SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
PENYUSUNAN
DOKUMEN
REGULASI
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Agenda Pembahasan
01
02
03
Definisi dan Jenis Regulasi
Format Penyusunan Regulasi
Target dan strategi Penyusunan Regulasi
SECTION BREAK
Insert the title of your subtitle Here
DEFINISI DAN JENIS REGULASI
REGULASI adalah
Dokumen yang memuat kebijakan pokok atau
kebijakan pelaksanaan yang arus dipedomani dan
dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan
kegiatan di RS. Mata Undaan.
KELOMPOK REGULASI
REGULASI
RUMAH SAKIT
REGULASI UNIT
KERJA
REGULASI
LINTAS UNIT
KERJA
KRITERIA
NASIONAL
UNDANG-
UNDANG
PERATURAN PER-UU
PMK, PP,
PEDOMAN
REGULASI RS
KEBIJAKAN RS,
PEDOMAN
PELAYANAN
RS, PANDUAN,
RKA/RBA
REGULASI UNIT KERJA
KEBIJAKAN UNIT
KERJA,PEDOMAN
PELAYANAN DAN
PENGORGANISA
SIAN, SPO,
PROGRAM
MACAM REGULASI
REGULASI UNIT PELAYANAN/ KERJA
A
B
C
E
D
PEDOMAN PELAYANAN
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
PANDUAN
SPO
PROGRAM KERJA
B C
D E
REGULASI KOMITE/ TIM
A
B
C
D
PENETAPAN KOMITE/ TIM
PEDOMAN KERJA
PROGRAM KERJA UNTUK 3
TAHUN (BISA DIBUAT PER TAHUN)
LAPORAN
B C
D E
TARGET PENYUSUNAN REGULASI
21 Jan
2020
22 Jan
2020
28-29Jan
2020
30-31 Jan
2020
1&3 Feb
2020
4-8 Feb 2020
SOSIALISASI
PENYUSUNAN
DOKUMEN
REGULASI
PENYUSUNAN
REGULASI
SESUAI FORMAT
TATA NASKAH
PENGUMPULAN
REGULASI
YANG ADA
REVIEW REGULASI
ADMINISTRASI,
UMUM DAN
KEUANGAN
REVIEW
REGULASI
PELAYANAN
KOMPILASI
DAN
PEMBAHASAN
BERSAMA
SECTION BREAK
Insert the title of your subtitle Here
FORMAT PENYUSUNAN
REGULASI
BAB I
PEDOMAN PELAYANAN
PENGERTIAN DAN BATASAN
1.1 Latar Belakang
narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas.
1.2 Pengertian Pedoman
definisi pedoman
1.3 Tujuan Pedoman
berisi fungsi pedoman dibuat.
1.4 Ruang Lingkup
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman.
1.5 Batasan Operasional
pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam pedoman.
1.6 Landasan Hukum
kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS
BAB II
STANDAR KETENAGAAN
2.1 Kualifikasi sumber daya manusia
didasarkan pada pendidikan dan kompetensi
2.2 Distribusi Ketenagaan
pembagian tenaga sesuai pada pos/ pelayanan di unit kerja
2.3 Pengaturan Ketenagaan
pembagian tenaga dalam jam kerja, masa cuti dan libur
BAB III
PEDOMAN PELAYANAN
STANDAR FASILITAS
3.1 Ruangan
standar ruangan yang dibutuhkan
3.2 Peralatan
standar peralatan yang dibutuhkan
3.3 Teknologi Medis/ Non Medis
3.4 Denah Ruangan
BAB IV
KEMAMPUAN PELAYANAN
4.1 Jenis Kegiatan Pelayanan Unit
berdasarkan tupoksi pelayanan unit
4.2 Jenis Pelayanan Program RS di Unit
a. Program PMKP
b. Program PPI
c. Program K3RS
d. Program PPRA
e. Program Prognas
f. Program PKRS
BAB V
KEBIJAKAN
5.1 Kebijakan Rumah Sakit
5.2 Kebijakan Pelayanan
BAB VI
TATA LAKSANA
Pelaksanaan harus memenuhi :
a. What, Who, When, Where, How
b. Alur Pelayanan
c. Pencatatan dan Pelaporan
d. Monitoring dan Evaluasi
BAB VII
PENUTUP
BAB I
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas.
1.2 Tujuan Pedoman
berisi fungsi pedoman dibuat.
1.3 Ruang Lingkup
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman.
1.4 Batasan Operasional
pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam pedoman.
1.5 Landasan Hukum
kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU,
PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS
BAB II
GAMBARAN UMUM RS
2.1 Identitas RS
2.2 Sejarah RS
BAB III
VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN RS
3.1 Visi dan Misi RS
3.2 Nilai RS
3.3 Tujuan RS
BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI RS
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA
BAB VI
URAIAN JABATAN
6.1 Persyaratan Jabatan
6.2 Uraian Tugas
6.3 Tanggung Jawab
6.4 Wewenang
BAB VII
TATA HUBUNGAN KERJA
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
7.1 Tata Hubungan Kerja Internal Unit
instruksi dan koordinasi (antar staf dan dari atasan ke staf
7.2 Tata Hubungan Kerja Eksternal Unit
koordinasi (antar unit dan atau komite/ tim)
BAB VIII
POLA KETENAGAAN
8.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Kualifikasi SDM (Nama Jabatan;Pendidikan;Kompetensi;Jumlah
Kebutuhan SDM)
8.2 Penempatan Sumber Daya Manusia
sesuai dengan pos pelayanan di unit
BAB IX
PROGRAM ORIENTASI
9.1 Orientasi Umum
Rumah Sakit, PMKP, PPI, K3RS, PPRA
9.2 Orientasi Khusus
unit kerja, uraian tugas, tanggung jawab, wewenang
BAB X
PERTEMUAN/ RAPAT
BAB XI
PELAPORAN
11.1 Cakupan Kegiatan
kunjungan, rujukan, code blue
11.2 Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien
nasional, RS (prioritas), Unit
11.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Staf
BAB XII
PENUTUP
PEDOMAN PENGORGANISASIAN
10.1 Rapat
Internal Unit dan Antar Unit
10.2 Pertemuan/ Koordinasi
Internal Unit dan Antar Unit
10.3 Komunikasi Efektif antar PPA (khusus pelayanan)
a. pelaporan hasil kritis
b. hand over
c. transfer pasien
BAB I
PEDOMAN KERJA KOMITE/ TIM
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas.
1.2 Tujuan Pedoman
berisi fungsi pedoman dibuat.
1.4 Ruang Lingkup
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman.
1.5 Sasaran
siapa dan apa yang terlibat dalam pedoman.
