TAMBAHAN E-GOVERNMENT SELAMA PANDEMI COVID-19 WAWASAN KEBIJAKAN DAN JALAN KEDEPAN.

1. TAMBAHAN E-GOVERNMENT SELAMA PANDEMI COVID-19
WAWASAN KEBIJAKAN DAN JALAN KEDEPAN
NAMA : LUVIAN CANDRA GUNAWAN
NIM : 20102046
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN

2. PENDAHULUAN
E-government telah meningkatkan peran sentralnya sebagai elemen yang
diperlukan Komunikasi, kepemimpinan dan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan
masyarakat selama pandemi COVID-19. Teknologi digital memiliki Memungkinkan
berbagi pengetahuan yang lebih luas, mendorong kolaboratif Penelitian untuk
menemukan solusi dan memberikan panduan transparan untuk Pemerintah dan rakyat.
Teknologi yang sama juga telah Digunakan untuk penyebaran cepat informasi palsu
atau meragukan, Menyebabkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Kantor-
kantor pemerintah digital juga mengalami digital yang cepat Transformasi selama
pandemi COVID-19. Dalam panggilan cepat untuk masukan Oleh UN DESA, pejabat
pemerintah di seluruh dunia berbagi hampir 500 Aplikasi terkait COVID-191Dalam
waktu kurang dari 2 minggu. Bergerak kedepan, Pembuat kebijakan perlu lebih
merangkul teknologi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs). Upaya dalam mengembangkan strategi pemerintah digital setelah
krisis COVID-19 Harus fokus pada peningkatan perlindungan data dan inklusi digital
global kebijakan serta penguatan kapabilitas kebijakan dan teknis dari institusi publik.

3. BERBAGI INFORMASI
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat penting untuk
kesehatan dan keselamatan orang, dan dalam menjaga ekonomi dan masyarakat
bekerja selama krisis COVID-19 yang sedang berlangsung. Teknologi pemerintah
digital telah membuat Pemerintah dan orang-orang tetap terhubung selama
wabah, baik melalui berbagi informasi atau pengiriman layanan online. Tinjauan
terhadap 193 portal nasional Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
menunjukkan bahwa pada 25 Maret 2020, hanya 57 persen (110 negara) yang
menerapkan semacam informasi tentang COVID-19. Itu persentase negara yang
memberikan informasi dan panduan tersebut mencapai sekitar 86 persen (167
negara) pada 8 April 2020. Akhirnya, pada 13 Mei hampir 97,5 persen (188 negara)
memiliki informasi tentang COVID-19 di portal nasional mereka. Seiring
berkembangnya pandemi COVID-19, Pemerintah meningkatkan tingkat berbagi
informasi mereka .

4. Selama krisis nasional, informasi yang andal dan transparan
memungkinkan Pemerintah untuk bertindak tegas, mendukung orang dalam
membuat keputusan berdasarkan informasi tentang rutinitas sehari-hari
mereka, dan memberi mereka rasa dukungan, yang membangun
kepercayaan publik. Bersamaan dengan itu, dengan meningkatnya berbagi
informasi secara online, ada juga gelombang berita palsu, disinformasi dan
hoaks viral. Orang-orang dengan tujuan yang buruk atau pengetahuan yang
tidak memadai telah berkontribusi terhadap penyebaran data dan informasi
yang tidak benar, yang semakin menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Ribuan situs penipuan dan malware COVID-19 telah muncul setiap hari,
seperti penjualan barang palsu masker bedah atau alat tes mandiri palsu.

5. Selama krisis COVID-19, beberapa inisiatif baru untuk kerja sama digital regional di
bidang konektivitas digital, tata kelola data, e-learning, ketahanan teknologi, dan digitalisasi public
layanan pengiriman telah muncul. Inisiatif regional ini bertujuan untuk mendukung Negara
Anggota dalam respon e-government terhadap krisis. Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Afrika
Barat (ESCWA) mendirikan dana solidaritas sosial regional untuk mengurangi dampak krisis
terhadap negara-negara yang rentan di wilayah Dana tersebut membahas berbagai masalah,
termasuk peran teknologi untuk keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. Organisasi
Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Liga Arab (ALECSO) telah membentuk inisiatif
untuk mendorong pembelajaran terbuka dan e-learning untuk melawan dampak negatif dari
terganggunya pendidikan di wilayah tersebut Inisiatif ini menargetkan sekolah anak-anak dan
bertujuan untuk memastikan kelangsungan belajar selama pandemi, yang telah memaksa sekolah
untuk menutup sementara.
KERJASAMA REGIONAL

6. Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC) dan
Development Bank of Latin America (CAF) telah bekerja sama dengan Pemerintah dan para
pemimpin sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas digital kawasan dan membantu
pemerintah merespon lebih baik untuk krisis Kolaborasi mereka bertujuan untuk memberikan
saran teknis dan operasional, sementara juga merekomendasikan tindakan kebijakan yang akan
dilaksanakan dalam jangka pendek hingga menengah, seperti kemitraan swasta untuk
memperluas akses ke internet di daerah terpencil atau penggunaan aplikasi seluler dan konten
digital untuk memastikan orang memiliki akses ke informasi yang tepat waktu dan dapat
diandalkan. Inter-Amerika Bank Pembangunan (IADB) telah mendirikan MovingOnline, platform
digital untuk mendukung professor dan siswa di wilayah ini dalam transisi mereka dari ruang
kelas ke pembelajaran virtual. Seperti yang dimiliki COVID-19 memaksa banyak pendidik untuk
menggunakan sistem pengajaran virtual tanpa pelatihan sebelumnya, platform ini menawarkan
tutorial multibahasa gratis, template presentasi, dan forum di mana para ahli dan pekerja
pendidikan bisa berbagi pengalaman.

7. Inisiatif di atas menyoroti bahwa COVID-19 tidak hanya dianggap sebagai
rangkaian kesehatan nasional krisis, tetapi juga sebagai krisis ekonomi dan sosial
regional dan global yang membutuhkan koordinasi yang baik tanggapan. Negara-
negara perlu bekerja sama lebih lanjut dalam masalah e-government untuk memastikan
bahwa COVID-19 dapat diatasi secepat mungkin, dengan jumlah kematian terendah
dan ekonomi seminimal mungkin dan konsekuensi sosial. Organisasi regional
menyediakan platform yang berguna untuk membuat tema penggunaan teknologi dan
peran digitalisasi bagi masyarakat dalam kaitannya dengan COVID-19. Upaya e-
government harus lebih diperkuat dan diperluas untuk juga mencakup kerja sama
antar-kawasan yang lebih kuat untuk secara kolektif mengatasi tantangan sosial-
ekonomi global termasuk kurangnya konektivitas digital dan kurangnya keterampilan
digital.

8. TANGGAPAN
E-GOVERNMENT LOKAL
Layanan Online Lokal 2020 Rata-rata Indeks (LOSI) adalah 0,43,
menyiratkan bahwa sebagian besar portal kota masih menawarkan fitur dasar
seperti penyediaan informasi dan kriteria penyediaan layanan elektronik mendapat
skor terendah di antara LOSI 2020 kriteria. Berbagi data COVID-19 publik adalah
komponen utama dari tanggap darurat perkotaan. Dasbor digunakan di tingkat
kota dan negara bagian untuk menyediakan informasi yang transparan dan dapat
diandalkan, meningkatkan kesadaran dan menghubungkan orang-orang dengan
yang tepat sumber daya (perawatan di rumah untuk orang tua, penyediaan
pertolongan pertama, dll.)

9. Chatbot otomatis, telah melayani peranan penting dalam memberikan informasi kepada
warga. Singapura telah meluncurkan chatbot untuk menjaga pemberi kerja memperbarui
perkembangan terkait virus COVID-19. Wilayah Järvar Vald di Estonia mengembangkan aplikasi
keterlibatan komunitas yang memungkinkan pemerintah daerah untuk berbagi secara tepat
waktu serta informasi dan panduan terpercaya untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Aplikasi ini termasuk komponen interaksi sosial yang memungkinkan masyarakat untuk
memberikan umpan balik kepada pejabat pemerintah daerah,untuk memposting acara sosial
dan untuk berbagi gambar atau video. Di Sofia, ibu kota Bulgaria, kotamadya meluncurkan
aplikasi di mana warga dapat melaporkan pelanggaran jarak sosial COVID-19 perintah untuk
mendukung pekerjaan petugas polisi. Di kota Portugis Guimarães, munisipalitas menyebarkan
platform elektronik untuk mengatur dan mengelola sukarelawan yang memberikan dukungan
untuk dasar kebutuhan perawatan sosial, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok
masyarakat yang lebih rentan. Kota-kota telah menempatkan lebih banyak layanan sehari-hari
mereka secara online ketika penduduk didesak untuk mengasingkan diri dan banyak pegawai
pemerintah bekerja dari jarak jauh.

10. Salah satunya terkait dengan mengurangi efek karantina pada orang-
orang dengan menawarkan acara budaya yang dapat diakses secara online secara
gratis. Tanggapan lokal terhadap pandemi ini telah mengungkapkan bahwa di
tengah-tengah mandat pemerintah langkah-langkah jarak sosial, struktur
ekonomi, sosial, dan sipil masyarakat secara signifikan mempengaruhi
kemampuan kota dan pemerintah daerah untuk mengatasi krisis langsung
dengan mengerahkan alat digital. Pada akhirnya, struktur komunitas yang kuat
dapat menjadi prediktor kuat ketahanan dan pemulihan seluruh negara dalam
waktu dekat dan teknologi digital dapat memainkan peran penting dalam
menyatukan komunitas.

