Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung tahun 2016 yang mengatur 17 prosedur pelaksanaan tugas penyuluh agama. SOP ini ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyuluh agama serta meningkatkan akuntabilitas, konsistensi pelayanan, dan kompetensi penyuluh agama.

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
2016
Jalan :

2. DAFTAR ISI
 Halaman Judul Dokumen
 Daftar Isi
 Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung
tentang SOP Penyuluh Agama Islam Fungsional Tahun 2016
 Penjelasan Singkat
1. Pendidikan
2. Mengumpulkan Data Potensi Wilayah atau Kelompok Sasaran
3. Menyusun Rencana Kerja
4. Membahas Konsep Program
5. Menyusun Materi Bimbingan/Penyuluhan
6. Melaksanakan Bimbingan/ Penyuluhan
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan
atau Penyuluhan
8. Pelayanan Konsultasi Agama dan Pembangunan
9. Penyusunan Pedoman Bimbingan/Penyuluhan
10.Penyusunan Pedoman atau Juklak/ Juknis
11.Perumusan Kajian Arah Kebijakan Pengembangan Bimbingan atau
Penyuluhan
12.Pengembangan Metode Bimbingan/Penyuluhan
13.Pengembangan Materi Bimbinganl Penyuluhan
14.Melakukan Kegiatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di Bidang Penyuluh
Agama
15.Menerjemahkan / menyadur Kitab / Buku dan Bahan Lainnya di Bidang
Penyuluh Agama
16.Membimbing Penyuluh Agama yang Berada di bawah Jenjang
Jabatannya
17.Penunjang Tugas Penyuluh Agama

3. SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TULUNGAGUNG
Nomor : 006 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENYULUHAN AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
TULUNGAGUNG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam
fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016, maka perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyuluh Agama Islam Fungsional;
b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyuluh Agama Islam Fungsional yang
tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap
tepat dan memenuhi syarat untuk memperlancar
tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam
Fungsional;
c. bahwa untuk merealisasikan point a dan b di atas
perlu menetapkan keputusan kepala kantor
kementerian agama kabupaten Tulungagung.
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/
1999, tanggal 30 September 1999 tentang
Tupoksi Penyuluh Agama Islam
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Agama dan Angka Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Memperhatikan : 1. Tindak lanjut pelaksanaan audit kinerja Penyuluh
Agama Islam Fungsional oleh Inspektur Jenderal

4. Kementerian Agama RI di Kantor Kemenag
Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 28
September s/d 09 Oktober 2015
2. Keputusan Rapat Pengurus Pokjaluh Provinsi
Jawa Timur Hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2016
di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Jawa Timur
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN
2016
Pertama : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2016, dengan
perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran
keputusan ini;
Kedua : Standar Operasional Prosedur (SOP) penyuluh Agama
Islam Fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kediri tahun 2016, beifungsi sebagai:
1. Standarisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
penyuluh agama Islam fungsional;
2. Sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan
memberikan solusi konkrit untuk memperbaiki kinerja
serta membantu mengevaluasi usaha yang telah
dilakukan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggungjawab penyuluh agama Islam
selaku aprat Kementerian Agama;
4. Meningkatkan akuntabilias pelaksanaan tugas
penyuluh agama Islam fungsional
5. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat,
baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur
6. Memberikan informasi mengenai kualifikasi
kompetensi yang harus dikuasai oleh penyuluh agama
Islam fungsional dalam melaksanakan tugasnya
7. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
8. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan
procedural dalam memberikan pelayanan bimbingan /
penyuluhan

5. 9. Membantu memberikan informasi yang diperrukan
dalam penyusunan standar pelayanan bimbingan/
penyuluhan, sehingga sekaligus dapat memberikan
informasi bagi kinerja penyuluh agama Islam
fungsional.
10.
Ketiga : Standar OProsedur (SOp) penyuluh Agama Islam
Fungsional berikut, berlaku untuk semua jenjang jabatan.
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila
di kemudian hari terdapat kesalahan atau perubahan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 09 Februari 2016
SURYAT
NIP. 19630506 199303 1 002

