SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
MATRIKS LEMBAR KERJA
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
BARIS 1
NAMA OPD KECAMATAN JATIROTO
URUSAN YANG DIAMPU Urusan Kewilayahan
PROGRAM 7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
KEGIATAN
7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
TUJUAN SUB KEGIATAN
Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang
Responsif Gender
BARIS 2
DATA PEMBUKA
WAWASAN (Data Pilah
Gender)
Persentase perempuan dalam mengikuti Musrenbang
kurang dari 40%
Program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat belum
responsive gender
Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menyentuh
kebutuhan praktis dan strategis
Data tentang keterlibatan swasta dalam pemberdayaan
masyarakat belum tersedia
Data Umum :
Jumlah Desa 13, Jumlah Kelurahan 2
Jumlah Penduduk :
L : 22.141
P : 21.605
J : 43.746
Jumlah Penduduk Penyandang Difabel :
L : 287
P : 256
J : 543
Jumlah yang hadir tahun lalu (time series) 3 tahun
Tahun Laki-laki
Perempua
n
Jumlah
2019 116 64 180
2020 109 56 165
2021 47 6 53
Jumlah Difabel yang mengikuti Musrenbang :
Tahun Laki-laki
Perempua
n
Jumlah
2019 1 - 1
2020 2 - 2
2021 2 - 2
Askses :
Jumlah yang diundang = 53 Orang
Partisipasi :
Jumlah yang hadir 53 orang, laki-laki : 47 (88 %) orang
(terdapat laki – laki difabel 2 orang), perempuan : 6 orang
(12 %)
Jumlah tim perumus jumlah : 15, laki-laki 11 (73 %)
perempuan 4 (27 %).
Jumlah peserta perempuan yang aktif menyampaikan
pendapat/usulan 2 orang
Kontrol :
Penentuan peserta Musrenbang dari Kecamatan
Manfaat :
Jumlah usulan program yang mengintegrasikan isu gender
masing sangat terbatas / belum muncul
BARIS 3
ISU
GENDER
Faktor
Kesenjanga
n/
Permasalah
an
✓ Aksesibilitas perempuan dalam mengikuti Musrenbang
rendah, akibat pelaksanaan kegiatan berbenturan
dengan kegiatan perempuan baik usaha maupun
rumah tangga.
✓ Usulan perempuan belum menunjukan kebutuhan
akibat representasi perempuan dalam musrenbang
yang rendah, dan belum ada batasan minimal usulan
untuk keberdayaan perempuan.
✓ Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan, masih
belum optimal. Anggapan bahwa keterlibatan
perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan
pembangunan Desa/Kelurahan tidak diperlukan, masih
menguat.
✓ Belum semua perempuan, kelompok usaha perempuan
mendapatkan manfaat yang signifikan dalam
pembangunan.
✓ Kelompok rentan belum memperoleh akses
pembangunan yang setara.
✓ Terjadi perubahan metode pelaksanaan Musrenbang
dari metode luring menjadi daring.
Sebab
Kesenjanga
n Internal di
OPD
❖ Isu gender belum sepenuhnya terpenuhi dalam
perencanaan pembangunan
❖ Keterbatasan data yang belum secara spesifik
tersedia sesuai urusan yang diemban
❖ Belum semua aparatur Kecamatan memahami
tentang kesetaraan gender beserta isu gender yang
menyertainya
Sebab
Kesenjanga
n Eksternal
❖ Adanya norma dan budaya yang menyebabkan
perempuan belum bisa menyampaikan aspirasinya
pada Musrenbang
❖ Belum dipahaminya tentang pentingnya kegiatan-
kegiatan responsive gender karena dianggap hanya
untuk kepentingan perempuan saja
BARIS 4
TUJUAN RESPONSIF
GENDER
Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang
Responsif Gender
BARIS 5 RENCANA AKSI
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
1. Pengumpulan data;
2. Pembentukan Tim;
3. Rapat antar Seksi;
4. Pemilihan Program, Kegiatam dan Sub.Kegiaatan;