11. TERLIBAT DENGAN ORANG-ORANG DAN
KELOMPOK RENTAN
Melibatkan organisasi masyarakat sipil, bisnis, wirausahawan sosial, dan masyarakat
umum dalam mengelola pandemi COVID-19 dan akibatnya terbukti sangat efektif untuk
kebijakan dan pembuat keputusan. Melibatkan organisasi masyarakat sipil, bisnis, wirausahawan
sosial, dan masyarakat umum dalam mengelola pandemi COVID-19 dan akibatnya terbukti
sangat efektif untuk kebijakan dan pembuat keputusan. Di Burkina Faso, Pemerintah, bersama
dengan Universitas Virtual Burkina Faso dan Badan Teknologi Nasional, menyelenggarakan
hackathon untuk membantu menemukan solusi digital bagi yang sedang berkembang risiko
yang ditimbulkan COVID-19 terhadap negara dan masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk
mengembangkan aplikasi baru untuk membantu berbagi informasi, pengawasan, dan deteksi
berita palsu selama pandemi. Hackathon COVID-19 kesehatan pertama yang diselenggarakan
oleh WHO diadakan di Burkina Faso dan difokuskan tentang menemukan solusi lokal yang
kreatif untuk mengelola pandemi dan mengatasi kesenjangan kritis dalam respon regional Afrika
Sub-Sahara.

12. Banyak Pemerintah telah memanfaatkan platform media sosial untuk
berhubungan dengan masyarakat. Beberapa juga memiliki bermitra dengan influencer
untuk menyebarkan informasi akurat tentang wabah COVID-19, dan untuk melawan
informasi yang salah yang berbahaya. Organisasi dan warga dapat mendaftar di platform
untuk berbagai tugas, seperti membantu distribusi kebutuhan, atau menyediakan penitipan
anak bagi petugas kesehatan. UNICEF juga telah bermitra dengan Pemerintah untuk
memberikan informasi terkait COVID-19 kepada lebih banyak lagi dari 10 juta anak muda
menggunakan U-Report, platform seluler UNICEF untuk partisipasi pemuda. Melalui
chatbot yang tertanam di semua platform media sosial, U-Report menyediakan layanan
terkait COVID-19 informasi berdasarkan negara, menilai kebutuhan berdasarkan survei
waktu nyata dan menawarkan pembelajaran elektronik, dan pekerjaan program pelatihan
keterampilan yang dirancang khusus untuk remaja.

13. Selama COVID-19, Qatar telah menginstal komputer di kompleks tenaga kerja untuk
memberikan konsultasi virtual bagi pekerja migran. Singapura telah mendirikan e-kampanye
untuk mengumpulkan uang bagi komunitas pekerja migran yang telah terkena dampak serius
dari COVID-19. Sementara beberapa negara telah terlibat dalam upaya untuk membantu ini
komunitas, organisasi internasional telah menjadi pendorong utama di balik penggunaan
teknologi untuk mendukung mereka. Misalnya, Program Pangan Dunia (WFP) di Bangladesh
memperluas “Bangunan” Memblokir” teknologi untuk pengungsi Rohingya di kamp Cox's Bazar
untuk mencegah kekurangan makanan. Teknologi ini memungkinkan para pengungsi untuk
menggunakan kartu kode QR yang dapat mereka pindai untuk mengumpulkan bantuan dari
organisasi kemanusiaan internasional, yang mengelola jatah yang diterima setiap pengungsi. Di
Vietnam, program bantuan sosial berbasis TI oleh Bank Dunia telah dilaksanakan untuk
mengirim tunjangan melalui uang seluler kepada etnis minoritas di Provinsi Cao Bang.
Pemerintah Nasional perlu memikirkan saluran komunikasi dua arah berbasis teknologi baru
untuk memastikan masyarakat berpenghasilan dan terpinggirkan menerima bantuan yang
mereka butuhkan selama dan setelah COVID-19 pandemi.

14. DATA DAN PENGGUNAAN
TEKNOLOGI BARU
Dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak Pemerintah telah mulai
mengintegrasikan teknologi baru, seperti buatan intelijen (AI) dan teknologi
blockchain dalam strategi pemerintah digital. Sejak Pemerintah telah mencari cara
untuk secara efektif menahan wabah COVID-19 dan menghilangkan stress pada
layanan publik, tren ini semakin meningkat. Di Indonesia, Satgas Pemerintah
untuk Riset dan Inovasi Teknologi telah mengerjakan model untuk menggunakan
AI untuk memperkuat diagnostik oleh dokter dalam mendeteksi virus Corona.26
Selama wabah, banyak orang beralih ke pemeriksaan mandiri untuk gejala dan
mengakses "dokter virtual" untuk mendapatkan saran medis. Misalnya, di Kroasia,
"virtual" doctor” didukung oleh kecerdasan buatan dan telah dikembangkan oleh
perusahaan IT Kroasia di kerjasama dengan ahli epidemiologi.

