1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 i

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 ii

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 iii
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha
Kuasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Tahun 2014 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan
transparansi, akuntabilitas kinerja dan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada
Setditjen PP dan PL dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2014 sesuai Penetapan Kinerja Tahun 2014,
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan mempunyai dua indikator kinerja yaitu jumlah UPT yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya dan jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun.
Pada tahun 2014 semua indikator kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dapat tercapai seratus persen
sesuai target.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta
berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan
LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2014.
Kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen
perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta
rekomendasi dalam pengambilan kebijakan.
Jakarta, Januari 2015
Sekretaris Ditjen,
dr. Desak Made Wismarini, MKM
NIP 196010221987032011

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 iv
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar.............................................................................................. i
Daftar Isi......................................................................................................... ii
Daftar Tabel.................................................................................................... iii
Daftar Grafik................................................................................................... iv
BAB I : PENDAHULUAN ......................................................................... 1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ....................................................... 3
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 7
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..............................
B. REALISASI ANGGARAN .............................................
7
24
BAB IV : PENUTUP ................................................................................. 25
LAMPIRAN:
 Perjanjian Kinerja Tahun 2014
 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014
 Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2014

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Sasaran Program PP dan PL Tahun 2010-2014
Tabel 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL Tahun 2010-2014
Tabel 3 Penetapan Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya pada Program PP dan PLTahun 2014
Tabel 4 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL Tahun 2014
Tabel 5 Capaian Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Tabel 6 Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT BTKLPP Tahun Anggaran
2014
Tabel 7 Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program PP dan PL Tahun 2013
Tabel 8 Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Program PP dan PL pada
Tahun Anggaran 2014
Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2010-2014
Tabel 10 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan Fungsional
Umum Tahun 2014
Tabel 11 Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL
Tabel 12 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi per 31 Desember 2014
Tabel 13 Realisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan Tahun
2014
Grafik 2 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan Jabatan
Struktural Tahun 2014
Grafik 3 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Jabatan
Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2014
-
Grafik 4 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Kelompok
Umur Tahun 2014
Grafik 5 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Golongan
Tahun 2014
Grafik 6 Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2014

7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 vii
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 14
menyatakan bahwa “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.
Salah satu program yang menjadi fokus prioritas upaya dibidang kesehatan
dalam rangka adalah pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak
menular dan penyehatan lingkungan adalah Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan yang dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana tingkat
eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu Direktorat Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menetapkan bahwa
Sekretariat Direktorat Jenderal merupakan salah satu unit organisasi eselon II di
lingkungan Ditjen PP dan PL yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Terkait dengan
perencanaan jangka menengah, maka di dalam RAP Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2010-2014 Sekretariat Ditjen PP dan PL adalah
pelaksana dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang
memiliki sasaran kegiatan yaitu meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, anggaran, serta penyediaan
data dan informasi;
2. Pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan, rumah tangga,
perlengkapan dan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan penataan organisasi;
5. Penyiapan bahan urusan hukum dan hubungan masyarakat;

8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 viii
6. Evaluasi dan penyusunan laporan.
Susunan organisasi Sekretariat Ditjen PP dan PL terdiri dari:
1. Bagian Program dan Informasi
mempunyai tugas yaitu :
- Penyusunan perencanaan dan anggaran
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian dana dan informasi
- Monitoring dan evaluasi kegiatan
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Sesuai pasal 258 mempunyai tugas yaitu :
- Penyiapan urusan hukum
- Penyiapan penataan dan evaluasi organisasi, jabatan fungsional dan
ketatalaksanan
- Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.
3. Bagian Keuangan
Sesuai pasal 262 mempunyai tugas yaitu :
- Pengelolaan anggaran
- Penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan
- Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi
4. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sesuai pasal 266 mempunyai tugas yaitu :
- Pelaksanaan urusan kepegawaian
- Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji
- Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sebagaian besar merupakan kelompok jabatan fungsional umum dalam
melaksanakan tugas layanan kepegawaian, perencanaan, pengelolaan
keuangan, urusan hukum dan humas, pentaan organisasi, perlengkapan, tata
persuratan dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan gaji.

9. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 ix
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan, struktur organisasi Sekretariat
Direktorat Jenderal PP dan PL adalah sebagai berikut :
Se
suai dengan tugas dan fungsi Sekretariat pada periode RPJMN 2010-2014, pada
umumnya dan Tahun Anggaran 2014 masih menghadapi permasalahan antara lain
sebagai berikut :
1. Penataan Pengaturan Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan
PL
2. Belum tuntasnya penyusunan materi peraturan perundang- undangan yang di
amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Belum terlaksananya evaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis yang menjadi
tanggungjawab Direktorat Jenderal PP dan PL
4. Belum tuntasnya tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan
Direktorat Jenderal PP dan PL.
5. Belum tuntasnya urusan kepegawaian yang terkait dengan PP Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.
Berdasarkan uraian di atas Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL, menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan
Perundang- undangan sebagai bentuk pertangguungjawaban dan transparansi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 x
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang
Kesehatan periode 2010-2014 diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar
yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah guna
mendukung pencapaian MDGs pada tahun 2015 dengan sasaran pembangunan
kesehatan yang ditekankan pada peningkatan akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan, antara lain ditandai dengan meningkatnya umur harapan
hidup, menurunnya angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
Untuk mendukung tercapainya RPJMN tersebut maka dari itu perencanaan
kinerja Ditjen PP dan PL harus sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan
perencanaan 5 tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja
(PK). Perencanaan Lima Tahunan Sekretariat Ditjen PP dan PL mengacu kepada
dokumen Rencana Aksi Program Ditjen PP dan PL Tahun 2010-2014.
Tabel 1
Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Tahun 2010 - 2014
SASARAN INDIKATOR
TARGET
2010 2011 2012 2013 2014
Menurunny
a angka
kesakitan,
kematian
dan
kecacatan
akibat
penyakit
1.
Persentase bayi
usia 0-11 bulan
yang mendapat
imunisasi dasar
lengkap
80 82 85 88 90
2.
Angka penemuan
kasus malaria per
1000 penduduk
2 1,75 1,5 1,25 1
3.
Jumlah kasus TB
(per 100.000
penduduk)
235 231 228 226 224

11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xi
4.
Persentase kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yg ditemukan
73 75 80 85 90
5.
Persentase kasus
baru TB Paru (BTA
positif) yg
disembuhkan
85 86 87 87 88
6. Angka kesakitan
penderita DBD per
100.000 penduduk
55 54 53 52 51
7.
Prevalensi kasus
HIV
0,2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
8.
Jumlah kasus Diare
per 1000 penduduk
350 330 315 300 285
9.
Jumlah desa yg
melaksanakan
Sanitasi Total
Berbasis
Masyarakat (STBM)
2.500 5.500
11.00
0
16.00
0
20.00
0
10.
Persentase provinsi
yang melakukan
pembinaan
pencegahan
penanggulangan
penyakit tidak
menular (SE,
deteksi dini, KIE dan
tata laksana)
50 70 80 90 100
Sedangkan sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Tenis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
tahun 2010-2014 adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan
tugas tenis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xii
Tabel 2
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PP dan PL
Tahun 2010 - 2014
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas lainnya
pada
Program
Pengendalian
penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Jumlah UPT vertikal
yang ditingkatkan
sarana dan
prasarananya
59 59 59 59 59
Jumlah rancangan
regulasi dan standar
yang disusun
21 21 21 21 21
Perjanjian kinerja atau Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL
merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja
Sekretaris Ditjen kepada Direktur Jenderal PP dan PL untuk mewujudkan target-
target kinerja sasaran Sekretariat Ditjen PP dan PL pada akhir Tahun 2014.
Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL disusun berdasar Rencana
Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun
2010-2014 Khususnya pada Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan. Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan
telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP da
PL Tahun 2014 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Sekretaris
Dirjen PP dan PL pada awal tahun 2013 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun
2014 (Dokumen Perjanjian Kinerja terlampir). Target-target kinerja sasaran
kegiatan yang ingin dicapai Sekretariat Ditjen PP dan PL dalam dokumen
Penetapan Kinerja Sekretariat Ditjen PP dan PL Tahun 2014, adalah sebagai
berikut:

13. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xiii
Tabel 3
Penetapan Kinerja
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
pada Program PP dan PLTahun 2014
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas lainnya pada Program
Pengendalian penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah UPT vertikal yang
ditingkatkan sarana dan
prasarananya
59
Jumlah rancangan regulasi dan
standar yang disusun
21
Dalam pencapaian sasaran dan strategis kegiatan dukungan manajemen dan
pelaksanan tugas teknis lainnya, telah dilakukan beberapa kegiatan berkenaan
dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Penyusunan petunjuk perencanaan dalam rangka koordinasi penyusunan
perencanaan tahunan.
2. Penyiapan dan pelaksanaan pembuatan profil Direktorat Jenderal
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang mencakup PNBP,
Verifikasi dan Akutansi serta penyusunanan penyeleseian LHP.
4. Penyiapan dan Pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian dan masalah-
masalah kepegawaian.
5. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan hukum, kehumasan dan penataan
organisasi.
6. Penyiapan dan peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat
Jenderal PP dan PL dan UPT.
7. Penyiapan dan Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan.
Anggran yang dialokaskan pada tahun 2014 untuk Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 154.925.525.000,-

14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xiv
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada tahun anggaran 2014 Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL
(Setditjen PP dan PL), sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan
Kementrian/Lembaga (RKA KL), telah di alokasikan sebesar Rp. 163.423.233.000,-
(Seratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus
Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). Sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan
telah dilakukan revisi anggaran sebesar Rp. 154.925.525.000 (Seratus Lima Puluh
Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima
Ribu Rupiah) yaitu 95% dari pagu awal. Sedangkan realisasi penyerapan keuangan
sebesar Rp.112.358.824.845 (Seratus Dua Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh
Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh
Lima Rupiah) atau sebesar 72,52% dari pagu setelah revisi.
Tabel 4
Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL Tahun 2014
URAIAN ANGGARAN
SEMULA
ANGGARAN
SETELAH REVISI
REALISASI %
ANGGARAN
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Pengendalia
n Penyakit
Penyehatan
Lingkungan
163.423.233.000 154.925.525.000 112.358.824.845 72,52 %
Realisasi kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
dalam lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL dapat digambarkan
sebagai berikut :

15. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xv
Tabel 5
Capaian Kinerja Kegiatan
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
lainnya pada Program
Pengendalian penyakit
dan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah UPT vertikal
yang ditingkatkan
sarana dan
prasarananya
59 59 100 %
Jumlah rancangan
regulasi dan standar
yang disusun
21 21 100 %
Seluruh UPT (10 BTKLPP dan 49 KKP) telah ditingkatkan sarana dan
prasarananya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UPT. Dengan
demikian Jumlah UPT vertikal yang telah ditingkatkan sarana dan prasarananya
dengan target 59 UPT terealisasi 59 UPT (100%).
Secara lebih rinci pemenuhan kebutuhan sarana prasarana BTKLPP oleh Setditjen
PP dan PL dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 6
Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT BTKLPP
Tahun Anggaran 2014
NO
UPT
Sarana dan Prasarana
SDMTanah Bangunan Kendaraan Peralatan
1 BBTKLPP Jakarta √ √
2 BBTKLPP Surabaya √ √ √
3 BBTKLPP
Yogyakarta √ √ √

16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xvi
4 BBTKLPP Banjarbaru √ √ √
5 BTKLPP Makassar √ √ √
6 BTKLPP Medan √ √
7 BTKLPP Batam √ √ √
8 BTKLPP Palembang √ √ √
9 BTKLPP Manado √ √
10 BTKL-PP Ambon √ √
Seluruh BTKLPP telah ditingkatkan sarana dan prasarannya (100%) yang meliputi
tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan Sumber Daya Manusia.
Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana KKP oleh Setditjen PP dan PL, dapat
digambarkan sebagai berikut :
Tabel 7
Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT KKP
Tahun Anggaran 2014
No
UPT
Sarana dan Prasarana
SDMTanah
Bangunan
Kendaraan Peralatan
1 KKP Kelas I Tanjung
Priok √ √ √ √
2 KKP Kelas I
Denpasar √ √
3 KKP Kelas I
Surabaya √ √ √ √
4 KKP Kelas I
Soekarno-Hatta √ √
5 KKP Kelas I Medan √ √ √ √
6
KKP Kelas II √ √ √ √