5. Input data di Aplikasi;.
Penyelenggaraan Musrenbang
1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Pembangian tugas;
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Mengidentifikasi perempuan sesuai dengan
pengelompokan yang ada di masyarakat, yaitu
perempuan bekerja di UKM, KK Perempuan Miskin,
Perempuan Difabel, Anak-anak, Perempuan
PNS/Pegawai Swasta.
5. Menyelenggarakan Musrenbang
6. Menetapkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan
isu gender dan anak
7. Mengakomodir usulan hasil musrenbang
8. Merumuskan dalam perencanaan kecamatan
9. Monitoring dan evaluasi
BARIS 6 BASELINE DATA
a. Dokumen Renstra
b. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan ( Musrenbangcam )
BARIS 7
PENGUKU
RAN
HASIL
Output /
Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja:
Prosentase peserta Musrenbang berdasar jenis kelamin
Target Kinerja:
Laki-laki : 70 %
Perempuan : 30 %
Immediete
Outcomes /
Kegiatan
Indikator Kinerja;
Jumlah usulan kegiatan responsive gender, anak dan
rentan khususnya bagi perempuan yang diakomodir dalam
perencanaan pembangunan
Target Kinerja;
Minimal 2 kegiatan
Intermediat
e Outcomes
/ Program
Indikator Kinerja;
Persentase usulan perempuan yang lolos verifikasi
Target Kinerja;
Minimal 1 Kegiatan
Optimum
Outcomes /
Sasaran
Indikator Kinerja:
Persentase usulan perempuan yang dapat dibiayai
Target Kinerja:
100%
Dampak
Indikator Kinerja;
Persentase ARG pada APBD
Target Kinerja;
Target Kinerja :
- 3 %
Jatiroto, Oktober 2021
CAMAT JATIROTO
SUPARMO, S.I.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19640912 198603 1 024
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
GENDER BUDGET STATEMENT
OPD : KECAMATAN JATIROTO
UURSAN YANG DIAMPU : URUSAN KEWILAYAHAN
KABUPATEN : WONOGIRI
TAHUN : 2022
PROGRAM 7.01.01. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
KEGIATAN 7.01.01.2.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
ANALISIS
SITUASI
Pembangunan Kecamatan mulai memperhatikan kebutuhan
masyarakat. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut
belum mengakomodir kebutuhan perempuan, anak dan kelompok
rentan. Selain itu perempuan itu sendiri belum terlibat dalam proses
perencanaan Desa/Kelurahan. Beberapa permasaahan yang ditemui
adalah :
❖ Persentase Perempuan dalam mengikuti Musrenbang kurang dari
40%. Program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat belum
responsive gender
❖ Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menyentuh
kebutuhan praktis dan strategis
❖ Data tentang keterlibatan swasta dalam pemberdayaan
masyarakat belum tersedia
❖ Aksesibilitas perempuan dalam mengikuti Musrenbang rendah,
akibat pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan kegiatan
perempuan baik usaha maupun rumah tangga
❖ Usulan perempuan belum menunjukan kebutuhan akibat
representasi perempuan dalam musrenbang yang rendah, dan
belum ada batasan minimal usulan untuk keberdayaan
perempuan
❖ Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan, masih belum
optimal. Anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses
perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan tidak
diperlukan, masih menguat
❖ Belum semua perempuan, kelompok usaha perempuan
mendapatkan manfaat yang signifikan dalam pembangunan
❖ Kelompok rentan belum memperoleh akses pembangunan yang
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN JATIROTO
