Dokumen tersebut membahas tantangan dan peluang regional dalam transformasi digital di berbagai belahan dunia. Di Afrika, infrastruktur TIK yang kurang memadai dan kendala sumber daya keuangan menjadi hambatan utama, namun ada berbagai inisiatif regional dan kerja sama internasional untuk memajukan digitalisasi. Di Eropa, Uni Eropa memainkan peran penting dalam mempromosikan standarisasi, sedangkan di kawasan Arab, konflik berdampak besar terhadap ak

1. Regional Challenges and
Opportunities
M. Khalifatullah
20102006
Ilmu Pemerintahan semester 3

2. Pembangunan daerah
• Afrika
Digitalisasi berkembang pesat di Afrika. Negara-
negara Afrika, organisasi regional mereka, dan Uni
Afrika menerapkan kebijakan, strategi, dan
peraturan nasional dan regional yang bertujuan
untuk memastikan bahwa penduduk benua dapat
memanfaatkan sepenuhnya kemungkinan yang
ditawarkan oleh digitalisasi dan transformasi
digital.

3. • Digitalisasi menawarkan peluang baru untuk
meningkatkan administrasi publik dan
meningkatkan perekonomian. Sejumlah negara
Afrika telah meningkatkan upaya mereka untuk
mengintegrasikan teknologi digital dalam proses
pemerintahan, dan sekarang banyak yang
menawarkan berbagai layanan elektronik dengan
tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, daya
tanggap, efektivitas, dan penyampaian layanan
pemerintah.

4. Tantangan dan peluang Regional
Tantangan yang berkaitan dengan pengiriman e-
government yang efektif di afrika masih tetap rumit.
Teknologi informasi dan komunikasi (ICT)
infrastruktur tidak dikembangkan atau kurang
dikembangkan di sebagian besar wilayah, dengan
banyak negara kekurangan sumber daya dan/atau
mekanisme untuk sepenuhnya mengatasi prioritas di
bidang-bidang seperti cybersecurity, Perlindungan
privasi, power supply (listrik), akses Internet dan
koneksi.

5. Sistem interoperabilitas dan
kolaborasi, dan infrastruktur data
Afrika masih tertinggal di balik kawasan lain dalam
infrastruktur, akses, penggunaan dan keterampilan
ICT. Penetrasi Internet di afrika diperkirakan
mencapai 36 persen (473 juta orang online). Defisit
ini cenderung mempengaruhi perkembangan lebih
lanjut dari e-government di Afrika seiring cepatnya
inovasi teknologi dipercepat, menimbulkan tantangan
serius terhadap proses transformasi digital di Afrika.
Prioritas pembangunan yang bersaing di kebanyakan
negara afrika dan rendahnya tingkat mobilisasi
sumber daya domestik juga menyebabkan kendala
keuangan yang serius.

6. Bagaimanapun, tantangan bagi afrika dalam
transformasi digital adalah berdasarkan
infrastruktur dan keuangan, perluasan pada
kerangka hukum dan peraturan, kerangka
kelembagaan, dan kapasitas manusia dan
kelembagaan, buta huruf (termasuk e-literacy),
hambatan bahasa, dan ketersediaan Internet dan
keterjangkauan jangkauan (terutama bagi
kelompok rentan) hanya sedikit dari isu-isu sosio-
ekonomi yang relevan yang memerlukan perhatian
mendesak jika digitalisasi terus maju.

7. • Strategi transformasi digital nasional dan
implementasi komprehensif merencanakan
bahwa menyatukan prioritas nasional dengan
prioritas regional dan global adalah jalan ke
depan. Sejumlah besar negara afrika telah
memperkenalkan perubahan yang
berkontribusi pada transformasi digital pada
tingkat nasional dan regional.

8. Sistem identitas digital yang komprehensif adalah
pintu gerbang menuju perdagangan digital yang
efektif dan pengembangan ekonomi digital yang
menjadi prioritas utama kawasan ini dalam upaya
untuk mencapai transformasi digital yang
didorong oleh pertumbuhan.namun, kemajuan
baru-baru ini lebih dari 500 juta orang di afrika
masih belum memiliki identitas hukum.dengan
pembentukan kawasan perdagangan bebas benua
Afrika (AFCFTA) pada tahun 2018, implementasi
tepat waktu dari sistem yang kuat
mengintegrasikan teknologi identitas digital sangat
penting.