1.6 Landasan Hukum
kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS
BAB II
KEGIATAN KOMITE/ TIM
2.1 Jenis Kegiatan
kegiatan komite/ tim sesuai tupoksi
2.2 Tatalaksana Kegiatan
detail/ rincian kegiatan yang ada pada komite/ tim
BAB III
PEDOMAN KERJA KOMITE/ TIM
ORGANISASI KOMITE/ TIM
3.1 Struktur Organisasi RS
3.2 Struktur Organisasi Komite/ Tim
3.3 Uraian Jabatan Komite/ Tim
BAB IV
SARANA DAN FASILITAS KOMITE/ TIM
4.1 Ruangan
standar ruangan yang dibutuhkan
4.2 Peralatan
standar peralatan yang dibutuhkan
4.3 Teknologi Medis/ Non Medis
4.4 Denah Ruangan
BAB V
MONIITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
5.1 Pelaporan Kegiatan
5.2 Pelaporan indikator mutu dan kinerja
5.3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komite/ Tim
BAB VI
PENUTUP
BAB I
PANDUAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas.
1.2 Tujuan Panduan
berisi fungsi panduan dibuat.
1.3 Definisi Operasional
pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam panduan, untuk membantu memperjelas.
BAB II
RUANG LINGKUP
2.1 Sasaran
siapa yang terlibat dan apa yang dibahas di dalam panduan.
2.2 Landasan Hukum
kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS
PANDUAN
BAB IV
DOKUMENTASI
4.1 Pencatatan
bentuk dan sistem pencatatan kegiatan
4.2 Pelaporan
bentuk dan sistem pelaporan kegiatan
4.3 Monitoring dan Evaluasi
cara memonitoring dan mengevaluasi kegiatan
BAB III
TATA LAKSANA
Pelaksanaan harus memenuhi :
a. What, Who, When, Where, How
b. Alur Pelayanan
c. Pencatatan dan Pelaporan
d. Monitoring dan Evaluasi
BAB V
PENUTUP
I
PROGRAM KERJA UNIT
PENDAHULUAN
narasi alasan dibuatnya program kerja, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan program kerja.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi program kerja dibuat.
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam program kerja juga perlu disampaikan.
II
LATAR BELAKANG
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan
berisi identifikasi perubahan yang ada di lingkungan eksternal dan adanya kebijakan rumah sakit yang mempengaruhi kinerja unit.
2.2 Capaian Kegiatan
capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai proyeksi untuk perencanaan program unit tahun berikutnya.
III
TUJUAN
3.1 Tujuan Umum
3.2 Tujuan Khusus
IV
PROGRAM KERJA UNIT
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
4.1 Kegiatan Pokok
a. Kegiatan sesuai dengan tupoksi unit kerja
b. pengembangan pelayanan
4.2 Rincian Kegiatan
setiap kegiatan pokok dirinci, meliputi :
a. sumber daya manusia
1. kebutuhan SDM
2. orientasi SDM
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Evaluasi kinerja SDM
b. fasilitas
1. pemeliharaan
2. penggantian/ penambahan/ investasi
c. mutu
mutu nasional, RS (prioritas), unit
d. upaya keselamatan
program keselamatan pasien dan K3RS
e. upaya PPI
program pencegahan dan pengendalian infeksi
e. monitoring dan evaluasi
f. rapat
g. laporan
V
PROGRAM KERJA UNIT
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
VI
SASARAN
VII
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
VIII
PROGRAM KERJA UNIT
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
X
PENUTUP
I
PROGRAM KERJA KOMITE/TIM
PENDAHULUAN
narasi alasan dibuatnya program kerja, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan program kerja.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi program kerja dibuat.
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam program kerja juga perlu disampaikan.
II
LATAR BELAKANG
2.1 Isu Strategik dan Kebijakan
berisi identifikasi perubahan yang ada di lingkungan eksternal dan adanya kebijakan rumah sakit yang mempengaruhi kinerja komite/ tim.
2.2 Capaian Kegiatan
capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai proyeksi untuk perencanaan program komite/ tim tahun berikutnya.
III
TUJUAN
3.1 Tujuan Umum
3.2 Tujuan Khusus
IV
PROGRAM KERJA KOMITE/ TIM
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
4.1 Kegiatan Pokok
Kegiatan sesuai dengan tupoksi komite/ tim
4.2 Rincian Kegiatan
setiap kegiatan pokok dirinci, meliputi :
a. sumber daya manusia
1. orientasi staf
program orientasi untuk staf baru
2. Pendidikan dan Pelatihan
program diklat untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi anggota komite/ tim dan atau staf rumah sakit
b. fasilitas
1. pemeliharaan
2. penggantian/ penambahan/ investasi
c. rapat
kegiatan rapat komite/ tim untuk konsolidasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
d. supervisi
kegiatan supervisi yang dilakukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan oleh komite/ tim dan atau unit kerja.
e. evaluasi capaian mutu
program yang akan ditingkatkan berdasarkan capaian mutu komite/ tim tahun sebelumnya
f. evaluasi dan usul regulasi
kegiatan evaluasi dan mengusulkan kebijakan maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan komite/ tim kepada Direktur.
g. Sosialisasi/ diseminasi
kegiatan penyampaian informasi/ ilmu tambahan terkait komite/ tim kepada seluruh staf rs.
h. monitoring dan evaluasi
i. laporan
V
PROGRAM KERJA UNIT
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
VI
SASARAN
VII
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
