PENGEMBANGAN PROGRAM KAJIAN APARATUR BERBASIS KARAKTERISTIK, POTENSI, PERMASALAHAN & KEBUTUHAN WILAYAH REGIONAL KALIMANTAN...
KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Sebatik Island Wilayah Perbatasan
KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Isolasi Wilayah & Sarana Transportasi
KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Kemiskinan & Sarana Pelayanan
POTENSI Hutbun
POTENSI Wisata
POTENSI Migas dan Tambang
POTENSI SDL dan Perikanan
POTENSI SDA (Kaltim) <ul><li>SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERG I DIPERKIRAKAN: </li></ul><ul><ul><li>MINYAK :  1,17 JUTA MMSTB...
<ul><li>POTENSI PARIWISATA : </li></ul><ul><ul><li>W ISATA  ALAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SENI DAN BUDAYA </li></ul></ul...
<ul><li>Banyaknya Perda bermasalah. </li></ul><ul><li>Belum tersusunnya RPJP & RPJM Daerah. </li></ul><ul><li>Aturan hukum...
<ul><li>Tingginya tingkat ketergantungan sumber APBD terhadap dana perimbangan dari sektor migas & SDA lainnya </li></ul><...
<ul><li>Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal & IKM </li></ul>PERMASALAHAN (3) Aspek Pelayanan <ul><li>Terbatasnya j...
<ul><li>Belum maksimalnya peran masyarakat sebagai salah satu pilar  governance  dalam melakukan kontrol terhadap pemerint...
Agenda Kajian Aparatur Wil. Ind. Tengah <ul><li>Kajian Evaluasi Pelaksanaan Perda Serta Peningkatan Kualitas Perda & Mekan...
<ul><li>Kajian Strategi Pemantapan PAD & APBD Melalui Pengembangan Komoditas Sektor Non-Migas (Non-SDA). </li></ul><ul><li...
<ul><li>Kajian  Pengembangan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Penyusunan Indeks Pelayanan Publik di Daerah . <...
<ul><li>Kajian Peranan Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Pe...
<ul><li>Implementasi Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur ) Dalam Rang...
Pembenahan Pola Hub. Kerja Internal LAN <ul><li>Hubungan Informasi </li></ul><ul><li>Hubungan Koordinasi </li></ul><ul><li...
SEKIAN Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik

2,051 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengembangan Program Kajian Aparatur Berbasis Karakteristik

  1. 1. PENGEMBANGAN PROGRAM KAJIAN APARATUR BERBASIS KARAKTERISTIK, POTENSI, PERMASALAHAN & KEBUTUHAN WILAYAH REGIONAL KALIMANTAN PKP2A III LAN SAMARINDA Mesra International Hotel, 27-28 Juni 2005 Prepared by : Tri Widodo W. Utomo
  2. 2. KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Sebatik Island Wilayah Perbatasan
  3. 3. KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Isolasi Wilayah & Sarana Transportasi
  4. 4. KONDISI DAN KARAKTER WILAYAH Kemiskinan & Sarana Pelayanan
  5. 5. POTENSI Hutbun
  6. 6. POTENSI Wisata
  7. 7. POTENSI Migas dan Tambang
  8. 8. POTENSI SDL dan Perikanan
  9. 9. POTENSI SDA (Kaltim) <ul><li>SUMBER DAYA MINERAL DAN ENERG I DIPERKIRAKAN: </li></ul><ul><ul><li>MINYAK : 1,17 JUTA MMSTB (MILLION METRIC STOCK TANK BARREL) </li></ul></ul><ul><ul><li>GAS BUMI : 48.680 BSCF (BILLION STANDARD CUBIC FEET) </li></ul></ul><ul><ul><li>BATUBARA : 6 ,4 5 MILYAR TON </li></ul></ul><ul><ul><li>EMAS : 60 , 50 JUTA TON. </li></ul></ul><ul><ul><li>DAN LAIN-LAIN </li></ul></ul><ul><li>HUTAN ( KAWASAN HUTAN LINDUNG, HUTAN PRODUKSI, KONSERVASI ) : SELUAS 14,6 5 JUTA HA . </li></ul><ul><li>LAHA N UNTUK KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN: 5, 24 JUTA HA </li></ul><ul><ul><li>LAHAN UNTUK PERKEBUNAN 4,7 JUTA HA (4,09 JUTA HA: KELAPA SAWIT), SUDAH DITANAMI 300.000 HA. </li></ul></ul><ul><ul><li>LAHAN PERTANIAN 0,6 JUTA HA. </li></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>POTENSI PARIWISATA : </li></ul><ul><ul><li>W ISATA ALAM </li></ul></ul><ul><ul><li>SENI DAN BUDAYA </li></ul></ul><ul><ul><li>SEJARAH </li></ul></ul><ul><ul><li>KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDALAMAN/ PERBATASAN. </li></ul></ul><ul><li>POTENSI PERAIRAN : </li></ul><ul><ul><li>PERAIRAN LAUT 98.000 KM2. </li></ul></ul><ul><ul><li>PERAIRAN UMUM 2,28 JUTA HA (TERMASUK BUDIDAYA TAMBAK, SUNGAI DAN DANAU) . </li></ul></ul><ul><ul><li>POTENSI PERIKANAN RATA-RATA 350 RIBU TON PERTAHUN. </li></ul></ul>
