Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014
•
1 like•1,542 views
Dokumen tersebut membahas evaluasi tupoksi dan uraian tugas (urtug) di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdapat overlapping antar SKPD dan unit kerja dalam SKPD, ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan urtug, serta bahasa urtug yang masih bersifat umum. Dokumen ini merekomendasikan perlu dilakukannya penataan tupoksi dan urtug guna mendukung kinerja pemerintah yang produktif, efe
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (9)
Similar to Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014
Similar to Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014 (20)
More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
Evaluasi Urtug dan Tupoksi SKPD Pemkab PPU 2014
- 1. EVALUASI URTUG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA Pemerintah Kabupaten PPU bekerjasama dengan PKP2A III LAN Samarinda
- 2. Latar Belakang • Masalah kelembagaan menjadi isu penting dalam Roadmap Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU • Salah satunya adalah adanya overlapping bukan hanya tugas pokok dan fungsi antarSKPD saja, namun juga ada overlapping antarunit kerja dalam lingkup SKPD. • Kinerja reformasi birokrasi sangat diperlukan sehingga penguatan dan penataan ulang terhadap tupoksi dan urtug harus dilakukan. • Harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi menjadi sangat penting dalam mendukung kinerja pemerintah kabupaten PPU.
- 3. FAKTA Overlapping Tupoksi dan Urtug baik antarSKPD maupun maupun antarunit kerja dilingkup SKPD itu sendiri Masih ditemukannya isi uraian tugas yang tidak sesuai dengan nama jabatan Bahasa uraian tugas masih bersifat umum sehingga tidak menggambarkan uraian tugas suatu jabatan secara jelas
- 4. Tahapan Penyusunan Uraian Tugas UU 23/2014 tentang Pemda dan PP 38 /2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pasal 12 “ urusan pemerintahan yg wajib & pilihan yg menjadi kewenangan daerah ditetapkan dalam Perda” Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pasal 22 (1) “penyusunan OPD berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani” Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD
- 5. • Apa permasalahan yang timbul dalam Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara • Bagaimana melakukan penataan Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara Rumusan Masalah • Mengidentifikasi masalah terkait Tupoksi dan uraian tugas setiap unit kerja dalam SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara • Merumuskan langkah-langkah rekomendasi yang harus dilakukan dalam rangka penataan Tupoksi SKPD yang berorientasi pada produktivitas, efektivitas dan efisiensi. Tujuan Penelitian
- 6. Metode • Documentary Research: Peraturan Bupati tentangTupoksi dan UraianTugas • Pengumpulan data melalui workshop, kuesioner dan wawancara langsung dgn key informant • Metode analisis menggunakan analisis perbandingan sederhana terhadap tupoksi dan urtug yang ideal dengan tupoksi dan urtug yang ada.
- 7. KERANGKA BERFIKIR DOCUMENTARY RESEARCH Menganalisis berbagai dokumen kebijakan terkait Tupoksi dan Urtug HASIL DAN TEMUAN Overlapping, ketidaksesuaian, tidak standar, salah redaksional, dll ANALISIS PERBANDINGAN Standar Tupoksi dan Urtug dengan fakta lapangan REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENATAAN TUPOKSI & URTUG
- 8. URAIAN TUGAS Tugas adalah upaya pokok dalam memproses bahan kerja dengan menggunakan peralatan tertentu menjadi suatu hasil kerja Ditulis dengan menggunakan kalimat aktif dan menggambarkan tindak kerja (berawalan “me)
- 9. DISTRIBUSI HIRArkI TUGAS JFU/JFT IV/III/JFT III/II/JFT II/I “PENYIAPAN BAHAN” “RANCANGAN” “RANCANGAN FINAL” “PENETAPAN” (kumpulan data/ (naskah/isian formulir,dll) (Koreksian naskah,/ancangan, dll) (Pedoman, Rencana,dll) Informasi,dll) 9
- 10. Kata kunci uraian tugas menurut tingkat manajemen Eselon I Menetapkan, Merumuskan, Merencanakan, mengorganisasikan, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Mengarahkan, Membina TM TT Eselon II Menetapkan, Merencanakan, Memimpin, Menetapkan, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Merumuskan, Membina, Mengarahkan, Menyelenggarakan, Mengevaluasi, Melaporkan. TM TT Eselon III Merencanakan, Memimpin, Menetapkan, Mengendalikan, Mengkoordinasikan, Merumuskan, Membina, Mengarahkan, Menyelenggarakan, Mengevaluasi, Melaporkan. TM TT Eselon IV Memberi Petunjuk, Membimbing, Membagi Tugas, Memeriksa, Mengecek, Mengoreksi, Mengontrol, Membuat Laporan, merencanakan kegiatan, Melaksanakan, mempersiapkan, mengumpulkan Bahan TM TT
