Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis bentuk badan usaha dan perusahaan, mencakup pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari usaha perseorangan, firma, CV, dan PT. Jenis-jenis usaha yang dijelaskan adalah usaha jasa, perdagangan, dan manufaktur.

1. 11
Author :
Padlah Riyadi., SE., MM., Ak., CA.

2. HAL :HAL : 22
» Jenis Usaha
» Bentuk Perusahaan

3. HAL :HAL : 33
 Akuntansi berhubungan dengan
kegiatan organisasi, baik organisasi
nirlaba maupun perusahaan
 Prosedur akuntansi tergantung
pada bentuk organisasi

4. HAL :HAL : 44
 Service Business
 Merchandising
 Manufacturing

5. HAL :HAL : 55
Service Business (Perusahaan Jasa)
»Merupakan perusahaan yang kegiatan
utamanya menjual jasa.
»Contoh : kantor akuntan, pengacara, salon,
praktek dokter dan lain-lain.
Merchandising (Perusahaan Dagang)
»Perusahaan yang kegiatan utamanya
membeli barang jadi dan menjual kembali
tanpa melakukan pengolahan lagi.
»Contoh : dealer, toko-toko kelontong, toko
serba ada, dan lain-lain.

6. HAL :HAL : 66
Manufacturing (Perusahaan
Manufaktur)
»Perusahaan yang kegiatan utamanya
mengolah bahan baku menjadi
barang jadi dan kemudian menjual
bahan jadi tersebut.
»Contoh : pabrik sepatu, pabrik roti,
dan lain-lain.

7. HAL :HAL : 77
 Adalah orang yang menjalankan
perusahaan atau menyuruh orang
lain menjalankan perusahaan.
 Pengusaha mengeluarkan sejumlah
modal yang digunakan untuk
menjalankan kegiatan usaha.

8. HAL :HAL : 88
 Pengusaha yang bekerja sendiri
 Pengusaha yang bekerja dengan
bantuan pekerja
 Pengusaha yang memberi kuasa
kepada orang lain untuk
menjalankan perusahaan.

9. HAL :HAL : 99
 Suatu organisasi yang didirikan
oleh seseorang atau sekelompok
orang atau badan lain yang
kegiatannya adalah melakukan
produksi dan distribusi guna
memenuhi kebutuhan ekonomis
manusia.

10. HAL :HAL : 1010
» Suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau
sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya
adalah melakukan produksi dan distribusi guna
memenuhi kebutuhan ekonomis manusia.
» Menurut UU no. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan
perusahaan adalah
˃ Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang
didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah
Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan atau laba.

11. HAL :HAL : 1111
 Kegiatan produksi pada umumnya
dilakukan untuk memperoleh laba.
 Namun demikian, banyak juga
kegiatan produksi yang tidak
bertujuan mencari laba, misalnya
yayasan sosial, keagamaan dan lain-
lain.
 Hasil suatu produksi dapat berupa
barang atau jasa.

12. HAL :HAL : 1212
Jenis usaha yang dijalankan
(perdagangan, industri, dsb)
Ruang lingkup usaha
Pihak-pihak yang terlibat dalam
kegiatan usaha
Besarnya resiko pemilikan
Batas-batas pertanggungjawaban
terhadap utang-utang perusahaan
Besarnya investasi yang ditanamkan
Cara pembagian keuntungan
Jangka waktu berdirinya perusahaan
Peraturan-peraturan pemerintahan

13. HAL :HAL : 1313
 Dikelola dan diawasi oleh satu orang,
dimana pengelola perusahaan
memperoleh semua keuntungan
perusahaan, tetapi ia juga
menanggung semua resiko yang
timbul dalam kegiatan perusahaan.
 Pendirian perusahaan perseorangan
tidak diatur dalam KUHD (Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang) dan
tidak memerlukan perjanjian karena
hanya didirikan oleh satu orang
pengusaha saja.

14. HAL :HAL : 1414
 Perusahaan yang dimiliki oleh satu
orang
 Pemilik perusahaan biasanya
merangkap sebagai manajer
 Retail berskala kecil atau
perusahaan jasa perseorangan
 Modal terbatas  sulit berkembang
 Contoh : kantor akuntan, pengacara,
praktek dokter, dan lain-lain

15. HAL :HAL : 1515
 Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
 Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa
melibatkan harta pribadi
 Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan
dan retribusi
 Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
 Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur
sendiri
 Keuntungan yang kecil yang terkadang harus
mengorbankan penghasilan yang lebih besar
 Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau
seumur hidup
 Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

16. HAL :HAL : 1616
a) Usaha Perseorangan Berizin
memiliki izin operasional dari departemen
teknis.
Misalnya bila perusahaan perseorangan
bergerak dalam bidang perdagangan, maka
dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar
Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP).
b) Usaha PerseoranganYang Tidak
Memiliki Izin
Misalnya usaha perseorangan yang
dilakukan para pedagang kaki lima, toko
barang kelontong, dsb.

