1. H. R. HASAN BASORI
1. Pendidikan
S1 = Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
S2 = Studi Manajemen Pendidikan di Turki
S2 = Magister Ilmu Lingkungan Universitas Riau
S3 = Ilmu Lingkungan Universitas Riau(Cndt)
2. Karir dan Organisasi
Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 F-PKB
Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon 2021-2026
CEO Swargi Group (Perusahaan Bidang
Konsultan/Konstruksi/Perkebunan/Peternakan) (sd.-Now)
Wakil Ketua Dekopinda (Koperasi) Kabupaten Cirebon
Dewan Pembina Persatuan BPD (PABPDSI) Kabupaten Cirebon
Dewan Pembina Persatuan Perangka Desa (PPDI) Kab. Cirebon
Sekjen Asiosiasi Perdagangan Indonesia-Turki (TITA) (sd.now)
Wakil Ketua Inkindo Riau (2013-2018)
Wakil Ketua Tanfidziah PWNU Riau (2015 sd 2019)
Wakil Ketua ISNU Riau (2017 sd now)
Tim Riset Pemberdayaan Desa dalam Lembaga Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Riau (2018 sd 2020)
Bidang Humas POSSI Riau (2017 sd now)
Pimpinan Yayasan – yayasan dan Lembaga Pendidikan
4. 16
V I S I
Kondisi yg Diinginkan
Di Masa Depan
Kondisi
Sekaran
Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats
1. Apa keberhasilan yg sudah dicapai?
2. Apa permasalahan/kendala yang dihadapi?
3. Apa ciri khas yang kita miliki? Nilai, Norma,
dsb
4. Apa yg diinginkan oleh stakeholders?
Visi dan Misi
Kabupaten/Kota
5. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan
pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan:
1.Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3.Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional
Pembangunan Daerah :
PEMBANGUNAN DAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
6. FAKTOR PENTING DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
KETERSEDIAAN DATA
ISU STRATEGIS DAERAH
(KONDISI, MASALAH,
DAN POTENSI DAERAH)
ISU STRATEGIS
NASIONAL
ISU GLOBAL
(SDG’s)
KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH
DUKUNGAN
REGULASI
1
2
3
4
5
6
7. Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016
PENDEKATAN
1 2 3 4
TEKNOKRATIS PARTISIPATIF POLITIS
ATAS BAWAH-BAWAH
ATAS
Menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pemb. daerah;
Melibatkan
berbagai pemangku kepentingan
Menerjemahkan visi dan misi Kada
terpilih ke dalam Dokrenbang JM
yg dibahas bersama dengan
DPRD
Hasil Perenc. yg diselaraskan
dalam Musrenbang dari Desa, Kec.,
Kab/Kota, Prov, Nas.
PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN
1
1 2
TEMATIK-HOLISTIK INTEGRATIF
Dalam mencapai sasaran prioritas
nasional dirancang koordinasi
berbagai KL yang terkait.
Kegiatan pembangunan
direncanakan secara
terintegrasi
4
SPASIAL
Kegiatan pembangunan yang
direncanakan harus menunjukkan
lokasi
PENDEKATAN SUBSTANSI PERENCANAAN
2
8. PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
1
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing
2
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah
3
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi, yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika
perkembangan daerah, nasional dan global
4
Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan
5
11. 20
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURE
N
KEWENANGAN DAERAH
( PASAL 11 UU 23/2014)
Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan
Dasar
6 URUSAN:
• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum
dan penataan ruang
• perumahanrakyat
dan kawasan
permukiman
• ketenteraman,
ketertibanumum,
dan pelindungan
Masyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan
Wajib
Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN
• tenagakerja
• pemberdayaanperempuan
dan pelindungan anak
• pangan
• pertanahan
• lingkunganhidup
• administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil
• pemberdayaanmasyarakat
dan Desa
• pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
• perhubungan;
• komunikasi & informatika
• koperasi,usahakecil, dan
menengah
• penanaman modal
• kepemudaan dan olahraga
• statistik
• persandian
• kebudayaan;
• perpustakaan;
• kearsipan.
Urusan
Pemerintahan
Pilihan
8 URUSAN:
• kelautan danperikanan
• pariwisata
• pertanian
• kehutanan;
• energi dan sumberdaya
mineral;
• perdagangan;
• perindustrian; dan
• transmigrasi.
15. STUDI KEBUTUHAN LEGISLASI DAERAH
MELAKUKAN
EVALUASI
KEBUTUHAN
LEGISLASI
STUDI TENTANG EXISTING
LEGISLASI
KOMPILASI DAN
KLASIFIKASI PERDA
(BERDASARKAN HUKUM &
BERDASAR SUBSTANSI)
EVALUASI
IMPLEMENTASI
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
17. FUNGSI PENGANGGARAN
MERUPAKAN SALAH SATU FUNGSI
DPRD DIWUJUDKAN DLM
PENYUSUNAN & PENETAPAN APBD
BERSAMA-SAMA DG PEMERINTAH
DAERAH SECARA AKTIF DAN
PROAKTIF
18. • UNTUK MEMASTIKAN HAL2 YG
MENDASARI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ALOKASI SUATU SEKTOR
TERTENTU LEBIH BESAR DR SEKTOR
LAINNYA
• UNTUK MEMASTIKAN KEBIJAKAN
ANGGARAN YG HENDAK DITETAPKAN
BENAR2 SESUAI ATAU MENJAWAB
KONDISI RIIL, POTENSI & ASPIRASI
MASY.
