tentang tantangan dan peluang transformasi digital di berbagai wilayah seperti Afrika, Asia dan Oseania, serta Eropa dan Asia Tengah. Di antaranya adalah kesenjangan infrastruktur TIK, akses internet, keterampilan digital, dan kerangka hukum yang bervariasi antarnegara dalam masing-masing wilayah. Berbagai inisiatif regional dan kemitraan internasional dibentuk untuk memajukan transformasi digital.
3. PEMBANGUNAN DAERAH
A.AFRIKA
Digitalisasi berkembang pesat di afrika.negara-negara afrika,organisasi regional
mereka,dan uni afrika sedang bersiap.kebjakan,strategi,peraturan nasional dan
regional yang bertujun untuk memastikan bahwa pendudukbenua dapat
memanfaatkan sepenuhnya kemungkinan yang di tawarkan oleh digitalisasi dan
transformasi digital.
Digitalisasi menawarkan peluang baru untuk meningkatkan administrasi pblik dan
meningkatkan perekonomian.sejumlah negara afrika telah meningkatkan upaya
mereka untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pemerintahan,dan
sekarang banyak yang menawarkan berbagai layanan elektronik dengan tujuan
meningkatkan efisiensi pemerintah,daya tanggap tranparansi,efektivitas,dan
penyampaian layanan.teknologi digital juga di adopsi untuk mendukung upaya
pemerintah membangun dan melindungi ekonomi di beberapa daerah.misalnya
untuk memfasilitasi pengumpulan pajak langsung,mendukung penciptaan dan
pengembangan perusahaan.
4. Meskipun lebih dari tiga dekade pengembangan TIK,Afrika
masih tertinggal di belakang wilayah lain dalam
infrastruktur,akses,penggunaan,dan keterampilan
TIK.penetrasi internet di afrika di perkirakan mencapai 36
%,defisit ini mungkin akan mempengaruhi pengembangan
lebih lanjut dari E-government di afrika seiring dengan
percepatan inovasi teknologi,menghadirkan tantangan serius
bagi proses transformasi digital di afrika.
Prioritas pembangunan yang bersaing di sebagian besar negara afrika
dan rendahnya tingkat mobilisasi sumber daya domestik juga telah
menyebabkan kendala keuangan yang serius.kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan ekuitas digital dan mengurangi ketidaksetaraan telah
menyebabkan permintaan yang lebih tinggi pada infrastruktur yang ada
dan pengeluaran terkait.strategi transformasi digital nasional yang
komprehensif dan rencana implementasi yang mengintegrasikan prioritas
nasional dengan prioritas regional dan global adalah jalan ke depan.
5. Sejumlah besar negara afrika telah memperkenalkan
perubahan yang berkontribusi pada transformasi digital di
tingkat nasional dan regional.misalnya mauritus mendirikan
akademi e-governance regional,nigeria meluncurkan sistem
informasi manajemen keuangan terintegrasi
pemerintahan,zimbabwe mengaktifkan sistem manajemen
keuangan sektor publik,mesin kasir di ethiopia terhubung
langsung ke otoritas pajak.
Sistem identitas digital yang komprehensif adalah pintu gerbang menuju
perdagangan digital yang efektif dan pengembangan ekonomi digital yang
menjadi prioritas utama kawasan ini dalam upaya untuk mencapai
transformasi digital yang didorong oleh pertumbuhan.namun,kemajuan
baru-baru ini lebih dari 500 juta orang di afrika masih belum memiliki
identitas hukum.dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas benua
Afrika(AFCFTA)pada tahun 2018,implementasi tepat waktu dari sistem
yang kuat mengintegrasikan teknologi identitas digital sangat penting.
6. KEMITRAAN DAN INISIATIF REGIONAL
Mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi dan
melepaskan potensinya untuk meningkatkan tata kelola dan
pertumbuhan di afrika memerlukan pendekatan yang
terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat nasional dan
regional.ada banyak inisiatif dan kemitraan regional yang
telah dibangun untuk memajukan transformasi
digital.organisasi internasional dan regional serta sektor
swasta menegaskan komitmen mereka terhadap transformasi
digital yang inovatif di afrika.sejak saat itu,smart africa telah
memimpin upaya digitalisasi regional dengan tingkat
dukungan politik tertinggi.
