Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. SIMRAL digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dengan mengumpulkan usulan secara online untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN
DAN PELAPORAN (SIMRAL)
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. VISI DAN MISI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016-2021
TERWUJUDNYA PAKPAK BHARAT YANG BERSATU DAN SEJAHTERA, UNGGUL
DALAM KUALITAS HIDUP, TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK BERLANDASKAN
AGAMA DAN BUDAYA
MISI
Melanjutkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah, meliputi manajemen
pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang amanah dan pelayanan publik
yang berkualitas.
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkualitas yang berbasis
pada sumber daya alam lokal
Meningkatkan sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi yang dilandasi budaya
Pakpak dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa
Meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan dan fasilitas kesehatan yang
prima terutama untuk ibu dan anak dalam mewujudkan generasi emas Pakpak Bharat
Mengembangkan infrastruktur untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah serta meningkatkan pemanfaatan
teknologi dan informatika secara luas
Menjadi sentra pendidikan dan kesehatan yang unggul di Provinsi Sumatera Utara
VISI

3. VISI DAN MISI BAPPEDA KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016-2021
PROFESIONAL, PARTISIPATIF DAN INOVATIF GUNA
MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG
EFEKTIF DAN BERKELANJUTAN
MISI
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber
Daya Manusia
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Evaluasi Pembangunan
3. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan
VISI

4. PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD
(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, PP 8/2008)
PPAS = Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
RKA-SKPD= Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
TAPD
RKA-SKPD
Dibahas
bersama
DPRD
5 tahun5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJMN
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
1 tahun
RPJPD RPJPN20 tahun 20 tahun
Renstra
K/L
Renja
K/L
5 tahun
1 tahun
KUA = Kebijakan Umum Anggaran
TAPD = Tim Anggaran Pemda
pedoman
dijabarkan
pedoman
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
diacu
pedoman Diserasikan dgn
Musrenbang
Diacu
Diperhatikan
RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. KUA PPAS
R K P D
RKA/RAPBD
APBD/DPA
Akuntansi
Perubahan
Belanja
R P J M D
Renstra SKPD
Renja SKPD
Dasar Hukum:
MUSRENBANG
Musren Kec.
Musren Desa
Forum SKPD
1. Permendagri No. 54 Th. 2010
2. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana
telah diubah Permendagri No. 21 Th. 2011
Musren Kab.
Transparan
Akuntabel
Efisiensi
Efektif
Partisipatif
Akses Mudah

7. Musrenbang
adalah forum
antar pemangku
kepentingan
dalam rangka
menyusun
rencana
pembangunan
daerah.
Dasar Hukum
• Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
• PP 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Permendagri 54/2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
Dasar Hukum Pelaksanaan Musrenbang

8. Pemasukan
data/usulan, secara
online
Data secara sistem
langsung terklasifikasi
Masyarakat dapat
mengetahui secara
online proses & status
usulan
Efisien dalam
pemakaian kertas dan
penghematan
anggaran untuk cetak
dokumen
KONDISI AWAL E-PLANNING (SIMRAL)PERMASALAHAN
Data lokasi usulan
kurang akurat &
valid
Jenis usulan
kegiatan sulit
dikelompokkan
Warga tidak dapat
memastikan status
usulan
Masih
membutuhkan
banyak
kertas/dokumen
• Pemasukan data secara manual
• Lokasi usulan kurang dapat diketahui secara jelas
• Usulan masyarakat belum dapat diklasifikasikan
jenisnya
• Membutuhkan waktu lama untuk merekap dan
mengkasifikasikan usulan
Masyarakat tidak dapat mengetahui status usulan,
dan informasi apakah usulan tersebut disetujui dan
dianggarkan pada APBD
Banyak diperlukan cetak dokumen untuk setiap
tahap Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten)
Permasalahan&Solusi
Pelaksanaan Musrenbang

9. Pemerintah Kabupaten
e-Planning (SIMRAL)
Transparansi Informasi
Pembangunan
Sambungan Internet
Desa, Kecamatan, OPD
aplikasi e-Planning (SIMRAL)
dalam Perspektif Reformasi Birokrasi

10. 1. Tampilan Awal Aplikasi SIMRAL

11. 2. Form Musrenbang Desa

12. 3. Form Musrenbang Kecamatan

13. 4. Form Usulan Reses Dewan

14. 5. Form Usulan Musrenbang FORUM SKPD

15. 6. Form Usulan Musrenbang Kabupaten