VIII
PROGRAM KERJA UNIT
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
X
PENUTUP
Kerangka Acuan Kegiatan
Setiap kegiatan yang ada di program kerja dibuat
I
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
LATAR BELAKANG
narasi alasan dibuatnya kegiatan, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan kegiatan.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi kegiatandibuat.
II
TUJUAN
3.1 Tujuan Umum
3.2 Tujuan Khusus
II
SASARAN
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam kegiatan juga perlu disampaikan.
IV
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
STRATEGI PENCAPAIAN
4.1 Metode Pelaksaaan
teknik/ cara pelaksanaan kegiatan dilakukan
(seminar; pelatihan; workshop;sosialisasi;demo;simulasi;bakti sosial; dll)
4.2 Rincian Kegiatan
detail kegiatan serta kebutuhan logistik, sarpras yang diperlukan untuk kegiatan
(narasumber; materi; alat; dll)
4.3 Waktu Pelaksaaan
jadwal kegiatan beserta rundown acara
V
TARGET KEGIATAN
5.1 Target Waktu
kapan capaian kegiatan dapat dilaksanakan apakah dalam hitungan hari, mingguan, bulanan.
5.2 Target Hasil
hasil apa yang dapat dicapai dalam kegiatan.
VI
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
BIAYA YANG DIPERLUKAN
Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan
VII
PENUTUP
A
LAPORAN
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
narasi alasan dibuatnya kegiatan, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan kegiatan.
dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas.
1.2 Maksud dan Tujuan
berisi fungsi kegiatan dilaksanakan.
1.4 Ruang Lingkup
sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam kegiatan.
1.5 Dasar
Dasar kegiatan dilakukan.
B
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan
C
HASIL YANG DICAPAI
1. Target hasil yang ditentukan
2. Target hasil yang dicapai
D
LAPORAN
SIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
resume/ rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan beserta manfaat yang diterima.
2. Saran
masukan yang diberikan sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan guna perbaikan untuk kegiatan selanjutnya
E
PENUTUP
SPO
1. Pengertian:
berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau
menyebabkan salah pengertian.
Contoh:
Pengertian Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap adalah proses kegiatan
identifikasi dengan memasang gelang identitas pasien rawat inap pada pergelangan tangan
kiri yang tercantum nama, tanggal lahir dan nomor Rekam Medis.
2. Tujuan:
berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik.
Contoh:
Tujuan SPO Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap adalah memastikan
identitas pasien dengan benar, selama pasien di rawat di RS. Mata Undaan.
SPO
3. Kebijakan:
berisi Kebijakan Direktur/ Pimpinan RS yang menjadi dasar dibuatnya SPO tersebut.
Contoh :
Peraturan Direktur Nomor 006/PER/DIR/II/2012) tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit.
4. Prosedur:
bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk
menyelesaikan proses kerja tertentu dan harus berupa kalimat perintah/ instruksi.
Contoh:
SPO Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap
Persiapan Alat:
Gelang identitas pasien (Gelang Biru/Pink)
Berkas Rekam Medis pasien
Alat Tulis
SPO
Pelaksanaan
a. Siapkan gelang identitas pasien sesuai dengan jenis kelamin
b. Isi label gelang dengan identitas pasien (nama, umur dan nomor Rekam Medis) sesuai
berkas Rekam Medis pasien.
c. Ucapkan salam “selamat pagi/siang/malam,Bapak/Ibu”
Dst.....
5. Instalasi terkait :
berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.
Contoh:
Instalasi terkait: Instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, Kamar Operasi, Penunjang Medis
“Pemimpin sukses harus merencanakan
pekerjaannya dan mengerjakan rencana
tersebut.”
-Napoleon Hill-
Thank you
Kebijakan yang harus ada
1 Perdir Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga HPK
2 Perdir Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPS
3 Perdir Kebijakan PONEK MDG
4 Perdir Kebijakan Perinatal MDG
5 Perdir Kebijakan TB-DOTS MDG
6 Perdir Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja MFK
7 Perdir Kebijakan Instalasi Sterilisasi Sentral MFK/PPI
8 Perdir Kebijakan Rekam Medis MKI
9 Perdir Kebijakan Farmasi MPO
10 Perdir Kebijakan Instalasi Kamar Operasi PAB-
11 Perdir Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP
12 Perdir Kebijakan Pelayanan RSUA PP
Kebijakan yang harus ada
13 Perdir Kebijakan Radiologi PP
14 Perdir Kebijakan Pelayanan Pasien PP
15 Perdir Kebijakan Rehabilitasi Medis PP
16 Perdir Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit PPI
17 Perdir Kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit PPK
18 Perdir Kebijakan Pelayanan Darah SKP
19 Perdir Kebijakan Pendelegasian Tugas TKP
20 Perdir Kebijakan Bagian Umum TKP
21 Perdir Kebijakan Keperawatan TKP
23 Perdir Kebijakan Laboratorium TKP
24 Perdir Kebijakan Keuangan TKP
25 Perdir Kebijakan Instalasi Gizi TKP/PP
26 Perdir Kebijakan Instalasi Gawat Darurat TKP/PP
27 Perdir Kebijakan Instalasi Pelayanan Intensif TKP/PP
28 Perdir Kebijakan Instalasi Rawat Jalan TKP/PP

