Referensi

1. PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN BKN TAHUN 2021
KEBIJAKAN
PENYUSUNAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL

2. Ketepatan Kebutuhan Instansi
Jenis dan jumlah jabatan yang tepat pada
masing2 unit kerja
Kesesuaian Kebutuhan dengan
Core Bussines
Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja yang
sesuai dengan Kebutuhan Instansi
SDM Mendukung Pencapaian
Rencana Strategis Instansi
Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan.
Usul Kebutuhan
Rencana Strategis Instansi Pemerintah, SOTK, dan
Profil Instansi Pemerintah
Dokumen Pendukung

3. PROFIL ASN
10%
34%
9%
2%
6%
38%
Struktural
Guru
Medis
Dosen
Teknis
Pelaksana
19%
15%
60%
PENDIDIKAN
SEKOLAH
DIPLOMA
SARJANA
JABATAN

4. KEBUTUHAN PEGAWAI
Prioritas
Rekrutmen
CASN untuk JF
dan Pelaksana
Teknis
Pencapai
an
Tujuan
Instansi
Core
Bussines
Unit Kerja
Dinamika/
Perkembangan
Organisasi K/L

5. Alur Penyusunan Kebutuhan Jabatan
Tupoksi
dan PK
Unit Kerja
Rencana
Strategis
Instansi
Karakteristik/
Urusan
Instansi
Visi Misi
Pemerintah
Program
Pemerintah
Identifikasi Keb
utuhan Jabatan
Jenis dan
Jumlah
Jabatan yg
Dibutuhkan
Penyusunan
Anjab dan ABK

6. TAHAPAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN
 5 Tahun
 1 Tahun
Perencanaan
Kebutuhan
Kebutuhan Pegawai :
1. Jenis Jabatan
2. Jumlah ASN
Analisis Beban Kerja
Membandingkan
antara jumlah
pegawai yang ada
dengan kebutuhan
Formasi
Tugas dan Fugsi
Unit Kerja
Isi Informasi Jabatan :
1. Identitas Jabatan
2. Uraian Jabatan
3. Spesifikasi Jabatan
Analisis Jabatan

7. Analisis Kebutuhan
ANALISIS
KEBUTUHAN JF
JENIS
PEKERJAAN
SIFAT
PEKERJAAN
BEBAN KERJA
& ESTIMASI
KAPASITAS
SEORANG JF
PRINSIP
PELAKSANAA
N PEKERJAAN
PERALATAN
KERJA YG
TERSEDIA
ANALISIS
JABATAN
PETA
JABATAN
ANALISIS
BEBAN
KERJA

8. PENYUSUNAN KEBUTUHAN
Teknik Manajemen yang dilakukan secara
sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi
kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
Proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan
data jabatan menjadi informasi jabatan
ANALISIS BEBAN KERJA
ANALISIS JABATAN

9. INFORMASI JABATAN
ISI INFORMASI JABATAN
1 IDENTITAS JABATAN 6 BAHAN KERJA 10 KORELASI JABATAN
 Nama Jabatan  Benda 11
KONDISI LINGKUNGAN
KERJA
 Kode Jabatan  Jasa 12 RESIKO BAHAYA
 Unit Kerja  Informasi 13 SYARAT JABATAN
2 IKHTISAR JABATAN 7 PERANGKAT KERJA  Keterampilan
3 KUALIFIKASI JABATAN  SOP  Bakat Kerja
 Pendidikan Formal  Peraturan  Temperamen Kerja
 Pendidikan dan Pelatih
an
 Alat Kerja Lain;  Minat Kerja
 Pengalaman Kerja (yang tidak termasuk : mesin,  Upaya Fisik
4 TUGAS POKOK perkakas tangan dan  Kondisi Fisik
5 HASIL KERJA perlengkapan)  Fungsi Pekerjaan
 Benda 8 TANGGUNG JAWAB 14 PRESTASI KERJA
 Jasa 9 WEWENANG 15 KELAS JABATAN
 Informasi

10. METODE PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Pendekatan
Penghitungan
Kebutuhan
Hasil
Kerja
Objek
Kerja
Peralatan
Kerja
Tugas
Per
Tugas
Pendekatan Penghitungan Kebutuhan Pegawai dengan Metode Umum, antara lain:

11. ALUR PENETAPAN KEBUTUHAN
BKN
Pertimbangan Teknis
Nasional
MENPAN
Kementerian Ke
uangan
Instansi
Pusat
Instansi
Daerah
Penyusunan
Kebutuhan PNS 5 tahun
Rencana Pemenuhan Ke
butuhan
Pendapat Menteri
Pemenuhan Kebutuhan
PNS per instansi
Akhir bulan Maret tahun
sebelumnya
Akhir bulan April
tahun sebelumnya
Perubahan
rencana
anggaran
Akhir bulan Juli
tahun sebelumnya
Akhir bulan April
tahun berikutnya
Akhir bulan Mei
tahun berikutnya
Akhir bulan
Mei tahun
berjalan
Akhir bulan Mei
tahun berjalan
1
2
1
3
3
2
2

12. Jumlah Kebutuhan
Masih Dominan
Subjektifitas Unit
Kerja
01
Jabatan yang
diusulkan tidak
sesuai Tupoksi
unit kerja
02
Setiap Tahun Unit
Kerja yang sama
mengusulkan jabatan
yang berbeda-beda
03
Evaluasi Usul Kebutuhan Instansi

13. TELAAH PENYUSUNAN KEBUTUHAN BERDASARKAN ANJAB - ABK
Perlu adanya reviu menyeluruh (Pusat dan Daerah) atas kualitas dokumen
hasil penyusunan kebutuhan berdasarkan Anjab – ABK serta prioritas
kebutuhan dan rencana strategis instansi pemerintah dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
Perlunya strategi pendampingan penyusunan Anjab –
ABK yang mampu menemukenali permasalahan
mendasar instansi dalam Menyusun Anjab – ABK,
utamanya menjawab dinamika terkini:
Penyederhanaan Birokrasi, Praktik Work From Home
Perlu dirumuskan Langkah agar data/dokumen hasil Anjab – ABK dapat
dimanfaatkan oleh stakeholders terkait guna Menyusun Langkah
optimalisasi Manajemen ASN al. dalam hal manajemen kinerja,
redistribusi ASN, pengembangan kompetensi dan karier dan system
remunerasi

14. Wilayah Sumatera
1.198.026 (27,5%)
Wilayah Jawa + Bali
1.718.384 (39,5%)
Wilayah Kalimantan
393.431 (9,0%)
Wilayah Sulawesi
549.509 (12,6%)
Wilayah Papua
148.496 (3,4%)
Wilayah Nusa Tenggara
235.937 (5,4%)
PROYEKSI KEBUTUHAN ASN
Wilayah Maluku
105.624 (2,4%)
Ket. : Data hasil verval kebutuhan ASN oleh BKN Tahun 2020

15. PROYEKSI KEBUTUHAN ASN
Per Jenis Jabatan
12%
21%
58%
10%
8%
14
%
64%
14
%
12
%
21
%
59%
7%
12
%
21
%
57%
10
%
13%
23%
55%
9%
15
%
26
%
50
%
8%
22
%
37
%
31
%
9%
Teknis
Guru
Administratif
Kesehatan
Ket. : Data hasil verval kebutuhan ASN oleh BKN Tahun 2020

16. JENIS JABATAN PRIORITAS TAHUN 2022
GURU
TENAGA KESEHATAN
JF BID. PERTANIAN
JF TEKNIS LAINNYA
SESUAI PERPRES 38
TAHUN 2020
 Mendukung Program Prioritas
Pemerintah
 Mendukung Pengembangan
Potensi Daerah
 Sesuai dengan Rencana
Strategis Instansi Daerah
 Sesuai dengan core business
unit kerja
 Dibutuhkan Unit Kerja Namun
Masih Kosong/Kekurangan
KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022
dilakukan hanya untuk PPPK

17. PUSAT PERENCANAAN KEBUTUHAN ASN BKN TAHUN 2021
TERIMA KASIH