Pembangunan Digitalisasi Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dimasa pandemi covid-19

1. PEMBANGUNAN DIGITALISASI
“SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL”
Nama : Heri Syafrizal
NIM : 21102067
Prodi : Ilmu Pemerintahan (Karyawan)

2. Latar Belakang
Memasuki era transformasi modern 4.0 atau biasa juga kita kenal dengan sebutan era revolusi
industri 4.0, peningkatan inovasi pembangunan teknologi informasi dan komunikasi menjadi
sangat vital. Digitalisasi dianggap sebagai cara untuk memenangkan persaingan di seluruh
dunia. Pandemi virus corona atau Covid-19 telah berdampak pada cara individu berperilaku
dan berpandangan serta memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perubahan yang
terkomputerisasi di setiap lini kehidupan.
Covid-19 telah memperkenalkan realitas lain, khususnya dunia digitalisasi atau komputerisasi
yang tak terbantahkan. Hubungan komunikasi yang awalnya dilakukan secara tatap muka kini
telah mengalami perubahan cara pandang. Pandemi virus corona telah mempengaruhi cara
bekerja, cara berakiftas, cara belajar hingga proses transaksi semua dikerjakan serba online.
Pandemi virus corona menunjukkan kepada kita bahwa kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur
digitalisasi menjadi hal yang sangat penting. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan besar
digitalisasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan aksesibilitas infrastruktur nasional yang
berhubungan dengan digitaliasi harus tersedia dan memadai.

3. Kajian Pustaka
Penelitian yang pernah dilakukan untuk membahas Indonesia dalam menghadapi industri 4.0
diantaranya:
 Ditinjau dari filsafat ilmu, keilmuan teknik industri berkembang pesat dengan obyek kajian yang semakin luas,
metode yang semakin kaya dan peran yang semakin besar dalam berbagai bidang. Perkembangan ilmu
teknik industri selalu bersinergi dengan disiplin ilmu sains dan ilmu kerekayasaan yang lain (terutama bidang
otomasi). Keilmuan teknik industri telah terbukti memiliki peran dalam melahirkan fenomena Industri 4.0.
Terlepas dari segala keuntungan dan kemudahan yang akan diberikan oleh Industri 4.0, tetap ada
konsekuensi dan dampak negatif yang harus dihadapi. (Prasetyo, 2017)
 Perusahaan yang sudah menerapkan terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan yang sulit ditantang
dalam persaingan bisnis menuju industri 4.0, dan akan menetapkan, atau setidaknya mempengaruhi, standar
teknis untuk khususnya industri lainnya. Faktor keberhasilan dalam membangun rantai pasok digital tidak
lepas dari kemampuan perusahaan dalam menjalankan proses, organisasi dan keterampilan, manajemen
kinerja, bermitra dan bisa mengikuti perkembangan teknologi. Tujuan sebenarnya agar nantinya banyak
model bisnis baru dan terbukanya aliran pendapatan rantai pasokan digital. Revolusi industri keempat lahir
karena adanya sinergi antara disiplin ilmu sains, kerekayasaan dan teknik industri yang akan membawa
dunia industri siap masuk ke tahapan yang lebih tinggi dengan tujuan peningkatan efesiensi dan
produktivitas. Peranan teknologi informasi merupakan salah satu faktor utama yang dominan dalam
melakukan digital supply chain bisa berjalan secara terintegrasi. (Tritularsih, 2017)

4. Opsi UMKM
01.
Inovasi tekhnologi digital merupakan
jawaban terbaik bagi UMKM untuk
memiliki opsi untuk segera keluar dari
keadaan darurat.
Aspirasi Masyarakat
02.
Media digital akan digunakan oleh
masyarakat umum untuk menyampaikan
tujuan ataupun aspirasi dalam
merumuskan kebijakan publik.
Bersosialisasi
03.
Orang-orang telah beralih ke tahap
digitalisasi yang memungkinkan
mereka untuk tetap berkomunikasi dan
bergaul di tengah pandemi.
PERTIMBANGAN DAN TANTANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
DIGITALISASI

5. PERENCANAAN YANG BISA
DIAMBIL PEMERINTAH TERKAIT
PEMBANGUNAN DIGITALISASI
Sebelumnya kegiatan bisnis dilakukan dari rumah ke rumah,
orang-orang berjualan di lapak-lapak, membuka toko,
menawarkan secara langsung ataupun cara konvensional
lainnya.
Meskipun teknik-teknik seperti ini masih digunakan oleh
masyarakat secara umum, namun keadaan zaman sekarang
sudah berbeda seiring dengan hadirnya era industri 4.0,
sehingga semua bagian kehidupan juga harus mengikutinya
tanpa terkecuali dalam hal dunia bisnis.
Di tengah ketidakpastian ekonomi di seluruh dunia dan
bahaya yang tampak karena Coronavirus atau Covid-19, ada
peluang luar biasa yang dapat digali untuk mempercepat
pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan dan
pembangunan infrastruktur digital, diantaranya;