15. Pemerintah kepemimpinan, institusi yang kuat, dan kebijakan publik
yang efektif sangat penting untuk menyesuaikan solusi digital untuk
kebutuhan negara serta mengutamakan keamanan, pemerataan, dan
perlindungan hak-hak rakyat. Krisis telah memunculkan pandangan seluruh
pemerintah dalam merancang kerangka tata kelola data, didukung oleh
strategi data nasional, kepemimpinan data, dan ekosistem data sangat
berguna untuk dipanen nilai publik dari data (lihat Bab 6 untuk informasi
lebih lanjut). Untuk mempelajari lebih lanjut tentang penggunaan teknologi
digital selama COVID-19, UN DESA telah meluncurkan seruan untuk
aplikasi e-government sebagai bagian dari Survei E-Government 2020. UN
DESA menerima hampir 500 kiriman dari 91 negara yang menjelaskan
bagaimana Pemerintah di seluruh dunia menggunakan perbedaan aplikasi
digital untuk mengelola dan mengatasi berbagai dampak pandemi.

16. MEMBANGUN KEMITRAAN MULTI-STAKEHOLDER
Pemerintah sering kekurangan kemampuan keuangan dan sumber daya
manusia untuk berkembang secara cepat dan efisien alat digital dan teknologi
baru yang dapat mendukung orang selama situasi krisis. Karena itu,
membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi swasta, wirausahawan
sosial, akademisi, LSM atau organisasi internasional dapat mewakili cara yang
efektif bagi Pemerintah untuk memanfaatkan yang ada teknologi untuk
memenuhi kebutuhan orang dan melunakkan dampak krisis pada kehidupan
mereka. Selama wabah COVID-19, otoritas publik telah mulai bekerja sama
dengan berbagai pemangku kepentingan.

17. Selama pandemi, Apple dan Google mengumumkan bahwa mereka akan
meluncurkan solusi komprehensif yang mencakup antarmuka pemrograman aplikasi
(API) dan teknologi tingkat sistem operasi untuk interoperabilitas data antar ponsel,
untuk membantu pembuat kebijakan dalam memungkinkan pelacakan kontak.
Kemitraan multi-stakeholder untuk implementasi teknologi baru telah menunjukkan
hal positif efek pada perang melawan wabah. Namun, memprioritaskan anonimisasi
saat menggabungkan informasi pribadi, penggunaan geolokasi, serta akses ke
rekam medis adalah penting untuk melindungi privasi data pribadi. Perlindungan
dan keamanan online sangat penting, terutama pada saat Pandemi COVID-19, yang
telah mempercepat pembagian data publik dan pribadi lintas sektor dan negara.
Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan prinsip minimalisasi dan keterbatasan
pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian data pribadi untuk mencegah
pengawasan yang berlebihan dan berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan
pembagian data pribadi yang dapat ditautkan secara rasional dalam rangka
mengatasi pandemi global dalam rangka mengatasi pandemi global.

18. JALAN LURUS
Pandemi COVID-19 telah memaksa Pemerintah dan masyarakat untuk beralih ke
teknologi digital untuk menanggapi krisis dalam jangka pendek, pulih dari dan menyelesaikan
dampak sosial-ekonomi di jangka menengah, dan menemukan kembali kebijakan dan alat
yang ada dalam jangka panjang Pada waktu bersamaan, dengan hanya sepuluh tahun tersisa
untuk memenuhi janji Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah perlu
bekerja untuk memperkuat hubungan antara teknologi dan berkelanjutan perkembangan.
Terlepas dari masa-masa yang penuh tantangan ini, pandemi COVID-19 dapat menjadi
motivasi untuk memenuhi janji ini, sebagaimana diuraikan secara khusus di bawah ini.
Pemerintah harus terus mengadopsi pendekatan pemerintahan terbuka dan menggunakan
komunikasi digital saluran untuk memberikan informasi publik yang dapat diandalkan kepada
orang-orang mereka. Platform e-partisipasi dapat mewakili alat yang berguna untuk terlibat
dengan kelompok rentan secara online dan untuk membangun inisiatif digital untuk secara
kolektif melakukan brainstorming untuk ide-ide kebijakan untuk tantangan sosial dan
ekonomi yang kritis.

19. SEKIAN…
&
TERIMA KASIH…