More Related Content

Similar to PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx

11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptxlidyaana
 
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdf
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdfFinal7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdf
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdfRahmaTriBenita
 
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PU
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PUIdentifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PU
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PUAgus Nurwahyudi
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxShintaDinyanti1
 
Slide anjab lamongan
Slide anjab lamonganSlide anjab lamongan
Slide anjab lamongansujiman ae
 
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.pptAndreasLase1
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etikaSutikno Tumingan
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilbakahbawe2024
 
1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasi1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasiMikhail Rasyid
 
PEMBINAAN KARIR - SKP 2023.pptx
PEMBINAAN  KARIR - SKP 2023.pptxPEMBINAAN  KARIR - SKP 2023.pptx
PEMBINAAN KARIR - SKP 2023.pptxYovanIristian
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjaRetnaWidiyati
 
Pedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopPedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopArsyilaSantoso
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaDian Fadhilawati
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxseptanaya18
 
Bahan paparan sosialisasi dokumen akre
Bahan paparan sosialisasi dokumen akreBahan paparan sosialisasi dokumen akre
Bahan paparan sosialisasi dokumen akreEKAPUSPITA23
 
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi TerpisahSutikno Tumingan
 
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptxyusrizalbakar1
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxRonnypnrTea
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
 

Similar to PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx (20)

11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
11e3a_BAGIAN_2_POKOK_SMM_dan_RMK_BENDUNGAN.pptx
 
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdf
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdfFinal7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdf
Final7 Paparan Pedoman Permen 1 2022 - 22 Maret 2022 ppt.pdf
 
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PU
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PUIdentifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PU
Identifikasi Kebutuhan Dokumen dan Gap Analysis pada SMM PU
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
 
Slide anjab lamongan
Slide anjab lamonganSlide anjab lamongan
Slide anjab lamongan
 