9. Mengatasi tantangan yang terkait dengan digitalisasi dan melepaskan
potensinya untuk meningkatkan tata kelola dan pertumbuhan di afrika
memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat
nasional dan regional.ada banyak inisiatif dan kemitraan regional
yang telah dibangun untuk memajukan transformasi digital.organisasi
internasional dan regional serta sektor swasta menegaskan komitmen
mereka terhadap transformasi digital yang inovatif di Afrika. Sejak
saat itu,smart africa telah memimpin upaya digitalisasi regional
dengan tingkat dukungan politik tertinggi.
KEMITRAAN DAN INISIATIF
REGIONAL

10. Ada juga komitmen baru dari mitra regional dan internasional
untuk bekerja menuju harmonisasi regional kerangka hukum dan
peraturan untuk mempercepat transformasi digital di
afrika.instrumen yang di adopsi untuk mendukung tujuan ini
termasuk piagam afrika tentang nilai dan prinsip layanan dan
administrasi publik,piagam afrika tentang demokrasi,pemilihan dan
pemerintahan,dan konvensi uni Afrika tentang keamanan siber dan
perlindungan data pribadi inisatif kebijakan dan regulasi untuk
digital Africa pada tahun 2019 untuk mengatasi penawaran dan
permintaan broadband dan untuk membangun kapasitas pemangku
kepentingan afrika dalam ruang tata kelola internet sehingga
memungkinkan benua afrika mendapatkan manfaat digitalisasi.

11. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk
memajukan upaya identifikasi digital. Pada
Sidang Biasa ke-32 Majelis Kepala Negara dan
Pemerintahan Uni Afrika yang diadakan di Addis
Ababa pada Februari 2019, Komisi Ekonomi
PBB untuk Afrika (ECA) sepakat untuk bekerja
sama dengan Komisi Uni Afrika, Afrika Cerdas,
dan lainnya tentang pengembangan ID digital
dan strategi ekonomi digital, sebagai tanggapan
atas meningkatnya kebutuhan akan kerja sama
regional.

12. Center memainkan peran penelitian, penasehat dan
koordinasi. Pekerjaannya berlabuh dalam
mempromosikan harmonisasi standar, peraturan,
infrastruktur dan pengembangan kapasitas di
benua Afrika untuk pengembangan identitas
digital dan ekonomi digital Sepuluh Prinsip
Kerangka Kerja untuk ID Digital yang Baik dan
Ekonomi Digital telah dikembangkan oleh Pusat
dengan maksud untuk mendukung upaya
harmonisasi dan interoperabilitas Negara-negara
Afrika

13. Asia dan Oseania
Ekspansi digitalisasi di Asia terus mengubah kehidupan miliaran
orang di kawasan ini. Inisiatif digital yang dilakukan oleh
Pemerintah dan lembaga publik telah menawarkan peluang untuk
mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, meningkatkan akses ke
layanan utama di sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan,
meningkatkan kualitas dan cakupan layanan publik secara
keseluruhan, dan meningkatkan transformasi digital dan
pengembangan e-government di tingkat nasional dan daerah.

14. Uni Eropa memainkan peran kunci dalam memajukan
digitalisasi baik di dalam maupun di luar kawasan. Strategi
Eropa Komisi Eropa untuk data dan kertas putih tentang
kecerdasan buatan," bersama dengan cetak biru regional
serupa, membantu meletakkan dasar yang kuat bagi
pengembangan masyarakat digital.
Negara-negara di Uni Eropa telah membangun "kota yang
lebih cerdas dan telah mencapai tingkat tinggi
pengembangan e-government melalui peningkatan akses
digital di berbagai sektor; negara-negara ini bergerak cepat
menuju masyarakat Eropa yang benar-benar digital."
Berbagai upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan
layanan publik digital lintas batas melalui pembentukan
kerangka kerja digital yang menawarkan alat dan sistem
untuk penyampaian layanan yang lebih baik kepada
masyarakat dan bisnis.“

15. Program Digital Europe untuk periode 2021-2027"
adalah program pendanaan pertama yang didedikasikan
semata-mata untuk mendukung transformasi digital di
Uni Eropa. Program ini bertujuan untuk memperkuat
investasi dalam superkomputer, kecerdasan buatan,
keamanan siber, keterampilan digital tingkat lanjut, dan
memastikan penggunaan teknologi digital ini secara luas
di seluruh perekonomian dan masyarakat
Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing
kawasan dalam ekonomi digital global dan
meningkatkan kehidupan masyarakat. Kebijakan yang
dirumuskan oleh Komisi Eropa untuk mendukung
program Digital Europe akan berfokus pada pelatihan
keterampilan digital untuk mempersiapkan masyarakat
menghadapi transformasi digital.