Jl. Raya Jatiroto No 72 57692
Email : kecjatiroto@wonogirikab.go.id
Website : http// www.wonogiri.go.id
setara
Permasalahan internal yang dijumpai di Kecamatan adalah :
1. Isu gender belum sepenuhnya terpenuhi dalam perencanaan
pembangunan Kecamatan.
2. Keterbatasan data yang belum secara spesifik tersedia sesuai
urusan yang diemban; dan
3. belum semua aparatur Kecamatan memahami tentang
kesetaraan gender beserta isu gender yang menyertainya
Permasalahan eksternal yang dijumpai adalah dampak covid-19
semakin memarginalkan perempuan untuk terlibat dalam
pembangunan Desa/Kelurahan. Berkenaan dengan hal tersebut maka
menjadi urgen kegiatan ini dilaksanakan.
RENCANA
TINDAK
Sub
Kegiatan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan
Kegiatan
Responsif
Gender
Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Yang Responsif Gender
Rencana
Tindak
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
1. Pengumpulan data;
2. Pembentukan Tim;
3. Rapat antar Seksi;
4. Pemilihan Program, Kegiatam dan Sub.Kegiaatan;
5. Input data di Aplikasi;.
Penyelenggaraan Musrenbang
1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
2. Pembangian tugas;
3. Pelaksanaan kegiatan
4. Mengidentifikasi perempuan sesuai dengan
pengelompokan yang ada di masyarakat, yaitu
perempuan bekerja di UKM, KK Perempuan Miskin,
Perempuan Difabel, Anak-anak, Perempuan
PNS/Pegawai Swasta.
5. Menyelenggarakan Musrenbang
6. Menetapkan alokasi anggaran untuk
menyelesaikan isu gender dan anak
7. Mengakomodir usulan hasil musrenbang
8. Merumuskan dalam perencanaan kecamatan
9. Monitoring dan evaluasi
ALOKASI
SUMBER DAYA
Anggaran
dari Total
Sub
Kegiatan
Rp 7.499.900
SDM Panitia
Desa/Kelurahan
Peserta
Lainnya
: 16
: 15
: 53
: -
Mesin/Alat Laptop, proyektor, sound system
Output / Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja:
Prosentase peserta Musrenbang berdasar jenis kelamin
Target Kinerja:
Laki-laki : 70 %
Perempuan : 30 %
Immediate
Outcomes /
Kegiatan
Indikator Kinerja;
Jumlah usulan kegiatan responsive gender, anak dan rentan
khususnya bagi perempuan yang diakomodir dalam perencanaan
pembangunan
Target Kinerja;
Minimal 2 kegiatan
Intermediate
Outcomes /
Program
Indikator Kinerja;
Persentase usulan perempuan yang lolos verifikasi
Target Kinerja;
Minimal 1 Kegiatan
Optimum
Outcomes /
Sasaran
Indikator Kinerja:
Persentase usulan perempuan yang dapat dibiayai
Target Kinerja:
100%
Dampak /
Tujuan
Indikator Kinerja;
Persentase ARG pada APBD
Target Kinerja;
- 3 %
Jatiroto, Oktober 2021
CAMAT JATIROTO
SUPARMO, S.I.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19640912 198603 1 024
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
TAHUN ANGGARAN 2022
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT OUTCOME DAMPAK RENCANA PAGU
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7.01.01. PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERITAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01.
Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah
7.01.01.2.01.01.
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase
peserta
Musrenbang
berdasarkan jenis
kelamin
Jumlah usulan
kegiatan
responsive
gender, anak dan
rentan khususnya
bagi perempuan
yang diakomodir
dalam
perencanaan
pembangunan
Persentase ARG
pada APBD
7.499.900
Jatiroto, Oktober 2021
CAMAT JATIROTO
SUPARMO, S.I.P., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19640912 198603 1 024