6. Lampiran:
SURAT KEPUTUSAN KEPATA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG Nomor: 006 TAHUN 2016 TANGGAL 09
FEBRUARI 2016 TENTANG PENETAPAN STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENYULUH AGAMA ISLAM FLINGSIONAL KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2016
NO.
URUT
NAMA STANDART OPERASIONAL
PROSEDUR
NOMOR SOP
1. Pendidikan Kd.15.33/6/BA.01.3/161/2016
2. Mengumpulkan Data Potensi Wilayah atau
Kelompok Sasaran
Kd.15.33/6/BA.01.3/162/2016
3. Menyusun Rencana Keria Kd.15.33/6/BA.01.3/163/2016
4. Membahas Konsep Program Kd.15.33/6/BA.01.3/164/2016
5. Menyusun Materi Bimbingan/ Penyuluhan Kd.15.33/6/BA.01.3/165/2016
6. Melaksanakan Bimbingan/Penyuluhan Kd.15.33/6/BA.01.3/166/2016
7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Hasil
pelaksanaan Bimbingan atau Penyuluhan
Kd.15.33/6/BA.01.3/167/2016
8. Pelayanan Konsultasi Agama dan
pembangunan
Kd.15.33/6/BA.01.3/168/2016
9. Penyusunan Pedoman Bimbingan/
penyuluhan
Kd.15.33/6/BA.01.3/169/2016
10. Penyusunan Pedoman atau Juklak / Juknis Kd.15.33/6/BA.01.3/170/2016
11. Perumusan Kajian Arah Kebijakan
pengembangan Bimbingan atau
Penyuluhan
Kd.15.33/6/BA.01.3/171/2016
12. Pengembangan Metode Bimbingan/
penyuluhan
Kd.15.33/6/BA.01.3/172/2016
13. Pengembangan Materi Bimbingan/
penyuluhan
Kd.15.33/6/BA.01.3/173/2016
14. Melakukan Kegiatan Karya Tulis/ Karya
Ilmiah di Bidang Penyuluh Agama
Kd.15.33/6/BA.01.3/174/2016
15. Menerjemahkan/ menyadur Kitab / Buku
dan Bahan Lainnya di Bidang Penyuluh
Agama
Kd.15.33/6/BA.01.3/175/2016
16. Membimbing Penyuluh Agama yang Berada
di bawah Jenjang Jabatannya
Kd.15.33/6/BA.01.3/176/2016
17. Penunjang Tugas Penyuluh Agama Kd.15.33/6/BA.01.3/177/2016
Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 09 Februari 2016
SURYAT
NIP. 19630506 199303 1 002

7. PENJELASAN SINGKAT
A. RUANG LINGKUP
1. BAGIAN IDENTITAS
Bagian ldentitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1) Logo dan Nama Instansi Kementerian Agama Kabupaten Kediri,
Seksi Bimas Islam, Jenjang Jabatan Penyuluh
2) Nomor SOP, nomor prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan
nomenklatur surat instansi Kementerian Agama
3) Tanggal Pembuatan, tanggal pertama kali SOP dibuat berupa
tanggal selesainya SOP dibuat bukan tanggal dimulainya
pembuatannya
4) Tanggal Revisi, tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana
ditinjauulangnya SOP yang bersangkutan;
5) Tanggat Efektit, tanggal mulai diberlakukan SOP atau sama
dengan tanggal ditandatanganinya Dokumen SOP;
6) Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat
satuan kerja. Yakni Kepala Kemenag Kabupaten Tulungagung;
7) Judul SOP, judul prosedur yang di-SOP-kan sesuai dengan
kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Penyuluh Agama
Islam Fungsional;
8) Dasar Hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang
mendasari prosedur yang di-SOP-kan beserta aturan
pelaksanaannya;
9) Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan
prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang
distandarkan.
10)Peringatan, memhrikan penjelasan mengenai kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak
dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai
permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali
pelaksana ketika prosedur dilaksanakan, sertia berbagai dampak
lain yang ditimbulkan.
11)Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai
kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan
perannya pada prosedur yang distandarkan
12)Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai
dafar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan
yang terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan.
13)Pencatatar dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata
dan dicatat oleh pejabat tertentu.

8. 2. BAGIAN FLOWCHART
Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah
(prosedur) kegiatan peserta mutu baku dan keterangan yang
diperlukan. Bagtan Flowchart ini berupa flowcharts yang menjelaskan
langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari
prosedur yang distandarkan, yang berisi: Nomor kegiataq Uraian
kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur); Pelaksana yang
merupakan pelaku (aktor) kegiatan; Mutu Baku yang berisi
kelengkapan, waktu, output dan keterangan.
Simbol yang digunakan dalam SOP iri adalah sebagai berikut:
1) Simbol Kapsul/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan
mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/Process ( ) untuk mendeskripsikan proses atau
kegiatan eksekusi,
3) Simbol Belah Ketupat/Decision ( ) untut mendeskripsikan
kegiatan pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ) untuk mendeskrpsikan
arah kegiatan (arah proses kegiatan)
5) Simbol untuk mendeskripsikan proses
serempak
B. MANFAAT SOP PENYULUHAN:
1. Standarisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyuluh agema
lslam fungsional;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab penyuluh agama Islam selaku aparat Kementerian
Agama;
3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyuluh agama
Islam fungsional
4. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi
mutu waktu dan prosedur
5. Memberikan informasi mengenai kualifrkasi kompetensi yang harus
dikuasai oleh penyuluh agama Islam funpional dalam
melaksanakan tugasnya.
6. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
7. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural
dalam memberikan pelayanan bimbingan / penyuluhan
8. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam
penyusunan standar pelayanan bimbingan/penyuluhan, sehingga
sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja penyuluh
agama Islam ftngsional.