  11. 11. <ul><li>Banyaknya Perda bermasalah. </li></ul><ul><li>Belum tersusunnya RPJP & RPJM Daerah. </li></ul><ul><li>Aturan hukum yg membingungkan daerah. </li></ul>PERMASALAHAN (1) Aspek Hukum <ul><li>Belum tuntasnya pelimpahan kewenangan bupati / walikota kepada camat & lurah. </li></ul><ul><li>Simpang siurnya penataan kewenangan bidang pendapatan & keuangan daerah, serta polemik pembentukan BPKD. </li></ul><ul><li>Belum adanya evaluasi yang mendalam dan komprehensif terhadap kewenangan dekonsentrasi yang dimiliki Propinsi. </li></ul>Aspek Kewenangan
  12. 12. <ul><li>Tingginya tingkat ketergantungan sumber APBD terhadap dana perimbangan dari sektor migas & SDA lainnya </li></ul><ul><li>Belum adanya sistem, instrumen & formula baku dan standar dalam penetapan target pajak & retribusi </li></ul>PERMASALAHAN (2) Aspek Pendapatan & Perimbangan Keu. <ul><li>Kebutuhan terhadap lembaga Litbang & Diklat </li></ul><ul><li>Kurang harmonisnya hubungan eksekutif & legislatif </li></ul><ul><li>Kurang flexible -nya persyaratan pembentukan kelembagaan / pemekaran wilayah, serta kurang memperhatikan karakteristik & kebutuhan daerah </li></ul><ul><li>Belum ada model kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu </li></ul><ul><li>Belum ada konsep kelembagaan pengelola kawasan perbatasan yang matang </li></ul>Aspek Kelembagaan
  13. 13. <ul><li>Belum tersusunnya Standar Pelayanan Minimal & IKM </li></ul>PERMASALAHAN (3) Aspek Pelayanan <ul><li>Terbatasnya jumlah jabatan fungsional serta kerancuan pembinaan (khususnya Jabfung Auditor) </li></ul><ul><li>Kurang terintegrasinya pelaksanaan fungsi LAN, BKN, Menpan, & Depdagri di daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian & Diklat </li></ul><ul><li>Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Struktural </li></ul><ul><li>Ambivalensi kewenangan dalam pembinaan kepegawaian antara Propinsi & Kabupaten/Kota </li></ul><ul><li>Belum seimbangnya renumerasi berupa gaji PNS dengan tingkat kebutuhan biaya hidup </li></ul>Aspek Pengembangan SDM
  14. 14. <ul><li>Belum maksimalnya peran masyarakat sebagai salah satu pilar governance dalam melakukan kontrol terhadap pemerintahan daerah. </li></ul><ul><li>Pengawasan berlapis dari banyak lembaga pengawas yang cenderung menghambat pelaksanaan pembangunan & mengarah pada inefisiensi. </li></ul>PERMASALAHAN (4) Aspek Pengawasan <ul><li>Kesenjangan pembangunan antar wilayah . </li></ul><ul><li>Pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi. </li></ul><ul><li>Kerusakan lingkungan hidup akibat illegal logging & illegal mining </li></ul><ul><li>Belum optimalnya manajemen sumber daya daerah. </li></ul><ul><li>Banyaknya ditemui permasalahan bidang pelayanan kesehatan. </li></ul><ul><li>Belum ada konsep pengembangan transmigrasi terpadu serta belum teridentifikasikannya peran transmigran dalam pengembangan wilayah. </li></ul>Aspek Pembangunan Sosial Ekonomi
  15. 15. Agenda Kajian Aparatur Wil. Ind. Tengah <ul><li>Kajian Evaluasi Pelaksanaan Perda Serta Peningkatan Kualitas Perda & Mekanisme Penyusunan Perda. </li></ul><ul><li>Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pemb. Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Konsistensi Kebijakan dan Kendala Yuridis dalam Formulasi & Implementasi Kebijakan Daerah. </li></ul><ul><li>Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra & LAKIP SKPD. </li></ul>Kebijakan <ul><li>Kajian Pelimpahan Kewenangan Bup./Wali kepada Camat/Lurah. </li></ul><ul><li>Kajian Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Bidang Pendapatan & Keuangan Daerah . </li></ul><ul><li>Kajian Evaluasi Kinerja Pemerintah Propinsi Dalam Penyelenggaraan Kewenangan Dekonsentrasi . </li></ul><ul><li>Asistensi dan Bimtek Penyusunan Keputusan Bupati / Walikota. </li></ul>Kewena-ngan Agenda Bidang
  16. 16. <ul><li>Kajian Strategi Pemantapan PAD & APBD Melalui Pengembangan Komoditas Sektor Non-Migas (Non-SDA). </li></ul><ul><li>Kajian tentang Evaluasi Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian tentang Peningkatan PAD Melalui Identifikasi Potensi Serta Prediksi & Formula Penetapan Tarif Pajak & Retribusi . </li></ul>Pendapatan & Perimba-ngan Keu <ul><li>Kajian Pembentukan Lembaga Litbang & Diklat Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Evaluasi Kewenangan & Peningkatan Hub. Kerja Antara Eksekutif & Legislatif. </li></ul><ul><li>Kajian Penataan Kelembagaan Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Evaluasi Percepatan Pembangunan di Wilayah Pemekaran. </li></ul><ul><li>Bimbingan Teknis bagi Anggota Legislatif tentang Pemantapan Orientasi Penyelenggaraan Fungsi Lembaga Legislatif. </li></ul><ul><li>Asistensi Penyusunan Perda SOTK. </li></ul>Kelembaga an & HAL Agenda Bidang
  17. 17. <ul><li>Kajian Pengembangan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Penyusunan Indeks Pelayanan Publik di Daerah . </li></ul><ul><li>Kajian Evaluasi Kinerja Kinerja Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten/Kota & Propinsi Menurut Sektor di Wilayah Kalimantan. </li></ul><ul><li>Asistensi Penyusunan SPM dan IKM . </li></ul>Pelayanan <ul><li>Kajian Koordinasi Penyelenggaraan Program PAN di Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural. </li></ul><ul><li>Kajian Penataan Kewenangan Pembinaan Kepegawaian & Pola Pengembangan Karir Bagi PNS Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Penyempurnaan Struktur Gaji PNS & Penetapan Standar Ideal Gaji PNS Berdasarkan Kebutuhan Biaya Hidup Minimum. </li></ul><ul><li>Bimbingan Teknis Pengembangan & Pembinaan Jabfung Auditor. </li></ul>Pengemba ngan SDM Aparatur Agenda Bidang
  18. 18. <ul><li>Kajian Peranan Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Penyempurnaan Mekanisme Pengawasan & Pemeriksaan Pembangunan di Daerah. </li></ul>Pengawa san <ul><li>Kajian Kecenderungan Disparitas Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah & Antar-Daerah di Wilayah Kalimantan. </li></ul><ul><li>Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan. </li></ul><ul><li>Kajian Sistem Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Pengawasan Terhadap Usaha Kehutanan. </li></ul><ul><li>Analisis Potensi & Pemetaan Komoditas Unggulan Serta Strategi Keseimbangan Kepentingan Ekonomis & Pemb. Berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Kajian Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan & Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan. </li></ul><ul><li>Kajian Pengembangan Model Transmigrasi Terpadu di Wilayah Perbatasan, dll. </li></ul>Pembangu nan Sosial Ekonomi Agenda Bidang
  19. 19. <ul><li>Implementasi Prinsip-Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur ) Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih & Berwibawa. </li></ul><ul><li>Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal ( local wisdom ). </li></ul><ul><li>Kajian Pola Kemitraan antara Pemkot dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Pola Prakarsa Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah. </li></ul><ul><li>Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Langsung secara Adil dan Damai. </li></ul>Demokrasi & Kepeme rintahan Yang Baik Agenda Bidang
  20. 20. Pembenahan Pola Hub. Kerja Internal LAN <ul><li>Hubungan Informasi </li></ul><ul><li>Hubungan Koordinasi </li></ul><ul><li>Hubungan Partisipasi </li></ul><ul><li>Hubungan Dekonsentrasi / Desentralisasi </li></ul><ul><li>Batas-Batas Kewenangan & </li></ul><ul><li>Batas-Batas Kewilayahan </li></ul>+
  21. 21. SEKIAN Terima Kasih

×