More Related Content

Similar to MATRIKS GAP

Presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timur
Presentasi bappeda mamuju   yasmib sulawesi wilayah timurPresentasi bappeda mamuju   yasmib sulawesi wilayah timur
Presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timurGedhe Foundation
 
Perencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataPerencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataHasan Syahputra
 
Persiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpmPersiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpmDesa Melung
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfAnindita Dyah Sekarpuri
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianAbdul Kohar
 
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxKoordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxSyarifatul Marwiyah
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfMulyadiSiagian
 
paparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptpaparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptssuser1519bc
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...konsepsintb
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stulahanif28
 
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfTugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfAhmadRemik
 
paparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptpaparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptssuser1519bc
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...daldukpapua
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...yudh1dfm
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)syahrunNazil1
 
Desa 2.0 - Bayu Setyo Nugroho
Desa 2.0 - Bayu Setyo NugrohoDesa 2.0 - Bayu Setyo Nugroho
Desa 2.0 - Bayu Setyo NugrohoSupri yanto
 

Similar to MATRIKS GAP (20)

Presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timur
Presentasi bappeda mamuju   yasmib sulawesi wilayah timurPresentasi bappeda mamuju   yasmib sulawesi wilayah timur
Presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timur
 
Perencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis dataPerencanaan berbasis data
Perencanaan berbasis data
 
Persiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpmPersiapan lomba pnpm
Persiapan lomba pnpm
 
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdfRumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
Rumah Data Kependudukan Anindita Bogor.pdf
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
 
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptxKoordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
Koordinasi KKN Kolaboratif Se-Kabupaten Jember.pptx
 
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdfPPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
PPT_Menerapkan Hasil SDGS kedalam RPJMDesa dan RKPDesa.pdf
 
paparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.pptpaparan-data-wawasan.ppt
paparan-data-wawasan.ppt
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
 
Ppt stula
Ppt stulaPpt stula
Ppt stula
 
95532571 makalah
95532571 makalah95532571 makalah
95532571 makalah
 
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdfTugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
Tugas Pokok Pendamping Desa-1.pdf
 
paparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.pptpaparan-pprg-versi-2.ppt
paparan-pprg-versi-2.ppt
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB Di Kabupate...
 
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
Kajian Partisipasi Stakeholder Lokal Dalam Pelaksanaan Program KB di Kabupate...
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
MATERI KB 2.pptx
MATERI KB 2.pptxMATERI KB 2.pptx
MATERI KB 2.pptx
 
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019 Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
Dokumen Rencana Strategis YSKK Tahun 2016 - 2019
 
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
2.1.1.buku.pintar.sistem.administrasi.informasi.desa (1)
 
Desa 2.0 - Bayu Setyo Nugroho
Desa 2.0 - Bayu Setyo NugrohoDesa 2.0 - Bayu Setyo Nugroho
Desa 2.0 - Bayu Setyo Nugroho
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (13)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

