Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
Workshop Pengembangan Kabupaten/Kota
Tanggap Ancaman Narkoba Lintas Stakeholders
Grand Mercure Malang Mirama, 6 Desember 2023
Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba
ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof).
Wredatama ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan. Gelar SE ia peroleh
dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University of
Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas
Padjadjaran Bandung (2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah
menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-2018, dan sempat
mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat Akademiknya adalah Associate
Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004.
Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
Ia juga pernah menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022. Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi
Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX
tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan Reguler
Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian
serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI). Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan
Policy Papernya dijadikan standar nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.

Materi
1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Identifikasi Masalah dan Analisis Ancaman
Narkoba
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait
Tanggap Ancaman Narkoba di Daerah
4. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Peningkatan Berkelanjutan
7. Advokasi dan Komunikasi

Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah.
▪ proses perubahan ke arah kondisi
yang lebih baik
▪ melalui upaya yang dilakukan
secara terencana.
(Kartasasmita, 1997)
Tujuan Pembangunan.
1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap
orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan,
pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy)
setiap orang.
(Todaro, 2000)

How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan
▪ antar daerah
▪ antar sub daerah
▪ antar warga masyarakat (pemerataan dan
keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian
sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi
sekarang dan generasi masa datang
(berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Sarana dan Prasarana yang memadai
dan berkualitas
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Dunia usaha yang
kondusif
Peningkatan kapasitas
SDM
• Mengurangi ketimpangan
• Memberdayakan masyarakat
• Mengentaskan kemiskinan.
• Menambah lapangan kerja.
• Menjaga kelestarian SDA

PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah
PEMBANGUNAN DI DAERAH
▪ Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
▪ Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.
Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah
Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam.
Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk.
▪ Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
▪ Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Siklus Manajemen Pembangunan
UU25/2004 ttg Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
•UU 17/2003 ttg Keuangan Negara
•UU 33/2004 ttg Perimbangan
•UU 17/2014 ttg MD3
PP 39/2006 ttg
Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
•UU 23/2014 ttg Pemda
•Perpres 70/2012 ttg
Procurement

UU25/2004 tentang SPPN
SPPN adalah
❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
❑ Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat
di tingkat pusat dan daerah.

Ruang Lingkup SPPN
• UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di
bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan Pembangunan Nasional
Pendekatan Politik.
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJMN/D.
Proses Teknokratik.
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif.
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up.
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN)
UU
(Ps. 13 Ayat 1)
Panjang Daerah (RPJPD)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Menengah Nasional (RPJMN)
Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)
Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga
(Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan
SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)

VISI INDONESIA EMAS 2045:
NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN
15
15
Dokumen Rancangan RPJPN 2025-2045 dapat diakses pada www.indonesia2045.go.id

RPJMN TEKNOKRATIK 2025-2029
(TAHAP PERTAMA DARI RPJPN 2025-2045)
16
Kisaran pertumbuhan ekonomi
5,6 – 6,1 persen
Middle Class Income
38% populasi
Tahap Pertama Transformasi Indonesia dan Landasan Transformasi:
Tahap 1
2025-2029
Perkuatan Fondasi
Transformasi
1.Transformasi Sosial:
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2.Transformasi Ekonomi:
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3.Transformasi Tata Kelola:
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi
pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4.Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar
kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi pembangunan
5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan

Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba
ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan
Daerah
Identifikasi
Masalah dan
Analisis
Ancaman
Narkoba
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
terkait TAN di
Daerah
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Monitoring
dan Evaluasi
Peningkatan
Berkelanjutan
Advokasi dan
Komunikasi
• Pemahaman terhadap Ancaman Narkoba
• Analisis Kebutuhan dan Resiko
• Integrasi Narkoba dalam Tujuan
dan Sasaran
• Pengembangan Program Spesifik
• Pendanaan dan Sumber Daya
• Keterlibatan Masyarakat
• Pengukuran Kinerja
• Evaluasi Dampak
• Peningkatan Kesadaran
Masyarakat
• Advokasi Kebijakan
• Penyesuaian Kebijakan
• Pemberdayaan Masyarakat
1
2
3
4
5
6