9. Demikian penjelasan singkat tentang penggunaan SOP Penyuluh Agama
Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Semoga
bermanfaat.
Tulungagung, 09 Februari 2016
An. Kepala,
Kasi Bimas Islam
SURYAT
NIP. 19630506 199303 1 002

10. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/161/2016
Tanggal Pembuatan 05 Februari 2016
Tanggal Revisi 09 Februari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
PENDIDIKAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi Penyuluh pertama
2. Memiliki kompetensi Penyuluh Muda
3. Memiliki kompetensi Penyuluh Madya
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Bimbingan Penyuluhan Agama
2. SOP Pengembangan Bimbingan atau
penyuluhan
3. SOP Pengembangan Profesi
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Surat Izin/ Surat Tugas
8. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Bila Penyuluh tidak meningkatkan kualitas
pendidikannya, maka penyuluh tidak
memiliki wawasan yang luas.
Sebaiknya penyuluh meningkatkan
kompetensi pendidikan
Penyulu harus meningkatkan kompetensi
pendidikannya

12. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/162/2016
Tanggal Pembuatan 13 Januari 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MENGUMPULKAN DATA POTENSI WILAYAH
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP AP
1. Memiliki kompetensi Penyuluh pertama
2. Memiliki kompetensi Penyuluh Muda
3. Memiliki kompetensi Penyuluh Madya
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Bimbingan Penyuluhan Agama
2. SOP Pengembangan Bimbingan atau
penyuluhan
3. SOP Pengembangan Profesi
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika penyuluh tidak mengumpulkan data potensi
wilayah, dikhawatirkan penyuluh melaksanakan
tugas tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok
sasaran. Maka dalam melaksanakan tugasnya,
penyuluh harus mengumpulkan data potensi
wilayah tedebih dahulu.
Hasil pengumpulan data disimpan secara elektronik dan
manual

14. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/163/2016
Tanggal Pembuatan 13 Januari 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MENYUSUN RENCANA KERJA
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi Penyuluh pertama
2. Memiliki kompetensi Penyuluh Muda
3. Memiliki kompetensi Penyuluh Madya
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Mengumpulkan Data Potensi Wilayah
2. SOP Membahas Konsep Program
3. SOP Menyusun Materi Bimbingan dan
Penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika Rencana Kerja tidak disusun, maka
keberhasilan atau gagalnya tugas Bimbingan/
penyuluhan. Maka Rencana Kerja harus dibuat
untuk mengarahkan tugas Bimbingan/
Penyuluhan sesuai jadwal/agenda
Rencana Kerja yang telah disusun mohon ditaati

16. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/164/2016
Tanggal Pembuatan 13 Januari 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MEMBAHAS KONSEP PROGRAM
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi Penyuluh pertama
2. Memiliki kompetensi Penyuluh Muda
3. Memiliki kompetensi Penyuluh Madya
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Mengumpulkan Data Potensi Wilayah
2. SOP Menyusun Rencana Kerja
3. SOP Menyusun Materi Bimbingan dan
Penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
JiKa Konsep Program tidak dibahas, maka tidak
dapat diketahui ancaman, hambatan, gangguan
dan tantangannya. Maka konsep program harus
dibahas terlebih dahulu untuk mengarahkan
tugas Bimbingan/Penyuluhan.
Konsep program jelas dan dapat dilaksanakan

18. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/165/2016
Tanggal Pembuatan 13 Januari 2016
Tanggal Revisi 22 Januari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MENYUSUN MATERI BIMBINGAN / PENYULUHAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi Menyusun desain materi
bimbingan atau penyuluhan
2. Memiliki kompetensi menyusun konsep materi
3. Memiliki kompetensi mendiskusikan konsep materi
4. Memiliki kompetensi merumuskan materi
Bimbingan atau penyuluhan
5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisne
pembuatan laporan
6. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan.
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Melaksanakan Bimbingan/penyuluhan
2. SOP Rencana Kerja Operasional
3. SOP Menyusun Konsep Tertulis Materi
Bimbingan atau Penyuluhan
4. SOP Mendiskusikan Konsep Materi
5. SOP Merumuskan Materi Bimbingan atau
penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika materi tidak dibuat sama artinya dengan
tidak menyusun kurikulum Bimbingan/
Penyuluhan. Maka Materi harus dibuat agar
berjalan sukses.
Materi siap saji

20. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/166/2016
Tanggal Pembuatan 06 Februari 2016
Tanggal Revisi 09 Februari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MELAKSANAKAN BIMBINGAN / PENYULUHAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi menyusun materi bimbingan
atau penyuluhan
2. Memiliki kompetensi mengadakan Bimbingan/
Penyuluhan
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
pembuatan laporan
4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Rencana Kerja Tahunan
2. SOP Rencana Kerja Operasional
3. SOP Menyusun Materi Bimbingan atau
Penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika bimbingan/penyuluhan tidak dilaksanakan
sama halnya penyuluh tidak melaksanakan
tugasnya. Maka penyuluh harus melaksanakan
bimbingan/penyuluhan
Bimbingan/penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan
tupoksinya

22. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/167/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 09 Februari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN BIMBINGAN/PENYULUHAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi menyusun instrument hasil
pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
2. Memiliki kompetensi menyusun instrument evaluasi
hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
3. Memiliki kompetensi mengumpulkan data
pemantauan/evaluasi pelaksanaan bimbingan dan
penyuluhan
4. Memiliki kompetensi mengolah dan menganalisa
data hasil pemantauan/ evaluasi pelaksanaan
bimbingan atau penyuluhan
5. Memiliki kompetensi merumuskan hasil
pemantauan/ evaluasi pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan
6. Memiliki kompetensi merumuskan hasil evaluasi
pemantauan/ evaluasi pelaksanaan bimbingan atau
penyuluhan
7. Memiliki kompetensi menyusun laporan mingguan
8. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
pembuatan laporan
9. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Rencana Kerja Operasional
2. SOP Melaksanakan Bimbingan atau
Penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan tidak
dilaksanakan maka hasil pelaksanaan B/P tidak
dapat diketahui secara maksmimal. Maka
pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan harus
dilaksanakan agar bimbingan/ penyuluhan
berjalan sukses
Pelaporan hasil pelaksanaan bimbingan/ penyuluhan
telah selesai

24. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/168/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 09 Februari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
PELAYANAN KONSULTASI AGAMA DAN PEMBANGUNAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi melaksanakan konsultasi
perorangan
2. Memiliki kompetensi melaksanakan konsultasi
kelompok
3. Memiliki kompetensi menyusun hasil konsultasi
peorrangan/kelompok
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
pembuatan laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Rencana Kerja Operasional
2. SOP Rencana Kerja Tahunan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika penyuluh tidak melayani konsultasi agama
dan pembangunan, maka permasalahan agama
dan pembangunan rnengalami kelambatan dan
atau lidak menemukan solusi. Maka penyuluh
harus bersedia memberikan konsultasi agama
dan pembangunan
Konsultasi agama dan pembangunan dapat
dilaksanakan

26. KEMENTRIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI BIMAS ISLAM
PENYULUH AGAMA
PERTAMA, MUDA & MADYA
Nomor SOP Kd.15.33/6/BA.01.3/169/2016
Tanggal Pembuatan 03 Februari 2016
Tanggal Revisi 09 Februari 2016
Tanggal Efektif 09 Februari 2016
Disahkan Oleh Kepala,
H. SURYAT, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19610506 199303 1 002
Nama SOP:
MENYUSUN PEDOMAN BIMBINGAN / PENYULUHAN
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator
Bidang Pengawasan Pembangunan dan
pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
54/KEP/MK.WASPAN/9/1999, tanggat 30
September 1999 tentang Tupoksi Penyuluh
Agama lslam
2. Keputusan Menteri Agama Republik
lndonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang
petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional penyuluh Agama dan Angka
Kreditnya.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor
35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan SOP
1. Memiliki kompetensi melaksanakan konsultasi
perorangan
2. Memiliki kompetensi melaksanakan konsultasi
kelompok
3. Memiliki kompetensi menyusun hasil konsultasi
peorrangan/kelompok
4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme
pembuatan laporan
5. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur
pemerintahan
KETERKAITAN: PERALATAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Menyusun materi bimbingan atau
penyuluhan
2. SOP Melaksanakan bimbingan atau
penyuluhan
1. Meja
2. Kursi
3. Computer/laptop
4. Printer
5. Fotocopy
6. Alat tulis kantor
7. Pedoman, undang-undang dan peraturan yang
terkait
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Penyusunan pedoman bimbingan atau
penyuluhan dilakukan untuk memperlancar
pelaksanaan bimbingan/penyuluhan agar
berjalan sukses
Pedoman bimbingan atau penyuluhan dapat
dilaksanakan