6. PELUANG PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN
PROGRAM WAJIB PAJAK, MENGURANGI SHADOW
ECONOMY, DAN MEMPERMUDAH PEMUNGUTAN
PAJAK.
01.
Kemajuan ekonomi digital telah membuka peluang bagi pemerintah
untuk menjalankan program kepatuhan wajib pajak, mengurangi shadow
economy, serta mempermudah pemungutan pajak.
Hingga saat ini, potensi pendapatan penerimaan pajak dari ekonomi
digital masih belum ideal dan optimal, oleh karena itu diperlukan
kemajuan-kemajuan yang inovatif dan strategis, misalnya
pengembangan sistem administrasi bagi pelaku ekonomi digital dan
penguatan kerjasama pemerintah dengan penyedia platform digital untuk
lebih mengembangkan peningkatan pelayan perpajakan berbasis digital
yang fokus pada pengalaman atau experience dan mudah dimengerrti
atau user friendly

7. MELALUI APBD DAN DANA DESA PEMERINTAH
MEMBERDAYAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI
DIGITAL DI DAERAH PEDESAAN
02.
Pemanfaatan dana desa dapat menjadi masukan atau dapat
menjadi sebuah solusi untuk kemajuan ekosistem digital desa
untuk mendukung pengembangan ekonomi digitalisasi yang
solid, kuat dan dapat berkontribusi untuk mensejahterakan
rakyat, serta menjadikan desa-desa sebagai subjek pelaku
ekonomi melalui pengaturan sumber daya alam (SDA) dan
sumber daya manusia (SDM) serta hasil bumi yang dapat
ditingkatkan sebagai jaringan produksi alat angkut distribusi
nasional melalui pemanfaatan infrastruktur digital.

8. MEWUJDUKAN PUBLIC SERVICE YANG LEBIH
EFEKTIF, PRODUKTIF DAN EFESIEN SEBAGAI
UPAYA MENDORONG PERCEPATAN
PENINGKATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
03.
Upaya percepatan digitalisasi dapat dibantu melalui
percepatan perubahan akselerasi transformasi digital untuk
organisasi pemerintah, sehingga dapat mewujudkan public
service yang produktif dan cepat menuju smart government,
misalnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Upaya
terbaik untuk menyokong digitalisasi pemerintah mencakup
pelaksanaan Kerangka Kerja Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE).

9. MEWUJUDKAN EKONOMI INDONESIA YANG LEBIH
INKLUSIF
04.
Selain menghadirkan dan memberikan public service
yang efektif dan cepat, hal ini dapat menyatukan dan
meningkatkan infrastruktur dan layanan bersama,
mempercepat perubahan dan kemajuan infrastruktur
digital juga akan mewujudkan inklusi masyarakat di
wilayah prioritas pembangunan dan mendorong
pemerataan, misalnya membuka lowongan dan lapangan
pekerjaan untuk wanita dan disabilitas untuk mengambil
bagian dalam mata rantai bisnis perdagangan
elektronik/e-commerce.

10. MEWUJUDKAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
YANG LEBIH LAYAK DAN EFEKTIF
05.
Di bidang penjaminan sosial diperlukan digitalisasi dalam
rangka digitalisasi dan pengembangan lebih lanjut pada data
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pendistribusian
bantuan sosial melalui penggunaan platform digital yang mana
hal ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan keberhasilan
pelaksanaan program jaminan sosial sesuai standar seperti
tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan
tepat administrasi

11. MELIBATKAN SEKTOR SWASTA MELALUI KERJASAMA
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DAN PROGRAM
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ATAU
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (PPM) DALAM PENYEDIAAN FASILITAS
INFRASTRUKTUR DIGITAL
06.
Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta atau
Publik Private Partnership (PPP) yang memiliki hak selektif infrastruktur digital
dan internet untuk dapat membantu dan mengembangkan jaringan internet
kepada masyarakat dan desa-desa di sekitar wilayah pertambangan untuk
membantu pengembangan infrastruktur digital (shered-use).
Secara eksplisit untuk program Corporate Social Responsibility (CSR), kita
ambil permisalan seperti ini, berdasakan informasi pada tahun 2019, belanja
sosial perusahaan di bidang minerba mencapai Rp. 3 triliun. Jumlah ini dapat
digunakan untuk kemajuan pengembangan infrastruktur digital di wilayah
pertambangan untuk memberikan pengaruh sosial dan finansial terhadap
ekonomi masyarakat lokal.

12. Kesimpulan dan Saran
Pemerintahan atau otoritas publik dan pelaku bisnis harus segera menyesuaikan diri dengan cepat agar dapat
melakukan penyesuaian pada keadaan yang ada di daerah setempat di tengah pandemi Covid-19 ini.
Infrastruktur digitalisasi dalam rangka perluasan jaringan sangat penting di tengah pandemi Covid-19 yang
membutuhkan dan mengharuskan pembatasan aktifitas yang sangat besar, sehingga penyediaan infrastruktur
digital dan jangkauan konektivitas internet harus segera dilakukan ke seluruh pelosok Indonesia.
Oleh karenanya, Pemerintah harus mengawasi, mengawal dan menjamin pembangunan infrastruktur digital.
Peningkatan pembangunan infrastruktur digital juga merupakan akselerator bagi perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang infomasi dan komunikasi, jasa keuangan, serta jasa perdagangan
dan industri ritel atau eceran sehingga dapat berkembang di rata-rata nasional. Dengan prosedur yang tepat,
kita semua harus berharap bahwa ekonomi Indonesia benar-benar ingin pulih dan kembali, lebih mandiri dan
siap menghadapi potensi ancaman dari keadaan darurat yang tidak terduga di masa depan sehingga negara
kita Indonesia mampu untuk berubah menjadi negara yang maju pada tahun 2045 dalam hal dan sektor apapun
segalanya dapat tercapai.

13. THANKS FOR ATTENTION