7. Ada juga komitmen baru dari mitra regional dan internasional untuk
bekerja menuju harmonisasi regional kerangka hukum dan peraturan
untuk mempercepat transformasi digital di afrika.instrumen yang di
adopsi untuk mendukung tujuan ini termasuk piagam afrika tentang
nilai dan prinsip layanan dan administrasi publik,piagam afrika tentang
demokrasi,pemilihan dan pemerintahan,dan konvensi uni afrika tentang
keamanan siber dan perlindungan data pribadi inisatif kebijakan dan
regulasi untuk digital africa pada tahun 2019 untuk mengatasi
penawaran dan permintaan broadband dan untuk membangun kapasitas
pemangku kepentingan afrika dalam ruang tata kelola internet sehingga
memungkinkan benua afrika mendapatkan manfaat digitalisasi.
8. Basis pajak dengan meningkatkan identifikasi dan
pelacakan wajib pajak dan membantu wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui
penggunaan teknologi seluler.hal ini juga
meningkatkan kapasitas pemerintah untuk
memobilisasi sumber daya tambahan melalui
penilaian dan administrasi pajak yang lebih
baik.sepuluh prinsip kerangka kerja untuk ID digital
yang baik dan ekonomi digital telah dikembangkan
oleh pusat dengan maksud untuk mendukung upaya
harmonisasi dan interoperabilitas negara-negara
afrika.
9. B.ASIA DAN OCEANIA
Ekspansi digitalisasi di asia terus mengubah kehidupan
miliaran orang dikawasan ini.inisiatif digital yang dilakukan
oleh pemerintah dan lembaga publik telah menawarkan
peluang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih
inklusif,meningkatkan akses ke layanan utama di sektor-
sektor seperti kesehatan dan pendidikan,meningkatkan
kualitas dan cakupan layanan publik secara keseluruhan,dan
meningkatkan transformasi digital dan pengembangan e-
government ditingkat nasional dan daerah.
10. Tantangan dan peluang regional
Asia adalah wilayah terpadat di dunia dan wilayah yang paling terbagi
secara digital di dunia.Negara-negara Asia memiliki konteks politik,
budaya,ekonomi dan sosial yang sangat beragam dan dicirikan oleh
tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang berbeda.Beberapa negara
di kawasan ini secara aktif terlibat dalam pengembangan dan penerapan
teknologi perbatasan seperti kecerdasan buatan (Al),LOT dan robotika
dan sudah menjadi yang terdepan dalam pengembangan,penggunaan,
dan inovasi teknologi, namun, sejumlah besar negara di kawasan ini
berada di sisi lain kesenjangan digital, dan sampai infrastruktur TIK
yang dikembangkan dengan baik, sumber daya manusia yang memadai,
dan sumber daya yang memadai tersedia untuk memobilisasi upaya
digitalisasi skala besar, kecil kemungkinan negara-negara ini akan
mampu mengubah inovasi teknologi menjadi berkelanjutan.dividen
pembangunan.
11. Kesenjangan konektivitas. Konektivitas yang dapat diakses, terjangkau,
dan andal, terutama ke Internet broadband, memainkan peran penting
dalam memungkinkan transformasi digital. Sementara penetrasi
broadband telah meningkat di kawasan ini, ada kesenjangan yang
melebar di antara negara-negara. Republik Korea dan berada di antara
sepuluh besar di dunia dalam penetrasi broadband tetap, tetapi
sejumlah negara, termasuk Afghanistan, Republik Demokratik Rakyat
Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan, Tajikistan, Timor-Leste dan
Turkmenistan, termasuk di antara yang paling sedikit. terhubung di
dunia, dengan tingkat penetrasi broadband tetap di bawah persen.
Demikian pula, 99,8 persen anak muda di Republik Korea telah aktif di
Internet setidaknya selama lima tahun, sementara di Pakistan,
proporsinya kurang dari 20 persen. Kesenjangan digital gender adalah
masalah lain di kawasan ini, karena perempuan dan anak perempuan di
banyak negara memiliki akses yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki
dan anak laki-laki ke Internet broadband serta aplikasi dan layanan yang
meningkatkan pengetahuan.