• MEMASTIKAN PENGGUNAAN
ANGGARAN PUBLIK DPT
DIPERTANGGUNGJAWABKAN & DPT
MENINGKATKAN KESRA
M
E
N
G
A
P
AP
O
L
I
T
I
KA
N
G
G
A
R
A
N P
O
L
I
T
I
KA
N
G
G
A
R
A
NM
E
N
C
E
R
M
I
N
K
A
N
• KEPADA KELOMPOK MANA
PEMERINTAH BERPIHAK & UNTUK
KEGIATAN APA PEMERINTAH
BERTINDAK?
• APAKAH PENDAPATAN DAERAH
DIPEROLEH DG MEMBEBANI MASY
DAERAH?
• APAKAH BELANJA DAERAH YG
DIKELUARKAN BENAR-BENAR
BERDAMPAK PADA KESRA DI
DAERAH?
POLITIK ANGGARAN
21. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DPRD
PASAL 100 DAN PASAL 153 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
“DPRD MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG MELAKSANAKAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, PERATURAN KEPALA DAERAH,
APBD, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN KERJASAMA
INTERNASIONAL DI DAERAH”
22. RUANG LINGKUP PENGAWASAN DPRD
PERDA DAN
PERATURAN
LAIN
PERATURAN
KEPALA DAERAH
APBD
KEBIJAKAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH
KERJASAMA
INTERNASIONAL
PENGAWASAN
INSTRUMEN DAN MEKANISME PENGAWASAN
PERSETUJUAN; AMANDEMEN; PENDAPAT;
PERTIMBANGAN; MONITORING; EVALUASI
23. PENGAWASAN, PENGENDALIAN &PEMERIKSAAN/AUDIT
PENGAWASAN
• MENGACU PD
TINDAKAN/KGT YG
DILAKUKAN OLEH PIHAK
LUAR EKSEKUTIF (DPRD, LSM,
MASY, MEDIA) UNTUK
MENGAWASI KINERJA
PEMDA
• PENGAWASAN DPRD
DILAKUKAN SEJAK TAHAP
AWAL SAMPAI AKHIR
• SBG KEKUATAN PENYEIMBANG
BAGI EKSEKUTIF SEKALIGUS
SOCIAL CONTROL
• MENJAMIN KONSISTENSI DLM
IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN/PERATURAN PER-
UU-AN
PENGENDALIAN
• MEKANISME YG DILAKUKAN
INTERNAL PEMERINTAH
(INSPEKTORAT) UTK
MENJAMIN
DILAKSANAKANNYA SISTEM
& KEBIJAKAN MANAJEMEN
SHG TUJUAN ORGANISASI
TERCAPAI
• DILAKUKAN PD TAHAP
PELAKSANAAN
PROGRAM/KGT
• MELALUI SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERIKSAAN/AUDIT
• DILAKSANAKAN OLEH PIHAK
YG MEMILIKI KOMPETENSI
PROFESIONAL (BPK, BPKP,
AKUNTAN PUBLIK) UTK
MEMERIKSA APAKAH HASIL
KINERJA
PEMERINTAH/DAERAH SESUAI
DG STANDAR KINERJA YG
DITETAPKAN
• PEMERIKSAAN DILAKUKAN PD
TAHAP AKHIR (KINERJA
ANGGARAN, LKPJ KEUANGAN
24. MAKNA FUNGSI PENGAWASAN DPRD
ASPEK MANAJEMEN
• PELAKSANAAN KEGIATAN
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN
DAN RENCANA YANG TELAH
DITETAPKAN
• TUJUAN DAPAT TERCAPAI
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
ASPEK POLITIK
• SEGALA TINDAKAN KEPALA
DAERAH DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMERINTAHAN
DAERAH SESUAI DENGAN ASAS-
ASAS DAN KAIDAH-KAIDAH
HUKUM YANG BERLAKU
(GOVERNMENT BY LAW)
• TIDAK TERJADI
PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
CHECK AND BALANCES
25. t)
RKPD PPAS
RAPB
D
KUA
Penetapan RKPD setelah Penetapan RKP
(Juni)
6
Musrenbang
Provinsi
Penyelesaian rankhir
RKPD (paling akhir bulan
Mei)
anantara KDH dgn
DPRD
(Juni)
5 7
PePenyusunan RKA-SKPD &
RAPBD (Juli-September)
4
(Paling labat minggu ke
dua April)
Musrenbang Kab/Kota
(Paling lambat
minggu
8
Pem Pembahasan dan persetujuan
Ran Rancangan APBD dgn
DPRD (Oktober-November)
ke empat
Maret Forum
SKPD
3 9
Evaluasi Rancangan
Perda APBD
(Desember)
Penyusunan Renja
SKPD Kab/Kota (Mare
Musrenbang Kecamatan 2
(Paling labambat Mingu
ke dua Februari)
10
Musrenbang
Desa
(Januari)
Penetapan Perda APBD
(Desember)
1 11
12
13
Pelaksanaan APBD
Januari thn
berikutnya
(Desember)
Penyusunan Ranwal RKPD DAN RENJA-
PD
26. Reses I Reses II Reses III