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
300366256-Penyusunan-SOP-Sesuai-PERMENPAN-35-TH-2013-oke.ppt
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipilContoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
Contoh Penyusunan SKP bagi pegawai negeri sipil
 
1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasi1.04 pembentukan struktur-organisasi
1.04 pembentukan struktur-organisasi
 
PEMBINAAN KARIR - SKP 2023.pptx
PEMBINAAN  KARIR - SKP 2023.pptxPEMBINAAN  KARIR - SKP 2023.pptx
PEMBINAAN KARIR - SKP 2023.pptx
 
ppt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerjappt analisis beban kerja
ppt analisis beban kerja
 
Pedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sopPedoman penyusunan sop
Pedoman penyusunan sop
 
Penyusunan sop zar
Penyusunan sop zarPenyusunan sop zar
Penyusunan sop zar
 
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agamaSistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
Sistem Manajemen Kinerja pegawai kementerian agama
 
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptxPermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
PermenPANRB 6 Tahun 2022 Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN_ringkas.pptx
 
Bahan paparan sosialisasi dokumen akre
Bahan paparan sosialisasi dokumen akreBahan paparan sosialisasi dokumen akre
Bahan paparan sosialisasi dokumen akre
 
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
5.2 Pedoman Teknis SPIP Evaluasi Terpisah
 
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
1545384776_1-Konsep-Umum-SOP.pptx
 
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptxPEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI.pptx
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 

Recently uploaded

Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 

Recently uploaded (7)

Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 

PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI.pptx

  • 2. Agenda Pembahasan 01 02 03 Definisi dan Jenis Regulasi Format Penyusunan Regulasi Target dan strategi Penyusunan Regulasi
  • 3. SECTION BREAK Insert the title of your subtitle Here DEFINISI DAN JENIS REGULASI
  • 4. REGULASI adalah Dokumen yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang arus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di RS. Mata Undaan.
  • 5. KELOMPOK REGULASI REGULASI RUMAH SAKIT REGULASI UNIT KERJA REGULASI LINTAS UNIT KERJA KRITERIA
  • 6. NASIONAL UNDANG- UNDANG PERATURAN PER-UU PMK, PP, PEDOMAN REGULASI RS KEBIJAKAN RS, PEDOMAN PELAYANAN RS, PANDUAN, RKA/RBA REGULASI UNIT KERJA KEBIJAKAN UNIT KERJA,PEDOMAN PELAYANAN DAN PENGORGANISA SIAN, SPO, PROGRAM MACAM REGULASI
  • 7. REGULASI UNIT PELAYANAN/ KERJA A B C E D PEDOMAN PELAYANAN PEDOMAN PENGORGANISASIAN PANDUAN SPO PROGRAM KERJA B C D E
  • 8. REGULASI KOMITE/ TIM A B C D PENETAPAN KOMITE/ TIM PEDOMAN KERJA PROGRAM KERJA UNTUK 3 TAHUN (BISA DIBUAT PER TAHUN) LAPORAN B C D E
  • 9. TARGET PENYUSUNAN REGULASI 21 Jan 2020 22 Jan 2020 28-29Jan 2020 30-31 Jan 2020 1&3 Feb 2020 4-8 Feb 2020 SOSIALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN REGULASI PENYUSUNAN REGULASI SESUAI FORMAT TATA NASKAH PENGUMPULAN REGULASI YANG ADA REVIEW REGULASI ADMINISTRASI, UMUM DAN KEUANGAN REVIEW REGULASI PELAYANAN KOMPILASI DAN PEMBAHASAN BERSAMA
  • 10. SECTION BREAK Insert the title of your subtitle Here FORMAT PENYUSUNAN REGULASI
  • 11. BAB I PEDOMAN PELAYANAN PENGERTIAN DAN BATASAN 1.1 Latar Belakang narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. 1.2 Pengertian Pedoman definisi pedoman 1.3 Tujuan Pedoman berisi fungsi pedoman dibuat. 1.4 Ruang Lingkup sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman. 1.5 Batasan Operasional pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam pedoman. 1.6 Landasan Hukum kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS BAB II STANDAR KETENAGAAN 2.1 Kualifikasi sumber daya manusia didasarkan pada pendidikan dan kompetensi 2.2 Distribusi Ketenagaan pembagian tenaga sesuai pada pos/ pelayanan di unit kerja 2.3 Pengaturan Ketenagaan pembagian tenaga dalam jam kerja, masa cuti dan libur
  • 12. BAB III PEDOMAN PELAYANAN STANDAR FASILITAS 3.1 Ruangan standar ruangan yang dibutuhkan 3.2 Peralatan standar peralatan yang dibutuhkan 3.3 Teknologi Medis/ Non Medis 3.4 Denah Ruangan BAB IV KEMAMPUAN PELAYANAN 4.1 Jenis Kegiatan Pelayanan Unit berdasarkan tupoksi pelayanan unit 4.2 Jenis Pelayanan Program RS di Unit a. Program PMKP b. Program PPI c. Program K3RS d. Program PPRA e. Program Prognas f. Program PKRS BAB V KEBIJAKAN 5.1 Kebijakan Rumah Sakit 5.2 Kebijakan Pelayanan BAB VI TATA LAKSANA Pelaksanaan harus memenuhi : a. What, Who, When, Where, How b. Alur Pelayanan c. Pencatatan dan Pelaporan d. Monitoring dan Evaluasi BAB VII PENUTUP
  • 13. BAB I PEDOMAN PENGORGANISASIAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. 1.2 Tujuan Pedoman berisi fungsi pedoman dibuat. 1.3 Ruang Lingkup sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman. 1.4 Batasan Operasional pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam pedoman. 1.5 Landasan Hukum kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS BAB II GAMBARAN UMUM RS 2.1 Identitas RS 2.2 Sejarah RS
  • 14. BAB III VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN RS 3.1 Visi dan Misi RS 3.2 Nilai RS 3.3 Tujuan RS BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RS BAB V STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA BAB VI URAIAN JABATAN 6.1 Persyaratan Jabatan 6.2 Uraian Tugas 6.3 Tanggung Jawab 6.4 Wewenang BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA PEDOMAN PENGORGANISASIAN 7.1 Tata Hubungan Kerja Internal Unit instruksi dan koordinasi (antar staf dan dari atasan ke staf 7.2 Tata Hubungan Kerja Eksternal Unit koordinasi (antar unit dan atau komite/ tim) BAB VIII POLA KETENAGAAN 8.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kualifikasi SDM (Nama Jabatan;Pendidikan;Kompetensi;Jumlah Kebutuhan SDM) 8.2 Penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan pos pelayanan di unit
  • 15. BAB IX PROGRAM ORIENTASI 9.1 Orientasi Umum Rumah Sakit, PMKP, PPI, K3RS, PPRA 9.2 Orientasi Khusus unit kerja, uraian tugas, tanggung jawab, wewenang BAB X PERTEMUAN/ RAPAT BAB XI PELAPORAN 11.1 Cakupan Kegiatan kunjungan, rujukan, code blue 11.2 Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien nasional, RS (prioritas), Unit 11.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Staf BAB XII PENUTUP PEDOMAN PENGORGANISASIAN 10.1 Rapat Internal Unit dan Antar Unit 10.2 Pertemuan/ Koordinasi Internal Unit dan Antar Unit 10.3 Komunikasi Efektif antar PPA (khusus pelayanan) a. pelaporan hasil kritis b. hand over c. transfer pasien
  • 16. BAB I PEDOMAN KERJA KOMITE/ TIM PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. 1.2 Tujuan Pedoman berisi fungsi pedoman dibuat. 1.4 Ruang Lingkup sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam pedoman. 1.5 Sasaran siapa dan apa yang terlibat dalam pedoman. 1.6 Landasan Hukum kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS BAB II KEGIATAN KOMITE/ TIM 2.1 Jenis Kegiatan kegiatan komite/ tim sesuai tupoksi 2.2 Tatalaksana Kegiatan detail/ rincian kegiatan yang ada pada komite/ tim
  • 17. BAB III PEDOMAN KERJA KOMITE/ TIM ORGANISASI KOMITE/ TIM 3.1 Struktur Organisasi RS 3.2 Struktur Organisasi Komite/ Tim 3.3 Uraian Jabatan Komite/ Tim BAB IV SARANA DAN FASILITAS KOMITE/ TIM 4.1 Ruangan standar ruangan yang dibutuhkan 4.2 Peralatan standar peralatan yang dibutuhkan 4.3 Teknologi Medis/ Non Medis 4.4 Denah Ruangan BAB V MONIITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 5.1 Pelaporan Kegiatan 5.2 Pelaporan indikator mutu dan kinerja 5.3 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komite/ Tim BAB VI PENUTUP
  • 18. BAB I PANDUAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang narasi alasan dibuatnya pedoman, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan pedoman. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. 1.2 Tujuan Panduan berisi fungsi panduan dibuat. 1.3 Definisi Operasional pengertian terminologi (makna kata) yang tersurat dan tersirat dalam panduan, untuk membantu memperjelas. BAB II RUANG LINGKUP 2.1 Sasaran siapa yang terlibat dan apa yang dibahas di dalam panduan. 2.2 Landasan Hukum kebijakan legal formal yang menjadi payung hukum bagi dibuatnya kebijakan (UU, PP,Perpres,PMK,KMK,Perda,SE,Kebijakan RS
  • 19. PANDUAN BAB IV DOKUMENTASI 4.1 Pencatatan bentuk dan sistem pencatatan kegiatan 4.2 Pelaporan bentuk dan sistem pelaporan kegiatan 4.3 Monitoring dan Evaluasi cara memonitoring dan mengevaluasi kegiatan BAB III TATA LAKSANA Pelaksanaan harus memenuhi : a. What, Who, When, Where, How b. Alur Pelayanan c. Pencatatan dan Pelaporan d. Monitoring dan Evaluasi BAB V PENUTUP
  • 20. I PROGRAM KERJA UNIT PENDAHULUAN narasi alasan dibuatnya program kerja, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan program kerja. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi program kerja dibuat. sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam program kerja juga perlu disampaikan. II LATAR BELAKANG 2.1 Isu Strategik dan Kebijakan berisi identifikasi perubahan yang ada di lingkungan eksternal dan adanya kebijakan rumah sakit yang mempengaruhi kinerja unit. 2.2 Capaian Kegiatan capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai proyeksi untuk perencanaan program unit tahun berikutnya. III TUJUAN 3.1 Tujuan Umum 3.2 Tujuan Khusus
  • 21. IV PROGRAM KERJA UNIT KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 4.1 Kegiatan Pokok a. Kegiatan sesuai dengan tupoksi unit kerja b. pengembangan pelayanan 4.2 Rincian Kegiatan setiap kegiatan pokok dirinci, meliputi : a. sumber daya manusia 1. kebutuhan SDM 2. orientasi SDM 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Evaluasi kinerja SDM b. fasilitas 1. pemeliharaan 2. penggantian/ penambahan/ investasi c. mutu mutu nasional, RS (prioritas), unit d. upaya keselamatan program keselamatan pasien dan K3RS e. upaya PPI program pencegahan dan pengendalian infeksi e. monitoring dan evaluasi f. rapat g. laporan
  • 22. V PROGRAM KERJA UNIT CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN VI SASARAN VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 23. VIII PROGRAM KERJA UNIT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN IX PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN X PENUTUP
  • 24. I PROGRAM KERJA KOMITE/TIM PENDAHULUAN narasi alasan dibuatnya program kerja, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan program kerja. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi program kerja dibuat. sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam program kerja juga perlu disampaikan. II LATAR BELAKANG 2.1 Isu Strategik dan Kebijakan berisi identifikasi perubahan yang ada di lingkungan eksternal dan adanya kebijakan rumah sakit yang mempengaruhi kinerja komite/ tim. 2.2 Capaian Kegiatan capaian kegiatan tahun sebelumnya sebagai proyeksi untuk perencanaan program komite/ tim tahun berikutnya. III TUJUAN 3.1 Tujuan Umum 3.2 Tujuan Khusus
  • 25. IV PROGRAM KERJA KOMITE/ TIM KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 4.1 Kegiatan Pokok Kegiatan sesuai dengan tupoksi komite/ tim 4.2 Rincian Kegiatan setiap kegiatan pokok dirinci, meliputi : a. sumber daya manusia 1. orientasi staf program orientasi untuk staf baru 2. Pendidikan dan Pelatihan program diklat untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi anggota komite/ tim dan atau staf rumah sakit b. fasilitas 1. pemeliharaan 2. penggantian/ penambahan/ investasi c. rapat kegiatan rapat komite/ tim untuk konsolidasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. d. supervisi kegiatan supervisi yang dilakukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan oleh komite/ tim dan atau unit kerja. e. evaluasi capaian mutu program yang akan ditingkatkan berdasarkan capaian mutu komite/ tim tahun sebelumnya f. evaluasi dan usul regulasi kegiatan evaluasi dan mengusulkan kebijakan maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan komite/ tim kepada Direktur. g. Sosialisasi/ diseminasi kegiatan penyampaian informasi/ ilmu tambahan terkait komite/ tim kepada seluruh staf rs. h. monitoring dan evaluasi i. laporan
  • 26. V PROGRAM KERJA UNIT CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN VI SASARAN VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
  • 27. VIII PROGRAM KERJA UNIT EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN IX PENCATATAN DAN PELAPORAN KEGIATAN X PENUTUP
  • 28. Kerangka Acuan Kegiatan Setiap kegiatan yang ada di program kerja dibuat
  • 29. I KERANGKA ACUAN KEGIATAN LATAR BELAKANG narasi alasan dibuatnya kegiatan, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan kegiatan. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. Selain itu juga berisi fungsi kegiatandibuat. II TUJUAN 3.1 Tujuan Umum 3.2 Tujuan Khusus II SASARAN sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam kegiatan juga perlu disampaikan.
  • 30. IV KERANGKA ACUAN KEGIATAN STRATEGI PENCAPAIAN 4.1 Metode Pelaksaaan teknik/ cara pelaksanaan kegiatan dilakukan (seminar; pelatihan; workshop;sosialisasi;demo;simulasi;bakti sosial; dll) 4.2 Rincian Kegiatan detail kegiatan serta kebutuhan logistik, sarpras yang diperlukan untuk kegiatan (narasumber; materi; alat; dll) 4.3 Waktu Pelaksaaan jadwal kegiatan beserta rundown acara V TARGET KEGIATAN 5.1 Target Waktu kapan capaian kegiatan dapat dilaksanakan apakah dalam hitungan hari, mingguan, bulanan. 5.2 Target Hasil hasil apa yang dapat dicapai dalam kegiatan.
  • 31. VI KERANGKA ACUAN KEGIATAN BIAYA YANG DIPERLUKAN Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan VII PENUTUP
  • 32. A LAPORAN PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang narasi alasan dibuatnya kegiatan, berisi penjelasan singkat tentang kebutuhan akan kegiatan. dapat dimasukkan dasar hukum, tuntutan standar dan profesionalitas. 1.2 Maksud dan Tujuan berisi fungsi kegiatan dilaksanakan. 1.4 Ruang Lingkup sasaran tentang apa dan siapa yang terlibat di dalam kegiatan. 1.5 Dasar Dasar kegiatan dilakukan. B KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan C HASIL YANG DICAPAI 1. Target hasil yang ditentukan 2. Target hasil yang dicapai
  • 33. D LAPORAN SIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan resume/ rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan beserta manfaat yang diterima. 2. Saran masukan yang diberikan sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan kegiatan guna perbaikan untuk kegiatan selanjutnya E PENUTUP
  • 34. SPO 1. Pengertian: berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian. Contoh: Pengertian Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap adalah proses kegiatan identifikasi dengan memasang gelang identitas pasien rawat inap pada pergelangan tangan kiri yang tercantum nama, tanggal lahir dan nomor Rekam Medis. 2. Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik. Contoh: Tujuan SPO Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap adalah memastikan identitas pasien dengan benar, selama pasien di rawat di RS. Mata Undaan.
  • 35. SPO 3. Kebijakan: berisi Kebijakan Direktur/ Pimpinan RS yang menjadi dasar dibuatnya SPO tersebut. Contoh : Peraturan Direktur Nomor 006/PER/DIR/II/2012) tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit. 4. Prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu dan harus berupa kalimat perintah/ instruksi. Contoh: SPO Pemasangan Gelang Identifikasi Pasien Rawat Inap Persiapan Alat: Gelang identitas pasien (Gelang Biru/Pink) Berkas Rekam Medis pasien Alat Tulis
  • 36. SPO Pelaksanaan a. Siapkan gelang identitas pasien sesuai dengan jenis kelamin b. Isi label gelang dengan identitas pasien (nama, umur dan nomor Rekam Medis) sesuai berkas Rekam Medis pasien. c. Ucapkan salam “selamat pagi/siang/malam,Bapak/Ibu” Dst..... 5. Instalasi terkait : berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Contoh: Instalasi terkait: Instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, Kamar Operasi, Penunjang Medis
  • 37. “Pemimpin sukses harus merencanakan pekerjaannya dan mengerjakan rencana tersebut.” -Napoleon Hill- Thank you
  • 38. Kebijakan yang harus ada 1 Perdir Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga HPK 2 Perdir Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPS 3 Perdir Kebijakan PONEK MDG 4 Perdir Kebijakan Perinatal MDG 5 Perdir Kebijakan TB-DOTS MDG 6 Perdir Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja MFK 7 Perdir Kebijakan Instalasi Sterilisasi Sentral MFK/PPI 8 Perdir Kebijakan Rekam Medis MKI 9 Perdir Kebijakan Farmasi MPO 10 Perdir Kebijakan Instalasi Kamar Operasi PAB- 11 Perdir Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien PMKP 12 Perdir Kebijakan Pelayanan RSUA PP
  • 39. Kebijakan yang harus ada 13 Perdir Kebijakan Radiologi PP 14 Perdir Kebijakan Pelayanan Pasien PP 15 Perdir Kebijakan Rehabilitasi Medis PP 16 Perdir Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit PPI 17 Perdir Kebijakan Promosi Kesehatan Rumah Sakit PPK 18 Perdir Kebijakan Pelayanan Darah SKP 19 Perdir Kebijakan Pendelegasian Tugas TKP 20 Perdir Kebijakan Bagian Umum TKP 21 Perdir Kebijakan Keperawatan TKP 23 Perdir Kebijakan Laboratorium TKP 24 Perdir Kebijakan Keuangan TKP 25 Perdir Kebijakan Instalasi Gizi TKP/PP 26 Perdir Kebijakan Instalasi Gawat Darurat TKP/PP 27 Perdir Kebijakan Instalasi Pelayanan Intensif TKP/PP 28 Perdir Kebijakan Instalasi Rawat Jalan TKP/PP