Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to E-Partisipasi Masyarakat
Similar to E-Partisipasi Masyarakat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
E-Partisipasi Masyarakat
- 1. NAMA : OKTA ALAMSYAH NIM : 2010008 PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
- 3. Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah merambah ke dunia pemerintahan. Tuntutan reformasi birokrasi membawa teknologi informasi untuk ikut serta berperan dalam pemerintahan terutama dalam inovasi pelayanan publik. Di Indonesia sudah banyak E-Government yang diterapkan oleh pemerintah seperti e-KTP,e-passport service, e-procurement (pengadan barang dan jasa), dsb. Oleh karena itu Sejak penggunaan ICT (Information Communication Technology) telah merambah secara luas ke dalam kehidupan organisasi sektor publik, ternyata pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya mampu menggiring atas terjadinya pergeseran yang positif dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan publik, tetapi juga mampu menciptakan terjadinya peningkatan tranparansi dan akuntabilitas hampir diseluruh fungsi pemerintahan, dan dapat pula meningkatkan jumlah cost saving pada kegiatan administrasi pemerintahan. Bahkan lebih dari pada itu penerapan E- Government secara kuantitatif mampu memperluas cakupan pelayanan, sedangkan secara kualitatif juga sangat efektif dalam menumbuhkan tingkat kepuasan masyarakat penerima jasa layanan yang disedikan oleh pihak pemerintah sebagai provider-nya. Dengan kata lain dapat pula dikatakan bahwa penerapan E-Government secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah.
- 5. United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e- government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hasil di tahun 2020 yang dirilis pada bulan Juli, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107 dan urutan 116 di tahun 2016.
- 6. Secara keseluruhan, Indonesia mencetak skor 0.6612 di dalam grup High e-Government Development Index (EGDI) di UN e-Government Survey 2020 sehingga berhasil menempatkan Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai Very High EGDI, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai Middle EGDI, dan kurang dari 0.25 sebagai Low EGDI.
- 7. Survei PBB kali ini mengusung tema Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota PBB untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing- masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- 8. Indonesia juga patut berbangga, karena dalam rilis yang dikeluarkan oleh EGDI, Indonesia berhasil melompat naik 35 peringkat pada e-Participation Index tahun 2020, dari yang sebelumnya peringkat 92 pada tahun 2018, menjadi peringkat 53 pada tahun 2020 dengan skor 0.7500. Skor ini sudah di atas rata-rata dunia dengan skor 0.5677, di atas rata-rata Regional Asia dengan skor 0.6294, dan juga di atas rata-rata Regional Asia Tenggara dengan skor 0.6126. Hal ini membuat Indonesia naik predikat dari yang sebelumnya termasuk dalam grup High e-Participation Index menjadi grup Very High e-Participation Index.
- 9. Menurut laporan e-Government Survey 2020, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia mampu membuat kemajuan menuju transformasi digital. Salah satu contohnya, Indonesia telah memiliki sistem pencatatan sosial berbasis digital yang berfungsi sebagai pintu gerbang dalam program perlindungan sosial dengan bantuan langsung tunai dan bantuan darurat yang dikirim langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Sistem registrasi digital seperti ini memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka memastikan perlindungan sosial di suatu negara. Inisiatif yang dimaksud adalah Standar Pengelolaan Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial. Hasil ini tentu saja menjadi kabar yang baik bagi penyelenggaraan SPBE di Indonesia. Diharapkan, seluruh aspek bangsa terus mampu berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan digital dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka memenangkan persaingan global
- 10. 1. Kesempatan untuk berpartisipasi dengan skor 1530 dinilai Cukup, dengan tingkat keterbukaan informasi DPMPTSP dan ketersediaan fasilitas layanan informasi yang memadai. Akan tetapi masih ada beberapa faktor kesempatan untuk berpartisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan E-Government masih rendah, diantaranya masyarakat tidak tahu tentang adanya sosialisasi mengenai perizinan online meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan oleh
- 11. 2. Kemauan untuk berpartisipasi dengan skor 1499 dinilai Cukup, dengan antusias masyarakat yang menggunakan fasilitas layanan informasi yang tinggi, tingkat masyarakat yang menginginkan perubahan cara lama ke cara baru yang sangat besar serta masyarakat yang menilai bahwa perzinan online lebih baik daripada pelayanan manual yang sangat besar pula. Akan tetapi masih ada beberapa faktor yang membuat kemauan untuk berpartisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan E-Government masih rendah, diantaranya
- 12. 3. Kemampuan untuk berpartisipasi dengan skor 1208 dinilia Buruk, Hal ini ditunjukkan hampir keseluruhan indikator menunjukkan skor yang sangat rendah seperti, kemampuan menggunakan internet, kemmpuan mengakses website resmi DPMPTSP, kemampuan menggunakan perizinan online, dan kebiasan menggunakan pelayanan online. Disisi lain keahlian masyarakat dalam menggunakan laptop/handphone berdasarkan alasan yang diberikan oleh masyarakat menunjukkan mayoritas
- 13. secara keseluruhan yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat kaitannya dengan E-Government sebagai inovasi pelayanan publik dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap E-Government dalam mendorong pelayanan perizinan di Kabupaten Boyolali dengan skor 4237 dinilai CUKUP. Akan tetapi partisipasi masyarakat masih dianggap belum maksimal, karena masih ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk menggunakan perizinan online sebagai bentuk penerapan E-
- 15. Makna isu dalam lingkup analisis kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan bukanlah seperti sebagaimana masyarakat awam memaknainya dalam pembicaraan sehari-hari. Dalam makna sehari-hari, terminologi isu dimaknai secara salah kaprah. la dimaknai dengan konofasi yang negatif. Isu dimaknai identik dengan "kabar burung".
- 16. suatu kebijakan yang masih kontoversi, semisal kebijakan pendidikan tentang Kurikulum Timgkat Satuan Pendidikan, Sertifikasi guru, bahkan Badan Hukum Pendidikan sekalipun telah masuk dalam Sisdiknas, namun masyarakat yang peduli akan pendidikan, apalagi masyarakat yang berorientasi populis, semuanya masih kontroversi. Hal tersebut masih merupakan sebuah isu kebijakan.
- 18. Terima Kasih