17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xvii
Makassar
7 KKP Kelas II Batam √ √ √
8 KKP Kelas II Tanjung
Pinang √ √
9 KKP Kelas II
Banjarmasin √ √ √
10 KKP Kelas II Kendari √ √ √
11 KKP Kelas II Tarakan √ √ √
12 KKP Kelas II
Mataram √ √ √
13 KKP Kelas II Padang √ √
14 KKP Kelas II
Semarang √ √ √
15 KKP Kelas II
Palembang √ √ √
16 KKP Kelas II
Probolinggo √ √
17 KKP Kelas II Ambon √ √ √
18 KKP Kelas II
Pekanbaru √ √
19 KKP Kelas II
Balikpapan √ √ √
20 KKP Kelas II Manado √ √ √ √ √
21 KKP Kelas II
Bandung √ √ √ √
22 KKP Kelas II Banten √ √ √
23 KKP Kelas II
Pontianak √ √ √
24 KKP Kelas II
Samarinda √ √ √ √

18. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xviii
25 KKP Kelas II Cilacap √ √
26 KKP Kelas III
Panjang √ √ √ √
27 KKP Kelas II
Jayapura √ √ √
28 KKP Kelas II Tanjung
Balai Karimun √ √ √
29 KKP Kelas III Pangkal
Pinang √ √ √
30
KKP Kelas III Bitung
√ √
31 KKP Kelas III
Tembilahan √ √
32 KKP Kelas III Jambi √ √ √
33 KKP Kelas III Dumai √ √ √
34 KKP Kelas III Palu √ √ √
35 KKP Kelas III Kupang √ √
36 KKP Kelas III Biak √ √ √
37 KKP Kelas III Sorong √ √ √
38 KKP Kelas III
Manokwari √ √ √
39 KKP Kelas III Sampit √ √
40 KKP Kelas III Banda
Aceh √ √ √
41 KKP Kelas III
Merauke √ √ √
42 KKP Kelas III
Lhokseumawe √ √ √
43 KKP Kelas III
Bengkulu √ √ √

19. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xix
44 KKP Kelas III Poso √ √ √ √
45 KKP Kelas III
Palangkaraya √ √
46 KKP Kelas III
Gorontalo √ √ √ √
47 KKP Kelas III Ternate √ √
48 KKP Kelas III Sabang √ √ √
49 KKP Kelas IV
Yogyakarta √ √ √
Seluruh KKP telah ditingkatkan sarana dan prasarananya (100%) yang meliputi
tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan Sumber Daya Manusia.
Di samping peningkatan sarana dan prasarana UPT, indikator kinerja Sekretariat
Direktorat Jenderal PP dan PL adalah menyusun rancangan regulasi dan standar di
lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL. Dari target 21 rancangan yang disusun
telah terealisasi 21 rancangan sehingga persentase capaian target kinerja sebesar
100%.
Secara lebih rinci 21 rancangan regulasi peraturan perundang-undangan program
PP dan PL yang telah disusun dapat digambarkan sebagai berikut :

20. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xx
Tabel 8
Daftar Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Program PP dan PL pada Tahun Anggaran 2014
No Nama Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1 Rancangan Undang-Undang tentang Wabah
2 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Penyakit Menular Telah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
3 RPM Kesehatan tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum telah ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot
Air Minum
4 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat Telah
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
5 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
6 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Demam Tifoid
7 RPM Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk pada
Penggunaan NAPZA Suntik
8 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9 RPM Kesehatan tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal
10 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Lingkungan Di
Puskesmas
11 Revisi Permenkes Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga
12 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Demam Berdarah Dengue
13 RPM Kesehatan tentang Kadar Alkohol Darah pada Pengemudi
14 RPM Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan
15 RPM Kesehatan tentang Pedoman Tatalaksana Infeksi HIV pada Bayi dan Anak
16 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Frambusia
17 RPM Kesehatan tentang Kolaborasi HIV dan TB
18 RPM Kesehatan tentang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
19 RPM Kesehatan tentang Dokumen Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara,
dan Pos Lintas Batas Darat Negara
20 RPM Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat
21 Rancangan Perpres tentang Kabupaten/Kota Sehat

21. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxi
Pada tahun 2014, dari target 21 rancangan peraturan perundang-undangan telah
disusun sebanyak 1 rancangan undang-undang, 19 Rancangan Peraturan Menteri
Keshatan dan 1 Rancangan Peraturan Presiden.
Prioritas dalam penyusunan peraturan undang-undangan pada tahun 2014, adalah
penyelesaian peraturan pelaksanaan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Penyiapan Peraturan Perundang-undangan
untuk Program Legislasi Nasional 2015-2019.
Berdasarkan hasil capaian kinerja tahun 2014 bila dibandingkan kinerja tahun
2013 menunjukkan gambaran sebagai berikut :
a. Alokasi anggaran pada tahun 2013 Rp. 198.683.047.000, sedangkan tahun
anggaran 2014 Rp. 154.925.525.000, sehingga terjadi peningkatan sebesar
Rp. 43.757.522.000,- atau kurang lebih meningkat 78%. Sedangkan realisasi
penyerapan anggaran pada tahun 2013 sebesar 85,73% dan pada tahun 2014
sebesar 72,52%. Dengan demikian terjadi penurunan penyerapan anggaran.
b. Capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2014 dalam jumlah UPT yang
ditingkatkan sarana dan prasarananya sebesar 100%, demikian pula pada tahun
2013 sebesar 100%. Dengan demikian seluruh target pada dua tahun berturut-
turut terealisasi 100%.
c. Capaian realisasi indikator kinerja penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan pada tahun 2014 sebesar 100% demikian pula realisasi pada tahun
2013 sebesar 100%. Dengan demikian seluruh target pada dua tahun berturut-
turut terealisasi 100%.
Gambaran selengkapnya realisasi rancangan peraturan perundang-undangan
pada tabel berikutnya :

22. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxii
Upaya lain yang Dilaksanakan
Di samping pencapaian indikator kinerja sebagaimana diuraikan di atas,
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PP & PL pada
tahun anggaran 2014 juga melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Dukungan layanan administrasi kepegawaian dalam penerimaan CPNS
khususnya untuk jabatan fungsional sanitarian berjumlah 119 orang untuk 49
Kantor Kesehatan Pelabuhan.
2. Total temuan LHP di lingkungan Ditjen PP dan PL sebanyak 636 temuan dari
sejumlah itu, total saran yang harus ditindaklanjuti 1.769 dan saran yang
telah berhasl ditindaklanjuti 1.150 saran ( 65%).
3. Realisasi target PNBP di lingkungan UPT pada tahun 2014 menunjukkan
7 UPT (11,86 %) mampu memenuhi target PNBP sedangkan 88,14% masih
dibawah target penerimaan PNBP.
4. Realisasi hasil pengelolaan BMN, menunjukkan telah mampu diseleseikan
tahun 2013 Rp. 1.056.795.627.086,- sedangkan tahun 2014 sebesar Rp.
1.023.618.753.711 berarti mengalami penurunan 3%.
Pada tahun anggaran 2014 yang merupakan tahun terakhir RPJMN 2010-
2014, secara umum telah terjadi peningkatan kinerja pencapaian target dari
sassaran yang ditetapkan.
Tabel 9
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja tahun 2010-2014
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
(2010-2014)
REALISASI INDIKATOR
KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya
dukungan
manajemen
dan
pelaksanaan
tugas lainnya
pada Program
Jumlah UPT
vertikal yang
ditingkatkan
sarana dan
prasarananya
59
59
59 59 59 59

23. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxiii
Pengendalian
penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Jumlah
rancangan
regulasi dan
standar yang
disusun
21 - 20 26 29 21
Dengan demikian selama periode lima tahun, RPJMN 2010-2014, empat
tahun diantaranya telah mencapai target (100%) kecuali tahun 2011 hanya
tercapai 98%.
Keberhasilan pencapaian target dari sasaran yang ditetapkan pada periode
RPJMN 2010-2014 merupakan bentuk kebijakan dalam meningkatkan upaya
koordinasi dan komunikasi antar satuan kerja di lingkungan Direktorat
Jenderal PP dan PL maupun di lingkungan Kementerian Kesehatan. Di
samping itu dilakukan pembinaan rutin terhadap kinerja para pejabat
fungsional dalam menyelesaikan tugas yang telah disusun dan ditetapkan
sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Efektivitas dalam penggunaan
sumber daya khususnya keuangan juga berpengaruh terhadap pencapaian
sasaran kinerja, sehingga tercapai tingkat efisiensi yang optimal, yaitu hanya
sekitar 72,58% dari alokasi anggaran, namun mampu menyelesaian 100%
target sasaran yang ditetapkan. Di masa yang akan datang, guna
mempertahankan kinerja, tetap diperlukan upaya untuk senantiasa
memelihara komunikasi secara aktif dengan satuan kerja (direktorat) sebagai
unit kerja pemrakarsa, baik dalam penyiapan peraturan perundang-undangan
maupun dalam kegiatan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PP dan PL.
Beberapa upaya efisiensi guna meningkatkan kinerja masih terus perlu
dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL, antara lain meliputi
penataan penempatan sumber daya manusia, pelatihan teknis dan
manajemen, serta pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia. Penempatan
tenaga dalam jabatan fungsional sesuai dengan unit kerja dan beban kerja,
peningkatan kapasitas melalui pelatihan serta bimbingan teknis dan
pemanfaatan sarana yang tepat sasaran akan semakin meningkatkan
efisiensi di lingkugan Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan PL.

24. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxiv
Kondisi sumber daya yang tersedia di Sekretariat Direktorat Jenderal PP dan
PL sampai dengan akhir 2014 dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2014 Sekretariat Ditjen PP dan PL memiliki Sumber Daya
Manusia sebanyak 172 orang. Dibawah ini akan disajikan pengelompokan
jumlah Sumber Daya Manusia yang dikelompokan berdasarkan kelompok
Jabatan, umur, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin.
a) Menurut Jabatan
Berdasarkan kelompok jabatan, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
dibagi menjadi 3 jabatan yaitu:
1) Jabatan Struktural
2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)
3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL berdasarkan
kelompok jabatan sebagai berikut :
Grafik 1
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Jabatan Tahun 2014
Dari grafik 1 diketahui bahwa pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL terdiri
atas 17 orang pejabat struktural, 13 pegawai dengan Jabatan Fungsional
tertentu dan 142 orang pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum.

25. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxv
1) Jabatan Struktural
Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 173 orang,
pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 17 orang.
Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan kelompok jabatan struktural sebagai berikut:
Grafik 2
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2014
1
4
12
Eselon II
Eselon III
eselon IV
2) Jabatan Fungsional Umum (JFU)
Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan
untuk mencapai tujuan organisasi.
Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 173 orang,
pegawai dengan JFU sebanyak 142 orang, yang terdiri dari:

26. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxvi
Tabel 10
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Jabatan Jabatan Fungsional Umum Tahun 2014
Jenis Jabatan Fungsional Umum (JFU) JUMLAH
Administrator Kesehatan 1
Analis Jabatan 1
Analis Kepegawaian 13
Analis Kepegawaian Pemula 3
Analis Organisasi 3
Analis Tata Laksana 1
Arsiparis 5
Arsiparis Pemula 8
Bendahara 2
Caraka 2
Dokter 1
Penata Laporan Keuangan 17
Pengadministrasi Keuangan 9
Pengadministrasi Umum 8
Pengelola Anggaran 2
Pengelola BMN 6
Pengemudi 9
Pengevaluasi 2
Pengolah Data 4
Penyusun Laporan 1
Perancang Peraturan Perundang-undangan 6

27. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxvii
Perawat 1
Perawat Pemula 1
Perencana 6
Petugas Gudang 6
Petugas Keamanan 5
Pranata Hubungan Masyarakat 1
Pranata Hubungan Masyarakat Pemula 5
Pranata Komputer 1
Protokol 1
Sekretaris 4
Statistisi 3
Teknisi Jaringan (Air, Listrik, Telp) 2
Verifikator Keuangan 3
JUMLAH 142
3) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
Dari jumlah karyawan Sekretariat Ditjen PP dan PL sebanyak 164 orang,
pegawai dengan JFT sebanyak 13 orang.
Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan kelompok JFT sebagai berikut:

28. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxviii
Grafik 3
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Tahun 2014
Dari grafik 4 diketahui bahwa JFT di Sekretariat Ditjen PP dan PL ada 5
jenis jabatan yaitu: dokter, dokter gigi, perawat, Analisis Kepegawaian
dan Pranata Humas Penyelia.
b) Kelompok Umur
Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL dikelompokkan menjadi 8
kelompok umur dengan interval 4 tahun.
Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan kelompok umur sebagai berikut.

29. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxix
Grafik 4
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014
Dari grafik 5 diketahui bahwa pegawai dengan interval umur 51-55
tahun merupakan pegawai yang paling bayak dibandingkan dengan
kelompok umur yang lainnya yaitu sebanyak 44 orang.
c) Golongan
Jumlah SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dikelompokkan berdasarkan
golongan menjadi Golongan IV, III, II, I.
Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

30. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxx
Grafik 5
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Golongan Tahun 2014
Berdasarkan grafik 6 di atas, pegawai golongan III/b adalah pegawai
yang paling banyak yaitu sebanyak 49 orang, sedangkan golongan II/a
merupakan golongan yang paling sedikit yaitu satu orang, disusul
golongan I/d dan II/b masing-masing 2 orang.
d) Pendidikan
Berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dibagi
menjadi 7 kelompok, yaitu : SD, SMP, SLTA, D1, D3, , S1, S2.
Dibawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan pendidikan sebagai berikut.

31. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxi
Grafik 6
Data Pegawai Sekretariat Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2014
Dari grafik 7 diketahui bahwa pegawai dengan pendidikan Strata 1
merupakan pegawai terbanyak di Sekretariat PP dan PL, yaitu
sebanyak 68 orang sedangkan pendidikan D1 merupakan yang paling
sedikit yaitu 1 orang.
e) Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL dibagi
menjadi 2 kelompok, yaitu : pria dan wanita.
Di bawah ini disajikan data SDM Sekretariat Ditjen PP dan PL
berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut
Grafik 7
Data Pegawai Ditjen PP dan PL
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014

32. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxii
Dari grafik 8 diketahui bahwa perbandingan pegawai berjenis kelamin
wanita dibandingkan dengan jenis kelamin pria hampir sama banyak,
dengan selisih pegawai wanita lebih banyak 4 orang dibanding pria.
b. Sumber Daya Anggaran
Tabel 11
Realisasi Anggaran Setditjen PP dan PL
URAIAN ANGGARAN
SEMULA
ANGGARAN
SETELAH
REVISI
REALISASI PERSENTASE
ANGGARAN
Sekretariat
Direktorat
Jenderal
Pengendalian
Penyakit
Penyehatan
Lingkungan
163.423.233.00
0
154.925.525.00
0
112.358.824.84
5
72,52 %
c. Sumber Daya Sarana Prasarana
Laporan Barang Milik Negara sebagai salah satu wujud transparansi dan
akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Barang Milik Negara yang telah diperoleh Satuan Kerja dicatat dan
dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu; fungsional,
kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan
Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari
pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam
suatu informasi sesuai dengan ketentuan.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Eselon II Tahunan ini
adalah per tanggal 1 Januari 2014 s.d. 31 Desember 2014 dengan nilai
Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.023.618.753.711,-yang mencakup
seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Kementerian Kesehatan.

33. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxiii
Tabel 12
Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
Posisi per 31 Desember 2014
NAMA UAPPB-EI: 024.05.00.465827.000 SEKRETARIAT DITJEN
PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Kode Akun Neraca Jumlah
Uraian
1 2 3
117111 Barang Konsumsi 1.257.403.926
117113 Bahan untuk Pemeliharaan 10.518.500
117114 Suku Cadang 317.000
117131 Bahan Baku 0
117199 Persedian Lainnya 159.524.736
131111 Tanah 0
132111 Peralatan dan Mesin 365.552.713.737
133111 Gedung dan Bangunan 40.307.504.762
134113 Jaringan 1.703.144.000
135111 Aset Tetap Dalam Renovasi 0
135121 Aset Tetap Lainnya 8.781.472.000
136111 Konstruksi Dalam Pengerjaan 792.839.344.840
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
Mesin
(185.318.896.597)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan
(3.799.209.442)
137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan (1.619.209.000)
162151 Sofware 2.485.329.637
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya 15.755.000
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam operasi pemerintahan
17.530.199.818

34. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxiv
169122 Akumulasi penyusutan aset tetap
yang tidak digunakan dalam operasi
(16.287.159.206)
JUMLAH 1.023.618.753.711
Realisasi anggaran di lingkungan Sekretariat Ditjen PP dan PL dapat diuraikan
sebagai berikut.
Tabel 13
Realisasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
KODE OUTPUT ANGGARAN
SEMULA
ANGGARAN
SETELAH REVISI
REALISASI
2063.002 Dokumen perencanaan dan
anggaran
14.083.083.000 12.381.109.000 7.870.946.278
2063.003 Dokumen data dan informasi 6.331.205.000 4.839.275.000 3.870.285.966
2063.004 Dokumen evaluasi dan
pelaporan
5.838.091.000 5.728.141.000 4.211.368.869
2063.006 Laporan Keuangan 5.600.895.000 4.975.040.000 4.268.198.125
2063.007 Target dan pagu PNBP 1.881.680.000 1.881.680.000 1.685.401.150
2063.008 Juklak pengelolaan APBN 2.168.325.000 2.168.325.000 1.612.191.450
2063.009 Tindak Lanjut LHP 2.627.030.000 2.627.030.000 2.427.281.475
2063.010 Laporan aset negara (BMN) 8.468.045.000 7.396.923.000 5.941.645.508
2063.011 Layanan administrasi
kepegawaian
1.856.579.000 2.056.379.000 1.791.918.300
2063.012 Jumlah SDM yang dibina 2.365.640.000 2.365.640.000 1.952.887.335
2063.015 Administrasi dan pembinaan
hukum dan organisasi
2.535.055.000 2.027.855.000 1.509.247.400
2063.016 Analisis pengkajian
pengembangan organisasi
dan tatalaksana
2.574.629.000 1.727.044.000 1.577.372.372
2063.018 Kegiatan kehumasan,
protokol, dan pemberitaan
2.522.060.000 2.078.460.000 1.831.684.500
2063.021 Alat dan bahan kesehatan 688.550.000 688.550.000 661.494.000
2063.023 Pengepakan,pengiriman,
pengangkutan barang
450.000.000 450.000.000 429.473.300
2063.024 Fasilitas Produksi Vaksin Flu
Burung
11.051.000.000 9.211.378.000 4.458.206.408

35. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxv
2063.050 Administrasi ketatausahaan
dan pimpinan
6.369.000.000 5.327.720.000 5.037.868.374
2063.994 Layanan perkantoran 65.351.767.000 65.351.767.000 47.226.620.801
2063.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi
3.032.261.000 4.161.604.000 3.983.483.000
2063.997 Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran
4.445.722.000 5.678.285.000 5.150.816.500
2063.998 Gedung/Bangunan 13.164.616.000 12.941.870.000 5.971.401.034

36. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxvi
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja kepada
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selama tahun
2014 , capaian kinerja sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk indikator jumlah
penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan telah dapat memenuhi target
100% yang ditetapkan (target 21 dan realisasi 21), dan untuk Jumlah UPT vertikal
yang ditingkatkan sarana dan prasarananya diantaranya tanah,bangunan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2014 terealisasi 100% demikian pula
sama dengan capaian kinerja Tahun 2013 yaitu 100%.
Laporan Akuntabilitas Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan dalam mencapai target sasaran Kegiatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mempunyai hambatan-hambatan
dalam pencapaian indikator dan akan berusaha meningkatkan kinerja secara internal
dengan perpaduan antara sumber daya manusia, sarana prasaran dan anggaran
sedangkan secara eksternal menjalin kerjasama lintas program dan sektor terkait.

37. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxvii

38. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxviii

39. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xxxix

40. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xl

41. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Th. 2014 xli