MATRIKS GAP

  • 1. MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) BARIS 1 NAMA OPD KECAMATAN JATIROTO URUSAN YANG DIAMPU Urusan Kewilayahan PROGRAM 7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KEGIATAN 7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TUJUAN SUB KEGIATAN Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Responsif Gender BARIS 2 DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender) Persentase perempuan dalam mengikuti Musrenbang kurang dari 40% Program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat belum responsive gender Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menyentuh kebutuhan praktis dan strategis Data tentang keterlibatan swasta dalam pemberdayaan masyarakat belum tersedia Data Umum : Jumlah Desa 13, Jumlah Kelurahan 2 Jumlah Penduduk : L : 22.141 P : 21.605 J : 43.746 Jumlah Penduduk Penyandang Difabel : L : 287 P : 256 J : 543 Jumlah yang hadir tahun lalu (time series) 3 tahun Tahun Laki-laki Perempua n Jumlah 2019 116 64 180 2020 109 56 165 2021 47 6 53 Jumlah Difabel yang mengikuti Musrenbang : Tahun Laki-laki Perempua n Jumlah 2019 1 - 1 2020 2 - 2 2021 2 - 2 Askses : Jumlah yang diundang = 53 Orang Partisipasi : Jumlah yang hadir 53 orang, laki-laki : 47 (88 %) orang (terdapat laki – laki difabel 2 orang), perempuan : 6 orang (12 %) Jumlah tim perumus jumlah : 15, laki-laki 11 (73 %) perempuan 4 (27 %). Jumlah peserta perempuan yang aktif menyampaikan
  • 2. pendapat/usulan 2 orang Kontrol : Penentuan peserta Musrenbang dari Kecamatan Manfaat : Jumlah usulan program yang mengintegrasikan isu gender masing sangat terbatas / belum muncul BARIS 3 ISU GENDER Faktor Kesenjanga n/ Permasalah an ✓ Aksesibilitas perempuan dalam mengikuti Musrenbang rendah, akibat pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan kegiatan perempuan baik usaha maupun rumah tangga. ✓ Usulan perempuan belum menunjukan kebutuhan akibat representasi perempuan dalam musrenbang yang rendah, dan belum ada batasan minimal usulan untuk keberdayaan perempuan. ✓ Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan, masih belum optimal. Anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan tidak diperlukan, masih menguat. ✓ Belum semua perempuan, kelompok usaha perempuan mendapatkan manfaat yang signifikan dalam pembangunan. ✓ Kelompok rentan belum memperoleh akses pembangunan yang setara. ✓ Terjadi perubahan metode pelaksanaan Musrenbang dari metode luring menjadi daring. Sebab Kesenjanga n Internal di OPD ❖ Isu gender belum sepenuhnya terpenuhi dalam perencanaan pembangunan ❖ Keterbatasan data yang belum secara spesifik tersedia sesuai urusan yang diemban ❖ Belum semua aparatur Kecamatan memahami tentang kesetaraan gender beserta isu gender yang menyertainya Sebab Kesenjanga n Eksternal ❖ Adanya norma dan budaya yang menyebabkan perempuan belum bisa menyampaikan aspirasinya pada Musrenbang ❖ Belum dipahaminya tentang pentingnya kegiatan- kegiatan responsive gender karena dianggap hanya untuk kepentingan perempuan saja BARIS 4 TUJUAN RESPONSIF GENDER Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Responsif Gender
  • 3. BARIS 5 RENCANA AKSI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 1. Pengumpulan data; 2. Pembentukan Tim; 3. Rapat antar Seksi; 4. Pemilihan Program, Kegiatam dan Sub.Kegiaatan; 5. Input data di Aplikasi;. Penyelenggaraan Musrenbang 1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; 2. Pembangian tugas; 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Mengidentifikasi perempuan sesuai dengan pengelompokan yang ada di masyarakat, yaitu perempuan bekerja di UKM, KK Perempuan Miskin, Perempuan Difabel, Anak-anak, Perempuan PNS/Pegawai Swasta. 5. Menyelenggarakan Musrenbang 6. Menetapkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan isu gender dan anak 7. Mengakomodir usulan hasil musrenbang 8. Merumuskan dalam perencanaan kecamatan 9. Monitoring dan evaluasi BARIS 6 BASELINE DATA a. Dokumen Renstra b. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan ( Musrenbangcam ) BARIS 7 PENGUKU RAN HASIL Output / Sub Kegiatan Indikator Kinerja: Prosentase peserta Musrenbang berdasar jenis kelamin Target Kinerja: Laki-laki : 70 % Perempuan : 30 % Immediete Outcomes / Kegiatan Indikator Kinerja; Jumlah usulan kegiatan responsive gender, anak dan rentan khususnya bagi perempuan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan Target Kinerja; Minimal 2 kegiatan Intermediat e Outcomes / Program Indikator Kinerja; Persentase usulan perempuan yang lolos verifikasi Target Kinerja; Minimal 1 Kegiatan Optimum Outcomes / Sasaran Indikator Kinerja: Persentase usulan perempuan yang dapat dibiayai Target Kinerja: 100% Dampak Indikator Kinerja; Persentase ARG pada APBD Target Kinerja; Target Kinerja : - 3 % Jatiroto, Oktober 2021 CAMAT JATIROTO SUPARMO, S.I.P., M.M. Pembina Tk. I NIP. 19640912 198603 1 024