17. HAL :HAL : 1717
KEBAIKAN KEKURANGAN
 Mudah dibentuk dan
dibubarkan
 Bekerja dengan
sederhana
 Pengelolaannya
sederhana
 Tidak perlu
kebijaksanaan
pembagian laba
 Tanggung jawab tidak
terbatas
 Kemampuan manajemen
terbatas
 Sulit mengikuti pesatnya
perkembangan perusahaan
 Sumber dana hanya
terbatas pada pemilik
 Resiko kegiatan
perusahaan ditanggung
sendiri

18. HAL :HAL : 1818
Perusahaan yang merupakan gabunagn
dari beberapa orang pemilik untuk
menyelenggarakan usaha dengan nama
bersama
Para pemilik disebut sekutu atau partner
Secara hukum, para sekutu memiliki
tanggung jawab penuh atas hutang
persekutuan, tetapi juga memiliki hak atas
laba perusahaan
Untuk mendirikan badan usaha
persekutuan membutuhkan izin khusus
pada instansi pemerintah yang terkait.
Indonesia Firma atau CV

19. HAL :HAL : 1919
Suatu bentuk persekutuan bisnis yang
terdiri dari dua orang atau lebih
dengan nama bersama yang tanggung
jawabnya terbagi rata tidak terbatas
pada setiap pemiliknya.
Firma harus didirikan dengan akta
otentik yang dibuat di muka notaris.
Akta Pendirian Firma harus
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan
Firma yang bersangkutan.

20. HAL :HAL : 2020
 Setelah itu akta pendirian harus
diumumkan dalam Berita Negara atau
Tambahan Berita Negara.
 Tetapi karena Firma bukan
merupakan badan hukum, maka akta
pendirian Firma tidak memerlukan
pengesahan dari Departemen
Kehakiman RI.
 Pendirian, pengaturan dan
pembubaran Firma diatur di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD).

21. HAL :HAL : 2121
 Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara
persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap
sekutu bertanggung jawab secara pribadi
untuk keseluruhan.
 Tidak ada keharusan pengesahan akta
pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM
 Firma berakhir apabila jangka waktu yang
ditetapkan dalam anggaran dasar telah
berakhir. Selain itu, menurut Pasal 26 dan
Pasal 31 KUHD Firma juga dapat bubar
sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam anggaran dasar akibat
pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

22. HAL :HAL : 2222
 Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka
setiap pemilik wajib melunasi dengan harta
pribadi.
 Setiap anggota firma memiliki hak untuk
menjadi pemimpin
 Seorang anggota tidak berhak memasukkan
anggota baru tanpa seizin anggota yang
lainnya.
 Keanggotaan firma melekat dan berlaku
seumur hidup
 Seorang anggota mempunyai hak untuk
membubarkan firma
 Pendiriannya tidak memelukan akte pendirian
 Mudah memperoleh kredit usaha

23. HAL :HAL : 2323
KEBAIKAN KEKURANGAN
 Prosedur pendirian relatif
mudah
 Mempunyai kemampuan
finansial yang lebih besar,
karena gabungan modal
yang dimiliki beberapa
orang
 Keputusan bersama dengan
pertimbangan seluruh
anggota firma, sehingga
keputusan-keputusan
menjadi lebih baik
 Utang-utang perusahaan
ditanggung oleh kekayaan
pribadi para anggota firma
 Kelangsungan hidup
perusahaan tidak terjamin,
sebab bila salah seorang
anggota keluar, maka firma
pun bubar

24. HAL :HAL : 2424
Suatu bentuk badan usaha bisnis yang
didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau
lebih untuk mencapai tujuan bersama
dengan tingkat keterlibatan yang
berbeda-beda di antara anggotanya.
Satu pihak dalam CV mengelola usaha
secara aktif yang melibatkan harta pribadi
dan pihak lainnya hanya menyertakan
modal saja tanpa harus melibatkan harta
pribadi ketika krisis finansial.
Yang aktif mengurus perusahaan CV
disebut sekutu aktif, dan yang hanya
menyetor modal disebut sekutu

25. HAL :HAL : 2525
 Persekutuan yang didirikan oleh
beberapa orang (sekutu) yang
menyerahkan dan mempercayakan
uangnya untuk dipakai dalam
persekutuan.
 Para anggota persekutuan
menyerahkan uangnya sebagai modal
perseroan dengan jumlah yang tidak
perlu sama sebagai tanda
keikutsertaan di dalam persekutuan.