12. Kesenjangan keterampilan digital. E-government
terutama menguntungkan orang-orang yang melek
huruf. Aplikasi TIK dan e-government paling efektif
ketika entitas sektor publik dan pengguna memiliki
keterampilan digital yang sesuai. Sebuah laporan
yang dirilis oleh International Telecommunication
Union (ITU) pada 2018 mengidentifikasi tingkat
pencapaian pendidikan sebagai salah satu indikator
terkuat dari kecakapan keterampilan digital; negara-
negara yang memiliki segmen populasi yang lebih
besar dengan pendidikan tinggi juga cenderung
memiliki tingkat keterampilan digital yang lebih
tinggi.
13. Kesenjangan dalam kerangka hukum dan kebijakan. Prioritas
peraturan dan kebijakan untuk transformasi digital telah
dicampuradukkan di berbagai negara di Asia Beberapa negara
telah proaktif dalam mengembangkan strategi di seluruh
rangkaian kebijakan pemerintah dan kerangka hukum untuk
memanfaatkan manfaat transformasi digital dan aplikasi e-
government. Kerangka hukum untuk transaksi elektronik,
perlindungan data/privasi informasi dan pencegahan kejahatan
dunia maya secara umum membentuk upaya transformasi digital
saat ini dan masa depan di Asia.Dari 47 negara Asia terpilih, 87
persen telah memberlakukan undang-undang transaksi elektronik
dan 79 persen memiliki undang-undang untuk memerangi
kejahatan dunia maya, tetapi hanya 57 persen yang memiliki
undang-undang privasi dan kurang dari setengahnya telah
mengadopsi undang-undang perlindungan konsumen.
14. terlepas dari tantangannya, negara-negara di kawasan ini membuat kemajuan
menuju transformasi digital. Di Indonesia dan Filipina, sistem pencatatan
sosial digital berfungsi sebagai pintu gerbang program perlindungan sosial,
dengan bantuan tunai dan bantuan darurat yang dikirimkan langsung ke
rumah tangga yang dituju yang membutuhkan. Sistem pencatatan digital
seperti ini memungkinkan transparansi dan kredibilitas yang lebih besar
dalam desain dan pelaksanaan program perlindungan sosial. Bhutan telah
memperkenalkan alat evaluasi online (e-tool) berbasis poin/skor yang
membantu mempercepat proses pengadaan Pemerintah, menstandardisasi
penilaian proyek, dan mempromosikan pemilihan proyek investasi publik
yang efisien dan transparan. Otoritas pajak di Vietnam telah menerapkan
inisiatif e-filing, e-payment dan e-customs yang telah membantu
meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan pajak dan telah menurunkan
biaya kepatuhan wajib pajak. Di Afghanistan, dengan upaya yang sedang
dilakukan untuk mempromosikan peningkatan ketergantungan pada transaksi
keuangan tanpa uang tunai, Pemerintah telah bermitra dengan operator
seluler Roshan untuk membangun layanan uang seluler di mana dana dapat
dengan cepat ditransfer melalui jaringan operator ke bagian pedesaan negara
itu.
15. Inisiatif dan kemitraan regional
Negara-negara terus meninjau dan merevisi prioritas pembangunan
mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya,
dan merangkul pengembangan e-government dan transformasi digital
semakin dianggap sebagai fasilitator dan pendorong utama
pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2009, Bangladesh mengadopsi
strategi Digital Bangladesh nasional, yang bertujuan untuk mengubah
negara tersebut menjadi negara maju secara digital pada tahun 2021
melalui integrasi TIK untuk mendukung tata pemerintahan yang baik,
penegakan hukum, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Pada tahun 2015,
Pemerintah India meluncurkan program Digital India dengan tujuan
menjembatani kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan
dengan mempromosikan investasi dalam infrastruktur digital,
mendorong literasi digital, dan memperluas penyediaan layanan online.