  • 4. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER GENDER BUDGET STATEMENT OPD : KECAMATAN JATIROTO UURSAN YANG DIAMPU : URUSAN KEWILAYAHAN KABUPATEN : WONOGIRI TAHUN : 2022 PROGRAM 7.01.01. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah KEGIATAN 7.01.01.2.01. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ANALISIS SITUASI Pembangunan Kecamatan mulai memperhatikan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut belum mengakomodir kebutuhan perempuan, anak dan kelompok rentan. Selain itu perempuan itu sendiri belum terlibat dalam proses perencanaan Desa/Kelurahan. Beberapa permasaahan yang ditemui adalah : ❖ Persentase Perempuan dalam mengikuti Musrenbang kurang dari 40%. Program kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat belum responsive gender ❖ Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menyentuh kebutuhan praktis dan strategis ❖ Data tentang keterlibatan swasta dalam pemberdayaan masyarakat belum tersedia ❖ Aksesibilitas perempuan dalam mengikuti Musrenbang rendah, akibat pelaksanaan kegiatan berbenturan dengan kegiatan perempuan baik usaha maupun rumah tangga ❖ Usulan perempuan belum menunjukan kebutuhan akibat representasi perempuan dalam musrenbang yang rendah, dan belum ada batasan minimal usulan untuk keberdayaan perempuan ❖ Partisipasi perempuan dalam berbagai kegiatan, masih belum optimal. Anggapan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan tidak diperlukan, masih menguat ❖ Belum semua perempuan, kelompok usaha perempuan mendapatkan manfaat yang signifikan dalam pembangunan ❖ Kelompok rentan belum memperoleh akses pembangunan yang PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN JATIROTO Jl. Raya Jatiroto No 72 57692 Email : kecjatiroto@wonogirikab.go.id Website : http// www.wonogiri.go.id
  • 5. setara Permasalahan internal yang dijumpai di Kecamatan adalah : 1. Isu gender belum sepenuhnya terpenuhi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan. 2. Keterbatasan data yang belum secara spesifik tersedia sesuai urusan yang diemban; dan 3. belum semua aparatur Kecamatan memahami tentang kesetaraan gender beserta isu gender yang menyertainya Permasalahan eksternal yang dijumpai adalah dampak covid-19 semakin memarginalkan perempuan untuk terlibat dalam pembangunan Desa/Kelurahan. Berkenaan dengan hal tersebut maka menjadi urgen kegiatan ini dilaksanakan. RENCANA TINDAK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tujuan Kegiatan Responsif Gender Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Responsif Gender Rencana Tindak Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 1. Pengumpulan data; 2. Pembentukan Tim; 3. Rapat antar Seksi; 4. Pemilihan Program, Kegiatam dan Sub.Kegiaatan; 5. Input data di Aplikasi;. Penyelenggaraan Musrenbang 1. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan; 2. Pembangian tugas; 3. Pelaksanaan kegiatan 4. Mengidentifikasi perempuan sesuai dengan pengelompokan yang ada di masyarakat, yaitu perempuan bekerja di UKM, KK Perempuan Miskin, Perempuan Difabel, Anak-anak, Perempuan PNS/Pegawai Swasta. 5. Menyelenggarakan Musrenbang 6. Menetapkan alokasi anggaran untuk menyelesaikan isu gender dan anak 7. Mengakomodir usulan hasil musrenbang 8. Merumuskan dalam perencanaan kecamatan 9. Monitoring dan evaluasi ALOKASI SUMBER DAYA Anggaran dari Total Sub Kegiatan Rp 7.499.900 SDM Panitia Desa/Kelurahan Peserta Lainnya : 16 : 15 : 53 : - Mesin/Alat Laptop, proyektor, sound system Output / Sub Kegiatan Indikator Kinerja: Prosentase peserta Musrenbang berdasar jenis kelamin Target Kinerja: Laki-laki : 70 %
  • 6. Perempuan : 30 % Immediate Outcomes / Kegiatan Indikator Kinerja; Jumlah usulan kegiatan responsive gender, anak dan rentan khususnya bagi perempuan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan Target Kinerja; Minimal 2 kegiatan Intermediate Outcomes / Program Indikator Kinerja; Persentase usulan perempuan yang lolos verifikasi Target Kinerja; Minimal 1 Kegiatan Optimum Outcomes / Sasaran Indikator Kinerja: Persentase usulan perempuan yang dapat dibiayai Target Kinerja: 100% Dampak / Tujuan Indikator Kinerja; Persentase ARG pada APBD Target Kinerja; - 3 % Jatiroto, Oktober 2021 CAMAT JATIROTO SUPARMO, S.I.P., M.M. Pembina Tk. I NIP. 19640912 198603 1 024
  • 7. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) TAHUN ANGGARAN 2022 NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN OUTPUT OUTCOME DAMPAK RENCANA PAGU ANGGARAN (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.01.01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase peserta Musrenbang berdasarkan jenis kelamin Jumlah usulan kegiatan responsive gender, anak dan rentan khususnya bagi perempuan yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan Persentase ARG pada APBD 7.499.900 Jatiroto, Oktober 2021 CAMAT JATIROTO SUPARMO, S.I.P., M.M. Pembina Tk. I NIP. 19640912 198603 1 024