I. Identifikasi Masalah dan Analisis Ancaman Narkoba
1. Pemahaman terhadap Ancaman Narkoba.
a. Identifikasi Tingkat Penetrasi Narkoba.
• Survei dan Data Statistik. Mengumpulkan data yang akurat tentang tingkat konsumsi narkoba di daerah tersebut,
termasuk jenis dan jumlah narkoba yang beredar.
• Analisis Trend. Menganalisis tren konsumsi narkoba selama beberapa tahun terakhir untuk memahami
perubahan pola konsumsi dan potensi peningkatan atau penurunan.
b. Dampak Sosial dan Ekonomi.
• Studi Dampak Sosial. Menganalisis dampak sosial dari konsumsi narkoba, seperti peningkatan kejahatan,
pemecahan keluarga, dan penurunan produktivitas.
• Studi Dampak Ekonomi. Menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh narkoba, termasuk biaya perawatan
kesehatan, penurunan produktivitas tenaga kerja, dan beban keuangan pada sistem gakum dan peradilan.
c. Profil Konsumen Narkoba.
• Penelitian Epidemiologi. Membuat profil konsumen narkoba, termasuk karakteristik demografis, faktor risiko,
dan motivasi konsumsi.
• Interviu dan Fokus Kelompok. Mengumpulkan informasi kualitatif melalui wawancara dan diskusi kelompok
untuk memahami konteks sosial dan motivasi konsumen narkoba.
1

2. Analisis Kebutuhan dan Resiko.
a. Tingkat Kebutuhan Masyarakat.
• Survei Kebutuhan. Melakukan survei untuk menentukan kebutuhan masyarakat terkait pencegahan, rehabilitasi,
dan penindakan narkoba.
• Konsultasi dengan Pihak Terkait. Berkomunikasi dengan lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk
mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan yang muncul.
b. Identifikasi Resiko.
• Analisis Risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang terkait dengan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan
penindakan narkoba.
• Pemodelan Risiko. Menganalisis secara sistematis bagaimana faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan
peningkatan risiko, termasuk resiko kegagalan program.
c. Analisis Faktor Pendorong dan Penyebab.
• Studi Penyebab. Menentukan faktor-faktor penyebab konsumsi narkoba dan mencari akar permasalahan yang
memerlukan perhatian khusus.
• Analisis Faktor Pendorong. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong konsumsi narkoba, seperti
ketidaksetaraan sosial, tekanan ekonomi, atau ketidaktersediaan alternatif pendidikan.
2

3. Output dari Tahap Ini.
• Ringkasan Temuan. Dokumentasi yang merangkum temuan
dari identifikasi masalah dan analisis ancaman, termasuk
data statistik, profil konsumen, kebutuhan masyarakat, dan
risiko yang diidentifikasi.
• Rencana Tindak Lanjut. Menentukan prioritas tindakan
berdasarkan temuan analisis untuk mengatasi masalah
narkoba, baik melalui pencegahan, rehabilitasi, atau
penindakan.
Dengan memahami secara mendalam tingkat penetrasi
narkoba, dampak sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dan
resiko yang ada, pemangku kepentingan dapat merancang
program dan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan
konteks lokal.
3

Penyusunan Dokumen Perencanaan terkait Tanggap
Ancaman Narkoba di Daerah
1. Integrasi Narkoba dalam Tujuan dan Sasaran.
a. Pemetaan Tujuan Pembangunan Daerah.
• Analisis Tujuan Pembangunan. Menganalisis tujuan dan visi pembangunan daerah untuk memastikan pemahaman
menyeluruh tentang arah dan fokus pembangunan.
• Penentuan Isu Narkoba yang Relevan. Mengidentifikasi isu-isu narkoba yang sesuai dan relevan dengan konteks dan
prioritas pembangunan daerah.
b. Inklusi Isu Narkoba dalam Sasaran Pembangunan.
• Penyusunan Sasaran yang Terukur. Menyusun sasaran pembangunan yang dapat diukur terkait dengan isu narkoba,
seperti penurunan tingkat konsumsi, peningkatan kesadaran masyarakat, atau peningkatan efektivitas penindakan.
c. Koordinasi dengan Pihak Terkait.
• Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan. Berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah,
LSM, dan masyarakat, untuk memastikan inklusi yang komprehensif dan mendapatkan dukungan.
1