16. Pemerintah dari banyak negara Kepulauan Pasifik, setelah
menghadapi tantangan dalam pemberian layanan publik karena sifat
populasi yang tersebar, menyadari pentingnya aplikasi TIK dalam
meningkatkan aksesibilitas sektor publik dan telah mengadopsi
kebijakan nasional untuk mempromosikan pengembangan e-
government. Menurut sebuah studi yang diterbitkan oleh United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(ESCAP) tentang konektivitas broadband di negara-negara Kepulauan
Pasifik," setidaknya 10 dari 14 negara di kawasan Pasifik memiliki
kebijakan TIK nasional, dengan beberapa di antaranya dengan jelas
mengidentifikasi pengembangan layanan e-government sebagai tujuan
kebijakan utama dan komponen penting dari rencana dan strategi
pembangunan nasional.
17. C.Eropa dan Asia Tengah
Agenda 2030 telah mendorong Komisi Ekonomi PBB untuk
Eropa (ECE) dalam upayanya untuk memajukan integrasi
ekonomi regional dan memastikan tidak ada yang tertinggal.
Anggota ECE termasuk negara-negara di Eropa dan Asia Tengah.
Ada keragaman politik, budaya,sosial dan ekonomi yang cukup
besar di antara negara-negara anggota, dan tingkat pembangunan-
termasuk perkembangan digital-sangat bervariasi. Wilayah ini
mencakup kelompok besar ekonomi maju tetapi juga merupakan
rumah bagi sejumlah ekonomi dalam transisi e-government
memiliki peran kunci untuk dimainkan di semua negara ini.
Beberapa Pemerintah di wilayah PAUD berada pada tahap yang
relatif maju, menggunakan teknologi seperti TIK, data besar,Al,
dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan layanan publik,
memberdayakan masyarakat, dan pada akhirnya memberikan
kualitas hidup yang lebih baik.Lainnya sedang dalam tahap awal
pengembangan e-government (dan digital yang lebih luas).
18. Uni Eropa memainkan peran kunci dalam memajukan
digitalisasi baik di dalam maupun di luar kawasan.Strategi
Eropa Komisi Eropa untuk data dan kertas putih tentang
kecerdasan buatan,bersama dengan cetak biru regional
serupa, membantu meletakkan dasar yang kuat bagi
pengembangan masyarakat digital. Negara-negara di Uni
Eropa telah membangun kota yang lebih cerdas dan telah
mencapai tingkat tinggi pengembangan e-government
melalui peningkatan akses digital di berbagai sektor negara-
negara ini bergerak cepat menuju masyarakat Eropa yang
benar-benar digital. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk
mengembangkan layanan publik digital lintas batas melalui
pembentukan kerangka kerja digital yang menawarkan alat
dan sistem untuk penyampaian layanan yang lebih baik
kepada masyarakat dan bisnis.
19. Menyadari pentingnya regulasi digital dalam membentuk masa
depan digital Eropa di era perubahan teknologi yang cepat ini,
Parlemen Eropa membuat kerangka kebijakan yang akan
membantu warga dan bisnis sepenuhnya memanfaatkan potensi
teknologi digital. Tujuannya adalah untuk menciptakan
kebijakan yang mendukung adopsi teknologi baru dan yang
sedang berkembang, mengatur transformasi digital di industri,
dan memperkuat kepercayaan. Salah satu tujuan penting adalah
untuk mencapai koordinasi kebijakan vertikal dan horizontal
melalui harmonisasi kebijakan dan undang-undang digital untuk
telekomunikasi, e-commerce, perlindungan konsumen, dan area
prioritas terkait lainnya di kawasan ini. Uni Eropa juga
mendorong koordinasi inisiatif dan kegiatan non-legislatif,
termasuk pengembangan e-government dan e-skills, meskipun
setiap gerakan ke arah ini tetap menjadi kebijaksanaan masing-
masing Pemerintah.