Reses III
Tahun
sebelumny
a
Jan Mrt -
Aprl
Mei Jul Agustu
s
Septembe
r
Des
APB
D
RKP
D
Penyusunan
Perubahan RKPD
Tahun n-1
Musrenbang
RKPD Tahunn
Ranwal RKPD
Tahun n
Kesepakatan
Nota KUAdan
PPAS
Penyusunan
RKPD Tahunn+1
HUBUNGAN POLAPIKIR DENGAN DOKRENDA
27. 2 HAL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
3 HAL MINIMAL YANG PERLU DISIAPKAN
PELATIHAN KETERAMPILAN DAN
KEWIRAUSAHAAN
PERMODALAN
PENGEMBANGAN ALAT DAN
SARANA PRODUKSI
Pembangunan
Desa
Untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan
Pemberdayaan
Desa
Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat
desa dalam pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan dan perluasan skala
ekonomi individu warga atau kelompok
masyarakat desa
harus mempertimbangkan tipologi Desa
(Indeks Desa Membangun/IDM)
28. www.bpkp.go.id
SIKLUS KEUANGAN DESA
• RKP Desa
Perencanaan
• APB Desa
Penganggaran
• PB/J, Pajak
Pelaksanaan
• BKU, SPJ dll
Penatausahaan
• Lap Sem
& Tahunan
Pelaporan
• LKPJ ke BPD
Pertanggung
jawaban
29. www.bpkp.go.id
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
• Jangka Waktu 6 Tahun
• Ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak dari
pelantikan Kades
RPJM
DESA
• Rencana Kerja Pemerintah Daerah
• Jangka Waktu 1 Tahun
• Mulai disusun Juli, ditetapkan paling lambat Bln
September Thn Berjalan
RKP
DESA
33. PENYUSUNAN RKP DESA
Pencermatan
pagu indikatif
desa dan penyelarasan
program/kegia tan masuk
ke desa
Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Desa melalaui
Musy Desa
Pembentukan
Tim Penyusun
Penyelenggara
an Musyawarah
Perenc Pemb Desa
Penyusunan
Rancangan
RKP Desa
Pencermatan
Ulang RPJM
Desa
Penetapn RKP
DESA
35. www.bpkp.go.id
APB DESA
Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang
telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman
dalam proses penganggarannya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
merupakan rencana anggaran keuangan tahunan
pemerintah desa yang ditetapkan untuk
menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi
kewenangan desa.
36. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
OPTIMALISASI FUNGSI DPRD
RAKYAT
PEMILU
REPRESENTASI RAKYAT
(KETERWAKILAN)
DPRD
FUNGSI PENYUSUNAN PERDA
FUNGSI ANGGARAN
FUNGSI PENGAWASAN
MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
HUBUNGAN DENGAN PEMILIH
HUBUNGAN DENGAN MEDIA
DAN INTEREST GRUP
SUMBER DAYA (ANGGARAN,
RISET, INFORMASI, STAF)
PERLINDUNGAN HAK-HAK
INDIVIDU DAN MASYARAKAT
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN INDIVIDU
DAN MASYARAKAT
37. INTERMEDIER/
PERANTARA PERUBAHAN
MIND SET LEGISLATIF
“Hasan Version”
1. Penggerak Sosial (social
actor)
2. Peningkatan Kekuatan
Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat (Social
Capacity Builder)
3. Penggagas Inovasi dan
Kreatifitas di Masyarakat
(Innovation and
Creativity)
UU No 13/2019
Pasal 365 yang merupakan
perubahan ketiga dari UU No
17 tahun 2014
1. Fungsi Legislasi
2. Fungsi Anggaran
3. Fungsi Pengawasan
LEGISLATIF/DPRD
FUNGSI KULTURAL
(Fungsi Moral)
FUNGSI STRUKTURAL
(Fungsi Melekat
Jabatan)
Representasi Rakyat
01 HIZMET (HIDMAH)
SOHBET (SILATURAHIM)
HIMMET
02
03
38. 1
2
3
4
5
PERAN DPRD DALAM PEMBANGUNAN DESA
A S P I R A S I K O N S T R U K T I F
S O S I A L A C T O R
C A P A C I T Y B U I L D E R
M I T R A K O L A B O R A T I F
INTERMEDIARY