23
2. Pengembangan Program Spesifik.
a. Identifikasi Kebutuhan Program.
• Analisis Kebutuhan Masyarakat. Memahami kebutuhan masyarakat terkait isu narkoba dan menentukan program yang paling
efektif dan relevan.
• Penilaian Kapasitas dan Sumber Daya. Mengevaluasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung implementasi
program.
b. Pencegahan.
• Edukasi Masyarakat. Mengembangkan program edukasi yang menyasar berbagai kelompok masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran tentang bahaya narkoba.
• Penguatan Komunitas. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dengan membangun jejaring
komunitas dan mendukung kegiatan positif.
c. Rehabilitasi dan Perawatan.
• Pengembangan Program Rehabilitasi. Menyusun program rehabilitasi yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial.
• Akses Terhadap Perawatan Kesehatan Mental. Memastikan akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan mental sebagai
bagian dari upaya rehabilitasi.
d. Penegakan Hukum.
• Penguatan Sistem Hukum. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus narkoba, termasuk
pelatihan dan peralatan yang memadai.
• Kerjasama Lintas Sektoral. Mendorong kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan instansi terkait
lainnya.
e. Evaluasi dan Pembaruan Berkala.
• Penentuan Indikator Kinerja. Menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas program.
• Evaluasi Berkala. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai keberhasilan program dan menyesuaikan rencana jika diperlukan.
Ancaman Narkoba di Daerah 2

• Dokumen Perencanaan terkait Tanggap Ancaman
Narkoba di Daerah. Dokumen formal yang memuat
tujuan, sasaran, dan program-program terkait
Tanggap Ancaman Narkoba untuk diintegrasikan ke
dalam RPJPD dan RPJMD.
• Rancangan Anggaran. Menentukan alokasi
anggaran untuk mendukung implementasi program-
program tersebut.
Dengan memasukkan Tanggap Ancaman Narkoba dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta
mengembangkan program-program spesifik yang sesuai
dengan kebutuhan daerah, diharapkan dapat
menciptakan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan
dalam penanggulangan masalah narkoba di tingkat lokal.
Ancaman Narkoba di Daerah 3

25
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Pendanaan dan Sumber Daya.
a. Pencarian Sumber Pendanaan.
• Analisis Ketersediaan Anggaran. Menilai ketersediaan anggaran yang sudah ada dan mengidentifikasi sejauh mana
anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pengarusutamaan narkoba.
• Pencarian Sumber Pendanaan Tambahan. Mencari sumber pendanaan tambahan melalui kerjasama dengan pihak
swasta, lembaga donor, atau program bantuan internasional.
b. Penyusunan Proposal Pendanaan.
• Rancang Proposal. Menyusun proposal pendanaan yang jelas dan meyakinkan, menjelaskan tujuan program,
aktivitas yang akan dilakukan, dan dampak yang diharapkan.
• Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan. Berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah,
badan donor, atau sektor swasta untuk mendukung proposal.
c. Manajemen Keuangan.
• Pengelolaan Dana. Membangun sistem pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk memastikan
penggunaan sumber daya secara efisien.
• Pelaporan Keuangan. Menyusun laporan keuangan berkala untuk memantau dan melaporkan penggunaan dana
kepada pemangku kepentingan.
1

26
2. Keterlibatan Masyarakat.
a. Analisis dan Pemahaman Masyarakat.
• Studi Kepemimpinan Masyarakat. Mengidentifikasi pemimpin masyarakat dan kelompok yang dapat menjadi mitra strategis dalam
implementasi program.
• Analisis Kebutuhan Masyarakat. Menilai kebutuhan dan harapan masyarakat terkait program pengarusutamaan narkoba.
b. Pendekatan Partisipatif.
• Forum Konsultasi dan Dialog. Mengadakan forum konsultasi dan dialog dengan masyarakat untuk mendiskusikan program,
mendengar masukan, dan membangun pemahaman bersama.
• Kelompok Fasilitasi Masyarakat. Membentuk kelompok fasilitasi masyarakat yang dapat berperan sebagai perpanjangan tangan
dalam mengkomunikasikan program kepada masyarakat.
c. Pendidikan dan Kampanye Masyarakat.
• Program Edukasi Masyarakat. Melakukan kampanye edukasi melalui media massa, seminar, dan lokakarya untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba.
• Media Sosial dan Komunikasi Digital. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi dan
melibatkan masyarakat secara online.
d. Pemberdayaan Komunitas.
• Pelatihan dan Pemberdayaan. Menyelenggarakan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan
program, seperti pelatihan pencegahan narkoba di tingkat komunitas.
• Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait
program, sehingga kebijakan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka.
e. Mekanisme Umpan Balik.
• Sistem Umpan Balik. Membangun sistem umpan balik yang terbuka dan responsif, memungkinkan masyarakat untuk memberikan
masukan dan melaporkan masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan program.
• Evaluasi Partisipatif. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi program untuk menilai dampak, keberlanjutan, dan
keberhasilan implementasi.
2