20. Tantangan dan peluang regional
Ada sejumlah tren umum yang muncul di kawasan ini saat
bergerak maju dengan transformasi digital dalam mengejar
pembangunan berkelanjutan. Namun, prioritas transformasi
digital di kawasan ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan kapasitas
nasional yang beragam dan oleh karena itu sangat bervariasi dari
satu negara ke negara lain. Seperti disebutkan di atas, proses
transformasi digital dapat dipengaruhi oleh banyak faktor,
termasuk kapasitas dan akses digital, tata kelola, dan keadaan
atau kondisi masyarakat. Di setiap negara kawasan, faktor-faktor
ini dan faktor relevan lainnya memandu keputusan pemerintah
tentang integrasi dan digitalisasi TIK, termasuk pengembangan
e-government.
21. Perkembangan e-government saat ini di wilayah tersebut
sebagian besar diinformasikan oleh status sosial ekonomi
masing-masing negara, meskipun faktor-faktor lain mungkin
juga ikut berperan Negara-negara dalam situasi konflik pasca-
konflik, seperti Irak, Libya dan Yaman, berfokus terutama
pada meningkatkan akses ke infrastruktur TIK dan layanan
dasar pemerintah Negara-negara dengan tingkat pembangunan
moderat, seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon, meningkatkan
dan memperluas penawaran digital mereka untuk memastikan
penyampaian layanan pemerintah inklusif berkualitas tinggi
yang efektif Negara-negara berpenghasilan tinggi seperti
Bahrain, Qatar dan Uni Emirat Arab memobilisasi potensi
teknologi yang muncul untuk menyediakan layanan
pemerintah yang canggih dan memastikan tingkat kepuasan
pengguna yang tinggi.
22. Banyak negara telah merumuskan dan mengadopsi rencana
transformasi digital nasional untuk sedang dalam proses
melakukannya dan memastikan bahwa rencana tersebut selaras
dengan dan dalam beberapa kasus dimasukkan ke dalam
rencana pembangunan nasional. Visi Ekonomi Bahrain 2030
Mengintegrasikan ketentuan untuk pengembangan digital, dan
Visi Saudi 2030, Oman 2040,dan strategi Kuwait 2035 juga
mencakup beberapa inisiatif terkait transformasi pemerintah
digital. Inisiatif Smart Qatar diluncurkan pada 2017, dengan
rencana implementasi pada 2020 Di Uni Emirat Arab, beberapa
strategi terkait transformasi pemerintahan digital telah
dikembangkan, termasuk Smart Dubai 2021. Di Mesir, Strategi
ICT 2030 mencakup ketentuan untuk transformasi digital
layanan pemerintah Maroko telah mengadopsi rencana nasional
yang dikenal sebagai Digital Maroko 2020 , yang diharapkan
akan diperbarui dalam tahun depan.
23. Inisiatif dan kemitraan lintas batas
Inisiatif regional dan kemitraan strategis telah
dikembangkan untuk mengatasi banyak tantangan bersama
yang dihadapi oleh negara-negara Arab. Perwakilan dari
negara-negara anggota Economic and Social Commission
for Western Asia (ESCWA) dan tim ESCWA bekerja sama
untuk memfasilitasi transformasi digital di kawasan
melalui upaya-upaya seperti menetapkan strategi regional
yang mencerminkan visi bersama, menciptakan platform
untuk e-leader, dan mengembangkan kriteria pengukuran
regional untuk menilai kemajuan dalam pengembangan e-
government.
24. Salah satu strategi regional pertama adalah Strategi Arab
untuk Riset Ilmiah dan Teknis dan Inovasi, diadopsi
pada Kongres Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset
Ilmiah ke-14 di Dunia Arab pada Maret 2014 dan
disahkan oleh Liga Negara-Negara Arab pada Maret
2017. Strategi tersebut mengakui pentingnya upaya
bersama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang selaras dengan prioritas pembangunan
daerah. Fokus khusus dari pendidikan ilmu Strategi di
universitas melalui peningkatan kapasitas penelitian
ilmiah dan peningkatan penelitian dan pengembangan
untuk menutup kesenjangan antara lembaga Arab dan
internasional dan mengurangi "brain drain" Arab.
25. Proses Arab Digital Development Report (ADDR) diluncurkan
oleh ESCWA untuk memandu upaya negara-negara anggota
dalam produksi ADDRs nasional. Kerangka penilaian ADDR
didasarkan pada pendekatan yang pada dasarnya melibatkan
pengelompokan garis aksi World Summit on the Information
Society (WSIS) dengan 17 SDG, ini menyediakan metodologi
terintegrasi untuk meninjau pengembangan dan penerapan
teknologi digital di kawasan Arab sementara juga
mengidentifikasi kesenjangan teknologi digital dan area untuk
pengembangan lebih lanjut. Pada tahun 2019, 10 negara
berpartisipasi dalam proses tersebut, memberikan laporan
perkembangan digital nasional yang kemudian digunakan untuk
menghasilkan laporan regional tentang perkembangan digital.
Format ADDR mencakup transformasi pemerintah digital di
bawah Cluster 4 dari ICT Regulatory Tracker sejalan dengan
WSIS Action Line C7 pada aplikasi ICT.
26. Dalam kerangka inisiatif ESCWA, direktur e-government kawasan
Arab membentuk jaringan regional e-leaders pertama pada tahun 2013
Jaringan tersebut memiliki platform untuk bertemu dan mendiskusikan
tantangan, prioritas, dan peluang terkait dengan pengembangan e-
government lebih lanjut dan dukungan terkait praktik di wilayah
tersebut. Kegiatan platform termasuk meninjau dan mendiskusikan
proposal proyek tentang pengembangan e-government, memperkuat
penilaian program e-government, membangun kemitraan dengan
sektor swasta, dan membangun konsensus regional tentang e-
government." Di antara prioritas terbaru adalah menilai potensi dan
tantangan data terbuka di kawasan dan meninjau pengalaman
Pemerintah dengan data terbuka.Inisiatif ini juga menyoroti perlunya
pengembangan lanjutan dari undang-undang dan kerangka hukum
yang berkaitan dengan e-government dan untuk tinjauan dan analisis
survei pendahuluan hasil untuk Indeks Kematangan Layanan
Elektronik dan Seluler Pemerintah (GEMS), di mana 12 negara Arab
dinilai
27. Amerika Latin dan Karibia
Negara-negara di Amerika Latin dan Karibia telah secara aktif terlibat dalam
pengembangan e-government sejak awal abad kedua puluh satu. Berbagai inisiatif
yang dilakukan di kawasan ini berfokus pada prioritas seperti mendorong
partisipasi elektronik, mempromosikan generasi pengetahuan berbasis bukti, dan
meningkatkan akses teknologi untuk kelompok rentan.
Tantangan dan prioritas regional
Meskipun konektivitas Internet sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir,
sekitar 50 persen rumah tangga di Amerika Latin dan Karibia masih kekurangan
akses Internet. Potensi inisiatif e-government dan e-participation tidak dapat
sepenuhnya terwujud jika hanya dapat dijangkau separuh dari populasi. Di
beberapa bagian wilayah-khususnya di Karibia-Internet keterjangkauan adalah
masalah. dan tingkat pengembangan modal manusia tetap rendah." Di Haiti,
misalnya, tingkat pengangguran lebih dari 40 persen, dan tingkat melek huruf
hanya sekitar 60 persen. Hambatan ekonomi dan sosial menciptakan tantangan
besar bagi Pemerintah yang berusaha untuk tidak meninggalkan satu di belakang
dalam penyediaan layanan elektronik sektor publik.
28. Pemerintah di kawasan ini juga menghadapi tantangan dalam hal memacu
pertumbuhan berbasis teknologi di sektor swasta. Sementara banyak perusahaan
besar di Amerika Latin dan Karibia menggunakan teknologi digital (termasuk
Al, lot dan data besar secara terbatas), usaha kecil dan menengah (UKM) sering
kekurangan sumber daya untuk berinvestasi dalam teknologi digital dan
mungkin tidak dapat menilai risiko yang menyertainya." Mendukung adopsi
teknologi di antara bisnis semacam itu harus menjadi prioritas nasional, karena
berbagai penelitian telah menunjukkan korelasi positif antara penggunaan
teknologi dan kinerja ekonomi yang unggul di kalangan UKM."Konektivitas
digital memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan pemasok. Namun, seperti
disebutkan di atas, peningkatan penggunaan teknologi dalam ekonomi swasta
tetap menjadi tantangan utama bagi kawasan ini. Satu studi baru-baru ini
menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan per kapita yang berkaitan dengan
perangkat jaringan dan koneksi masih sangat rendah. Secara umum, kawasan ini
memiliki undang-undang dan peraturan yang dapat membantu menciptakan
kerangka kelembagaan yang kokoh untuk pengenalan dan penyebaran luas TIK
dan penggunaan intensifnya di kalangan bisnis komersial khususnya UKM.