16. Menyadari pentingnya regulasi digital dalam membentuk masa depan
digital Eropa di era perubahan teknologi yang cepat ini, Parlemen
Eropa membuat kerangka kebijakan yang akan membantu warga dan
bisnis sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi digital. Tujuannya
adalah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung adopsi
teknologi baru dan yang sedang berkembang, mengatur transformasi
digital di industri, dan memperkuat kepercayaan.
Salah satu tujuan penting adalah untuk mencapai koordinasi kebijakan
vertikal dan horizontal melalui harmonisasi kebijakan dan undang-
undang digital untuk telekomunikasi, e-commerce, perlindungan
konsumen, dan area prioritas terkait lainnya di kawasan ini. Uni Eropa
juga mendorong koordinasi inisiatif dan kegiatan non-legislatif,
termasuk pengembangan e-government dan e-skills, meskipun setiap
gerakan ke arah ini tetap menjadi kebijaksanaan masing-masing
Pemerintah.

17. Tantangan dan peluang regional
Ada sejumlah tren umum yang muncul di kawasan ini
saat bergerak maju dengan transformasi digital dalam
mengejar pembangunan berkelanjutan. Namun, prioritas
transformasi digital di kawasan ini dipengaruhi oleh
kebutuhan dan kapasitas nasional yang beragam dan
oleh karena itu sangat bervariasi dari satu negara ke
negara lain.
Seperti disebutkan di atas, proses transformasi digital
dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk
kapasitas dan akses digital, tata kelola, dan keadaan atau
kondisi masyarakat. Di setiap negara kawasan, faktor-
faktor ini dan faktor relevan lainnya memandu
keputusan pemerintah tentang integrasi dan digitalisasi
TIK, termasuk pengembangan e-government.

18. Perkembangan e-government saat ini di wilayah tersebut
sebagian besar diinformasikan oleh status sosial ekonomi
masing-masing negara, meskipun faktor-faktor lain mungkin
juga ikut berperan.
Negara-negara dalam situasi konflik pasca-konflik, seperti
Irak, Libya dan Yaman, berfokus terutama pada
meningkatkan akses ke infrastruktur TIK dan layanan dasar
pemerintah Negara-negara dengan tingkat pembangunan
moderat, seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon,
meningkatkan dan memperluas penawaran digital mereka
untuk memastikan penyampaian layanan pemerintah inklusif
berkualitas tinggi yang efektif.
Negara-negara berpenghasilan tinggi seperti Bahrain, Qatar
dan Uni Emirat Arab memobilisasi potensi teknologi yang
muncul untuk menyediakan layanan pemerintah yang
canggih dan memastikan tingkat kepuasan pengguna yang
tinggi.

19. Banyak negara telah merumuskan dan mengadopsi
rencana transformasi digital nasional untuk sedang
dalam proses melakukannya) dan memastikan
bahwa rencana tersebut selaras dengan dan dalam
beberapa kasus dimasukkan ke dalam rencana
pembangunan nasional. Visi Ekonomi Bahrain
2030 Mengintegrasikan ketentuan untuk
pengembangan digital, dan Visi Saudi 2030, Oman
2040," dan strategi Kuwait 2035 juga mencakup
beberapa inisiatif terkait transformasi pemerintah
digital.

20. Lanjutannya....
Inisiatif Smart Qatar diluncurkan pada 2017,
dengan rencana implementasi pada 2020 Di Uni
Emirat Arab, beberapa strategi terkait transformasi
pemerintahan digital telah dikembangkan,
termasuk Smart Dubai 2021. Di Mesir, Strategi
ICT 2030 mencakup ketentuan untuk transformasi
digital layanan pemerintah Maroko telah
mengadopsi rencana nasional yang dikenal sebagai
Digital Maroko 2020 , yang diharapkan akan
diperbarui dalam tahun depan.

21. Meskipun digitalisasi merupakan prioritas di seluruh
kawasan, beberapa negara menghadapi tantangan yang
menghambat kemajuan di bidang ini. Konflik dan
perselisihan sipil telah menyebabkan gangguan besar di
banyak bagian kawasan Arab, dan jutaan orang yang
kehilangan tempat tinggal merasa sangat sulit atau
bahkan tidak mungkin untuk mengakses layanan,
termasuk layanan e-government, di negara asal atau
negara tuan rumah mereka.
Harus ditekankan bahwa penyebaran layanan e-
government pada fase awal pemulihan dan rekonstruksi
memiliki potensi untuk menyediakan akses informasi
dan layanan penting kepada para pengungsi internal dan
pengungsi.

22. Inisiatif dan kemitraan lintas batas
Inisiatif regional dan kemitraan strategis telah
dikembangkan untuk mengatasi banyak tantangan
bersama yang dihadapi oleh negara-negara Arab.
Perwakilan dari negara-negara anggota Economic and
Social Commission for Western Asia (ESCWA) dan tim
ESCWA bekerja sama untuk memfasilitasi transformasi
digital di kawasan melalui upaya-upaya seperti
menetapkan strategi regional yang mencerminkan visi
bersama, menciptakan platform untuk e-leader, dan
mengembangkan kriteria pengukuran regional untuk
menilai kemajuan dalam pengembangan e-government.