- 12. Temuan secara umum Terdapat beberapa fungsi manajemen yang dijalankan oleh pejabatan structural yang tidak setingkat Uraian tugas hanya dimiliki oleh Pejabat Eselon IV Jumlah uraian tugas antarjabatan masih belum seimbang Penulisan uraian tugas pokok masih bersifat umum
- 13. Overlapping Tupoksi Internal SKPD No SKPD Tugas Yang Overlap Unit Kerja Yang Bersinggungan Ket 1. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan lalu lintas angkutan laut Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelabuhan Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran Pada kedua seksi terdapat tugas tersebut Menyiapkan kebijakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produk Wisata Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produk Wisata Seksi Promosi dan Pemasaran Produk Pada kedua seksi terdapat tugas tersebut 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menyiapkan bahan penyusunan data statistik akta kependudukan dan pencatatan sipil Seksi Pengolahan Data, Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Seksi Informasi Kependudukan 3. Dinas Pekerjaan Umum - Melaksanakan pekerjaan jalan dan drainase jalan - Melakukan fasilitasi peningkatan manajemen pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan Bidang Bina Marga Bidang Cipta Karya 4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Melakukan pengembangan usaha/ produksi Seksi Usaha Tani Seksi Produksi 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pengawasan kehutanan Seksi Eksploitasi dan Penatausahaan Hasil Hutan Seksi Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan; dan Seksi Keamanan dan Perlindungan Hutan
- 14. Overlapping Tupoksi Internal SKPD No SKPD Tugas Yang Overlap Unit Kerja YangBersinggungan Ket 6. Dinas Pertanian Menyediakan sarana prasarana pertanian dan peternakan Seksi Produksi Tanaman Pangan Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 7. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Melaksanakan pembinaan ketenagakerjaan Seksi Hubungan Industrial Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan 8. BAPPEDA Membuat, mengelola dan mempublikasikan data Sub Bidang Statistik, Pelaporan, dan Evaluasi Sub Unit lainnya 9. Badan Lingkungan Hidup Melakukan pengawasan terhadap jenis usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin dan belum memiliki izin lingkungan hidup Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan 10. Badan Penanggulangan Bencana Menyiapkan bahan/barang untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana Sub Bidang Kesiapsiagaan Sub Bidang Rehabilitasi 11. Kantor Ketahanan Pangan - Mengurusi cadangan pangan - Mengurusi kerawanan pangan - Melakukan identifikasi cadangan pangan masyarakat - Melakukan penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok - Melakukan Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 15. No TugasYang Overlapp SKPDYang Bersinggungan 1. Memberikan izin usaha angkutan pariwisata; izin usaha angkutan barang; izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; izin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pon), jaring terapung dan keramba di sungai dan danau; izin jasa titipan untuk kantor agen dan izin menyelenggarakan telekomunikasi, izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung; izin kantor cabang dan atau loket pelayanan operator; izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi; izin instalasi penangkal petir; izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio/televise; izin usaha pembuatan film; izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing bidang kesenian Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Badan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal 2. Melaksanakan proses rekomendasi teknis penerbitan izin pengumpulan limbah dan penyimpanan limbah Badan Lingkungan Hidup Badan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal 3. izin praktek tenaga kesehatan dan tenaga lainnya di bidang kesehatan serta izin pendirian Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan industri obat lainnya Dinas Kesehatan Badan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal 4. izin usaha perdagangan, tanda daftar gudang, SKA dan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Badan PerizinanTerpadu dan Penanaman Modal 5. Melaksanakan pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum 6. - Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam olahraga - Memberikan penganugerahan dan penghargaan atlit berprestasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KONI