29. Penggunaan teknologi digital di antara kelompok rentan masih terbatas di
sebagian besar negara Amerika Latin dan Karibia. Meningkatkan akses TIK dan
internet untuk anak-anak dan penyandang disabilitas telah menjadi tantangan,
meskipun beberapa kemajuan sedang dibuat di bidang ini. Pada tahun 2016,
Komisi Ekonomi untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) dan Bank
Pembangunan Amerika Latin menyelenggarakan serangkaian forum lintas
sektoral untuk menentukan cara terbaik untuk mengintegrasikan teknologi digital
dan pengembangan keterampilan yang relevan di sekolah dan dengan demikian
meningkatkan kualitas pendidikan. pendidikan. Pada tahun 2019, negara-negara
Anggota dan Asosiasi Negara Anggota Komite Kerjasama dan Pembangunan
Karibia yang berbahasa Inggris menyelenggarakan sesi pelatihan bagi
penyandang disabilitas untuk membantu mereka memperoleh keterampilan dan
pengetahuan yang mereka butuhkan untuk mengakses dan memanfaatkan layanan
publik digital.
30. Meskipun ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, ada
juga banyak peluang menjanjikan yang,jika dimanfaatkan
dengan tepat, dapat memajukan proses transformasi digital di
Amerika Latin dan Karibia. Wilayah ini memiliki apa yang
mungkin dianggap sebagai keuntungan demografis karena
kaum muda di bawah usia 25 tahun merupakan proporsi yang
sangat tinggi (80 persen) dari populasi. Berbagai laporan dan
penelitian telah mengkonfirmasi bahwa kaum muda adalah
kekuatan pendorong di balik digitalisasi dan inovasi.
"Keuntungan kaum muda" dan urbanisasi yang cepat di
kawasan ini kemungkinan besar akan berkontribusi pada
keterbukaan dan keterlibatan yang lebih besar dalam masa
depan yang didorong oleh data dan berorientasi pada
informasi.
31. Meskipun sejumlah negara di kawasan ini masih kekurangan konektivitas broadband
yang tersebar luas, negara lain telah membuat langkah penting dalam pembangunan
infrastruktur TIK dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010, Brasil
menerapkan Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), yang telah menciptakan
jaringan pita lebar sepanjang 25.000 kilometer yang terjangkau yang menjangkau
berbagai kotamadya yang kurang berkembang. Implementasi rencana strategi Vive
Digital di Kolombia telah meningkatkan ketersediaan dan permintaan TIK, di antara
beberapa kelompok yang lebih rentan di masyarakat. Ada sejumlah tangan kerjasama
regional, khususnya dan mekanisme berbagi pengetahuan untuk negara-negara
Amerika Latin dan Karibia termasuk ECLAC, Pusat Administrasi Pembangunan
Karibia, Pusat Administrasi Pembangunan Amerika Latin, dan Jaringan Pemimpin e-
Government Amerika Latin dan Karibia (GEALC Merah) dan entitas seperti ini
secara kolektif menawarkan platform kepada negara-negara untuk bekerja sama
untuk mencapai transformasi digital regional. Forum-forum semacam itu juga dapat
memberikan kesempatan bagi "penundaan" broadband untuk belajar dari model
perluasan dan penjangkauan yang efektif seperti yang diterapkan di dan Kolombia.
Sementara model satu ukuran untuk semua untuk memperluas akses broadband tidak
mungkin dilakukan di lingkungan institusional yang heterogen di negara-negara
Amerika Latin dan Karibia, pengalaman suksesnya bisa sangat membantu.