27
• Dokumen Pelaporan. Menyusun laporan berkala tentang
kemajuan dan hasil pelaksanaan program, termasuk
informasi tentang penggunaan dana dan partisipasi
masyarakat.
• Kesepakatan dan Perjanjian. Membuat kesepakatan formal
atau perjanjian kerja sama dengan kelompok masyarakat
atau mitra eksternal lainnya.
Dengan mencari sumber daya yang memadai dan melibatkan
masyarakat secara aktif, program pengarusutamaan narkoba
dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan diterima dengan
baik oleh masyarakat yang dilibatkan.
Keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan legitimasi
program dan menghasilkan dampak yang lebih positif.
3

28
IV. Monitoring dan Evaluasi
1. Pengukuran Kinerja.
a. Penetapan Indikator Kinerja.
• Identifikasi Indikator Kritis. Menentukan indikator-indikator yang kritis dan relevan untuk mengukur keberhasilan program, seperti
penurunan tingkat konsumsi narkoba, peningkatan kesadaran masyarakat, atau efektivitas penindakan.
b. Penentuan Target Kinerja.
• Penetapan Target Spesifik. Menetapkan target kinerja yang dapat diukur dan dapat dicapai, seperti mencapai persentase
penurunan konsumsi narkoba dalam kurun waktu tertentu.
• Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan. Melibatkan pemangku kepentingan dalam menetapkan target untuk memastikan
ketersediaan dukungan dan konsensus.
c. Sistem Pemantauan Real-Time.
• Penggunaan Teknologi Informasi. Menerapkan teknologi informasi untuk memantau secara real-time indikator kinerja,
memungkinkan respons cepat terhadap perubahan situasi.
• Laporan Berkala. Menyusun laporan berkala yang merinci kemajuan program, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan
rekomendasi perbaikan.
1

29
2. Evaluasi Dampak.
a. Penilaian Terhadap Sasaran dan Tujuan.
• Analisis Terhadap Sasaran Program. Menilai sejauh mana program mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan
awal.
• Evaluasi Tujuan Pembangunan. Memeriksa dampak program terhadap tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks
penanggulangan permasalahan narkoba.
b. Survei Dampak Sosial dan Ekonomi.
• Studi Dampak Sosial. Menganalisis perubahan sosial yang terjadi, seperti penurunan tingkat kejahatan terkait narkoba atau
peningkatan stabilitas keluarga.
• Studi Dampak Ekonomi. Menilai dampak ekonomi positif, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengurangan beban
biaya perawatan kesehatan.
c. Penilaian Kesadaran Masyarakat.
• Survei dan Fokus Kelompok. Mengukur tingkat kesadaran masyarakat terkait narkoba melalui survei dan diskusi kelompok.
• Analisis Media dan Perilaku Masyarakat. Menilai pengaruh program terhadap perilaku dan persepsi masyarakat, dengan
memperhatikan liputan media dan interaksi di masyarakat.
d. Analisis Kebijakan dan Regulasi.
• Evaluasi Kebijakan. Mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dalam konteks pengarusutamaan narkoba.
• Rekomendasi Perbaikan. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian kebijakan berdasarkan temuan evaluasi.
e. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi.
• Konsultasi Publik. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi melalui konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau forum diskusi.
• Pengumpulan Umpan Balik. Mengumpulkan umpan balik masyarakat tentang efektivitas program dan potensi perbaikan yang
dapat dilakukan.
2