- 16. No TugasYang Overlapp SKPDYang Bersinggungan - Melaksanakan inventarisasi, pengelolaan penerangan dan pemeliharaan di jalan umum, lampu hias serta dekorasi kota - Melaksanakan pembangunan Ruang terbuka Hijau Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Pekerjaan Umum 8. Mitigasi bencana serta penetapan daerah rawan bencana Dinas Pertambangan Badan Penanggulangan Bencana 9. Mempelajari dan melakukan evaluasi dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dinas Pertambangan Badan Lingkungan Hidup 10. Melakukan penanaman dibagian kiri dan kanan jalan (jalan provinsi) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten PPU Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Kaltim 11. Melaksanakan pengembangan usaha tani Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian 12. Melaksanakan penanganan orang gila/orang terlantar Dinas Sosial danTenaga Kerja RSUD 13. Melakukan pengawasan tenaga kerja tambang Dinas Sosial danTenaga Kerja Dinas Pertambangan 14. Melakukan pembangunan sarana kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum 15. Meningkatkan SDM petani dan penyuluh Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 17. Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Kerja Dengan Uraian Tugas No SKPD Unit Kerja UraianTugas / Keterangan 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Seksi Pendidikan dan Kesiswaan tidak terdapat uraian tugas yang terkait dengan urusan kesiswaan 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Bagian Perencanaan Program - Melakukan pengelolaan informasi Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Pokok Sekolah dan Nomor Induk tenaga Kerja - Menyampaikan penyusunan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Pertanian Seksi Alat dan Mesin Pertanian - Melakukan pembinaan penerapan teknologi pengelolaan hasil pertanian - Melakukan analisa teknik dan ekonomi terhadap efektifitas masa panen, pasca panen, dan pengelolaan hasil pertanian 4. Inspektorat Subbagian Perencanaan Program Melakukan pengawasan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah 5. Dinas Kesehatan Subbagian Perencanaan Program - Menyusun dan mengkoordinasikan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja Dinas Kesehatan - Menyampaikan penyusunan program peningkatan sumber daya manusia satuan kerja Dinas Kesehatan
- 18. Tugas Yang Belum Dapat Dijalankan SKPD No Tugas SKPD 1. Melakukan promosi dan pemasaran produk Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata 2. - Menyusun dan melaksanakan standar norma dan prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pembinaan - Melakukan pengawasan penggunaan buku - Memproses tunjangan profesi guru Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Melakukan perizinan SPBU, perizinan yang berkaitan dengan Migas, serta perizinan yang terkait pelabuhan khusus dan terminal khusus Dinas Pertambangan 4. Melaksanakan penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5. Melakukan penanganan lalu lintas ternak dan produk hewan Dinas Pertanian
- 19. TugasSKPD Yang Belum Tertuang Dalam Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas No Tugas SKPD 1. - Melaksanakan pemberian dana Bosda kepada sekolah swasta dan madrasah - Melakukan verifikasi bantuan social - Melakukan verifikasi calon penerima beasiswa untuk mahasiswa, siswa/murid - Melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga 2. Terkait darurat bencana, dan penanganan pekerjaan yang tidak teranggarkan pada tahun berjalan Dinas Pekerjaan Umum 3. - Mengadakan obat hewan dan alat pendukung veternier - Melaksanakan pembinaan Regu Pengendali Hama (RPH)Tanaman Pangan - Melakukan pembinaan dan monitoring Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH) yang menjadi Dinas Pertanian 4. Transmigrasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 5. Mediasi permasalahan hubungan industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Seksi Hubungan Industrial) 6. Menyiapkan bahan penyusunan peta rawan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 20. TugasSKPD Yang Belum Tertuang Dalam Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas No Tugas SKPD Promkes dan pembiayaan Dinas Kesehatan 8. - Melaksanakan penyusunan ketersediaan energy dan protein per kapita - Melaksanakan identifikasi cadangan pangan pemerintah - Menyusun ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Kantor Ketahanan Pangan (Seksi Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan) 9. Meningkatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kantor Ketahanan Pangan (Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan) 10. - Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh - Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh - Melaksanakan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani - Menyiapkan data base kelembagaan petani dan ketenagaan penyuluh - Meningkatkan kemampuan dan klasifikasi kelembagaan petani - Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kantor Ketahanan Pangan (Seksi Penyuluhan) 11. Mengelola aset pemerintah di luar daerah Setda (Sub Bagian Rumah Tangga) 12. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan (Seksi tata Pemerintahan)
- 21. No SKPD Overlapping Tupoksi dan Uraian Tugas Internal SKPD Overlapping Tupoksi dan Uraian Tugas AntarSKPD Ketidaksesuaian Nomenklatur Unit Kerja Dengan Uraian Tugas Tugas yang Belum Dapat Dijalankan Oleh SKPD Tugas yang Belum Tertuang Dalam Uraian Tugas SKPD 1. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata √ √ √ 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga √ √ √ √ 3. Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil √ 4. Dinas Kesehatan √ √ √ 5. Dinas Pekerjaan Umum √ √ √ 6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman √ 7. Dinas Pertambangan √ √ 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan √ √ √ 9. Dinas Pertanian √ √ √ √ √ 10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja √ √ √ 11. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan √ 12. Badan Perencana Pembangunan Daerah √ 13. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal √ 14. Badan Lingkungan Hidup √ √ 15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah √ √ √ 16. Inspektorat √ 17. Kantor Ketahanan Pangan √ √ √ 18. Sekretariat Daerah √ √
- 22. KESIMPULAN • Terdapat 19 SKPD dari 31 SKPD yang menghadapi masalah tupoksi dan uraian tugas, yaitu ketidaksesuaian beberapa fungsi manajemen yang dijalankan oleh jabatan yang tidak selevel; uraian tugas hanya dimiliki oleh Pejabat Eselon IV; jumlah uraian tugas antarjabatan masih belum seimbang, serta; penulisan uraian tugas pokok masih bersifat umum. • Terjadi overlapping tupoksi dan uraian tugas antarunit kerja di 10 SKPD, yaitu Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Pertanian; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja; BAPPEDA; Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana, serta Kantor Ketahanan Pangan. • Tumpang tindih juga ditemukan antarSKPD dengan SKPD lain/ instansi lain. Hal tersebut dikarenakan kurang jelas dan tegasnya redaksional uraian tugas sehingga muncul interpretasi terhadapTupoksi .
- 23. KESIMPULAN • Ketidaksesuaian nomenklatur unit kerja dengan uraian tugas yang dilaksanakan pada empat SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pertanian; Inspektorat; serta Dinas Kesehatan. • Berdasarkan data yang terkumpul terdapat lima SKPD yang menyatakan bahwa ada tugas yang sampai dengan saat ini belum dapat dijalankan oleh mereka dengan beberapa alasan, yaitu karena masih terkendala dengan terbatasnya jumlah SDM, anggaran, serta sarana dan prasarana. • Terdapat beberapa SKPD yang tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya belum tertuang di dalam Peraturan Bupati PPU
- 24. Rekomendasi ◦ Diperlukan penguatan dan penataan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pejabat struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten PPU, agar pembagian dan distribusi tugas yang proporsional, berjenjang, dan tidak saling tumpang tindih atau duplikasi tidak terjadi lagi. Dalam melakukan penguatan dan penataan tupoksi dan Urtug perlu dilakukan pembahasan secara bersama-sama antara SKPD yang mengalami overlapping tugas, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku. ◦ Perlu dibuatkan standardisasi jumlah uraian tugas per-eselon, agar tidak ada unit kerja yang jumlah uraian tugasnya lebih banyak atau lebih sedikit dibanding unit kerja lainnya pada level eselon yang sama. ◦ Optimalisasi tata kerja dan pola dukungan hubungan kerja antarunit kerja maupun antar SKPD perlu dilaksanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas SKPD, terutama yang melibatkan unit atau SKPD lainnya.
- 25. PKP2A III LAN Jl. HM. Ardans, SH (Ring Road III) Samarinda - 75124 Telp. (0541) 7040851-52 Terima kasih & semoga bermanfaat!