Peraturan Pemerintah No. 58/2016 bertujuan melindungi konsumen dengan mengatur sponsorship dari perusahaan farmasi ke tenaga kesehatan agar tidak mempengaruhi independensi pelayanan dan menghilangkan praktek suap. Sponsorship sekarang diberikan ke lembaga kesehatan, bukan langsung ke dokter, dan harus dilaporkan ke KPK untuk menjaga transparansi.

1. 2, BE & GG, Rudi, Hapzi Ali, Ethics of Consumer Protection, Universitas Mercu Buana ,
2018
ETHICS OF CONSUMER PROTECTION
Rudi, SE 1)
, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA 2)
1) Penulis Pertama
Email : rudi12980@yahoo.com
2) Dosen Pengampu
Implementasi Ethics of Consumer Protection di Indonesia , khususnya pada sektor farmasi,
pemerintah sudah berusaha melindungi konsumen dengan mengeluarkan Peraturan PERMENKES RI
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA KESEHATAN
Tujuan dari permenkes ini adalah mendukung peningkatan pengetahuan dan atau keterampilan serta
pengembangan profesi dari para dokter dan atau tenaga kesehatan, selain itu untuk menghilangkan
praktek "suap" dari perusahaan farmasi kepada para dokter dan atau tenaga kesehatan.
Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam
rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri
farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel
SASARAN SPONSORSHIP :
1. Tenaga kesehatan
2. Institusi
3. Organisasi Fasyankes
4. Organisasi profesi
Printsip pemberian sponsorship :
1. Tidak mempengaruhi independensi dalam pelayanan kesehatan
2. Tidak dalam bentuk uang atau setara uang
3. Tidak diberikan secara langsung kepada individu
4. Sesuai dengan bidang keahlian

2. 5. Diberikan secara terbuka
6. Dikelola secara akuntabel dan transparan.
dikecualikan : Sponsorship dapat diberikan berupa uang atau setara uang untuk honor bagi pembicara
atau Moderator.
Mekanisme pemberian sponsorship :
Sebelumnya : Sponsorship diberikan oleh perusahaan farmasi ke dokter langsung.
Saat ini : Sponsorship diberikan oleh perusahaan farmasi ke institusi , lalu institusi tersebut yang
memberikan ke dokter, pemilihan dokter sesuai dengan ketentuan institusi, diambil yang belum pernah
mengikuti pelatihan, seminar dan workshop, sehingga sudah tidak ada campur tangan dari perusahaan
farmasi lagi, kecuali untuk dokter yang membuka tempat praktek mandiri, tidak melalui Institusi atau
Rumah sakit.
Mekanisme pelaporan sponsorship :
1. PENERIMA DAN PEMBERI SPONSORSHIP HARUS MELAPORKAN KEPADA KPK DAN DITEMBUSKAN
KEPADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PENERIMA SPONSORSHIP HARUS MELAPORKAN KEPADA KPK. BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENERIMA SPONSORSHIP MELALUI INSTITUSIèMELAPORKAN SPONSORSHIP KEPADA INSTITUSI è
SELANJUTNYA INSTITUSI MELAPORKAN KEPADA KPK. PELAPORAN SPONOSRSHIP PALING LAMBAT 30
HARI KERJA
3. PEMBERI SPONSORSHIP HARUS MELAPORKAN KEPADA KPK DALAM BENTUK REKAPITULASI
PEMBERIAN SPONSORSHIP SELAMA PERIODE 1 BULAN BERJALAN PALING LAMBAT TANGGAL 10
BULAN BERIKUTNYA
4. LAPORAN DISAMPAIKAN MELALUI EMAIL : sponsorship@kpk.go.id dan sponsorship@kemkes.go.id
PELAPORAN DISAMPAIKAN DALAM BENTUK EXCEL (SOFTCOPY) DAN FORMAT PDF

4. Sanksi administratif :
Sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan izin.
Kesimpulan :
Permenkes 58 tahun 2016, adalah usaha dari pemerintah untuk membersihkan praktek KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan melibatkan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), untuk menjaga
independensi tenaga kesehatan dari perusahaan farmasi sehingga konsumen dapat dilindungi.
Referensi :
1. Anonym-1, 2018.
http://www.pdpersi.co.id/kanalpersi/hukum/data/sponsorship/irjen_sponsorship.pdf (20
September 2018, Jam 14.00)
2. PERMENKES RI NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG SPONSORSHIP BAGI TENAGA
KESEHATAN