30
• Laporan Evaluasi. Menyusun laporan evaluasi yang
merinci temuan, rekomendasi, dan langkah-langkah
berikutnya.
• Perubahan Program. Jika diperlukan, melakukan
perubahan pada program berdasarkan temuan
evaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya.
Pengukuran kinerja dan evaluasi dampak memastikan
bahwa program pengarusutamaan narkoba dapat dinilai
secara obyektif dan memberikan pemahaman yang
mendalam tentang dampaknya terhadap permasalahan
narkoba di daerah tersebut.
Dengan informasi ini, kebijakan dan program dapat
disesuaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan
berkelanjutan.
3

31
V. Peningkatan Berkelanjutan
1. Penyesuaian Kebijakan.
a. Analisis Hasil Evaluasi.
• Pemahaman Temuan Evaluasi. Menganalisis temuan evaluasi dengan seksama untuk memahami keberhasilan dan
kelemahan program yang telah diimplementasikan.
• Identifikasi Area Perbaikan. Mengidentifikasi area di mana kebijakan dan program perlu disesuaikan untuk
meningkatkan efektivitasnya.
b. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
• Diskusi dengan Pemangku Kepentingan. Melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan
implementasi program, seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta, dalam diskusi untuk
mendapatkan masukan dan dukungan.
• Konsultasi Publik. Jika relevan, melakukan konsultasi publik untuk memastikan partisipasi luas dalam proses
penyesuaian kebijakan.
c. Perubahan dan Penguatan Kebijakan.
• Perbaikan Kebijakan. Menyusun perubahan kebijakan yang diperlukan berdasarkan temuan evaluasi, baik itu dalam
hal perluasan cakupan, peningkatan sasaran, atau peningkatan efisiensi.
• Penguatan Implementasi. Memastikan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya terjadi di tingkat pernyataan resmi,
tetapi juga dalam implementasi sehari-hari program.
1

32
2. Pemberdayaan Masyarakat.
a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.
• Forum Pengambilan Keputusan Bersama. Meneruskan praktik mengadakan forum pengambilan keputusan bersama dengan
masyarakat untuk memastikan mereka memiliki akses langsung dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait
narkoba.
• Konsultasi Reguler. Melibatkan masyarakat dalam konsultasi dan dialog reguler untuk menanggapi masalah, mencari masukan, dan
membahas perubahan kebijakan.
b. Penguatan Organisasi Masyarakat.
• Pendampingan dan Pelatihan. Memberdayakan kelompok masyarakat dan organisasi non-pemerintah dengan memberikan
pendampingan dan pelatihan agar dapat lebih efektif dalam mendukung program dan memberikan masukan yang berarti.
• Pembentukan Jejaring Masyarakat. Membangun jejaring komunitas yang kuat untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman.
c. Edukasi dan Informasi Masyarakat.
• Program Edukasi Berkelanjutan. Melakukan program edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
tentang bahaya narkoba dan peran mereka dalam penanggulangan.
• Media Sosial dan Kampanye. Menggunakan media sosial dan kampanye publik untuk menyebarkan informasi terbaru dan menjaga
keterlibatan masyarakat.
d. Umpan Balik dan Evaluasi Partisipatif.
• Sistem Umpan Balik Berkelanjutan. Membangun sistem umpan balik yang berkelanjutan, memungkinkan masyarakat memberikan
masukan tentang efektivitas program dan proses pengambilan keputusan.
• Evaluasi Partisipatif. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi program, memastikan bahwa perspektif mereka
tercermin dalam evaluasi dan rekomendasi perbaikan.
2

33
• Dokumen Kebijakan Terbaru. Menghasilkan dokumen kebijakan
terbaru yang mencerminkan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan
hasil evaluasi.
• Bukti Peningkatan Keterlibatan Masyarakat. Menunjukkan bukti
konkret peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam
program.
• Rencana Peningkatan Lanjutan. Menyusun rencana berkelanjutan
untuk meningkatkan kebijakan dan keterlibatan masyarakat seiring
waktu.
Dengan terus meningkatkan kebijakan dan melibatkan masyarakat secara
berkelanjutan, program pengarusutamaan narkoba dapat tetap relevan,
efektif, dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Peningkatan berkelanjutan melibatkan siklus berkesinambungan dari
evaluasi, penyesuaian, dan keterlibatan masyarakat yang dapat
memperkuat upaya penanggulangan narkoba di tingkat daerah.
3