26. HAL :HAL : 2626
(a) Sekutu Komplementer
sekutu aktif/orang yang bersedia
memimpin pengaturan perusahaan dan
bertanggung jawab penuh dengan kekayaan
pribadinya sesuai pasal 18 KUHD.
(b) Sekutu Komanditer
sekutu pasif/orang yang tidak ikut
mengurus persekutuan tapi mempercayakan
uangnya dalam persekutuan dan
bertanggung jawab hanya terbatas pada
kekayaan yang diikut sertakan dalam
perusahaan tersebut

27. HAL :HAL : 2727
Berakhirnya CV, diatur dalam Pasal 31 KUHD
yaitu:
Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian).
CV berakhir sebelum jangka waktu yang
ditetapkan, akibat pengunduran diri atau
pemberhentian sekutu.
Akibat perubahan anggaran dasar (akta
pendirian) di mana perubahan anggaran
dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak
ketiga terhadap CV.

28. HAL :HAL : 2828
Sulit untuk menarik modal yang telah
disetor
Modal besar karena didirikan banyak
pihak
Mudah mendapatkan kredit pinjaman
Ada anggota aktif yang memiliki
tanggung jawab tidak terbatas dan
ada yang pasif tinggal menunggu
keuntungan
Relatif mudah untuk didirikan
Kelangsungan hidup perusahaan CV
tidak menentu

29. HAL :HAL : 2929
PLUS MINUS
 Pendiriannya relatif mudah
 Modal yang dapat
dikumpulkan lebih banyak
 Kemampuan untuk
memperoleh kredit lebih
besar
 Manajemen dapat
didiversifikasikan
 Kesempatan untuk
berkembang lebih besar
 Tanggung jawab tidak
terbatas
 Kelangsungan hidup tidak
terjamin
 Sukar untuk menarik
kembali investasinya

30. HAL :HAL : 3030
 Organisasi bisnis yang memiliki badan hukum
resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang
dengan tanggung jawab yang hanya berlaku
pada perusahaan tanpa melibatkan harta
pribadi atau perseorangan yang ada di
dalamnya.
 Di dalam PT pemilik modal tidak harus
memimpin perusahaan, karena dapat
menunjuk orang lain di luar pemilik modal
untuk menjadi pimpinan.
 Untuk mendirikan PT / persoroan terbatas
dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam
jumlah tertentu dan berbagai persyaratan
lainnya.

31. HAL :HAL : 3131
Perusahaan yang modalnya terdiri
dari saham-saham
Setiap pemegang saham adalah
pemilik perusahaan yang
tanggungjawabnya terbatas sebesar
saham yang dimiliki
Para pemegang saham secara pribadi
tidak bertanggung jawab penuh atas
seluruh hutang perusahaan, melainkan
hanya terbatas sebesar penyertaan
dalam perusahaan

32. HAL :HAL : 3232
PLUS MINUS
 Kelangsungan hidup perusahaan
terjamin
 Terbatasnya tanggung jawab,
sehingga tidak menimbulkan
resiko bagi kekayaan pribadi
maupun kekayaan keluarga
pemilik
 Saham dapat diperjual belikan
dengan relatif mudah.
 Kebutuhan kapital lebih besar
akan mudah dipenuhi, sehingga
memungkinkan perluasan usaha.
 Pengelolaan perusahaan dapat
dilakukan lebih efisien
 Biaya pendiriannya relatif
mahal
 Rahasia tidak terjamin
 Kurangnya hubungan yang
efektif antara pemegang
saham

33. HAL :HAL : 3333
 Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
 Modal dan ukuran perusahaan besar
 Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik
saham
 Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
 Kepemilikan mudah berpindah tangan
 Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
 Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam
bentuk dividen
 Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan
pemegang saham
 Sulit untuk membubarkan PT
 Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak
deviden

34. HAL :HAL : 3434
 Suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat murni
pribadi dan tidak dapat dialihkan
 Di dalam koperasi tidak ada modal permanen, karena
anggotanya dapat berganti-ganti
 Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan
hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
 Status badan hukum koperasi diperoleh setelah
memperoleh pengesahan dari pemerintah (Menteri
Koperasi).

35. HAL :HAL : 3535
 Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, wajib
dan sukarela dari anggota.
 Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok,
simpanan wajib, sumbangan suka rela, hibah dan dana
cadangan Sisa Hasil Usaha.
 Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi
lainnya dan atau anggotanya, bank, penerbitan obligasi
atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah.