More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tomi 20102057 (tip)
Similar to Tomi 20102057 (tip) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tomi 20102057 (tip)
- 1. DI SUSUN OLEH NAMA : TOMI 20102001 ILMU PEMERITAHAN SEMESTER 3 TEKNOLOGI IMPORMASI PEMERINTAHAN
- 2. E-participation Partisipasi adalah dimensi kunci dari pemerintahan dan merupakan salah satu pilar dari pembangunan berkelanjutan, sebagaimana digarisbawahi dalam Agenda 21, hasil dariKonferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (the Earth Summit), pada tahun 1992. Agenjuga menyoroti pentingnya proses partisipatif nasional ,khususnya dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16.7, yang panggilan untuk memastikan responsif, inklusif, partisipatif dan representatiF pengambilan keputusan di semua tingkatanda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan
- 3. Konsep e-participation 1. Konsep e-participation berkisar pada penggunaan informasi dan teknologi komunikasi (TIK) untuk melibatkan orang dalam pengambilan keputusan publik, administrasi dan pemberian layanan; karenanya, e-partisipasi adalah biasanya dianggap sebagai bagian dari e-government. Definisi yang digunakan oleh PBB dalam Survei E-Government adalah "proses melibatkan“ warga negara melalui TIK dalam kebijakan, pengambilan keputusan, dan desain layanan dan penyampaiannya agar partisipatif, inklusif, dan deliberatif”
- 4. Kosep e-participation 2 . Makalah awal yang berpengaruh mencirikan e- participation "sebagai sosial" aktivitas, dimediasi oleh TIK, yang melibatkan interaksi antara warga administrasi publik dan politisi”
- 5. Kosep e-Participation 3 . Definisi ini menyoroti pentingnya segitiga warga, administrasi publik dan politisi sebagai pemangku kepentingan utama dalam inisiatif e-partisipasi. Sebagai subbidang partisipasi, e-partisipasi terlihat memiliki keduanya nilai intrinsik dan instrumental.
- 6. Nilai intrinsiknya didasarkan pada Gagasan bahwa partisipasi (online atau offline) adalah tujuan yang diinginkan karena berkontribusi pada masyarakat inklusif baik secara langsung maupun melalui peningkatan pertunangan Nilai instrumental e-partisipasi berasal dari peran yang dapat dimainkannya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, membuat public pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan kualitas dari kebijakan dan legislasi.
- 7. Tujuan yang lebih luas termasuk memperkuat legitimasi Pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Di Selain itu, e-partisipasi dianalisis dari perspektif teknologi sebagai cara untuk meningkatkan tata kelola digital dan bergerak menuju masyarakat digital. Menurut definisi, e-participation adalah bagian dari partisipasi dan e-pemerintah. Itu juga terhubung ke beberapa dimensi lain dari pemerintahan dan administrasi publik, dan hubungan tersebut adalah dieksplorasi di bagian di bawah ini. Sebuah peta konseptual yang disederhanakan menggambarkan beberapa persimpangan.
- 8. Selama bertahun-tahun, ruang lingkup e- government telah meluas di luar penyelenggaraan pelayanan publik; ini tercermin dalam pergeseran semantik dari e-government menjadi “pemerintahan digital” dan “tata kelola digital” dan meningkatnya penekanan pada peran ICT bermain dalam administrasi publik.
- 9. Ada banyak sekali literatur yang berkaitan dengan “e-demokrasi”, yang didefinisikan sebagai “penggunaan TIK untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang demokratis. Literatur itu sebagian besar berfokus pada partisipasi sipil dalam konstruksi wacana politik dan keterlibatan warga dalam partisipasi langsung (sebagai lawan) partisipasi melalui perwakilan). Di antara keduanya, ranah pembuatan kebijakan biasanya dianggap sebagai bagian dari e-government dan termasuk dalam studi e-demokrasi dan e-partisipasi. Untuk kejelasan konseptual, oleh karena itu, akan lebih mudah untuk membedakan kontinum yang berasal dari konstruksi wacana politik dan keterlibatan warga negara dalam agenda politik hingga pembuatan kebijakan dan untuk desain dan penyampaian layanan publik.
- 10. Pemerintah di seluruh dunia menempatkan berbagai penekanan pada tiga kategori, yang berimplikasi pada pemahaman potensi dan keterbatasan inisiatif e-partisipasi . Ruang lingkup analisis e-partisipasi dalam Survei E- Government saat ini mencakup pembuatan kebijakan dan penyampaian layanan publik; itu tidak mencakup aspek partisipasi publik dari konstruksi wacana sosial dan politik, yaitu: dianggap sebagai bagian dari e-demokrasi. Sejak 2001, Survei E- Government Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melacak perkembangan dalam partisipasi elektronik sebagaimana tercermin dalam fitur portal e- government nasional dan situs web pemerintah departemen.
- 11. Survei adalah satu-satunya instrumen global yang melakukannya secara berkala dan oleh karena itu sumber daya yang berguna untuk menganalisis tren e-partisipasi dari waktu ke waktu. Namun, metodologi Survei sedemikian rupa sehingga sebagian besar menangkap apa yang dapat disebut sisi "penawaran" dari e-partisipasi (the peluang yang disediakan Pemerintah bagi individu untuk terlibat secara elektronik); sisi "permintaan"
- 12. kuantitatif yang terungkap dalam Survei 2020, Dengan fokus pada perubahan dari waktu ke waktu dan pada perbedaan antara negara dan di seluruh wilayah dunia. Analisis Surveidata dilengkapi dengan wawasan kualitatif yang berasal dari tinjauan literatur serta kasus-kasus dan inisiatif yang disoroti oleh Pemerintah dalam masukan Survei mereka. Bab ini diakhiri dengan rekomendasi bagi pembuat kebijakan.
- 13. Tren utama dalam e-partisipasi seperti yang ditangkap oleh 2020 Survei E-Government Sementara perbedaan spesifik Dapat diperdebatkan, para ahli sepakat bahwa ada beberapa derajat partisipasi. Sejak awal, Survei E-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggunakan tiga poin: skala yang membedakan antara penyediaan informasi (di mana pemerintah menyediakan informasi kepada orang-orang), konsultasi (di mana pemerintah berkonsultasi dengan individu tentang kebijakan atau penyampaian layanan pada berbagai tahap proses dan mungkin memberikan umpan balik kepada mereka), dan pengambilan keputusan (di mana pemerintah melibatkan orang-orang dalam pengambilan keputusan)