34
VI. Advokasi dan Komunikasi
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.
a. Perencanaan Kampanye.
• Identifikasi Tujuan Kampanye. Menetapkan tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.
• Sasaran Audien. Mengidentifikasi kelompok sasaran yang paling rentan terhadap narkoba dan merancang pesan yang sesuai untuk
mereka.
b. Penggunaan Media Beragam.
• Media Sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi, membuat konten yang menarik, dan memicu
keterlibatan masyarakat.
• Media Tradisional. Menggunakan media tradisional seperti televisi, radio, dan cetak untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat.
c. Edukasi Melalui Sekolah dan Komunitas.
• Program Sekolah. Menyelenggarakan program edukasi narkoba di sekolah untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak dan
remaja.
• Workshop Komunitas. Mengadakan workshop dan seminar di komunitas untuk memberikan informasi lebih lanjut dan mendorong
diskusi terbuka tentang narkoba.
d. Partnership dengan Pihak Swasta dan LSM.
• Kerjasama dengan Perusahaan dan Organisasi Nirlaba. Bermitra dengan perusahaan dan organisasi nirlaba untuk mendukung
kampanye kesadaran melalui sponsor, donasi, atau kerjasama dalam menyebarkan pesan.
• Partisipasi Selebriti dan Tokoh Masyarakat. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan selebriti untuk mendukung kampanye,
meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat.
1

35
2. Advokasi Kebijakan.
a. Analisis Kebijakan yang Ada.
• Evaluasi Kebijakan Terkini. Meninjau kebijakan yang ada terkait narkoba dan mengevaluasi sejauh mana mereka efektif.
• Identifikasi Kesenjangan Kebijakan. Mengidentifikasi kekosongan atau kekurangan dalam kebijakan yang dapat diperbaiki atau
diperkuat.
b. Pendekatan advokasi.
• Pengembangan Argumentasi Kuat. Membangun argumen yang kuat dan didukung oleh data empiris untuk mendukung perubahan
kebijakan yang diinginkan.
• Pendekatan Strategis. Memilih pendekatan advokasi yang tepat, seperti advokasi langsung kepada pembuat kebijakan, kampanye
publik, atau penggunaan media.
• Pelatihan dan Pembekalan Masyarakat. Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang
kebijakan narkoba untuk mendukung advokasi.
c. Komunikasi Efektif dengan Pemangku Kepentingan.
• Dialog dengan Pemerintah Daerah. Membangun dialog terbuka dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan pandangan dan
bukti yang mendukung perubahan kebijakan.
• Kampanye Publik. Menjalankan kampanye publik untuk mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat dan memperkuat tekanan
untuk perubahan kebijakan.
d. Mengukur Dampak dan Merancang Tindak Lanjut.
• Evaluasi Dampak Kampanye advokasi. Mengukur dampak kampanye advokasi melalui indikator seperti perubahan opini publik,
perhatian media, atau respons dari pemerintah.
• Merancang Strategi Tindak Lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, merancang strategi tindak lanjut untuk memperkuat advokasi dan
memastikan perubahan kebijakan yang diinginkan.
35
2
35

36
3
• Peningkatan Kesadaran Masyarakat. Menunjukkan peningkatan
kesadaran melalui evaluasi partisipasi dan tanggapan masyarakat
terhadap kampanye.
• Perubahan Kebijakan. Mewujudkan perubahan dalam kebijakan
yang mendukung penanggulangan narkoba.
• Partisipasi Masyarakat. Masyarakat yang semakin terlibat dalam
advokasi dan mendukung perubahan kebijakan.
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan melakukan advokasi
kebijakan yang efektif, upaya penanggulangan narkoba dapat
mendapatkan dukungan lebih luas, dan kebijakan yang mendukung
dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif narkoba di
masyarakat.
*) Advokasi adalah proses maupun upaya strategis yang terencana untuk
mendapatkan komitmen ataupun dukungan dari para pihak terkait.

TERIMA KASIH
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, daerah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah

Similar to Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pengarusutamaan Tanggap Ancaman Narkoba ke dalam Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah